Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
Tanggal Rapat: 21 Mar 2024, Ditulis Tanggal: 30 Apr 2024,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Panglima TNI
Pada 21 Maret 2024, Komisi 1 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU tentang kesiapan TNI dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada serentak 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Meutya Hafid dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 13.10 WIB. (Ilustrasi: Humas Polri)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Panglima TNI
- Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Idulfitri tidak hanya menjadi hari besar keagamaan bagi umat Islam namun juga merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk merayakannya bersama keluarga di kampung halaman, situasi ini berdampak pada lonjakan lalu lintas orang, barang, dan kendaraan yang kemungkinan akan menimbulkan berbagai kerawanan dan perlu adanya antisipasi guna mencegah terjadinya ancaman Kantipmas pergerakan masyarakat selama liburan.
- Lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, tahun ini diperkirakan sebanyak 193,6 juta rakyat indonesia akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman untuk bertemu keluarganya, jauh meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya 123,8 juta orang, diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 April 2024 bertepatan dengan hari pertama cuti bersama Idulfitri 2024 dengan jumlah 26,6 juta orang, sedangkan pada 14 April 2024 diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik, untuk tujuan utama pemudik akan menuju ke tiga provinsi di pulau Jawa, sekitar 61,6 juta pemudik akan melakukan perjalanan ke Jawa Tengah diikuti Jawa Timur sebanyak 30 ,6 juta, dan Jawa Barat sebanyak 32,1 juta, sedangkan moda transportasi yang akan digunakan para pemudik cukup bervariasi diperkirakan 4,44 juta orang akan menggunakan pesawat terbang, 3 juta orang menggunakan angkutan kapal laut, 39,32 juta orang akan menggunakan moda kereta api, 37,51 juta akan menggunakan bus, 35,42 juta warga memakai kendaraan pribadi, dan 31,12 juta orang akan memadati jalan raya dengan menggunakan sepeda motor.
- Untuk hasil pemantauan harga bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh personil TNI di daerah, kami laporkan per tanggal 17 Maret 2024 harga beras rata-rata nasional adalah 16.40 per Kg namun masih terdapat daerah dengan harga beras hingga Rp25.000 per Kg yaitu di Sumatera Selatan, sedangkan untuk daging sapi harga rata-rata per kilogram masih di kisaran Rp135.060, daging ayam di kisaran Rp38.160, telur ayam Rp31.900, minyak goreng Rp17.700, bawang merah di harga Rp33.000.
- Kemungkinan kerawanan keamanan Idulfitri 2024:
- Stabilitas harga kebutuhan pokok
- Kemacetan lalu lintas
- Keterbatasan sarana transportasi
- Kesiapan infrastruktur jalan
- Kecelakaan lalu lintas (darat, laut, dan udara)
- Kerusuhan
- Kriminalitas (pencurian, perampokan, dan lain-lain)
- Kebakaran
- Kelangkaan BBM
- Aksi terorisme
- Bencana alam
- Gangguan Kamtibmas lainnya
- Mitigasi TNI untuk jaga stabilitas harga bahan pokok:
- Satuan-satuan TNI menggelar pasar murah sembako
- Bantu pemantauan harga bahan pokok lebih intensif
- MOU TNI dengan Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian;
- Pendampingan percepatan tanam
- Pemanfaatan lahan tidur milik TNI
- Kesiapan TNI dalam pengamanan Idulfitri 2024; UU No. 34/2004 tentang TNI Tugas OMSP, yaitu membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas. Sasaran:
- Terbantunya Polri dalam melaksanakan tugas Kamtibmas
- Terwujudnya stabilitas yang kondusif dan terjaminnya Kamtibmas di wilayah
- Tercegahnya kerugian dan korban jiwa yang lebih besar dalam hadapi gangguan Kamtibmas
- Pengamanan pusat keramaian dan simpul lalu lintas orang maupun barang:
- Tempat ibadah
- Bandara
- Pelabuhan
- Terminal bus
- Stasiun kereta api
- Rest area dan sarana umum lainnya
- Personel TNI tergelar dalam OPS PAM Idulfitri: Total ada 67.955 personel:
- TNI AD: 51.457 orang
- Kopasus: 441
- Kostrad: 6.175
- Kodam IM: 2.486
- Kodam I/BB: 3.088
- Kodam XII/TPR: 2.235
- Kodam VI/MLW: 2.000
- Kodam XIII/MDK: 2.708
- Kodam XVIII/KSR: 1.497
- Kodam II/SWJ: 5.726
- Kodam Jaya: 1.560
- Kodam III/SLW: 2.660
- Kodam XVII/CEN: 2.133
- Kodam IV/DIP: 5.290
- Kodam V/BRW: 1.127
- Kodam IX/UDY: 4.994
- Kodam XIV/HSN: 4.125
- Kodam XVI/PTM: 3.212
- Dukungan alutsista sesuai kebutuhan:
- Angkutan laut
- Angkutan udara
- Angkutan darat
- Evakuasi udara
- Mobil derek
- Tugas TNI dalam Pemilu 2024:
- Tugas pokok: TNI melaksanakan operasi bantuan kepada Polri dalam rangka PAM Pemilu Presiden, Legislatif, dan Pilkada serentak 2024:
- Membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu Presdien, Legislatif, dan Pilkada serentak 2024
- Membantu Polri dalam pengamanan tiap tahapan penyelenggaran Pemilu Presiden, Legislatif, dan Pilkada serentak 2024
- Tugas pokok: TNI melaksanakan operasi bantuan kepada Polri dalam rangka PAM Pemilu Presiden, Legislatif, dan Pilkada serentak 2024:
- Potensi kerawanan Pilkada serentak 2024; 545 Pilkada, 37 provinsi (gubernur dan wakil gubernur), 415 kabupaten (bupati dan wakil bupati), dan 93 kota (walikota dan wakil walikota);
- Pelaksanaan Pilkada memiliki kerawanan lebih besar dari Pilpres dan Pileg
- Kemungkinan terjadinya kerusuhan antar kelompok pendukung lebih besar dihadapkan jumlah Apkam terbatas
- Kemungkinan terjadi konflik Sara bila isu politik identitas digaungkan
- Perpecahan skala nasional dapat terjadi apabila dimanfaatkan pihak ketiga
- Indeks kerawanan Pilkada serentak 2024:
- Aceh: Konflik antar pok eks combatan GAM dan masyarakat dan bentrok antar pendukung fanatik incumbent dengan oposisi
- Kaltim: Konflik Sara mantan eks. Teroris (MIT), konflik paslon incumbent dan non incumbent
- Sulteng: Konflik Sara, mantan eks. Teroris (MIT), konflik paslon incumbent dan non incumbent
- Sulut: Basis kuat salah satu parpol besar, konflik Sara, dan konflik paslon incumbent dan non incumbent
- Maluku/Malut: Kelompok radikal, daerah kepulauan dan SDM
- Kalbar: Politisasi Sara, rawan konflik sosial, konflik paslon incumbent dan non incumbent
- Papua: Konflik bersenjata dan SDM
- DKI Jakarta: Pertarungan elit politik tkt nasional, dan residu Pilpres dan Pileg 2024
- Jabar: Wilayah dan DPT terbanyak, dan konflik paslon incumbent dan non incumbent
- Jateng: Wilayah dan DPT terbanyak ketiga, dan daerah basis salah satu parpol besar
- Jatim: Basis kaum Nahdliyin, wilayah dengan DPT terbanyak kedua, konflik paslon incumbent dan non incumbent
- Bali: Sering terjadi konflik sosial, dan daerah wisata kunjungan turis
- NTB: Rawan Sara, pok radikal, dalon asli daerah dan pendatang
- NTT: Masuk IKP rawan sedang, namun kerawanan tinggi dalam dimensi kontestasi
- Sulsel: konflik paslon incumbent dan non incumbent
- Mitigasi TNI atas potensi kerawanan:
- Menjunjung tinggi netralitas TNI
- Satkowil aktif memantau gejala intoleransi dan ketidakharmonisan sosial
- Satkowil laks koordinasi aktif bersama KPU dan pihak terkait untuk menyusun rencana kotijensi pengamanan logistik Pilkada dihadapkan bencana alam
- Satgas Papua dan Aceh aktif laks PAM statis dan mobile cegah dini potensi ancaman bersenjata
- Ajak dan himbau masyarakat untuk kembali jalankan norma kehidupan sehari-hari
- Hormati keputusan rakyat dan KPU tentang hasil Pilkada 2024
- Gelar pasukan menghadapi Pilkada serentak 2024:
- Wil Kodam IM: 5.694
- Wil Kodam I/BB: 7.711
- Wil Kodam XII/TPR: 7.936
- Wil Kodam VI/MLW: 6.000
- Wil Kodam XIII/MDK: 5.417
- Wil Kodam XVIII/KSR: 4.400
- Wil Kodam II/SWJ: 11.569
- Wil Kodam Jaya: 7.283
- Wil Kodam III/SLW: 9.365
- Wil Kodam XVII/CEN: 4.621
- Wil Kodam IV/DIP: 9.795
- Wil Kodam V/BRW: 5.340
- Wil Kodam IX/UDY: 10.708
- Wil Kodam XVI/PTM: 6.465
- Total personnel: 133.416
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah