Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM
Tifatul menjelaskan di Sumatera Utara suku batak dahulu tuak dibuat bukan untuk dijual tapi sekarang ada kejadian pembunuhan setelah acara minum-minum itu. Ia menghimbau kita menyelesaikan RUU ini. Ia melihat jadwal sampai Juni ini terlalu panjang tapi kita hrs perbaiki niat terlebih dahulu agar pembahasan ini akan cepat.
Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Tifatul menjelaskan di kampungnya tikuspun dimakan oleh orang mabuk, ekplanasi dari saudara memang sangat benar adanya kriminalisasi terjadi karena alkohol di daerah, di Indonesia belum ada tampilan bahwa alkohol itu seram sekali, apakah ada data terbaru pravelensi konsumsi alkohol di Indonesia.
Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Menurut Tiaftul, perlu diingatkan terus menerus soal RUU Minol dan perlu campaign media. Di German, orang mabok hukumnya ketat sekali.
Pandangan dan Masukan atas RUU tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba - Rapat Panja Minerba Komisi 7 dengan Pimpinan Komite II DPD-RI
Tifatul menjelaskan bahwa Panja harus menggaris bawahi catatan dari DPD-RI yang pro terhadap hasil tanah dan bumi untuk kesejahteraan masyarakat, Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga disinggung dimana selama ini izin untuk asing diperbolehkan lebih besar. Tifatul juga setuju terkait hasil bagi daerah, dan Tifatul meminta draft masukan dari DPD-RI. Tifatul merasa pihak asing tidak pernah serius membantu kita, mereka hanya ingin mengeksploitasi kita.
RUU Laba Sebelum Pajak (EBT) – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 7 dengan Pusat Kajian Energi UI, ITB, ITS, UNPAD dan UGM
Tifatul menyampaikan melihat dari GDP-nya Korea Selatan lebih dari 4% dianggaran riset. Tetapi memang kita ini kurang menghargai untuk penganggaran riset. Tifatul, bagaimana mau menggunakan teknologi jika risetnya tidak ada.menyatakan perlu memperjuangkan anggaran riset karena semua itu besumber dari rise
Tanggapan
Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
Tifatul menanyakan apa langkah-langkah untuk mencapai lifting 1 juta barel per hari tahun 2030 agar tidak sekedar mimpi. Bagaimana roadmapnya agar Komisi 7 DPR-RI juga optimis, agar impor minyak tidak terus menguras devisa negara.
Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
Terkait indeks kepercayaan industri tolong nanti kalau bisa dijelaskan lagi apakah ada hubungannya dengan kepercayaan investor, dan peningkatan minat beli. Terkait obat, bukan hanya Thalasemia tapi juga Hemofilia. Obat Ini pajak impornya mahal. Ketika kita kunjungan ke Biofarma mereka akan memproduksi Paracetamol terbaru pada tahun 2024 ini mungkin bisa dikejar. Terakhir,ketika dengan BRIN itu sudah mencoba melakukan penelitian banyak dan berhasil di bidang nanoteknologi. Kalau bisa kolaborasi itu sangat bagus untuk kemajuan. Artinya kita jangan selalu bergantung pada impor lagi impor lagi.
Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
Tifatul menjelaskan bahwa kita sedang membahas legality aspek dari EBET ini, ini sangat penting. Tifatul setuju, kita melakukan uji publik karena isu ini memang kuat. Legality aspek penting, walaupun nanti ada teknikal aspek, prosedur aspek dan ekonomi aspek. Tentunya kita akan berupaya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara ini. Pemerintah akhirnya keluar biaya besar untuk memberikan stimulus kepada penghasil EBET sehingga hasil yang tidak seberapa tapi pemanasannya terlalu lama, ibarat es krim sudah cair duluan sehingga tidak enak. Kita belum memanfaatkan teknologi itu tetapi kita sudah terlalu banyak keluar modal dari negara ini, jadi aspek ekonomi ini penting. Pengawasan juga diperlukan dari KLHK karena oligarki tidak peduli dengan itu.
Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
Tifatul mengatakan dengan keterlibatan Kemenperin dalam urusan distribusi minyak goreng, menurut ia ini pengalihan isu saja, tupoksinya tidak kena, karena yang bertanggung jawab harusnya Kemendag atau Bulog. Sebenarnya yang dihajar opini publik adalah Kemendag. Kita bisa lihat dari proses pengalihan ini, kejadian sejak akhir 2021, tetapi Maret baru dialihkan ke Kemenperin dan akhir Mei dicabut lagi, ini main-main namanya. Analisa di masyarakat pun banyak sekali. Ada tuduhan dari Pemerintah bahwa masyarakat menimbun, padahal pengguna minyak goreng bukan hanya ibu-ibu semata, tapi tukang bakso, tukang gorengan, tukang siomay, dan yang hidup sehari-hari dari minyak goreng banyak. Ia khawatir kita terjebak dengan memanggil mitra yang tidak mengetahui masalah sesungguhnya, karena masalah sesungguhnya adalah kita tamak, tidak mau berbagai dengan masyarakat, yang kaya ingin kaya sekali, karena ini permainannya di produsen dan distributor.
Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
Tifatul menyampaikan terkait rendahnya serapan. Dengan yang disampaikan di laporan 26,2 persen idealnya sekitar 40 persen. Hal ini berakibat pada efek ekonomi nasional. Secara makro, government spending sangat berpengaruh pada proses PDB. Selanjutnya, Tifatul menyampaikan Government spending yang tidak dibelanjakan akibatnya industri di masyarakat tidak bergerak. Kedua terkait validitas informasi atau data. Tifatul menyampaikan bahwa terdapat inkonsistensi data maupun angka di laporan. Untuk Sekjen, laporannya dituliskan 26,83% tetapi di halaman yang berbeda laporan sekjen angkanya 8,3 persen. Selain itu, di DIrjen IKMA laporannya 17,53% tetapi di curvanya 16%. Untuk DIrjen IFT, laporannya mencantumkan 21,32% tetapi di laporan menyeluruh dilaporkan 20,74%. Tifatul berharap Dirjen dan eselon 1 bisa mengkoreksi hal ini. Kemudian, Tifatul menyampaikan dengan banyaknya petani garam mengapa mengimpor garam ke luar sampai 60%.
Potensi dan Sebaran Logam Tanah Jarang dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirjen ILMATE, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirut Timah
Tifatul mengatakan bahwa masalah visibility ini harus kita jaga dari sisi aspek legalitas aspek itu banyak diingatkan bahwa jelas. Memang biasa terjadi bahwa regulasi yang terjadi saat ini bahwa terjadi dahulu baru dibuatkan tujuannya sehingga ada interaksi, aspek regulasi ini terkait SDM ini harus ahli ekspert terkait logam tanah jaran ini, ada sungai mercury dan banyak yang protes jangan terulang lagi terkait Pt. Freeport, secara ekonomi ini comfortable atau tidak, sama juga kita diskusi mengenai justifikasi mengenai batubara, ternyata ketika naik kita keteteran. Secara operasional hubungan dengan bahan lain pada lapindo ada Logam Tanah Jaran (LTJ). Kedepannya harus ada hasil industri maka harus ada ekspert pada nilai ekonomis jadi secara umum mengenai feasibility studies perlu diperkuat.
Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
Tifatul melihat perjuangan peneliti kuliah belajar di negeri orang sampai segitunya. Tifatul ingin mengatakan bahwa untuk mendidik peneliti itu bukan hal yang mudah, tetapi panjang prosesnya. Senada dengan teman-teman Anggota Komisi 7 DPR-RI yang lain, Tifatul mengusulkan meminta garansi ke BRIN. Tifatul ingin apa yang direncanakan Eijkman diteruskan oleh BRIN, karena permasalahan di kementerian, jika ada peleburan itu riset jadi kacau. Alat-alat riset dibiarkan saja begitu padahal alat-alat itu mahal.
Realisasi Kebijakan Holding Perhutani — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Perhutani
Tufatul menjelaskan di Komisi 6 DPR belum mulai diskusi tentang RUU ini.
Penanaman Modal Asing — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Nusantara, PT RNI, dan Deputi BUMN
Tifatul mengatakan Direktur Utama PTPN mempunyai keinginan tetapi strateginya kurang jelas, dan langkah-langkah untuk meyakinkan Komisi 6 DPR-RI tidak ada. Tifatul menegaskan jangan sampai hingga dirut berganti namun target tidak tercapai, dan terulang lagi kekurangan tersebut.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, dan Target Dividen 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI
Tifatul mengatakan bahwa banyak kementerian yang penyerapan anggarannya masih di bawah 40%. Ia mengusulkan agar APBN dibelanjakan agar GDP yang besarnya hampir 5 kali lipat APBN dapat tercapai. Ia menanyakan langkah efisiensi yang akan diambil Menteri BUMN terkait rasio.
Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Tifatul menanyakan dasar berpikir dari pembangunan kereta cepat JKT-BDG dengan anggaran Rp60 Triliun. Ia menanyakan alasan diabaikannya persambungan di Selat Sunda. Tifatul mengusulkan adanya kereta cepat Aceh-Banyuwangi. Ia mendukung pembangunan tol Trans-Sumatera. Namun, ia menekankan kepada aspek akuntabilitas dari pembangunan tol tersebut.
Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I dan VIII, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara
Tifatul mengatakan harapan bahwa program dengan PMN bisa diekspansi. Tifatul berpendapat strategi PTPN VIII masih ke dalam dan berharap ada ekspansi keluar negeri.
Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Tifatul menjelaskan Alfamart itu mematikan UKM-UKM di jalan Thamrin perusahaan asing semua, kita harus lebih prioritaskan UMKM kita. Nasionalisme kita seakan luntur karena banyaknya barang import, kita harus meningkatkan national interest.
Isu Kepolisian - RDPU Komisi 3 dengan Persatuan Purnawirawan Polri
Tifatul menyampaikan bahwa terorisme sudah berkembang, di Jepang saja ada korban hingga 8 orang di panti jompo ditusuk dengan pisau. Tifatul menjelaskan untuk masalah pendekatan militer dan intelijen, nanti sampai kepada TNI atau Kantibnas.
Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
Tifatul mengatakan bahwa saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar 14.095. Ia mengatakan banyak orang yang tidak paham krisis. Tifatul menyampaikan bahwa dulu sudah kawinkan UKM dengan Google. Ia meminta penjelasan terkait proyeksi laba-rugi yang hanya berbeda tipis.
Laporan Keuangan Pemerintah 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS Sabang
Tifatul mengatakan bahwa Sabang adalah daerah luar biasa, Sabang mempunyai lagu dan dinyanyikan oleh masy Indonesia, maka kita perlu bangga. Sabang kalau dibangun dengan baik akan mengalahkan Singapura.
Pinjaman CDB — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Direktur Utama BRI
Tifatul mengatakan perbankan dalam ekonomi nasional akan terus bergerak, dan pinjaman China Development Bank (CDB) tidak bersifat dominan. Tifatul menginginkan nasionalisme dalam pembangunan sehingga perlu investasi untuk infrastruktur di Indonesia.
Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Audiensi dengan Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Anti Miras, Karang Taruna Indonesia dan Gerakan Pramuka
Tifatul mengatakan bahwa untuk mengajak larangan untuk minuman beralkohol harus yang waras, bukan yang addict. Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkhol dari F-PPP dan F-PKS.
Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi dan Dirut PT. Pertamina (Persero)
Tifatul meminta agar pihak Pertamina menjelaskan faktor yang mempengaruhi supply dan demand minyak dunia serta langkah-langkah untuk mengatasi penurunan harga minyak dunia.
Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan
Tifatul mengatakan selama ada pasar, maka uang akan bergerak dan mengalir. Tifatul meminta penjelasan pemerintah terkait Trans-Pacific Partnership (TPP).
FPT Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 Atas Nama Robert Heri
Tifatul menanyakan pandangan calon mengenai ketersediaan energi yang masih belum merata serta strategi jangka panjang calon untuk mengatasi masalah tersebut. Ia juga ingin melihat pandangan calon mengenai minyak Indonesia. Ia membahas Eropa yang tidak menghasilkan BBM tetapi Pemerintahnya mendapatkan keuntungan besar dari BBM, sedangkan Indonesia memberikan subsidi kepada masyarakat. Ia mengatakan jika Eropa memberikan tax untuk BBM sehingga harga minyak global tidak berpengaruh, ia ingin mengetahui pandangan calon mengenai subsidi dan pelepasan terhadap harga pasar dimana Indonesia sebagai negara penghasil minyak justru menderita.
Evaluasi Kinerja - RDP Komisi 6 dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT Bukit Asam
Tifatul menegaskan kalau sudah masuk core business baru kita cegah, maka janganlah perusahaan Batu Bara bermain nikel pula. Tifatul merasa setuju kalau pembentukan anak usaha BUMN untuk melakukan efesiensi. Tifatul menegaskan bahwa anak dan cucu usaha BUMN harus menjadi bagian dari BUMN.
Mendengar Masukan dan Informasi mengenai Rekam Jejak Calon Tunggal Kapolri, Komjen Tito Karnavian — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Tifatul mengatakan bahwa jika dilihat dari rekam jejaknya, Komjen Tito sempurna, tapi ia terlalu muda. Tifatul berharap agar Calon Kapolri yang sudah terpilih merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Secara umum, Tifatul tidak mempunyai catatan yang tidak baik terkait Komjen Tito. Ia juga berharap dengan tugas kepolisian yang sangat luas, kedepannya dapat berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan Komjen Tito nantinya.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
Tifatul mengatakan bahwa potensi GDP sebesar Rp10.000 Triliun dan potensi GDP tidak akan terwujud jika APBN tidak dibelanjakan. Jangan anggap anggaran untuk lembaga sendiri saja. Tifatul juga meminta perhatian mengenai GDP.
Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina
Tifatul menjelaskan bahwa kalau dikatakan karena menurunnya suplai dan demand kami terima karena mereka bingung ketika ia bertanya kenapa harga minyak naik drastis apa penyebab demand itu ekonomi akan melambat, sekarang banyak negara kecil tapi ekonomi mereka bagus hari ini orang transaksi triliunan dollar. Sistem ekonomi akan berubah di mana satu komoditas akan di-support, Beberapa perusahaan minyak besar dunia mem-PHK pegawai mereka. Kenapa Petronas begitu leluasa melenggang ke mancanegara dan Pertamina dibatasi apa bagaimana.
Keprotokoleran DPR-RI — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI
Tifatul mengatakan bahwa dari sisi kedudukannya hal tersebut adalah aturan. Masalah prosedur di bandara, Tifatul mengatakan bahwa ada hubungan DPR-RI di angkasa pura. Tifatul mengatakan bahwa DPR-RI diterima di istana dan tidak bisa atur istana. Selanjutnya, Tifatul mengatakan bahwa jika kunjungan luar negeri, Komisi 1 DPR-RI lebih diperhatikan. Di kedutaan Komisi 1 DPR-RI juga lebih mendapat perhatian.
Posisi Terkini terkait Konsesi Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang serta Alokasi Jumlah dan Lokasi BBM Satu Harga di Seluruh Indonesia - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas
Tifatul menyampaikan bahwa dengan mundurnya pemenang lelang pertama yang sudah 15 tahun tentunya asumsi awal sudah berubah. Sekrang dengan dialihkannya ke Bakrie, Tifatul menanyakan apakah poin-poin yang diharapkan terwujud sudah diusahakan atau belum, sebab jangan sampai ini terulang. Tifatul menegaskan jangan menggantung pekerjaan yang sudah bisa dikerjakan hari ini. Ini perlu dipastikan dan diambil keputusan dengan konsideran dan kalkulasi yang benar.
Penanganan Karhutla — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
Tifatul menanyakan apakah sudah ada penyamaan persepsi terhadap bahayanya kebakaran hutan serta adakah roadmap terkait pencegahan kebakaran hutan, dalam jangka panjang dan pendek.
Strategi SKK Migas dalam Menahan Penurunan Alamiah Produksi Migas di Blok Cepu, Mahakam dan Blok lainnya - RDP Komisi 7 dengan SKK Migas
Tifatul menegaskan bahwa data dan informasi itu penting yang valid. Jika menyimak tuntutan kepada Pertamina, bisa dijadikan pelajaran bahwa apa yang disampaikan itu tidak valid dan meminta maafnya baru belakangan. Tifatul menanyakan di Cepu kenapa lapangan Giyanti yang di Blora tidak dimasukkan, sebab mereka sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Fit and Proper Test Calon Hakim Agung — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Hidayat Manao
Tifatul menanyakan visi dan misi Hidayat sebagai Hakim Agung karena sebelum ini belum ada Hakim Agung dari militer. Tifatul juga mengatakan bahwa Hidayat adalah orang yang tolerance kepada pengguna narkoba.
Kebakaran Hutan dan Lahan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Panja Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Bareskrim Polri
Tifatul menyetujui seandainya membangun suatu kesadaran bersama bahwa ini adalah problem di Indonesia.
Sumber dan Struktur Pembiayaan dalam Rangka Akuisisi Saham PT. Freeport Indonesia, Pembelian Saham PT. Vale Indonesia Tbk, Pembentukan Sub Holding Industri Baterai, dan Gasifikasi Batubara PT. Bukit Asam Tbk — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama MIND ID, Direktur Utama PT. Bukit Asam, Direktur Utama PT. Aneka Tambang, dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia
Tifatul menanyakan upaya MIND ID untuk mencari strategi pengembangan hilirisasi berbasis nikel serta posisi akuisisi saham.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - RDPU Komisi 7 dengan Herman Darnel Ibrahim (Unsur Kalangan Industri)
Tifatul menjelaskan bahwa peran komunikasi harus dilakukan, karena kita tidak bisa mengurusi masalah negara jika tidak ada komunikasi yang dibangun. Tifatul ingin tahu bagaimana renca Herman Darnel dalam melakukan komunikasi publik khususnya yang berkaitan dengan energi listrik.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama Yusra Khan (Unsur Kepentingan Lingkungan Hidup)
Tifatul menanyakan upaya yang dapat dilakukan menghadapi pengaruh luar secara politik bahkan regulasi. Tifatul menyampaikan bahwa regulasi kita kadang dipengaruhi asing. Tifatul tidak yakin bahwa Omnibus Law tentang Cipta Kerja murni dari kita, karena ada yang mengatakan untuk kepentingan tertentu. Tifatul juga menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk pertahanan energi kita kedepannya.
Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Surono (Unsur Kalangan Lingkungan Hidup)
Tifatul mengatakan bahwa dalam papara tadi mengatakan bahwa kita begitu banyak sumber daya energi ygan mubazir salah satunya adalah sinar matahari, tifatul menanyakan sosialisasi apa yang akan
Bapak lakukan jika terpilih nanti, dan apa langkah-langkah optimalisasi dalam tataran ide untuk pengembangan karunia Tuhan yang begitu melimpah pada kita.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama As Natio Lasman (Unsur Kepentingan Teknologi)
Tifatul menyampaikan jika ada orang yang berbicara tentang nuklir, pasti yang terbayang adalah Chernobyl. Di dalam RUU tentang EBT-KE yang sedang dibahas, kita memasukkan energi nuklir. Tifatul ingin tahu, barrier bagi Indonesia jika mengimplementasikan nuklir dan solusi untuk mengatasinya.
Fit and Proper Test — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung atas Nama Hidayat Manao, Yodi Martono, Gazalba Saleh, Yasardin, dan Muhammad Yunus
Tifatul S menanyakan kepada calon hakim agung atas nama Gazali mengenai pendapatnya tentang kasasi yang terjadi berulang kali di MA. ia mengatakan kasasi tidak dikabulkan berarti tetap.
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Nama Arimbi
Tifatul menanyakan pandangan Arimbi terkait LGBT. Menurut Tifatul, saat orang menjadi psikopat, mengganggu dan membunuh sekian orang, hal tersebut adalah sebuah hukuman mati dan tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di Amerika.
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Nama Ahmad Taufan Damanik
Tifatul menanyakan pandangan Ahmad Taufan terhadap HTI dan apakah pembubaran HTI termasuk melanggar HAM.
Pembahasan Lima Calon Hakim Agung — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial RI
Tifatul Sembiring mengatakan bahwa apakah dari KY sudah melakukan kajian dan evaluasi terkait perilaku hakim di seluruh Indonesia, ihwal pertemuan MA dengan Setya Novanto apakah KY sudah melakukan investigasi, jika sudah tolong jelaskan hasilnya dan apakah KY memutuskan kasus E-KTP, bagaimana pendapat KY sendiri mengenai berbagai kasus ini.
Kasus Koperasi Cipaganti, Korban Salah Tangkap, Sengketa Tanah, dan LGBT — Komisi 3 DPR RI Audiensi dengan Aliansi Ulama Madura, LBH Jakarta, Walikota Padang, dan Korban
Tifatul mengatakan sengketa tanah di Padang juga terjadi di Bogor dan ada seseorang gugat menang di pengadilan tidak bisa eksekusi karena kekurangan biaya. Tifatul menyatakan hal yang disampaikan akan dibicarakan pada saat rapat dengan Kepolisian RI. Tifatul menyetujui bahwa LGBT adalah dosa besar dan seluruh manusia harus mencegahnya agar tidak mendapat murka Allah. Selain itu, LGBT harus masuk dalam tindak pidana dan ini terus diupayakan.
Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2019 dan Progres Vaksin Covid-19 - Raker Komisi 7 dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN
Tifatul berpendapat bahwa semua laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada BRIN adalah wajar Tanpa Penegcualian (WTP), jadi cukup susah mengomentarinya, tetapi Tifatul tidak tahu serapan di BRIN ini sampai sejauh mana. Tifatul berpendapat bahwa Menristek/BRIN harusnya menjadi leading sector dari riset-riset dan harus ilmiah. Tifatul menyampaikan bahwa riset di Unair itu melibatkan TNI, Polri dan lain-lain, dan ini terkesan terburu-buru, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahkan mengembalikan hasil riset itu karena tidak layak. Unair ini bukan membuat obat, tetapi meramu 3 obat yang diimpor menjadi obat Covid-19 katanya. Tifatul berharap Menristek harus bicara, setidaknya lakukan kritik, karena riset itu ilmiah bukan mengada-ngada, jangan sampai Menteri BUMN atau Menteri Pertanian yang bicara vaksin. Tifatul sudah berkata dari awal apakah pemerintah ini menyadari tidak jika saat ini masalahnya adalah krisis, jadi wajar jika kerjaannya smakin banyak, dan kita tidak bisa terburu-buru apalagi masalah vaksin ini akhirnya BPOM malah mengembalikan riset tersebut.
Evaluasi Kinerja Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dan Perkembangan Vaksin di Indonesia - RDP Komisi 7 dengan Kepala Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Kepala BPPT, Kepala LIPI dan Direktur LBM Eijkman
Tifatul berpendapat dari pemaparan bahwa vaksin dan obat Covid-19 belum ditemukan, mungkin ini harus diprioritaskan dulu. Tifatul menyampaikan bahwa vaksin DBD juga belum ada sampai sekarang, tetapi kita sudah hidup berdampingan dengan DBD, maka dengan Covid-19 pun kita harus berdampingan. Tifatul merasa optimis dengan riset ini, dalam pasca Covid-19 ini hal-hal apa yang harus dilakukan agar kita bertahan berdampingan dengan virus ini, karena dunia pun belum berhasil untuk vaksinnya, Tifatul juga berpendapat bahwa tentunya anggaran riset ini harus ditingkatkan ke depannya.
Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terkait anggaran, Tifatul menanyakan apakah hal tersebut optimalisasi atau memang tidak terserap. Tifatul menghimbau kepada seluruh jajaran KLHK mengenai serapan anggaran tahun 2018.
Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tifatul mengusulkan impor sampah dihentikan karena sampah lokal sudah banyak ditambah fauna yang rusak, ketika Tifatul berjalan di Sumatera Selatan, banyak sekali yang jual burung, monyet, dll. Kadang-kadang, Tifatul membeli burung tersebut lalu melepasnya tetapi langsung dikejar lagi oleh penjualnya.
Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Terkait anggaran, Tifatul menanyakan apakah bisa ditayangkan serapan tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Tifatul juga melihat anggaran research ada yang tetap dan turun. Menurutnya, ini bisa melanggar HAM karena orang bisa berhenti berinovasi. Selanjutnya, Tifatul mengatakan bahwa semua bermulai dari lintasan, menjadi ide/ilham, menjadi al-amal atau amal. Amal adalah cita-cita kemudian menjadi yg mulai bekerja. Ini butuh biaya untuk researcher. Tifatul mengatakan bahwa ia concern kepada hal tersebuut dan setuju untuk memperjuangkan biaya research karena peneliti perlu reward paling tidak untuk membiayai penelitian.
Pasca Pemadaman Listrik Masal dan Progres Pembangunan Tenaga Kelistrikan - RDP Komisi 7 DPR RI dengan Plt Dirut PLN dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Tifatul mengatakan salah satu orang yang menolak jika direksi PLN dipanggil pada tanggal 6, biarkan mereka bekerja tetapi kawan-kawan memanggil pada masa reses. Selanjutnya, Tifatul menanyakan perlu ada pengecekan yang di daerah Gandul yang paling expert itu siapa. Tifatul juga mengingatkan terkait dengan target 35.000 MV, roadmap harus jelas dalam pembangunan geotermal membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut ia harga ekonomia belum adanya integrasi di Jawa Bali Madura. Terakhir, Tifatul menduga adanya kelalaian dari pihak operator. jika adanya investigasi kepada operator, tidak masalah agar paham penyebabnya dari mana.
Dampak Pandemi Covid-19 dan Kontribusi terhadap Penanganan Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. PGN Tbk.
Tifatul bertanya bagaimana strategi maintenance pasar-pasar Pertamina kedepan, pasca Covid-19 demand mungkin belum meningkat, Tifatul mengusulkan Pertamina bisa mencari pelanggan-pelanggan baru.
Kesiapsiagaan dan Langkah Strategis dalam Menghadapi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, dan LAPAN) serta Direktur LBM Eijkman
Tifatul mengatakan bagaimana pemerintah menangani Covid-19 karena Tifatul melihat koordinasi di lapangan belum secara terintegrasi dan sistematik. Tifatul bertanya apakah pemerintah menilai situasi sekarang seperti sebuah krisis, bagaimana roadmap koordinasi pemerintah dilapangan, apakah tidak tumpang tidih. Tifatul mengatakan Covid-19 sudah bermutasi ke bentuk lain, Tifatul meminta klarifikasi. Tifatul bertanya apakah sudah dibuat simulasi teori prediksi terkait kapan Covid-19 berakhir dengan variabel-variabel yang ada, karena China optimis berakhir di Mei dan Amerika di Juli.
Evaluasi Program Tahun 2019, Rencana Strategis Terkait Hilirisasi Teknologi 5 Tahun Kedepan, Evaluasi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Science Techno Park (STP) - Raker Komisi 7 dengan Menristek / Kepala BRIN
Tifatul menanyakan semua berawal dari inovasi tapi mengapa untuk anggarannya sangat kecil. Di negara tetangga inovasi sangat dihargai, mengapa di negara kita sepertinya tidak ada penghargaan, apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, Tifatul menanyakan apa langkah kedepan untuk menstimulasi thesis, hasil riset para mahasiswa S2 dan S3 supaya jangan hilang saja, kira-kira hasilnya ini diperuntukan untuk apa. Padahal orang tua jual sawah asal anaknya bisa untuk lulus sampai S3.
Evaluasi Kerja Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas
Tifatul mengatakan melihat ada kehendak dan rencana yang bagus dari SKK migas, ia merasa ini tidak akan berakhir seperti Jiwasraya, tinggal dipikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan produksi minyak. Tifatul juga menyoroti security of energy dari SKK Migas, ini merupakan hal terpenting. Tifatul mengira kita perlu Menteri Pertahanan di bidang enegi untuk terus menjaga ketahanan energi yang kita miliki. Kemudian, Tifatul mempertanyakana dakah rencana ekspansi ke luar negeri. Seperti halnya Petronas yang sudah lama ekspansi ke Indonesia, seharusnya kita bisa meniru Petronas supaya kita tidak hanya mengandalkan sumber daya yang ada. Terakhir, Tifatul Mengatakan ini pesan terakhir saya hati-hati membuat rujak, salah-salah rasanya bisa sepet, hati-hati bermain minyak, salah-salah bisa kepeleset.
Sistem Pengawasan dan Pengendalian Radioaktif - RDP Komisi 7 dengan Kepala Batan dan Kepala Bapeten
Tifatul menanyakan deteksi awal pemaparan radioaktif yanf terjadi di Tanggerang Selatan. Selain itu, ia juga menanyakan apakah Batan dan Bapeten memiliki alat radiasi cleansing atau tidak. Sebab, menurutnya pernasalahan nuklir dan radioaktif ini sangat berbahaya, sehingga diperlukan alat radiasi cleansing dan alat pendeteksi dini yang memadai.
Pembicaraan Usulan Relokasi Anggaran antar Program Lingkup LHK TA 2018 dan Penyesuaian RKA K/L Hasil Banggar - Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tifatul memberikan pantun, "anak burung berburu cokelat, biar mendung tetap semangat". Tifatul mempunyai cerita tentang desain cuaca melalui desain vegetasi, jadi, ada tumbuhan tertentu yang meningkatkan homodity yang merangsang munculnya awan dan itu sukses dilakukan, maka Tifatul bertanya apakah dalam konservasi SDA ini dilakukan juga oleh Kementerian LHK atau tidak.
Latar Belakang
Tifatul Sembiring lahir di Bukittinggi, 28 September 1961. Tifatul berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 99.348 suara untuk daerah pemilihan Sumatera Utara I. Tifatul kembali terpilih menjadi anggota DPR RI 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 74.510 suara. Saat ini, Tifatul kembali terpilih menjadi anggota DPR RI 2019-2024 dari dapil yang sama dengan perolehan 127.223 suara.
Pendidikan
S1, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer, Jakarta
International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan
Perjalanan Politik
Tifatul salah satu elit PKS sejak partai tersebut masih bernama Partai Keadilan.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam (2016-2019)
Di 2014, Tifatul akan bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN.
Pada bulan April tahun 2016, Tifatul direalokasi bertugas di Komisi III membidangin Hukum, Keamanan dan HAM.
Tifatul tidak lagi bertugas di Komisi III DPR-RI dan mulai bertugas di Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup pada 7 Maret 2018.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)
3 Februari 2016 - Tifatul mengapresiasi kedatang Kabareskrim dalam rapat. Tifatul menilai bahwa alkohol adalah sumber kejahatan. Banyak kejahatan yang terjadi disebabkan minuman beralkohol. Tifatul meminta beberapa data kepada Kabareskrim Anang Iskandar, seperti angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi mabuk atau setengah mabuk, serta tindakan kriminal yang terjadi karena konsumsi alkohol. Tifatul ingin RUU Minol terus dilanjutkan karena sudah masuk Program Leglislasi Nasional (Prolegnas) 2016. [sumber]
13 April 2015 - Bibi dari Tifatul adalah seorang Kristen Batak. Tifatul paham pembuatan tuak sejak kecil. Menurut Tifatul ketika tuak masih mengandung Nira, tuak itu tidak memabukkan. Tetapi menurut Tifatul banyak yang ‘iseng’ dan ditambahkan dengan ‘samsu’. [sumber]
RUU Penjaminan
14 Desember 2015 - Menurut Tifatul, RUU Penjaminan penting untuk menggerakkan kegiatan UMKMK. Tifatul berpandangan bahwa undang-undang ini dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKMK. Tifatul berharap undang-undang ini dapat meningkatkan kapasitas UMKMK dalam skala global. Tifatul menambahkan pentingnya undang-undang ini dalam menjamin unit usaha syariah sehingga tidak beralih menjadi unit usaha konvensional. Tifatul mewakili Fraksi PKS menyetujui pasal-pasal yang tercantum dalam RUU Penjaminan dan setuju agar RUU ini dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. [sumber]
RUU Pengampunan Pajak
Pada 26 November 2015 - Tifatul menilai bahwa pengampunan pajak seharusnya ditujukan kepada orang yang tidak patuh bayar pajak. Tifatul juga mempertanyakan mengapa harus DPR yang mengusulkan RUU ini, dan bukan Pemerintah.
Tifatul juga mempertanyakan mengenai capital flight, bagaimana bila ada yang melarikannya ke luar negeri? Apakah ada jaminan asetnya dibawa kembali?
Sedikit bercerita, Tifatul menyampaikan bahwa pada tahun 1984, Indonesia pernah melakukan pengampunan pajak dan tidak diikuti dengan instalasi sistem yang baik. Pada waktu itu sering didengar kasus mengenai negosiasi oknum petugas pajak dengan wajib pajak sehingga pengampunan pajak pada saat itu tidak berlangsung lama.
Tifatul juga menyampaikan bahwa selain dari pihak Kementerian Keuangan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ditjen Pajak akan menghentikan wajib pajak. Terakhir, Tifatul mengusulkan untuk mendiskusikan RUU ini di fraksi masing-masing. [sumber]
RUU Kewirausahaan Nasional
23 November 2015 - Tifatul menilai bahwa kultur keluarga yang paternalistik susah menumbuhkan jiwa entrepreneur. Oleh karena itu Tifatul merasa Indonesia perlu memaksimalkan teknologi dan informasi untuk pemasaran global (digital economy). Contohnya, tiket konser K-POP sebanyak 3.000 tiket dijual Rp.300.000 secara online. Dalam 1 jam EO bisa mendapatkan Rp.250.000.000 dengan penjualan tiket online. Menurut Tifatul, perbankan diperlukan untuk permodalan dan infrastruktur. Tifatul menilai bahwa RUU ini penting untuk diundang-undangkan agar dapat berkembang. [sumber]
RUU Karantina Kesehatan
19 November 2015 - Tifatul menanyakan kepada Tim Ahli apa landasan filosofi dan siginifikansi dari RUU Karantina Kesehatan. Tifatul juga bertanya tentang definisi karantina Di akhir pendalaman Tifatul berpantun, “Nenek Sofyan mengunyah sirih, cukup sekian dan terima kasih.” [sumber]
RUU BUMN
31 Maret 2015 - Tifatul sepakat dengan usulan Ketua KADIN dan akan segera bahas revisi UU BUMN supaya ada pasal untuk jangan ada politisi di BUMN. Tifatul tidak ingin BUMN menjadi sapi perah. [sumber]
Tanggapan
Pembahasan RKA K/L 2019
17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Tifatul bertanya mengenai APBN Rp11T apakah tidak tercapai. APBN initriger jadi supaya uang negara bisa memicu bisnis transaksi. Tifatul juga memberi catatan bahwa jangan di akhir tahun ibu menteri pergi keluar kota, karena itu tidak produktif. Akuntabilitas harus tetap kita jaga agar uang negara ini menjadi pemicu terjadinya bisnis transaksi karena di beberapa wilayah secara umum ini membuat agak lesu usaha yg di bawah. Kalau dilihat ini naik, waktu di rapat dengan partner komisi 7 yang lain itu pada turun tetapi ini KLHK naik dari tahun 2017 ya mungkin harus ada yang di priotaskan saja. Tifatul juga menambahkan karena dulu pernah riset dari seluruh Sumatera kalo dieksploitasi semua sumber air yang ada di Sumatera maka ini akan melebihi konsumsi yang ada di Pulau Sumatera dan ada beberapa negara yang siap bekerja sama untuk menjaga kepentingan lingkungan hidup. [sumber]
Perkembangan Pembangunan Smelter
24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Tifatul meminta kepada mitra untuk menjelaskan dahulu apa definisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu dan lain-lain, karena disini juga banyak mitra lain. [sumber]
AMDAL & Pengelolaan Limbah B3, Merkuri dalam Penambangan
22 Mei 2018 – Rapat Komisi 7 dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tifatul berpendapat, berdasarkan namanya “Freeport”, maka perusahaan ini melakukan produksinya dengan sebebas-bebasnya. Tifatul berpendapat ancaman terhadap limbah Freeport haruslah benar-benar tegas. Tifatul juga berpendapat bahwa penandatanganan Konvensi Minamataseharusnya membuat KemenLHK menjadi lebih tegas dalam menangani perihal limbah, anggaran yang sudah diberikan juga harus digunakan sebaik-baiknya. Untuk menangani limbah di hulu, Tifatul berpendapat, KemenLHK harus bekerja sama dengan aparat. Tifatul juga meminta penjelasan terhadap penanganan merkuri, baik dari penambangan ilegal maupun legal. Tifatul menekankan pertanyaannya terhadap keseriusan pemerintah dalam menanggulangi limbah penambangan tersebut. Tifatul juga menambahkan bahwa pengubahan teknologi dari merkuri menjadi sianida juga sama bahayanya. [sumber]
Evaluasi KPK
13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tifatul berpendapat korupsi tidak hanya merajalela namun juga “meratulela” karena saat ini banyak perempuan yang terjerat kasus korupsi. Mengenai Pilkada menurutnya Pilkada adalah politik dengan biaya tinggi, misalnya di Jawa Timur untuk dana desa bisa mencapai Rp30M. Tifatul bercerita ketika dirinya mundur dari Sumatra Utara karena tidak kuat dengan hitungan dananya. Tifatul berpendapat, di samping popularitas dan elektabilitas, isi tas (uang) juga penting. Tifatul tidak ingin orang-orang baik di negeri ini yang ingin memajukan Indonesia tapi terhalang oleh hal seperti biaya tinggi. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung
5 Juni 2017 - Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa penyerapan anggaran sekitar Rp20 Triliun, dan Product Domestic Bruto (PDB) 5x dari APBN. Oleh karena itu untuk penyerapan bulan Juni bisa ditingkatkan lagi lewat belanjanya. Indosat menyebabkan Indonesia kehilangan 1 Orbit satelit, indosat dinyatakan tidak memiliki izin sewa satelit yang hanya digunakan untuk nasional. [sumber]
21 April 2016 - Tifatul mendukung peningkatan anggaran untuk Jaksa Agung RI. Tifatul berpikir perlu adanya penukaran pengalaman antara Kepolisian dengan Jaksa Agung guna melatih koordinasi yang baik. Tifatul menyampaikan bahwa terdapat pusat intersepsi nasional di luar negeri, dimana kejaksaan dan polisi bekerja sama dalam kasus tertentu. [sumber]
Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan
25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI, Tifatul melihat bahwa seseorang mengajukan kasasi seharusnya hukuman bisa turun, tetapi hukuman itu semakin bertambah dari hukuman awal yang ditetapkan, padahal di Negara lain pengajuan kasasi justru bisa menurunkan hukuman dan minimal hukumannya tetap. Tifatul meminta pendapat calon terkait kasus itu dan ia setuju dengan adanya recovery asset yang dipaparkan oleh calon. [sumber]
Isu Kepolisian, RUU KUHP, RUU Terorisme, dan UU Militer
27 Juli 2016 - Pada 27 Juli 2016 Komisi 3 menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pusat Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Tifatul mengatakan bahwa di dalam Islam, terorisme tidak diperbolehkan. Menurutnya, terorisme sudah berkembang, di Jepang sudah ada 8 korban di panti jompo yang ditusuk menggunakan pisau. Ia menambahkan bahwa kasus di Prancis dan Madina juga masih dipertanyakan motifnya. Perlu analisa lebih jauh terkait terorisme karena tidak selalu berkaitan dengan agama. Semua kasus kekerasan dilawan dengan kekerasan. Tifatul setuju untuk mencari akarnya. Program deradikalisasi sudah tepat, tetapi butuh kesabaran. Tifatul melihat bahwa hal tersebut merupakan kasus dendam paling panjang. Ia mengaitkan dengan buku Mahabrata mengenai dendam yang paling banyak. [sumber]
Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
18 April 2016 - Terkait filosofi HAM, Tifatul menyatakan ada dua hal yang paling mendasar dalam HAM yaitu membangun dan memelihara manusia sendiri. Tifatul mempertanyakan tentang kenapa tidak ada pelapor khusus dalam masalah pembunuhan dan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tifatul memberikan koreksi dalam visi karena visi adalah cara kita memandang jauh, terdapat tergeet dan langkah-langkah untuk mencapainya. Tifatul tidak melihat mengenai masalah cyber crime. Tifatul deksripsikan UU tentang HAM yaitu mengatur mengenai penyadapan, yang kadang dilakukan swasta atau oknum lembaga untuk kepentingan pribadi, penyadapan oleh aparat hukum Komnas HAM harus perhatikan juga karena harus ada indikasi kejahatan. [sumber]
Peraturan Bersama DPR dan BPK Tentang Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
27 Agustus 2015 - Menyangkut masalah informasi yang bocor di publik, menurut Tifatul sebenarnya ada pihak yang melakukan aksi black campaign terhadap suatu yang tidak benar. Terkait sanksi pun lebih berat diberikan kepada para pelaku IT dibanding media konvensional. Menurut Tifatul, pemberian sanksi tersebut tidak layak karena jangkauan IT memang luas dan bisa dilihat di mana-mana. Berbeda dengan media konvensional atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pastilah ada seseorang yang membocorkan terkait informasi tersebut. Seharusnya BPK bisa lebih memilah dan membatasi info yang perlu dibuka ke publik dan info yang harus disimpan. [sumber]
Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)
Pada 26 Agustus 2015 - Tifatul minta ke PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) agar materi kajian dan pemaparannya tidak diberikan satu jam sebelum rapat dimulai. [sumber]
Polisi Parlemen
10 Juni 2015 - Tifatul pernah mengunjungi parlemen Jepang dan suasananya berbeda dengan di DPR. Menurut Tifatul disamping pelatihan kepada PAMDAL, perlu juga dibuatkan SOP kepada para Anggota DPR. [sumber]
Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1
Pada 27 Mei 2015 - Tifatul Sembiring meminta PT.Pelindo 1 untuk melakukan perlawanan hukum atas gugatan yang pernah terjadi karena negara tidak boleh kalah atas perkara tanah. Tifatul juga meminta dijelaskan lebih dalam tentang permasalahan di pelabuhan Belawan. [sumber]
Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi
25 Mei 2015 - Tifatul menilai bahwa anggota DPR sekarang terlalu sibuk menghitung uang reses dan intervensi Pemerintah. Ia khawatir bila anggota DPR diserbu rakyat. Tifatul menyoroti bahwa sekarang saja di Komisi 6 menurutnya, belum juga dimulai diskusi tentang RUU. Menurut Tifatul, Badan Legislasi (Baleg) harus lobby aktif agar dapat memulai pekerjaan legislasi. [sumber]
Sasaran Strategis Sucofindo
Pada 15 April 2015 - Tifatul menanyakan keberlanjutan keberlangsungan e-KTP. Tifatul juga menilai PLTN sebagai solusi keterbatasan pasokan listrik. Tifatul juga mengatakan bahwa PT.Freeport tidak mengolah barang yang mereka tambang namun mengirimnya secara utuh. [sumber]
Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR
Pada 8 April 2015 - Tifatul minta perhatian khusus ke Polri untuk memperkuat pengamanan di DPR bukan untuk para anggota tapi untuk tamu DPR lainnya. Menurut Tifatul banyak temannya menanyakan bagaimana protokoler polisi mengamankan Presiden Joko Widodo yang memakai mobil terbuka dari DPR menuju Istana Negara. Dan menimbulkan pertanyaan mengenai standar pengamanan Polisi pada tamu-tamu terhormat DPR selepas dari DPR.
Tifatul minta pendapat Polri apa yang dianggap potensi ancaman terbaru bagi DPR. Tifatul saran untuk diselenggarakan simulasi-simulasi pengamanan untuk antisipasi ancaman. Tifatul juga minta bantuan Polri untuk rancang sistem hotline agar tiap komunikasi internal anggota DPR lebih aman. Tifatul bukan perokok. Tifatul ingin DPR jauh lebih diperketat larangan mengenai rokok. [sumber]
Kesiapan Indonesia Menyonsong MEA 2016
6 April 2015 - Menurut Tifatul datangnya MEA 2016 adalah tantangan bagi Indonesia karena negaranya masih konsumtif daripada produktif. Tifatul menilai talenta dari anak-anak bangsa kita besar sekali jadi sebenarnya pasar dalam negeri sendiri sudah besar tapi tidak dioptimalkan. Oleh karena itu Tifatul mendorong menteri-menteri untuk memberikan environment yang mendukung inovasi anak-anak bangsa sendiri. Tifatul saran agar Pemerintah jangan asal buka akses kepada pasar Indonesia dan agar Pemerintah memberikan bimbingan bagaimana mengembangkan pasar. Tifatul juga saran kepada Pemerintah untuk jangan memungut pajak terlalu dini karena akan mematikan motivasi anak-anak bangsa untuk berinovasi. Tifatul usul untuk Pemerintah membuka expo untuk pedagang-pedagang UKM agar menstimulasi gerakan ekonomi masyarakat. Untuk antisipasi MEA 2016, Tifatul minta Pemerintah perketat standarisasi barang-barang impor agar jangan sampai pasar kita habis oleh barang-barang dari luar. [sumber]
Bambang Widjojanto Sebagai TSK Oleh Bareskrim
Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang menjadi anggota DPR RI, Tifatul Sembiring, tegas menyatakan posisinya sebagai pendukung KPK. Tifatul menuliskan pada akun pribadinya “Saya setuju #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan. Bila perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA.” (baca selebihnya di sini)