Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)
Bertu menanyakan naskah RUU tentang Perbankan versi Perbanas.
Rancangan Undang Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Bertu menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan reformasi pajak secara menyeluruh, pengampunan pajak yang awalnya hanya satu kali seumur hidup maka menjadi legitimasi perlunya revisi KUP ini perlu revisi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kami setuju untuk dibahas lebih lanjut.
Tanggapan
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Bertu mengapresiasi Kementerian Keuangan atas kinerja lembaga yang sangat baik maupun kinerja masing-masing Direktorat. Bertu mengusulkan adanya pendalaman khusus terkait kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan.
RKA dan RKP LKPP Tahun 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala LKPP
Bertu menyampaikan bahwa LKPP ini anggarannya kecil tapi tanggung jawabnya besar di mana hampir semua belanja negara ini melalui LKPP, apa regulasinya seperti itu bilamana proses pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara benar. Insya Allah APBN kita bisa hemat banyak. Bagaimana bapak menciptakan pola menciptakan sistem di mana pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan secara baik dan benar. Mengenai TKDN, bagaimana realisasi TKDN itu bisa dilaksanakan secara bena. Bagaimana progres penerapan TKDN itu bukan sekedar blanko saja tapi benar-benar diterapkan menjadi pertimbangan dalam penunjukan Pemenang dalam sebuah tender dan sebuah lelang pengadaan barang dan jasa.
Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
Bertu mengatakan bahwa kami sebagai mitra banyak bertanya terkait dengan banyak hal isu yang hari ini ramai baik dari sisi gaya hidup, TPPU yang dilemparkan PPATK. Bahkan sampai ada berbagai pegawai kementerian menjadi komisaris banyak hal tentunya kami melihat apakah ini benar tapi forum ini menjawab dengan jelas. Ada beberapa catatan kami dari hasil pemaparan mitra yaitu terkait mandat UU yang diberikan pada Kemenkeu dalam bernegara cukup banyak ada 30 UU terlebih penambahan baru terkait peran ini menjadikan kemenkeu lembaga institusi superbody terkait Harmonisasi Perpajakan (HPP) dengan luasnya garapan Kemenkeu maka harusnya ada perbedaan institusi karena ruang kontrol dengan berbagai eselon ini cukup banyak. Kemenkeu memberikan keyakinan melalui raker soal keterbukaan, integritas, good governance ini terjawab dalam raker bersama Eselon 1 tapi dengan isu saat ini yang menerpa Kemenkeu secara institusi ini menjadi bahan evaluasi ke depan terkait DJP dan Bea Cukai untuk perbaikan pelayanan karena aparat ini bukan dibentuk secara arogan tetapi sebagai mitra masyarakat. Dengan arogan ini menunjukan power kekuasan yang luar biasa terutama integritas pegawai di level teknis dan lapangan ini menjadi catatan. Terkait wise kemenkeu terkait DJP, LPDP dan Bea Cukai beberapa persentasi pengaduan yang dilakukan Kemenkeu ini berapa persentase pengaduan berkaitan internal kemenkeu ini bisa sejauh mana alat deteksi ini ditindaklanjuti, ini belum berjalan dengan baik karena belum melihat pengaduan umum yang terlebih di DJP, LPDP dan Bea Cukai. Lalu isu PPATK sebanyak isu Rp349 triliun ini bisa menjelaskan secara publik bukan dalam hal informasi yang belum teruji banyak mengejutkan kemenkeu ini perlu dijawab secara lugas terkait surat PPATK yang dikirim ke Kemenkeu banyak aliran yang mengarah ke TPPU untuk bisa meminimalisir Kemenkeu banyak melakukan kesalahan dalam hal penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Belajar dari kasus RAT ada klarifikasi kemenkeu diperbolehkan karena ini terkait konflik kepercayaan baik itu keluarga atau kerabat terdekat bahkan yang menjadi terlihat pegawai pajak langsung yang menjadi konsultan pajak ini ada konflik menjadi perhatian publik di sana.
Asumsi Pokok RAPBN Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bappenas
Bertu menjelaskan rentang target pertumbuhan ekonomi 5,5-6,0% masih mungkin untuk dicapai, kami sepakat dengan pemerintah tentang nilai tukar sekitar Rp13.000 - Rp13.400.
Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bertu menyampaikan terkait dengan masalah KUR dari data yang diterima bahwa penerima KUR di Indonesia sebanyak 15 Juta orang, total keluarga di Indonesia yang menerima KUR hampir 25%. Sehingga Bertu mempertanyakan karena di dapil hanya sedikit yang menerimanya. Terkait dengan investasi Bertu mengatakan bahwa masyarakat kita banyak yang tertipu oleh investasi bodong, karena orang-orang yang tertipu ini tidak memahami cara berinvestasi yang benar. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan iklan-iklan di Tv terkait dengan investasi, agar investasi bodong ini tidak terjadi lagi. Terkait dengan pengadaian, mungkin pelau penggadaian ini 90% juga masih bodong.
Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
Bertu Merlas mengatakan Komisi 11 DP RI mengusulkan untuk dilakukan audit saja dengan tujuan tertentu dari BPK kepada PT SMI, ini bukan untuk menyudutkan PT SMI.
Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Bertu mengatakan apakah Mendag mempunyai cara untuk menanggulangi inflasi atau apakah ada tim khusus untuk menangani inflasi.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Emita Wahyu Astami
Bertu mengatakan bahwa dirinya dahulu sebagai kontraktor yang biasa dipilih oleh BPK. BPK isinya akuntan sebenarnya yang diperiksa banyak hal-hal teknik sehingga di lapangan terkadang tidak nyambung.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah
Bertu meminta penjelasan mengenai kiat dari perubahan signifikan disclaimet ke WTP. Bertu mempertanyakan untuk di Indonesia bagian Timur apakah aturannya dipermudah atau bagaimana.
Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2016 dan Isu Aktual — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Bertu mengusulkan agar dibentuk Panitia Kerja (Panja).
Pengantar Perencanaan Program Kerja — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bertu mempersoalkan mengenai pegadaian, yang dipertanyakan adalah legalitasnya. Oleh karena itu, ia mempertanyakan rancangan OJK mengenai pegadaian. Kewenangan OJK dianggap begitu luar biasa, terutama di daerah, walaupun kewenangannya luar biasa, namun anggaran pengadaan aset OJK turun 70%.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Bertu berharap agar Menteri Keuangan RI menaruh perhatian lebih agar Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dapat diperbaiki, karena kinerja Ditjen Bea Cukai tidak lebih baik dibandingkan tahun lalu, karena pungutan liar (pungli) di bea cukai tidak hanya ditemukan di satu tempat, bahkan ada yang di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan kasus yang ditemukan adalah tentang penerbitan dokumen, bukannya patroli di lapangan.
Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bertu mengatakan bahwa LKPP adalah lembaga kecil. Anggaran uang dikelola hanya 200 Miliar. Bertu juga mengatakan bahwa LKPP adalah jasa yg sangat penting karena hampir semua pengadaan barang dan jasa negara ada di LKPP. Bertu menyatukan peraturan tentang pelelangan pengadaan barang jasa negara.
Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi
Bertu menegaskan sekarang 15 BUMN yang ada mengkampanyekan tentang kesiapan menjelang lebaran, ini meningkatkan minat penumpang. Jadi, menurut ia tata cara klaim asuransi perlu diumumkan ke publik agar memudahkan masyarakat.
Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Bertu mengatakan bahwa di Palembang tidak ada pusat kajian atau teknologi, sehingga yang ditakutkan bahwa dana besar ini tidak ada pusat kajiannya.
Masukan Seleksi Calon Dewas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbankan Nasional Swasta (Perbanas) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo)
Bertu Merlas mengatakan bahwa apa saja sih kesalahan-kesalahan pengurus OJK sebelumnya apakh saudara pelaku keuangan sudah puas dengan kepengurusan OJK jilid satu ini, kami sebagai mitra OJK tidak bisa mengatakan bahwa OJK itu luar biasa, kami mengharapkan OJK berdaulat dan berkharisma sehingga marwahnya jelas karena bagaimanapun rakyat sudah sulit jangan ditambah nanti rakyat makin susah.
Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Bertu bertanya terkait target PMN itu pelayanan atau penyelamatan. Sebelum dilakukan PMN perlu ada kajian khusus agar jangan uang yang diberikan hanya untuk bayar bunga utang dan bilamana lain waktu diberikan PMN maka harus dikaji lebih dalam BUMN-nya.
Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU SDA
Bertu menyampaikan bahwa Fraksi PKB menyatakan setuju.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)
Bertu menanyakan biaya turun ke 34 Provinsi ditambah dengan biaya makan siang, hotel, dll. Ia mengatakan di kertas HVS nilainya Miliaran dan BPK ada di 34 Provinsi. Jika dibagi rata, akan menjadi Rp55.000.000 per Provinsi. Ia mengatakan tidak yakin uang segitu cukup dan ia mencurigai tiket-tiket pesawat dibayarkan oleh BPK.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham
Bertu menanyakan yang bertanggung jawab terhadap pre audit karena pre audit pasti dilakukan oleh instansi yang melakukan barang dan jasa. Ia mengatakan, ketika tender memasukkan pelelangan, mereka mempunyai koreksi aritmatika tapi yang melakukannya adalah unit layanan pelelangan, bukan BPK. Ia menanyakan keharusan BPK melakukan pre audit. Ia juga menanyakan bisa atau tidak jika yang melakukan pre audit adalah instansi lain.
Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Bertu mengatakan bahwa industri plastik di Indonesia banyak dan kecil-kecil. Menurutnya, perlu dibuatkan cukai-cukai baru selain kantong plastik. Mengenai asuransi, ia meminta penjelasan lebih lanjut terhadap dampak asuransi yang ada pada saat ini. Menurutnya, jumlah nasabah yang besar tetapi masalah adalah perusahaan negara kalah dengan perusahaan asing.
Temuan BPK Tahun 2017 pada KPR Sejahtera 2017 - RDP Komisi 11 dengan BTN
Mengenai penyaluran kredit KPR, Bertu menjelaskan selama ini pekerja mandiri sangat sulit mendapat KPR dan harus seolah jadi karyawan dulu baru dapat kredit dari BTN. Sebetulnya mereka dapat gaji lebih banyak dari karyawan tetapi kesulitan mendapat kredit dari BTN. Bertu mengatakan bahwa mereka punya hak untuk mendapat kredit dari bank BTN juga.
Skema dan Strategi Pemindahan Ibu Kota — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kemenpan-RB, Sekjen Kemendagri, Sekjen Kemenhan, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Staf Umum TNI, dan Wakapolri
Bertu mengatakan dari jumlah investasi di bidang pertahanan yang cukup besar, Panglima TNI belum menjelaskan aset-aset TNI yang ditinggal di Jakarta dan mana saja yang bisa disewakan sehingga biaya yang keluar dapat ditutupi dari aset-aset yang ditinggalkan di DKI Jakarta.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI
Bertu menyampaikan mengenai PKH dan PIP yang merupakan program pemerintah yang sangat baik dan jumlah manusia yang mendapatkan juga banyak. Tapi pengetahuan tentang perbankan ini sangat kecil sekali, karena sebelumnya tidak memiliki rekening yang menjadi masalah adalah tidak mengerti menggunakan ATM, oleh karena itu ada pendamping PKH. Artinya harus ada literasi keuangan, jangan cuma tercatat punya rekening tapi pengetahuan tentang perbankan juga harus dipupuk. Ia mengatakan BRI belum memberikan pembelajaran bagi penerima PKH tentang bagaimana penggunaan ATM, terutama pengetahuan tentang akses keuangan dan kredit yang masih tidak tahu.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)
Bertu mengatakan bahwa asuransi kredit dua perusahaan sama dan tentu sangat membantu persoalan KUR. Ia ingin menjaga JAMKRINDO dan ASKRINDO agar lebih kuat lagi. Bertu menanyakan apakah JAMKRINDO dan ASKRINDO ada masalah dengan subrogasi.
Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
Bertu mendukung ekstensifikasi cukai yang dimulai dari plastik, tetapi Bertu menanyakan bagaimana dampak terhadap sumber daya bea cukai ini. Bertu berpendapat bahwa penerimaan kecil tetapi anggaran untuk mengawasi ini butuh banyak, untuk urus cukai tembakau saja, Dirjen Bea Cukai sudah keteteran. Bertu bertanya mengapa bukan bahan baku plastik yang dikenai cukai.
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik
Bertu Merlas mengatakan bahwa ada anggota Komisi 9 DPR-RI yang mendapatkan KIS, padahal anggota DPR-RI sudah punya Jasindo dan mereka menyalahkan BPS karena mereka bilang datanya didapat dari
BPS. Bertu ingin meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Bertu menyampaikan bahwa kiranya BPS mencantumkan survei mengenai komoditi unggulan di Indonesia seperti sawit dan karet karena selama ini tidak diketahui berapa banyak kebun sawit dan kebun karet sehingga harganya juga tidak bisa membaik.
Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
Bertu mengatakan awal tahun ini China ada masalah kesehatan yang kemungkinan besar menyebabkan ekonomi terganggu. Lalu rupiah kita menguat itu mungkin saja. Investasi dan neraca perdagangan juga menguat. Bertu menanyakan terkait apakah ini masih bisa kredibel APBN tahun 2020.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dadang Suwarna
Bertu mengatakan ada suatu daerah yang WTP bertahun-tahun APBD-nya tinggi, PNS-nya makmur tetapi rasio penduduk miskinnya terus meningkat. Bertu mempertanyakan apakah kriteria dari opini WTP dan kriteri apa yang akan ditambah terkait WTP jika Dadang terpilih menjadi Anggota BPK.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK RI - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Syafri Adnan Baharuddin
Bertu bertanya apakah LHP BPK telah dianulir oleh tim ahli atau diabaikan.
Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK
Bertu menayakan mengenai 3 komponen, yaitu pertama waspada investasi. Satgas investasi seperti polisi film India korbannya sudah banyak lalu Satgas baru datang. Mereka memegang konsep pencegahan dini mengenai investasi bodong dan beresiko. Mengenai daya beli, e-commerence memangkas jalur distribusi lalu membuat distributor kehilangan omzet kemudian membuat distributor kehilangan pekerjaan yang akhirnya akan berkurang dari segi daya beli. Apa perlu e-commerence diantur regulasinya?
Latar Belakang
Bertu Merlas merupakan seorang petahana dari periode 2014-4019. Ia merupakan sarjana teknik sipil dari Universitas Bandar Lampung. Ia lahir dan besar di Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Okut). Bertu menikah dengan Yasmine Vitria Maharani dan telah dianugerahi 3 orang anak. Bertu merupakan saudara dari Bupati Okut, Herman Deru. Saat ini, Bertu tinggal di Palembang dan menjadi Pimpinan PT. Alpin Karya, perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Bertu kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 dari PartaI Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk dapil Sumatera Selatan 2 dengan perolehan suara sah sebanyak 122.520 suara. Pada masa kerja periode 2019-2024, Bertu bertugas di Komisi 11, Banggar, dan Bamus.
Pendidikan
1. SDN I Sidomulyo Belitang (lulus tahun 1988)
2. SMPN I Belitang (lulus tahun 1991)
3. SMAN I Belitang (lulus tahun 1994)
4. Fakultas Teknik UBL, Jurusan Sipil (lulus tahun 1998)
Perjalanan Politik
Bertu Melas memperkaya pengalaman berorganisasi sebagai bendahara di Forum Keluarga Komering Ulu (FOKKU) dan PMMI. Beliau juga menjadi ketua DPW Sumatera Selatan. Di tahun 2014, beliau menjadi calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa urutan 01, Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Bertu Merlas menjadi wakil sekretaris Tim Kampanye Jokowi-JK di Sumatera Selatan.
Sejak 29 Mei 2017, Bertu yang semula bertugas di Komisi XI DPR-RI dimutasi ke Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM &BUMN, serta Standarisasi Nasional.
Visi & Misi
Belum Ada
Program Kerja
Belum Ada
Sikap Politik
RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
27 April 2016 - Bertu bertanya kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI mengenai berapa kapasitas untuk menerima repatriasi dalam tempo satu tahun karena hal ini akan berkaitan dengan penentuan tarif. [sumber]
RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)
17 Maret 2016 - Bertu menyampaikan bahwa menurut Fraksi PKB, dibutuhkan perangkat regulasi antar-stakeholder terkait mitigasi penanganan sistem keuangan. Fraksi PKB memahami perlu adanya payung hukum sebagai upaya untuk memitigasi krisis. Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU PPKSK sudah tepat untuk meminimalisir krisis keuangan. Untuk menghindari moral hazard, Fraksi PKB menyambut baik penghapusan penggunaan APBN untuk penanganan krisis.
Fraksi PKB menilai bahwa UU PPKSK nantinya tidak melanggar tata kelola keuangan. Mengingat besarnya urgensi RUU ini bagi perekonomian nasional, Fraksi PKB meminta Pemerintah segera menyelesaikan peraturan turunan RUU PPKSK. Fraksi PKB setuju RUU PPKSK dibahas pada pembicaraan selanjutnya. [sumber]
Tanggapan Terhadap RUU
RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak
4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Bertu meminta selain adanya klasifikasi, juga diperlukan pembidangan dalam hal sertifikasi keahlian, sama halnya seperti bidang konstruksi yang memiliki keahlian di beberapa bidang, karena sertifikasi keahlian untuk konsultan pajak juga diperlukan. [sumber]
Tanggapan
Sulitnya Kredit Perumahan untuk Selain Karyawan
19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Bertu mengatakan, Indonesia zaman Jokowi gencar memberi program perumahan, utamanya bagi rakyat berpenghasilan rendah, namun pada kenyataannya, program dikhususkan pada karyawan. Bertu mengatakan, bila sudah ada syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga(KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan slip gaji, Perbankan cepat memprosesnya, namun bila bukan karyawan seperti pedagang, syaratnya berbeda harus ada keterangan kepala desa kalau dia memiliki usaha, dan ini hampir mungkin tidak mendapatkan fasilitas perumahan. Bertu mengira BRI memiliki solusi agar program pemerintah yang baik dapat dirasakan seluruh masyarakat dan tidak hanya karyawan saja, namun pedagang pasar, tukang tambal ban, dll.[sumber]
Realisasi Penerimaan Pajak
15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Bertu menyatakan bahwa ia mengikuti sejak pertama paparan Dirjen Pajak. Bertu belum melihat PBB dan P3, sebab sepengetahuan Bertu, bagian dari tanggung jawab Dirjen Pajak. Bertu melaporkan di daerah Sumsel terdapat usaha pertambangan dan perkebunan, tetapi NPWP-nya bukan di Sumsel melainkan di Jakarta, ini tentunya merupakan permasalahan pada transfer daerah. Bertu menginfokan, sekarang ini penerimaan negara yang paling besar ada di DKI Jakarta bukan di daerah padahal menurutnya bidang usaha ada di daerah-daerah semua. [sumber]
Penyertaan Modal Negara APBN 2017
8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bertu mengatakan bahwa dikhawatirkan dana LPEI disalurkan ke perusahaan besar yang sebenarnya bankable. Bertu menambahkan bahwa perusahaan besar pun lebih memilih dana LPEI karena bunganya lebih kecil. Bertu mengatakan, memberikan perusahaan kepada ventura atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa diterima. Bertu menjelaskan bahwa tujuan LPEI adalah untuk membantu UKM. Selain memperbaiki neraca perdagangan, Bertu berharap LPEI konsen urusi ekspor atau substitusi impor. Jangan biayai infrastruktur penunjang ekspor. Bertu juga berharap pula PMN yang diberikan bisa tepat sasaran [sumber]
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief
19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Bertu menanyakan perihal kekurangn BPK sehingga pada pembahasan revisi anggarana agar BPK dapat diperbaiki. [sumber]