Nasional Demokrat - Sumatera Utara I

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Prananda menyoroti terkait BTS, meski sudah memasuki era 5G, nyatanya masih banyak wilayah Indonesia yang bahkan menggunakan 3G masih lambat, bahkan untuk 4G juga masih memiliki banyak keluhan. Terkait hal tersebut, Prananda menanyakan terkait strategi Menkominfo untuk mendorong service 5G agar bisa diaktifkan di seluruh wilayah Indonesia.

Latar Belakang

Prananda Surya Paloh merupakan seorang Komisioner dibeberapa perusahaan seperti PT Citragraha Nugratama, PT Citra Jimbaran Indah Hotel, dan PT Media Property Indonesia. Ayah Prananda adalah pendiri Partai Nasdem dan Pimpinan Media Group, Surya Paloh. Ibunda Ananda bernama Rosita Barack. Prananda termasuk dari salah satu pendiri Partai Nasdem. Prananda pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasdem dan Ketua Senat Internasional School Singapore.

Prananda merupakan petahana dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 95.676 suara dari dapil Sumatera Utara 1 yang meliputi Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi.

Pendidikan

SD Pelita Harapan (1994-2000)

SMP United World College Of South East Asia Singapore (2000-2002)

SMA ISS Internasional School Singapore (2002-2007)

S1, Political Science, Monash University, Australia (2008-2012)

Perjalanan Politik

Prananda Surya Paloh dipercayakan sebagai salah satu anggota Dewan Pendiri Partai Nasdem karena menurut partai ia dapat memberikan pemikiran yang progresif dan revolusioner. Ia memiliki semangat perubahan yang disebut Restorasi Indonesia.

Tanggapan

Pernyataan Presiden RI Mengutuk Aksi Teror di Paris

16 November 2015 - (TribunNews) - Para founding fathers merumuskan kedirian Indonesia sebagai sebuah bangsa, salah satu tujuannya untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat dari berbagai ancaman. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia juga mengemban misi suci untuk menjaga dan mengamankan perdamaian dunia.

Beranjak dari landasan itu, sudah tepatlah pernyataan Presiden RI, Joko Widodo mengutuk aksi terror yang menelan ratusan korban jiwa di Paris.

Dukungan terhadap pernyataan presiden itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Prananda Surya Paloh, terkait serangan teror di Paris yang menghentak warga dunia baru-baru ini.

"Saya hanya ingin mengatakan, bahwa negara dunia perlu menyatukan jaringan lintas negara untuk melawannya (terorisme)," tegas Prananda dalam keterangannya, Senin (16/11/2015).

Dalam hemat Nanda, sapaan akrabnya, kelompok radikal menetapkan Paris sebagai sasaran teror bukan hanya dilandasi oleh kebijakan Perancis yang kontra ISIS. Aksi itu juga bukan semata-mata kelanjutan dari kasus Charlie Hebdo yang pernah melakukan pelecehan terhadap umat Islam lewat karikatur Nabi Muhammad. Lebih dari itu, anggota Fraksi NasDem ini melihat tragedi Paris memberi pesan sama dengan Bom Bali I dan II, bahwa teroris mampu menghadirkan rasa takut di lokus yang menjadi simbol ketenangan dan keamanan sebuah bangsa.

"Saya pikir faktor Hebdo bukan yang utama. Tapi teror pada Uni Eropa, di jantung Eropa yang Teroris hendak tujukan," jelasnya.

Prananda yakin, pemerintah Perancis tidak sedang kecolongan dengan adanya tragedi teror di Paris dua hari lalu, mengingat lembaga intelijen Perancis adalah salah satu yang terbaik di dunia. Pengalaman tugas mereka selama ini menunjukkan keberhasilan mereka menghentikan berbagai percobaan dan rencana teror di dalam maupun luar negeri. Kondisi ini sekaligus memberi pesan lebih jauh tentang ancaman terorisme, bahwa negara dengan sistem pengamanan yang mutakhir sekalipun bisa ditembus oleh tindakan teroris.

Kelompok teroris ini, lanjut Nanda, memiliki perencanaan yang matang, jaringan yang siap guna, dan dibantu dengan faktor keberuntungan, maka bisa menembus sistem keamanan Perancis.

“Selama para teroris terus melahirkan anak-anak ideologisnya, selama itu pula sel-sel teror terus terbentuk. Adanya sel-sel teror memungkinkan terjadinya regenerasi terus-menerus pada saat yang menguntungkan mereka. Hal ini terjadi bukan hanya di Paris, tapi bisa saja terjadi di Indonesia,” ungkap lulusan Monash University Australia ini.

Mengutip analisis intelijen dan pertahanan, Prananda menjabarkan kekuatan ideologi teroris trans nasional berakar pada tiga bidang yang saling beririsan. Ketiganya yaitu bidang politik, bidang pendidikan, dan bidang ketrampilan teror. Selama jaringan teroris masih memanfaatkan ketiga bidang itu untuk melakukan kaderisasi, kemungkinan teror dari mereka akan selalu ada.

“Perlu memutus mata rantai antara teror, sehingga tidak beririsan lagi dengan jaringan bidang pendidikan dan politik. Maka pendidikan harus dapat diawasi oleh program dan lembaga negara pengawas pendidikan. Sehingga dipastikan tidak ada lagi proses radikalisasi tersistematis pada generasi muda kita,” urainya.

Nanda menyampaikan bahwa upaya deradikalisasi juga harus terus dilakukan pada kelompok-kelompok yang bermain di politik. Pada saat yang sama, tak ada jalan lain bagi sel-sel teroris yang telah terbentuk, selain dihabisi secara tegas dan keras. Untuk keperluan itu, ajaran ideologi transnasional teroris harus di ungkap secara jelas, dan negara secara sistematis dan masif memberikan program pencerahan kepada masyarakat.

“Dengan begitu, gerakan teroris akan mudah ketahui masyarakat, dan masyarakat mampu membangun imunitas terhadap kesesatan ajaran ideologi transnasional teroris ini,” pungkas Prananda. (sumber)

Penenggelaman Kapal Ikan Ilegal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 Juni 2015 - (MetroTV News) - Sikap tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan kapal ikan ilegal sangat dipuji Anggota Komisi I Fraksi NasDem Prananda Paloh. Dia yakin ketegasan KKP ini tidak akan merusak hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Dalam perspektif politik luar negeri Indonesia, istilah yang digunakan adalah pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing, bukan illegal fishing. Sehingga pencurian ikan ini harus dilihat secara utuh," terang dia, Rabu (17/6/2015).

"Hal ini (mungkin) harus kita kaji kembali, karena jika menggunakan dasar pikiran ‘pencurian ikan’, toh ikan-ikan tersebut bisa berasal dari mana saja, dan bukan milik siapapun," sambung anggota DPR termuda dari NasDem ini.

Penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan justru mampu perbaiki perekonomian yang bersumber dari perikanan. Baik eskpor maupun konsumsi dalam negeri.

Tanggapan Prananda ini untuk menanggapi keberatan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron terhadap kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang dianggapnya dapat merusak diplomasi Indonesia.

Kebijakan penenggelaman kapal, kata Prananda, tidak ada hubungannya dengan hambatan diplomasi. Dalam perspektif hubungan diplomasi dan pengamanan perbatasan, tidak ada istilah pencurian ikan di dalam kacamata politik luar negeri.

Apalagi UU 45 Tahun 2009 pasal 69 ayat 4 tentang perikanan yang memberi kewenangan Mentei KKP untuk menenggelamkan kapal asing yang melanggar. "Namun begitu, aspek diplomasi dan politik luar negeri Indonesia tidak boleh dikesampingkan," kata dia. (sumber)

Eksekusi #Bali9

Tanggal 25 Februari 2015 - di Tribunnews.com, dikatakan bahwa "Menanggapi hal itu [Bali9], Anggota Komisi I Prananda Surya Paloh mengatakan, dirinya mendukung sepenuhnya sikap konsistensi pemerintah untuk tetap melaksanakan capital punishment (hukuman mati) ini dengan baik tanpa pandang bulu." (sumber)

Tanggal 10 Maret 2015 - di Tribunnews.com, Prananda Paloh menyatakan bahwa ia menolak eksekusi Bali9 (sumber).