Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Sukamta

PKS - Yogyakarta

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Dr. H. Sukamta
    Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS DIY

    Beliau asli Jawa. Lahir di Klaten (tepatnya di Wedi). Lulusan Teknik Kimia UGM melanjutkan S2 dan S3-nya di Universitas Mensester UK. Sepulang dari negeri Ratu Elisabit tahun 2005 beliau dipaksa aktif di Partai Dakwah PKS sambil mengembangkan kepakarannya di bidang Kimia. Mantan aktivis Jama`ah Shalahuddin UGM ini spesial perintis perjuangan. Beliau pernah merintis toko buku Islam, TB Al-Fitrah bersama Cholid Mahmud, Suprih Hidayat, dan M. Ilyas Sunnah. Lalu, membidani SDIT Luqman Al-Hakim dan sekolah Islam terpadu (SIT) di Yogyakarta. Muswil PKS DIY 2006 ternyata memilihnya menjadi Ketua MPW PKSDIY 2006-2010. Beliau tipe pemikir serius sekaligus pekerja total.

    Pada tahun 2014-2019, ia ditugaskan di Komisi I DPR-RI, namun pada masa sidang Januari 2016, ia dipindahkan ke Komisi III DPR-RI.

    Pendidikan

    S1, Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
    S2, Manchester University UK, Inggris
    S3, Manchester University UK, Inggris (2005)

    Perjalanan Politik

    Anggota DPRD DIY (2009-2014)
    Muswil PKS DIY 2006
    Ketua MPW PKS DIY 2006-2010
    Ketua DPW PKS cabang Inggris (2004-2006)

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Akan memperjuangkan diwajibkannya pengajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah DIY kepada pengunjuk rasa Paguyuban Pengajar Bahasa Daerah Berharap Masuk Komisi Bidang Pertanian ( bidang pertanian memang sudah menjadi fokusnya ketika menjadi anggota DPRD provinsi. Dia bahkan menjadi Ketua Pansus rencana pembangunan lima tahun DIY.

    “Salah satu problem krusial di DIY selain urusan budaya, pendidikan, ekonomi kreatif adalah soal pertanian. Bahkan pertanian di DIY banyak menyerap tenaga kerja paling banyak. Namun faktanya, di DIY lahan makin sempit karena laju pengurangan lahan luar biasa sekali. Salah satunya adalah pembangunan properti,” terangnya, saat berbincang dengan Harian Jogja, Sabtu (3/5/2014).

    Karena itu, ketika dilantik nanti, dia berharap bisa masuk di komisi yang membidangi pertanian agar bisa membantu pertanian DIY.

    “Namun saya terserah DPP. Karena mereka yang memiliki otoritas penuh menempatkan saya di komisi apa nanti,” katanya.

    Sukamta menyebut jika keberhasilannya melenggang ke Senayan adalah amanah. Anak dan istrinya pun tidak terlalu girang mengetahui dirinya menjadi anggota DPR.

    “Istri saya adalah mantan aktivis. Bahkan kedua anak saya juga aktivis. Jadi tidak ada yang istimewa. Yang jelas, mereka bakal protes karena pasti saya bakal jarang di rumah,” tutup Ketua DPW PKS cabang Inggris periode 2004-2006 itu sembari tertawa.) 

    Sikap Politik

    Pemindahan Dubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem

    7 Desember 2017 –Pada rapat paripurna ke-118. Sukamta berpendapat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump adalah langkah yang gegabah dan akan mengancam perdamaian di Timur Tengah. Sukamta juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump artinya Amerika ikut mendukung Israel dan menunjukkan jati dirinya yang mendukung penjajahan, Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi “Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan”, maka tidak boleh menggantungkan kemerdekaan Negara lain.  Sukamta sebagai Fraksi PKS mendorong DPR agar bersikap tegas dan Pemeritah bisa melindungi bangsa Palestina.[sumber]

    RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)

    27 Oktober 2016 - (AKTUAL.com) - Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta, memberikan lima catatan penting terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disetujui DPR menjadi UU.

    “Pertama, keamanan data pribadi merupakan hal yang penting sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 Perubahan UU ini,” katanya di Jakarta, Kamis (27/10).

    Dia menjelaskan, antisipasi terhadap kebocoran data pribadi yang tidak dikehendaki oleh seseorang mutlak untuk dilakukan, hal itu merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak pribadi warga negaranya.

    Kedua, mendorong agar penerapan Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan Undang-Undang ini, tentang pencemaran nama baik dilakukan dengan cermat, hati-hati dan profesional oleh aparat penegak hukum.

    “Sehingga, hak menyatakan pendapat oleh masyarakat tidak terganggu sedikit pun, sekaligus juga masyarakat terlindungi dari pendapat, berita atau opini yang berpotensi mencemarkan nama baik individu atau institusi,” ujarnya.

    Anggota Komisi I DPR itu menilai, sanksi pidana yang dikurangi dari maksimal 6 tahun penjara menjadi maksimal 4 tahun penjara menyebabkan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana ringan.

    Menurut dia, karena dengan begitu netizen yang dilaporkan atau diadukan telah melakukan pencemaran nama baik, tidak langsung ditahan sampai pengadilan memutuskan.

    “Ketiga, intersepsi atau penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diatur dalam Undang-Undang yang khusus beserta pengaturan teknisnya yang menjunjung tinggi prinsip taat asas,prosedural, hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang baik,” katanya.

    Selain itu menurut dia, hal tersebut juga merupakan amanat Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 5/PUU-VIII/2010 sehingga intersepsi memiliki acuan yang seragam meskipun lembaga-lembaga tertentu seperti BIN, Polri, KPK memiliki hak menyadap secara khusus.

    Dia menjelaskan, catatan keempat pentingnya menggalakan gerakan internet sehat, karena itu pemutusan akses terhadap konten ilegal menjadi sangat penting.

    “Namun para ‘stakeholders’ harus secara cermat menentukan indikator konten yang disebut ilegal dan secara masif disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengenali mana konten yang sehat dan mana yang tidak,” katanya.

    Kelima menurut Sukamta, penyidikan, penggeledahan, penahanan, penyitaan maupun penangkapan harus sesuai dengan proses pemeriksaan yang diatur oleh KUHAP.

    Dia menjelaskan, hal itu untuk memberikan kejelasan prosedur bagi para penyidik sekaligus menjamin hak-hak hukum terduga atau tersangka.

    Sukamta mengatakan Komisi I DPR sudah berusaha maksimal untuk memberi jalan tengah terbaik bagi masyarakat dan bangsa dengan melakukan perubahan dalam UU ITE ini.  [sumber]

    14 Maret 2016 - Sukamta menyampaikan bahwa ada beberapa pandangan Fraksi PKS terhadap usulan UU Nomor 11 Tahun 2008. Menurut Fraksi PKS, revisi UU ITE perlu menampilkan kebebasan berekspresi, tetapi harus sesuai dengan UU. Ada baiknya pula pasal pencemaran nama baik diatur ulang karena sudah diatur di KUHP. Fraksi PKS berharap agar perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 dapat efektif memberi kontrol sosial bagi masyarakat. Selain itu, persoalan penyadapan juga harus diatur UU. Menimbang beberapa tersebut, Sukamta mewakili Fraksi PKS menyetujui revisiUU Nomor 11 Tahun 2008.  [sumber]

    RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

    Pada 19 Agustus 2015 - Sukamta bertanya kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tentang penyebab masalah keuangan yang sedang dialami oleh Indonesia saat ini.  [sumber]

    Tanggapan

    Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

    17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Sukamta menganggap Facebook terlihat santai menghadapi kasus ini ibarat makhluk suci yang tidak memiliki kesalahan apapun. Sukamta justru melihat bahwa Facebook Indonesia mengklaim bahwa Cambridge Analytica yang salah dan melanggar aturan sementara perjanjian tidak diperhatikan. Sukamta menegaskan bukan alasan yang bagus untuk menghadirkan perjanjian dengan Cambridge Analytica sebab pihak ini baru diwawancarai oleh CNN dan Cambrige Analytica mengaku tidak bersalah. Sukamta menuturkan, apabila seperti ini, pihak mana yang bertanggung jawab dan tidak adanya tanggung jawab moral dalam melibatkan pengguna di seluruh dunia yang jumlahnya miliaran. Sukamta  menuntut adanya bukti perjanjian yang telah dibuat dengan seluruh pihak terkait yang akan menggunakan data Facebook dan menurut Sukamta bila perlu Cambridge Analityca diundang ke Indonesia. Sukamta menanyakan pihak yang menggunakan data Facebook selain Cambridge Analytica. Sukamta menanyakan pengaruh dari angket yang diadakan oleh Facebook dan jaminan bila Facebook tidak menyimpan percakapan antar pengguna Facebook dan meminta jawaban sebenarnya bukan diplomatik.Sukamta menanyakan keberadaan foto yang telah dihapus oleh pengguna dalam data server Facebook dan tanggapan Facebook apabila ada pengguna yang melakukan permohonan ingin mengetahui data pribadi. Sukamta juga menanyakan tanggapan Facebook atas permintaan penghapusan data pribadi sebab ini sangat terkait dengan regulasi UU ITE di Indonesia. Sukamta menanyakan volume data dan transaksi Facebook bisnis sebab Facebook mengatakan bahwa misi dari Facebook adalah sosial. Sukamta juga menanyakan kesiapan dan konsekuensi Facebook atas kasus ini karena mungkin ada pidana atau perdata. Sukamta mengatakan tidak adanya agreement dengan Cambridge Analytica, seolah memang tak adanya perlindungan memadai dari Facebook kepada penggunanya. Sukamta menanyakan letak tanggung jawab sosial dan tanggung jawab Facebook bila media tidak mengungkapkan isu ini pada Maret 2018. Sukamta melaporkan sudah lewat masa tahun 2015, ketika diminta delete, namun ternyata tidak dikerjakan sementara sudah diributkan setelah muncul di media. Sukamta menanyakan apakah data memang terhapus atau mengetahui namun membiarkannya. Sukamta menegaskan hal yang dilakukan oleh Cambridge Analytica yang sudah melanggar kebijakan. Sukamta merasa heran bila mempekerjakan pihak ketiga tanpa MoU keamanan data. Sukamta berpendapat bahwa Facebook tidak melakukan proteksi yang cukup untuk mengamankan data pelanggan kepada pihak ketiga dan menanyakan apakah ini kesengajaan atau tidak. Sukamta menambahkan apa yang disampaikan oleh Simon menurutnya selama ini Dr. Kogan tidak mendapatkan sanksi. Sukamta merasa heran dengan perusahaan raksasa sekelas Facebook tidak mencantumkan sanksi di MOUnya. Sukamta mengemukakan bila 1 juta pengguna yang bocor ini adalah 500 juta, yakni politisi di Jakarta dan seluruh Gubernur di Indonesia, ini menandakan software bisa digunakan untuk menjatuhkan Indonesia. [sumber]

    Pengadaan Satellite News Gathering Outside Broadcast VAN (SGN OB VAN) TVRI

    19 Maret 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sukamta mengaku tidak ingin kelak semuanya akan dilanda masalah. Seraya memastikan kembali, Ia menanyakan apakah syarat yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sudah cocok atau belum untuk TVRI. Selain itu Sukamta menanyakan apakah TVRI sudah memenuhi poin perpanjangan sebelum kontrak berakhir. [sumber]

    Pengawasan Orang Asing

    31 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Luar Negeri Sukamta menanggapi perihal mengangkat duta besar keliling khusus kemerdekaan Palestina menurutnya hal tersebut akan menjadi balasan yang tepat bagi Amerika. Sukamta mengemukakan perihal Myanmar tentang pengembalian pengungsi, Ia menyetujui hanya 1.500 warga per minggu. Sukamta menanyakan jika menerima sejuta jiwa lebih berarti perlu beberapa tahun. Sukamta meminta Indonesia agar mendorong adanya monitoring badan dunia PBB semacam pasukan perdamaian dan Indonesia berperan di sana, sehingga pengungsi dijamin keselamatan saat pengembalian. Sukamta berpendapat intensitas isu yang mencuat di permukaan cukup mengganggu. Sukamta juga berpendapat akan bagus jika Indonesia bisa membuat semacam grup diplomasi untuk Papua. Terakhir, Sukamta berpendapat profil anggaran sudah cukup, tapi melihat dari jumlah kedutaan Indonesia di luar negeri, dalam pandangannya hal tersebut adalah masih kecil. [sumber]

    Biaya Interkoneksi

    24 Agustus 2016 - Sukamta mengatakan lebih tertarik pada upaya masyarakat yang mendapat untung maksimal dengan kualitas bagus. Selain itu Ia melihat bila negara yang cukup maju maka biaya infrastruktur menjadi flat dan sangat rendah sekali sehingga pemerintah seharusnya yang mengatur regulasi formula penetapan tarif sebab sangat diperlukan informasi mengenai update biayanya. Mengenai biaya interkoneksi, Sukamta berpendapat bahwa penurunan tarif secara keseluruhan tidak besar dan mungkin saja INdonesia bagian barat hampir komplit kebutuhannya. Ia berharap polemik interkoneksi diselesaikan dengan adil karena jika melakukan intervensi terlalu dalam, konsekuensi bisnisnya sendiri pasti akan ada yang untung dan rugi. Sukamta mengatakan penjelasan menteri terlalu berkerut dan perlu penjelasan lebih lanjut.  Sukamta merasa harus memastikan masyarakat dengan tumbuhnya infrastruktur dan perlu ikut campur dalam urusan bisnis agar tidak merugikan masyarakat dan bisnis tersebut. Terkait interkoneksi, akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan menurut Sukamta. [sumber]

    Visa untuk Atlet Bulutangkis dari Israel

    11 Agustus 2015 - (DetikNews) - Anggota DPR dari FPKS Sukamta menyesalkan terbitnya visa untuk atlet Israel Zilberman. Visa itu untuk bertanding di Jakarta dalam kejuaran dunia bulu tangkis.

    "Kita tidak mengakui Israel sebagai negara. Sehingga tidak mungkin pula bagi kita untuk berhubungan dengan Israel dalam hal lain yang membawa nama negara seperti ajang kompetisi olah raga bulu tangkis ini," jelas Sukamta, Selasa (11/8/2015).

    Zilberman sudah bertanding pada hari ini dan kalah. Tak diketahui sampai kapan Zilberman berada di Indonesia.

    "Israel telah melakukan penjajahan dengan menganeksasi wilayah Palestina. Karenanya Indonesia sejak awal merdeka hingga sekarang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel," terang wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

    Sukamta menjelaskan bahwa dahulu tahun 1957 tim nasional Indonesia lolos di zona Asia dan tinggal berhadapan dengan Israel untuk bisa ikut ke Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Indonesia menolak untuk bertanding di Jakarta atau Tel Aviv. Indonesia akhirnya mengundurkan diri setelah permintaannya untuk bertanding di tempat netral ditolak oleh FIFA. 

    "Presiden Soekarno juga pernah menolak keikutsertaan Israel dalam Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Kita harus tetap menghidupkan semangat Soekarno yang menyatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Jadi, meskipun itu olah raga, tetapi berhubungan erat dengan kedaulatan sebuah negara," urai dia.

    "Pemberian visa kepada atlet yang mewakili negara Israel, Zilberman, untuk bertanding di Jakarta dalam kejuaraan bulu tangkis dunia, akan mencederai konstitusi kita. Akan mencederai semangat bangsa kita yang anti penjajahan dan cinta kemerdekaan. Memang ini urusan olah raga, tetapi dia Zilberman mewakili sebuah negara yang hingga kini melakukan penjajahan dan kita memang tidak punya hubungan diplomatik. Indonesia anti penjajahan. Karenanya saya mendesak Dirjen Imigrasi agar menolak atau membatalkan visa atlet tersebut," tegas Doktor jebolan University of Salford, Manchester, Inggris ini. (sumber)

    TNI untuk Fasilitasi Keyakinan Agama Prajurit

    3 Juli 2015 - (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta meminta TNI di bawah pimpinan panglima baru, bisa memfasilitasi keyakinan agama para prajuritnya, seperti pemakaian jilbab bagi prajurit perempuan.

    "Saya percaya bahwa dengan adanya akomodasi misalnya tentara wanita TNI mengenakan pakaian muslimah sesuai dengan yang diyakininya. Itu bisa menepis anggapan orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa TNI tidak akomodatif terhadap keyakinan agama tertentu," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

    Sukamta pun meyakini pelaksanaan keyakinan agama dapat memperkuat komitmen tentara kepada keluarga besar TNI.

    Karena itu dia berharap TNI dapat mencari formula terkait hal tersebut agar kekompakan antarprajurit dapat terus terjaga.

    "Dengan memberikan kebebasan tentara perempuan mengenakan jilbab, misalnya, itu berarti TNI bisa mengakomodasi keyakinan terhadap Tuhan dengan tetap memelihara kebaikan, persatuan dan kesatuan TNI," ujar politisi dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

    Selain itu, Sukamta mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang telah selesai melewati uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI.

    "Selamat untuk Jenderal Gatot Nurmantyo. Semoga visi misi yang dipaparkan ketika uji kelayakan dan kepatutan di DPR dapat terealisasi dengan baik," katanya.

    Jika nanti sudah resmi menjadi Panglima TNI, Sukamta berharap Gatot bisa menyelesaikan permasalahan terkait keutuhan NKRI, seperti persoalan di Provinsi Aceh dan wilayah Papua.

    "Dalam menyelesaikan masalah di Papua, TNI harus tetap memperhatikan kemanusiaan dan kesejahteraan warga setempat," tutur Sukamta. 

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI ke-36 di masa sidang ke IV telah memberikan persetujuan kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, setelah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI pada Rabu (1/7) dan selanjutnya Gatot akan menemui Presiden Joko Widodo. (sumber

    Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

    29-30 Juni 2015Sukamta menilai, seperti biasanya, materi yang diusung Pemerintah masih dalam perhitungan bisnis. Sukamta belum melihat antisipasi kebijakan jika Pemerintah sendiri terjadi krisis. Sukamta mohon ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan membuat skenario apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Sukamta desak agar skenario tersebut dibuat untuk sedikit konservatif.

    Sukamta tidak setuju atas kebijakan dicabutnya subsidi listrik dan minta dibicarakan. Menurut Sukamta mayoritas penggunanya adalah masyarakat lapisan bawah. Sukamta tidak ingin rakyat dibilang membebani negara dan memang sudah tugasnya Pemerintah untuk melayani rakyatnya. Sukamta juga menyoroti ketidak-hadiran Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) pada Rapat hari ini. Sukamta sindir mungkin ketidak-hadiran beliau karena mengetahui akan ditanya mengenai pencabutan subsidi listrik tersebut.

    Sukamta mengacungi jempol kepada Pemerintah atas keberpihakannya terhadap warga kurang mampu. Menurut penilaian Sukamta nampaknya semua skema subsidi Pemerintah akan dibuat kartu bentuknya. Sukamta dorong Pemerintah untuk memaparkan laporan evaluasi dan statistiknya terlebih dahulu sebelum tatanan skema subsidinya dibuat. Sukamta khawatir skema subsidi ini jadi bisnis politik.

    Sukamta juga menggaris-bawahi bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mulai sebentar lagi. Namun Sukamta menilai kebijakan untuk kompetensi tenaga kerja belum ada rencananya. Sukamta minta perhatian khusus Pemerintah untuk mengembangkan manusia-manusia unggul dan para inovator. Sukamta menilai yang dihasilkan baru untuk pemenang-pemenang olimpiade saja. Jadi tidak bisa melulu hanya produksi Sumber Daya Alam (SDA) secara masif, tetapi harus diimbangi oleh kompentensi Sumber Daya Manusianya (SDM). Sukamta tidak ingin semua manusia unggul Indonesia lari ke luar negeri. Bukan karena merekanya tidak nasionalis, tapi karena di Indonesianya ribet.  [sumber]

    Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

    17 Juni 2015Sukamta minta klarifikasi ke Kepala Polisi Lalu-Lintas (Kapolantas) apakah secara umumPNBP dari Polantas masuk ke kas negara secara optimal atau tidak. Sukamta menilai pemasukan dari Biaya Penanganan Kecelakaan Lalu-Lintas seharusnya lebih besar dari biaya untuk penanganan terorisme karena secara data jumlah korban kecelakaan lalu-lintas jauh lebih besar dari korban aksi terorisme.

    Sukamta juga minta penjelasan ke Kapolantas strategi yang disiapkan Polantas untuk mencapai target PNBP ketika berakhirnya kontrak karya jalan tol.

    Sukamta minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Penataan Ruang (Dirjen Tata Ruang) mekanisme penetapan pajak setelah dikeluarkannya sertifikat.  [sumber]

    Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal - RAPBN 2016

    28 Mei 2015 - Sukamta berharap ketepatan penganggaran kali ini betul-betul tinggi. Sukamta usul ke Pemerintah agar program-program yang dilaksanakan bukan hanya yang sifatnya dipindahkan dari pusat ke daerah saja.  [sumber]

    Perjanjian Ekstradisi RI-Vietnam

    31 Maret 2015 - Sehubungan dengan usulan ratifikasi dari perjanjian MLA, Sukamta minta rincian latar belakangnya kepada para pakar hukum pidana dan hukum internasional. Sukamta juga minta klarifikasi apabila ada WNI yang bertindak kriminal umum di Vietnam apakah MLA ini akan menjangkaunya karena Sukamta prihatin tindakan kriminal tersebut bisa mencemarkan nama baik Indonesia.  [sumber]

    Kinerja dan Anggaran Pertamina

    Pada 5 Februari 2015 Sukamta menilai strategi Pertamina untuk membangun fasilitas penampungan BBM dalam 2 tahun tidak optimal dan terlalu lama. Menurut Sukamta harga minyak lagi di titik rendah jadi sebaiknya dari sekarang Pertamina sudah giat meningkatkan stok BBM bukan di 2017.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.