Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Denpasar IV/Kav. 37, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp
0856 9590 1111

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU


































Masukan RUU Ekonomi Kreatif - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah

Wiryanti Sukamdani mengatakan bahwa fraksi PDIP setuju dan menimbang perlu adanya peninjauan kembali bab 2 pasal 5.





Tanggapan

Pembahasan Evaluasi Kurikulum 2013 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Wiryanti Sukamdani menanyakan mengenai masalah PAUD, akan ditangani oleh siapa.


Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif

Wiryanti menjelaskan sekarang dengan budget Rp1,157 triliun impact-nya seperti apa dan film, fashion, masih masuk pariwisata, koordinasi dengan pariwisata itu seperti apa karena ada masyarakat yang belum mempunyai akses tapi mempunyai modal untuk negara besar, mereka mempunyai emporium.


Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Wiryanti mengatakan beberapa sekolah swasta lebih tinggi dibanding negeri dan di lapangan banyak sekolah swasta dibanding negeri.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Wiryanti mengatakan kenaikan wisman dan wisnus adalah pengunjung lama atau baru, Wiryanti
mengatakan jangan sampai angka yang naik hanya iklan. Wiryanti mengatakan bagaimaan korelasi kenaikan anggaran dan kenaikan wisman dan winus dan bagaimana mencapainya. Wiryanti mengatakan kegiatan pariwisata bukan hanya kegiatan ekonomi, tapi juga kepemudaan. Festival daerah yang sudah punya nama harus didukung.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Wiryanti menanyakan apakah dana sebesa Rp505 Miliar sudah termasuk total renovasi GBK.


Evaluasi Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wiryanti menjelaskan bahwa terdapat 3 permasalahan dasar yaitu permodalan, pemasaran, design. Lalu ia bertanya bagaimana Bekraf mengatasi permasalahan ini.


RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI

Wiryanti mengatakan bahwa Asian Games 2018 perlu juga dipromosikan karena hal tersebut tidak kalahkan pentingnya, karena pasti keluarga dari pemain atau supporter akan datang ke Indonesia, dan apabila apabila diberitahu pertandingannya apa saja, jadwalnya kapan, dan hal lainnya mereka pasti akan datang ke Indonesia.


Penyesuaian RKA Kementerian Pariwisata sesuai Hasil Pembahasan di Banggar — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Wiryanti mengatakan akan membandingkan sandingan anggaran Kemenpar dari 2014-2016. Anggaran 2014 untuk Kemenpar hanya Rp1,6 Triliun dan jumlah wisnus adalah 9.000.000 orang. Untuk tahun 2015 anggaran naik menjadi Rp2,4 Triliun dan kenaikannya cukup signifikan. Pembagiannya ada pemasaran luar negeri yang anggarannya naik dari Rp400 Miliar ke Rp1 triliun. Untuk tahun 2016 anggarannya naik menjadi Rp5,4 Triliun dan wisman menjadi Rp2,9 Triliun. Di tahun 2017 anggarannya Rp3,8 Triliun dan yang belum disetujui Rp2,7 Triliun. Ia mengatakan kalau melihat data-data yang tadi dibandingkan saja, tahun 2015-2017 angka yang disetujui sama. Ia menanyakan perlu tidaknya untuk wisman anggaran ditambah Rp2 Triliun jika targetnya 12.000.000 orang. Menurutnya hanya perlu penambahan sebesar Rp1,2 Triliun jika melihat data tahun 2015. Ia mengatakan negara kita adalah negara besar dan yang punya destinasi itu adalah orang daerah. Kelembagaan perlu menyiapkan pengembangan destinasi. Ia menyampaikan ketika berkunjung di destinasi wisata, itu kafiran dan hanya wasting time. Ia juga membahas untuk SDM kalau Rp764 Miliar jika dilaksanakan dengan baik akan bisa bersaing dengan luar. Untuk manajemen juga menurutnya perlu dipertahankan. Morotai menurut Komisi 10 belum siap karena transportasinya masih kurang. Pesawatnya hanya 2 minggu sekali dan kapasitas penumpangnya sangat sedikit. Untuk Mandalika, Lombok, mereka hanya siap bandaranya, tetapi untuk wisata, dll belum siap. Tanjung Lesung, Morotai, dan Lombok menurutnya diganti saja dengan Manado karena di Manado ada flight reguler ke China.


Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RKA Kemendikbud) dalam RUU Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Wiryanti menanyakan apakah sudah kajian yang baik sektor pendidikan di Kementerian lain. Selanjutnya, ia mengatakan khusus dapil ia, KJP dan PIP sering ada tumpang tindih siapa yang berhak menerimanya.


Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi I Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar dan Deputi II Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kemenpar

Wiryanti mengatakan masalah destinasi di halaman 16 terkait anggaran disebutkan bahwa wisman datang untuk ekowisata, dan belanja. Wisnus itu hanya keluar Rp600 Juta tetapi devisanya mencapai Rp22 Triliun. Jadi ia menanyakan ukuran keberhasilannya itu apa.


Pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Wiryanti berpendapat bahwa fashion dan kuliner dapat mendunia. Indonesia terkenal bukan hanya soto saja, melainkan juga nasi goreng dan sate, bahkan juga rendang yang pernah menjadi makanan terenak nomor satu versi majalah times. Wiryanti mengusulkan jika program Bekraf tujuannya untuk rakyat, maka perlu bekerjasama dengan rakyat dan Pemda. Wiryanti mengatakan bahwa Korea Selatan adalah negara yang paling sukses dalam hal ekonomi kreatif. Ia menyarankan agar Indonesia membuat MoU dengan Korea Selatan.


Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Wiryanti mengatakan seharusnya Bekraf tidak bertumpu pada apa yang didapat, Bekraf bisa kerjasama dengan Kemenpar yang sudah memiliki data terlebih dahulu dan dapat dijadikan acuan. Wiryanti
bertanya terkait persoalan industri, seperti keuangan, kemasan dan pemasaran. Wiryanti bertanya apakah Jakarta dianggap sudah bisa berdiri sendiri, karena program di Jakarta sedikit. Wiryanti menyampaikan Jakarta Timur adalah daerah tertinggal di wilayah Jakarta, butuh bantuan dan harus difasilitasi.


Pengembangan Museum — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Museum Indonesia

Wiryanti mengatakan di luar negeri, orang-orang berwisata ke museum. Apakah semua museum di Indonesia sudah menjadi anggota AMI, Wiryanti meminta AMI untuk menginventarisasi museum-museum yang ada.


Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Wiryanti menjelaskan bahwa kita harus dengar BPS karena presiden hanya percaya BPS kami melihat tahun 2015-2016 anggarannya naik cukup signifikan dari program tahun 2017 itu untuk program MAIS ini pnting tapi perlu bidding dengan cruise ini yang datang banyak lebih baik membntu ke daerah-daerah, kalau daerah sudah inisiatif sendiri kementerian bisa kasih dukungan Danau Toba sudah mempunyai airport kerjasama dengan Kemenhub untuk membuka pasar dengan negara tetangga untuk destinasi 10 Bali memang bagus tapi harus dibuat short, medium, dan long term. Ia melihat free visa belum signifikan malah mengkhawatirkan keamanan kita akan aman bila presiden sendiri yang mengatakan bahwa Indonesia itu aman untuk dikunjungi perbantuan ke daerah lebih banyak lagi untuk mereka memasarkan pariwisata.


Penyempurnaan Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI

Wiryanti mengatakan bahwa Indonesia akan menyelenggarakan Asian Games dalam waktu dekat ini. Menurutnya, seorang champion harus rajin berlatih dan bertanding. Wiryanti juga mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah terhadap penyelenggaraan Asian Games 2018, seharusnya malu jika anggaran untuk Kemenpora RI sedikit. Saat ini, olahraga sudah menjadi bagian dari pariwisata juga. Wiryanti menyarankan agar Kemenpora RI dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi Asian Games, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia.


Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pariwisata

Wiryanti menanyakan mengenai kelembagaan jumlah yang dianggarkan sedikit, bagaimana soal mengatasinya. Terkait STP, kenapa Sekjen dan jajaran mendidik orang untuk keluar negeri sedangkan di Indonesia saja masih kekurangan orang. Padahal mereka lulusan sekolah negeri, jika sekolah swasta mungkin tidak bisa terkontrol.

Selanjutnya ia menanyakan terkait bagaimana caranya menggaet wisnus, ini sangat potensial. Promosinya harus lebih digiatkan, walau budget dipotong lumayan banyak.


Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata

Wiryanti bertanya terkait kenaikan anggaran wisata nusantara, apakah kenaikannya akan terhambat jika anggarannya diturunkan.


Dasar Penentuan dan Cara Menghitung Target Pemasaran Pariwisata, Pelaksanaan Program Pariwisata Nusantara dan Mancanegara serta Perhitungan dan Alokasi Anggaran per Kegiatannya, dan Pengembangan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata RI

Wiryanti mengatakan bahwa yang dipaparkan oleh Deputi Kemenpar RI adalah teori dasar pemasaran, yaitu berkaitan dengan product, price, dan promotion. Ia menanyakan strateginya sudah tepat atau belum. Lalu, cara perhitungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara, dan gambaran kerjasama yang dilakukan dengan shadow management. Wiryanti menyayangkan dengan adanya peningkatan budget dari Wisman yaitu US$20 per Wisman, tapi kualitasnya masih belum ditingkatkan. Wiryanti memaparkan bahwa di NTB, berdasarkan penuturan dari Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) diketahui bahwa tanahnya masih belum siap, karena masih ada status kepemilikannya. Berkaitan dengan destinasi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) banyak melakukan komplain dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi ujung tombak, dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Wiryanti juga menegaskan bahwa Indonesia harus mempunyai SDM yang memadai dan berkualitas. Ia berharap bahwa wisata yang akan dipasarkan harus sudah siap, Kemenpar RI juga harus bekerjasama dengan kementerian lainnya untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan.


Pemberian Masukan Permasalahan Kepariwisataan — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali, dan Sahid Jakarta

Wiryanti menanyakan seberapa siap lembaga pendidikan dan apakah sudah match dengan program Pemerintah. Kemudian, ia menegaskan Komisi 10 DPR RI ingin tau kesiapan SDM karena ini komponan dari empa komponen yang penting. Wiryanti mengatakan minat belajar ini sedikit berubah, untuk IT banyak mahasiswa yang mengarah ke sana.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Wiryanti menanyakan cara mengalokasikan anggaran dan tolak ukurnya. Ia menceritakan, di Korea ada sejenis Bekraf yang mengkampanyekan bermain musik, tujuannya ingin mengalahkan Jepang. Wiranti menyarankan agar Bekraf dapat naik level menjadi Kementerian Ekonomi Kreatif. Ia menginginkan agar kuliner Indonesia menjadi kuliner nomor 1 di dunia, karena rendang dahulu pernah menjadi nomor 1 makanan terenak di dunia.


Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Wiryanti menanyakan terkait progress penyelesaian masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lapangan dan over budget untuk tunjangan guru. Ia juga menanyakan alasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya bergantung Pemerintah saja. Ia menyarankan agar diperbolehkan tunjangan dana dari masyarakat. Terakhir, terkait pembangunan sekolah baru mencakup SMK Pariwisata atau tidak.


Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016, serta Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata RI

Wiryanti menanyakan mengenai pelaksanaan rekomendasi Panja Pemasaran. Menurutnya, kenaikan di November 2015 sebesar 10,4% tidak linear dengan anggarannya dan homestay hanya cocok untuk wisatawan nusantara. Terkait 10 Destinasi Prioritas, Wiryanti menganggap masih perlu dikaji agar tidak tumpang tindih dengan Pemda. Wiryanti juga menanyakan tentang pengembangan infrastruktur serta pengadaan rapat gabungan antara Kemenpar, Kemenkeu, KemenPUPR, dan Kemenhub. 


Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016, Persiapan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2016, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Wiryanti mengatakan jika membicarakan revolusi mental sesuai RKP 2018, harus dimulai dengan pendidikan. Ia mengatakan ada 3 hal yang disangkut pautkan dengan pendidikan yakni guru, murid, dan sekolah. Ia menanyakan pengawasan agar dana tersalurkan karena anggaran sarpras yang sebesar Rp8,42 Triliun belum bisa terlaksana. Ia mengusulkan PAUD masuk wajib belajar, namun ternyata masalahnya sangat banyak. Menurutnya program KIP harus dikelola lagi mulai dari operatornya. Ia mengatakan di Jakarta sudah ada KIP dan KJP tapi anak banyak yang tidak mau sekolah dan itu merupakan tantangan. Ia mengatakan tiap daerah punya keahliannya di bidang berbeda dan tidak bisa disamakan. Ia menanyakan cara pengawasan guru agar tidak membocorkan soal UN. Ia mendengar dari sekolah bahwa study tour dilarang padahal ada keinginan anak kenal daerahnya sendiri.


Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Wiryanti menanyakan bagaimana kerjasama dan peran dengan pemerintah daerah jika ada acara-acara. Wiryanti mengetahui bahwa destinasi terbesar dari budaya, tetapi mengapa anggarannya lebih kecil. Oleh karena itu Wiryanti meminta penjelasan terkait hal tersebut. Wiryanti juga meminta kejelasan terkait tempat-tempat tour yang akan dituju dan apakah sudah ditentukan.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Wiryanti bertanya bagaimana perkembangan prodi langka, bagaimana mencapai fakultas berbasis online, dan bagaimana dengan Indonesia yang tidak masuk Top 1000 University.  


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Wiryanti mengatakan apa peran dari Kementerian Pariwisata untuk Asian Games tahun 2018 selain promosi. Wiryanti mengatakan kawasan Buton adalah salah satu daerah yang potensial dalam bidang pariwisata.


Kebijakan Kemenristekdikti terkait dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa — Komisi 10 DPR RI RDPU dengan Perwakilan Beberapa BEM Universitas

Wiryanti mengatakan kalau berbicara Universitas di Indonesia ada UUD dan NKRI, apabila tidak bertentangan, harus kita perjuangkan bersama. Di Riau sendiri, bahwa banyak Universitas yang alat teknologinya masih sangat minim. Seperti halnya mitra kerja dengan Astra dan Toyota. Bagaimana Pancasila kita masih ada, dan tetap welcome dengan arus globalisasi dunia.

Selanjutnya, Wiryanti menegaskan di Vietnam lebih pandai risetnya daripada Indonesia sendiri, seperti pengelola beras dalam negeri. Kemudian di Tokyo, pegawai sudah memakai robot. Di Universitas pun sudah tidak lagi memerlukan Dosen, semua serba teknologi yang sudah berkembang pesat. Kita harus mengantisipasi hal ini.


Pendidikan Tinggi — Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)

Wiryanti mengatakan apakah APTISI memiliki deisgn arah pendidikan yang profesionalisme tinggi dan dosen yang profesional. Dalam industri 4.0 memungkinkan munculnya fakultas animasi dan beauty engineering, ini menjadi tantangan bagi PTS untuk membuat prodi baru. Dengan pertumbuhan yang snagat pesat, industri 4.0 mulai kesulitan menyerah lulusan PT terkait link and match. Wiryanti bertanya apakah PTS mendapatkan bidik misi, mengapa terjadi penurunan mahasiswa, dan mengapa banyak yang tidak lulus kompetensi. Wiryanti mengatakan bagaimana PTS dan PTS bisa membangun manusia yang unggul dan pendidikan yang maju.


Kesiapan Pemerintah dalam Menyelenggarakan Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Wiryanti mengatakan harapan bahwa setelah Asian Games tetap agresif untuk persiapan Sepak Bola 2024 di Qatar, karena saat ini Qatar sedang ada masalah, mungkin Indonesia bisa mengambil peluang karena lapangan bola Indonesia tidak kalah. Wiryanti mengatakan kepada Kemenpar, mengapa paket bunding tiket tidak disatukan dengan bunding pariwisata. Selain itu, bagaimana side event selama Asian Games, Wiryanti berpendapat event sebaiknya tidak hanya ada di GBK tapi bisa juga mengadakan music festival, culture festival dan food festival. Wiryanti mengatakan bagaimana daya tampung dan akomodasi di Palembang serta side eventnya. Wiryanti mengatakan Kemendikbud bisa mengambil bibit-bibit atlet dari SD/SMP sebagai penonton.


RAPBN Tahun 2019 - RDP Komisi 10 dengan Bekraf

Wiryanti berpendapat bahwa Bekraf bekerjasama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini terbantu sekali, karena UKM juga sangat terbantu. Wiryanti berpendapat bahwa yang harus dilakukan Bekraf adalah pemetaan. Wiryanti melihat bahwa sentra-sentra hanya terfokus di Jawa, 54% semuanya ada di Jawa. Wiryanti berpendapat, mengenai lisensi perjalan perlu dimana para pelaku ini jadi mendapatkan motivasi, hanya saja yang terpenting itu the right person the right place.


Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata

Wiryanti mengatakan program untuk millenials tidak ada, butuh penanganan khusus untuk program millenials. Wiryanti bertanya bagaimana untuk mencapai target yang telah dibuat oleh Kemenpar. Wiryanti mengatakan Vietnam mendatangkan wisman dalam jumlah banyak, padahal Vietnam tidak melakukan branding dan tidak melakukan sesuatu yang super duber, Indonesia perlu belajar dari Vietnam. Wiryanti berpendapat Kep. Seribu kurang events, perlu jualan events agar mendatangkan banyak wisman maupun wisnus. Wiryanti bertanya apakah program pengelolaan DAK sesuai dengan keperluan daerah.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Wiryanti mengatakan penyerapan APBN 2018 lumayan jauh daripada realisasi anggaran fisik dan pembayaran, hal ini terjadi karena faktor internal dan eksternal. Wiryanti bertanya apa program Menteri Pariwisata agar alokasi APBN 2018 bermanfaat bagi pengembangan pariwisata dan bagaimana mengatasi faktor internal yang terjadi. Wiryanti juga bertanya bagaimana Menteri Pariwisata melakukan evaluasi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) karena anggaran dan realisasinya tidak nyambung. Wiryanti mengatakan dengan adanya Asian Games membuktikan bahwa sport tourism sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi Indonesia. Wiryanti mengatakan belum melihat ada program Kemenpar untuk Kepulauan Seribu sebagai dapil Wiryanti. Wiryanti juga mengatakan mengapa Indonesia belum bisa menguasai market share.


Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi (KAP-PT) dengan Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Wiryanti mengatakan banyak orang berpikir jika Sekolah Tinggi menjadi Politeknik berarti turun derajat. Wiryanti juga mengatakan bahwa makin sulit orang mendapat beasiswa LPDP. Wiryanti bertanya bagaimana link and match industri dengan sekolah, seseorang harus jelas karirnya mau kemana, mungkin dari SMA bisa diberikan guideline mau jadi apa.



Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Wiryanti mengatakan adanya LCC mungkin akan banyak kuantitasnya daripada kualitasnya. Ia menanyakan kelanjutan LCC. Ia juga mengatakan marketing dengan cara kekinian perlu dilakukan tetapi semuanya harus ditunjang dengan teknologi yang tinggi.


Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata

Wiryanti menanyakan kajian dampak pariwisata terhadap kunjungan wisatawan mancanegara dan bila sudah ada, Wiryanti meminta hasilnya. Selanjutnya, Wiryanti menanyakan target 2019 dan mengenai destinasi prioritas. Terkait hal tersebut, Wiryanti menanyakan dampak perubahan kawasan prioritas pada RKA K/L 2019. Wiryanti menanyakan cara membina 13 juta karyawan di Kementerian Pariwisata RI sebab yang bersertifikasi hanya 500 ribu orang. Terakhir, Wiryanti menanyakan program lain dan baru dari Kementerian Pariwisata RI.


Kelembagaan dan Akreditas Prodi Perguruan Tinggi – Rapat Panja Komisi 10 dengan Pejabat Eselon 1 Kemenristekdikti RI

Wiryanti mengatakan, banyak orang merasa jika sekolah tinggi jadi politeknik dianggap turun derajat. Menurutnya, sekarang makin sulit orang dapat beasiswa LPDP. Seseorang harus jelas karirnya mau kemana, mungkin dari SMA bisa diberikan guideline mau jadi apa. Wiryanti bertanya, sekarang bagaimana link and match industry dengan sekolah?


Latar Belakang

Wiryanti Sukamdani berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Dapil DKI I setelah memperolah 30.691 suara. Pada Pileg 2009, Yanti Sukamdani adalah Anggota DPR-RI dari PDIP dari daerah pemilihan berbeda yaitu Dapil Jawa Tengah IV. Seorang pebisnis dan tokoh industri pariwisata Indonesia, Yanti Sukamdani pada periode 2009-2014 aktif di Komisi X DPR-RI yang membawahi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Pada masa kerja 2014-2019 Wiryanti kembali duduk di Komisi X.

Yanti Sukamdani adalah putri dari pemilik Sahid Jaya Hotel Sukamdani Sahid Gito Sarjono. Bagi Wiryanti Sukamdani dunia perhotelan serta restoran bukanlah sesuatu yang asing bahkan sudah menjadi satu dalam jiwanya. Wiryanti Sukamdani kuliah di Cornell University Amerika Serikat untuk mempelajari ilmu pariwisata dan sekembalinya ke Indonesia ilmu tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha keluarganya, bekerja bersama dengan keluarganya akhirnya berhasil mengembangkan jaringan hotel Sahid Jaya dari 5 hingga menjadi 19 hotel yang tersebar di 12 provinsi Indonesia.

Wanita yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan berhasil mendorong petani lokal untuk memproduksi beras organik dengan menggunakan pupuk organik yang juga telah disertifikasi oleh Pemerintah Jepang.

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta
Sertifikasi, Perhotelan, Cornell University. Amerika Serikat
Hotel Fachhoch Schule, Jerman

Perjalanan Politik

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan
Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Partai PDIP periode 2009 – 2014

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pagu Alokasi Menteri Pariwisata 2019


24 Oktober 2018 – Pada Raker dengan Menteri Pariwisata (Menpar) di Komisi 10, Wiryanti Sukamdani menanyakan sudah adakah kajian dampak dari pariwisata terhadap kunjungan wisatawan mancanegara dan jika ada, Wiryanti ingin tahu hasilnya seperti apa. Wiryanti juga menanyakan kedepannya target 2019 ini apa yang akan dilakukan kembali, karena waktu pertama kali rapat target 10 Bali baru, lalu di dlm perjalanannya ada perubahan 4 daerah yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus tentunya status dari DPP tersebut berubah dan juga menanyakan apakah perubahan kawasan prioritas ini berdampak pada RKA K/L 2019. Kemudian Wiryanti menanyakan juga bagaimana cara mengejar karyawan 13 juta sementara karyawan bersertifikasi hanya 500 ribu, apakah ada program2 lainnya, dan apakah ini seperti kata presiden yang "you are thinking out of the box?" [https://chirpstory.com/li/407829]

Pagu Anggaran Tahun 2019 dan Pencapaian Kementerian Pariwisata

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Kemenpar, Wiryanti menanyakan seperti apa kira-kira bentuk atau program untuk mencapai target yang telah dibuat oleh Kemenpar. Wiryanti juga mengaku tidak melihat program untuk milenial, dan Wiryanti berpendapat butuh penanganan khusus terkait dengan program milenial. Wiryanti meminta untuk dipelajari dan diselidiki cara dari Vietnam, karena Indonesia dengan Vietnam itu berbeda tipis, padahal Wiryanti melihat Vietnam tidak melakukan branding dan lain-lain, Vietnam juga tidak melakukan sesuatu hal yang super, tetapi bisa mendatangkan wisman dengan jumlah banyak. Wiryanti mengemukakan bahwa di Kepulauan Seribu itu masih kurang event, sehingga Wiryanti pun menegaskan bahwa kita disini harus jual event agar mendatangkan banyak wisman dan wisnus. Wiryanti menanyakan apakah program pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini sesuai dengan keperluan daerah. [sumber]

RAPBN Tahun 2019 - BEKRAF

24 September 2018 – Pada RDP Komisi 10 dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Wiryanti mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa Bekraf sudah bekerja sama dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya hanya 7%. Menurut Wiryanti, Usaha Kecil Menengah (UKM) ini sangat terbantu dalam hal permodalan karena Bekraf sudah bekerja sama dengan KUR. Ia juga berpandangan bahwa hal yang harus dilakukan sekarang ini adalah pemetaan karena saat ini hanya terfokus di Jawa yang mencapai 54%. Wiryanti merasa bahwa para pelaku ekraf dapat mendapatkan motivasi dengan adanya insentif perjalanan dan yang terpenting baginya adalah the right person in the right place yang melibatkan orang-orang yang memang ingin berkembang. [sumber]

Implikasi Gempa Lombok terhadap Wisata Mancanegara dan Nusantara

28 Agustus 2018 – Pada rapat komisi 10 dengan Deputi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Wiryanti mengataka memang terjadi bencana. Selain itu Ia menyebut bahwa munculnya istilah ‘pariwisatawan’ menjadikan destinasi lain yang mengalihkan destinasinya. Wiryanti juga menanyakan apa yang dilakukan Kemenpar agar pendistribusian tempat wisata merata dan siap agarterwujudnya kepuasan wisatawan atas tempat yang dikunjungi. [https://chirpstory.com/li/402541]

Persiapan Asian Games dan Asian Para games Tahun 2018

5 Juli 2018 – Rapat Komisi 10 dengan Menpora, Menpar, Mendikbud, BeKraf.

Wiryanti berharap ke Menpora agar setelah Asian Games Indonesia semakin agresif mempersiapkan sepakbola untuk piala dunia. Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2024 saat ini sedang ada masalah maka Indonesia bisa mengambil peluang untuk jadi tuan rumah. Indonesia punya lapangan sepak bola yang tidak kalah dan tidak jelek-jelek untuk piala dunia. Menurut Wiyanti menjadi jadi tuan rumah piala dunia memiliki banyak insentif.

Wiryanti bertanya ke Menpar mengapa tidak ada paket wisata sekaligus dengan tiket Asian Games. Wiryanti bertanya kepada Kemenpar terkait side event Asian Games dan ia berharap tidak hanya menyelenggarakan di Gelora Bung Karno tapi juga adakan festival makanan, budaya dan musik.Wiryanti mempertanyakan akomodasi,daya tampung dan side event di Palembang.

Wiryanti mengusulkan ke Mendikbud jika penonton pertandingan sedikit bisa dilakukan koordinasi agar anak-anak sekolah bisa menyaksikan pertandingan tersebut karena bibit atlet itu sejak kecil.

Wiryanti pernah mengunjungi atlet judo yang tidak bertanding karena tidak anggaran. Wiryanti agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. [sumber]

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2019

6 Juni 2018 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata Wiryanti mengatakan bahwa yang menjadi tantangan ialah kebersihan, ia pun memberi contoh akan kebersihan dan keamanan di Singapura, bahkan disana jugalah pertemuan antara Presiden Trump dan PBB. Wiryanti mengingatkan banyaknya sampah yang berserakan di Gili Trawangan ini sangat mengkhawatirkan karena sudah mendekati event Asian Games dan World Bank. Wiryanti pun mengingatkan sudah ada 14 negara yang memberikan travel advice. Ia pun menuturkan saat terjadi erupsi di Gunung Agung telah terjadi penurunan 15 juta ke 14 juta wisatawan dan mempertanyakan apakah target wisatawan saat di Surabaya dan travel advice tetap sama. Ia pun menuturkan saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah menurun pendapatannya sebesar 1,9 triliun akibat bebas visa, apakah bebas visa di 169 ini menjadi suatu yang menimbulkan kerugian. [sumber]

Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan Isu Pendidikan Masa Depan

26 Maret 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua BEM UPI, PNJ, UNJ, Unbraw dan Unsoed di komisi 10, apabila tidak bertentangan dengan UUD dan NKRI Wiryanti mengajak semua pihak untuk berjuang bersama ketika berbicara mengenai universitas di
Indonesia. Wiryanti menambahkan di Riau sendiri ada banyak universitas yang alat teknologinya masih sangat minim, seperti halnya mitra kerja dengan Astra dan Toyota. Wiryanti menanyakan cara agar bagaimana Pancasila kita masih ada dan tetap welcome dengan arus globalisasi dunia. Ia kemudian membandingkan, Vietnam lebih hebat risetnya daripada Indonesia sendiri seperti pengelola beras dalam negeri dan di Tokyo ada pegawai yang sudah memakai robot hingga di
Universitas pun sudah tak lagi memerlukan dosen karena semua serba teknologi dengan perkembangan yang pesat. Untuk itu Wiryanti mengajak untuk mengantisipasi hal tersebut. [https://chirpstory.com/li/386982]

Permasalahan Perguruan Tinggi Swasta

14 Maret 2018 – Rapat Komisi 10 dengan APTISI dan ABPPTSI.

Wiryanti bertanya apakah APTISI mempunyai desain arah pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dosen yang professional. Menurut Wiryanti, ketika revolusi industri 4.0 nanti mungkin tidak ada lagi Fakultas Ekonomi dan mungkin aka nada Fakultas Animasi. Di Korea sekarang ada Fakultas Beauty Engginering untuk belajar kulit dan botok. Ini menjadi tantangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengatur program studi sesuai kebutuhan. Industri mulai kesulitan menerima lulusan PTN dan PTS karena tidak sesuai dan tidak siap pakai.

Wiryanti menanyakan apakah PTS menerima Bidik Misi serta apakah sudah ada kajian pembiayaannya. Terkait PTS asing Wiryanti mengingatkan kurikulum mereka tidak boleh keluar NKRI baik dari pancasila dan UUD. Menurut Wiryanti, PTS asing seharusnya mengurusi ilmu bukan pancasila sehingga kurikulumnya harus masuk. Wiryanti bertanya mengapa tejadi penurunan jumlah mahasiswa apakah disebabkan karena mereka mengambil kursus singkat. [sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI

17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Wiryanti mempertanyakan bagaimana cara menentukan target kerja yang akan dilakukan, apakah per daerah atau per sektor. Kalau sudah jelas target kerjanya mulai dari mana, menurutnya kita akan lihat hasilnya seperti apa. Wiryanti ingin menyoroti perihal penuruan dalam kriya. Ia juga mempertanyakan apakah kemunduran tersebut disebabkan oleh kalah saing terhadap Tiongkok atau karena teknologi yang makin canggih. Wiryanti mempertanyakan tentang kuliner dari deputi infrastruktur, itu kuliner yang di-backup untuk penyelenggaraan kuliner dan mengapa hanya hanya kuliner. Padahal ada hal lain seperti tenun yang negara lain tidak bisa membuatnya. Wiryanti mempertanyakan mengapa hanya kuliner yang diselenggarakan oleh salah satu deputi. Kuliner memang cukup mendunia dan diapresiasi, namun Ia menanyakan bagaimana dengan bidang yang lain. Wiryanti mempertanyakan apakah kerja sama Bekraf dan swasta sudah dilakukan atau belum, sebab pada akhirnya kita harus berbicara pada pemilik produk atau pembuat produk tersebut. [https://chirpstory.com/li/379812]

RKA K/L 2018 dan Program Usulan yang Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK)

12 September 2017 – Pada Rapat Kerja (raker) komisi 10 dengan Menristekdikti, Wiryanti mempertanyakan mengenai alur mencapai fakultas yang berbasis online serta program studi yang mulai langka, alih alih dalam top 1000 University tidak ada yang berasal dari Indonesia. [sumber]

Pagu Anggaran Tahun 2018 Kemenpar

12 September 2017 – Rapat Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata. Wiryanti menanyakan bagaimana kerjasama Kemenpar dengan pemda jika mengadakan event. Ia meminta penjelasan mengapa destinasi terbesar itu budaya tetapi anggarannya justru kecil.Terkait pelaksanaan Asian Games, Wiryanti menanyakan persiapan di Jakarta karena Palembang sudah siap. Ia juga meminta penjelasan kemana lulusan SMK Pariwisata dan apakah ada ikatan dinas. [sumber]

11 September 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpar, Wiryanti menyampaikan bahwa ada satu daerah yang potensial, yaitu kawasan Buton. Wiryanti menanyakan apa peran Kemenpar terkait ASEAN Games tahun 2018 selain melakukan promosi. Wiryanti menyatakan bahwa Kemenpar harus cermat dalam menggunakan anggaran. Wiryanti menyatakan untuk program tahun 2018 ini cukup komprehensif, tetapi Wiryanti juga menanyakan target wisman dan wisnusnya seperti apa. Wiryanti menyampaikan bahwa dalam dunia manufacturing sudah tutup, industri juga sudah menurun, dan hal ini berhubungan dengan penurunan. [sumber]

Evaluasi Panja Dikdasmen

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja Evaluasi Dikdasmen dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Wiryanti mengajak kita untuk berkaca dari Malaysia yang kebanyakan media sosial dan teknologi informasi dipergunakan untuk belajar tapi di Indonesia malah untuk menebar kebencian. Untuk itu Wiryanti menanyakan pencegahannya karena menurutnya jika hanya mengatasi levelnya sudah dalam kategori sangat bahaya dan Ia memandang revolusi ini sangat mengerikan. Kelak, pada saat kita ulang tahun yang ke-100 kita menduduki peringkat 7 besar dunia kalau masalah pokok saat ini saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana nanti ke depannya. WIryanti memandang tantangan yang kita hadapi akan sangat besar. Ia kemudian mengambil contoh bahwa saat ini kehilangan gadget lebih sedih dari pada kehilangan pacar. Sebagai penutup, Ia menyarankan agar Indonesia menerapkan karakter bangsa yaitu Pancasila yang merupakan way of live kita dan jangan sampai sudah 100 tahun pendidikan kita akan ketinggalan. [sumber]

Pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun 2018 Kemenpar

12 Juni 2017 – Pada Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata (https://id.wikipedia.org/wiki/Arief_Yahya), Wiryanti memberikan selamat karena Kemenpar opini Badan Pemeriksa Keuangannya (BPK)-nya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk crossborder, Wiryanti merasa perlu ditambah lagi untuk program go-digital serta seperti apa efektivitas kedatangan wisata mancanegara. Terkait 54 kegiatan hard-selling dan promosi lainnya yang pernah diadakan, Wiryanti merasa ini sangat luar biasa. Untuk itu Ia menanyakan apa saja ukuran keberhasilan dari program promosi yang banyak tersebut dan seperti apa yang akan dilakukan Kemenpar untuk top 3 program khusus untuk homestay. [https://chirpstory.com/li/359781]

Laporan IHPS-1 dan IHPS-2 BPK Tahun 2016 dan RKP 2018 - Kemendikbud

25 April 2017 – Pada Rapat Kerja (raker) Komisi 10 dengan Mendikbud, Wiryanti menyatakan revolusi mental sesuai RKP 2018 harus dimulai dengan Pendidikan, 3 hal yang dikaitkan dengan pendidikan yakni murid, guru, dan sekolah. Wiryanti menanyakan anggaran sarpras 8,42 Triliun belum bisa terlaksana lalu bagaimana pengawasannya agar dana ini tersalurkan. Ia kemudian mengusulkan agar PAUD masuk wajib belajar namun ternyata masalahnya sangat banyak, dan Program KIP harus dikelola lagi mulai dari operatornya. Wiryanti mengatakan juga di Jakarta
sudah ada KIP dan KJP tapi anak banyak yang tidak mau sekolah, jadi ini merupakan tantangan, karena tiap daerah punya keahlian di bidang berbeda jadi tidak bisa disamakan. Mengenai
kebocoran soal UN, Wiryanti menanyakan bagaimana pengawasan guru agar tidak membocorkan.
Sedangkan mengenai pelarangan study tour, Wiryanti menyayangkan karena menurutnya kita
ingin anak-anak mengenal daerahnya sendiri. [https://chirpstory.com/li/355032]

APBN Tahun 2017 dan Rencana Kerja serta Tindak Lanjut Kebijakan Kemendikbud

19 Januari 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan dengan Kemendikbud, Wiryanti menyampaikan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), bahwa ia menemukan banyak data di lapangan yang tidak sesuai. Wiryanti menanyakan sekaligus meminta penjelasan apakah jumlah siswa di tahun 2013 dan tahun 2016 itu sama. Wiryanti juga mempertanyakan mengapa KIP itu tertahan di kepala desa, karena Wiryanti menemukan masyarakat yang kecewa dan mempertanyakan mereka itu dapat atau tidak, maka dalam hal ini Wiryanti meminta tolong untuk ke depan, datanya agar lebih baik lagi. Wiryanti menyampaikan bahwa Ketua PGRI berkata terkait tunjangan guru ini ada yang over budget, maka Wiryanti pun mepertanyakan mengapa bisa seperti ini, dan dialihkan kemana data itu. Terkait dana BOS, ada peraturan dari Menteri Kebudayaan agar dana BOS bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari dana masyarakat, Wiryanti mepertanyakan hal ini, apakah dana dari pemerintah tidak mencukupi. Wiryanti menanyakan untuk SMK baru ini apakah ada SMK pariwisata, karena ini termasuk prioritas pemerintah juga. Wiryanti mempertanyakan juga apakah pernah ada pariwisata itu terdapat alokasinya, karena Wiryanti juga berpendapat bahwa pariwisata tidak akan berjalan dengan baik ketika pekerja yang bagus itu tidak ada. [sumber]

Realisasi APBN-P 2016 dan Evaluasi Kinerja Kemenpar

17 Januari 2017 – Pada rapat kerja (raker) dengan Kementerian Pariwisata RI (http://www.kemenpar.go.id/asp/index.asp), Wiryanti mempertanyakan sudah terlaksanakannya belum untuk panja pemasaran karena lintas batas yang telah berjalan hanya di Bintan dan Batam. Wiryanti mengungkapkan persoalan yakni kenaikan sebesar 10,4% pada bulan November yang tidak linear dengan anggarannya. Wiryanti berpendapat bahwa homestay yang diperuntukkan untuk wisatawan nusantara tidak disarankan untuk wisatawan mancanegara dan saat ini fokus pada 10 destinasi prioritas karena sudah melalui kajian yang dalam. Wiryanti menyampaikan bahwa dirinya masih mempertanyakan daerah Morotai, Tanjung Lesung, serta Danau Toba yang sudah memiliki Bandara Silangit. Wiryanti mempertanyakan pengembangan infrastruktur serta memeprtanyakan rapat gabungan antara Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan. [https://chirpstory.com/li/344058]

Kompetensi Dokter - Kebijakan Program Dokter Layanan Primer (DLP)

29 November 2016 - Yanti mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus ada pada rasio dokter yang masih sangat kurang. Yanti berharap masyarakat mudah dapat layanan dokter untuk berobat dari pemerintah. Selanjutnya, Yanti menanyakan apakah dokter umum dianggap tidak kompeten. Ia berpendapat bahwa para dokter telah menempuh sekolah selama 6 tahun. Maka, lanjut Yanti, jika kurikulum dokter ingin meniru negara lain, Pemerintah harus mengubah keseluruhan kurikulum. Yanti melihat program Dokter Layanan Primer (DLP) terlalu dipaksakan. Yanti berpendapat bahwa bukan masalah dokter yang melayani, tetapi malah dibuat peraturan baru dokter harus sekolah lagi. Yanti bertanya bagaimana dokter yang sudah berusia 60 tahun jika tidak ikut program DLP. Lalu, ia menanyakan lagi apakah bisa melayani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Yanti berpendapat bahwa dokter bukan profesi sembarangan. Menurutnya, dedikasi dan kompetensi dokter harus tinggi. Persoalannya, lanjut Yanti, ia dengar BPJS masih sulit mendistribusikan dokter. Menurutnya, yang penting caranya tepat. Yanti berpendapat bahwa Dokter di Indonesia kurang, konsen pemerintah harus ke arah itu. Bukan malah membuat program yg menyulitkan dokter yg sudah ada. [sumber]

Pembahasan RKA K/L Kementerian Pariwisata 2017

24 Oktober 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata, Wiryanti menyatakan bahwa program promosi pariwisata yang ditawarkan oleh Kementerian Parisiwata tidak linear. Menurutnya program tersebut baru bisa berjalan linear apabila jumlah wisatawan nusantara dinaiikan. Namun, Wiryanti mengkhawatirkan ketersediaan anggaran Kementerian Pariwisata yang minim ini akan menurunkan jumlah wisatawan yang ada. Untuk
itu Ia mengusulkan agar anggaran untuk wisatawan mancanegara ini tetap pada angka 1,5 T. Mengenai kelembagaan, Wiryanti berpendapat bahwa seharusnya 1 wisatawan bisa dilayani oleh 1 tour guide. Terakhir, Wiryanti mengharapkan agar fasilitas di Kementerian Pariwisata bisa ditingkatkan, termasuk fasilitas industri terkhusus Jakarta Marathon. [http://chirpstory.com/li/333803]

Kontrak Tayangan Promosi Pariwisata Indonesia

28 September 2016 - Wiryanti menanyakan ranking CNN dan FOX Channel di dunia. Wiryanti juga mempertanyakan ukuran market performance dan keefektivitasan iklan Wonderful Indonesia terhadap penonton, seperti apa tanggapan negara lain tentang maraknya iklan Wonderful Indonesia, serta perhitungan cost dan benefit yang dilakukan CNN dan FOX . Wiryanti menyayangkan ketidakaktifan CNN di Cina karena target utama wisatawan mancanegara (wisman) Wonderful Indonesia adalah Cina. FOX mampu menyampaikan rincian iklan per negara, Wiryanti menyayangkan CNN tidak dapat melakukan hal serupa. Wiryanti ingin mengetahui hubungan kerja sama CNN dan Kemenpar. Selanjutnya Ia bertanya pada FOX terkait benchmark dengan negara lain seperti Malaysia, dan apakah ada perbedaan cost dan benefit dengan Malaysia yang ditayangkan pada Channel yang sama. Wiryanti berharap Iklan Wonderful Indonesia dapat ditayangkan di Channel sport FOX karena banyak wisman yang datang ke Indonesia untuk berolahraga seperti adanya Tour the Singkarak dan Bali Marathon. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kemenpar

26 September 2016 –Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan sekjen dan deputi Kemenpar tentang RKA-K/L 2017, Wiryanti menanyakan (mengenai kelembagaan) jumlah yang dianggarkan sedikit dan cara mengatasinya karena menurut pendapat Wiryanti kesalahannya ada pada sistem anggaran Kemenpar. Wiryanti juga menanyakan jika langsung ke murid lalu bagaimana dengan kewajiban lembaga sekolahnya karena menurutnya bisa saja meniru BNSP yang langsung ke lembaganya. Selain itu Ia berpandangan bahwa kompomen pariwisata selain infrastruktur adalah SDM-nya. Wiryanti mengatakan satu turis dilayani oleh satu orang maka Ia merasa takut kekurangan orang karena ada yang bekerja ke luar negeri sebab gaji di luar negeri lebih besar. Kemudian terkait sekolah tinggi pariwisata (STP), Ia menanyakan sebab mitra mendidik orang untuk keluar negeri sedangkan di kita saja masih kekurangan orang padahal mereka lulusan sekolah negeri, jika sekolah swasta mungkin tidak bisa terkontrol. Wiryanti menanyakan juga (bidang wisnus) promosi ruang di pesawat terbang kenapa tidak ada untuk event di daerah seraya
menanyakan apakah sudah dicek infrastrukturnya. Ia juga berpendapat Wisnus tergantung liburan dan long weekend dan jika ada kenaikan 5 juta per tahun menurutnya sudah bagus karena wisnus sangat potensial. Kemudian Wiryanti menanyakan bagaimana caranya mengajak wisnus. Selanjutnya Ia menyarankan promosi harus lebih digiatkan walau budget dipotong lumayan banyak, jadi yang harus dipikirkan sekarang bagaimana strategi manggaet wisman.[https://chirpstory.com/li/330369]

Pariwisata Indonesia di Malang, Belitung, Pandeglang

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten, Wiryanti memaparkan bahwa empat komponen utama yang harus dibangun di daerah pariwisata adalah infrastruktur, daya tarik, promosi, dan SDM. Wiryanti menanyakan daya tarik seperti apa yang sudah dilakukan Bupati untuk menarik wisatawan. Khusus Pandeglang wisata Tanjung Lesung akan dibangun jalan tol, Wiryanti menanyakan kelanjutan dari pembuatan tol tersebut. Wiryanti merasa Pulau Komodo sangat banyak yang tertarik, maka Badak Bercula Satu juga seharusnya dapat dipromosikan. Wiryanti memberikan masukan jika ada bandara dan dermaga maka akan sangat membantu. Wiryanti menanyakan kepada Bupati Belitung terkait penerbangan langsung dari Singapura, bandara, dan dermaga di Belitung juga sangat penting dibuat karena berada pada mulut Singapura. Ia menanyakan upaya Pemda dalam mengembangkan wisata halal, jangan sampai infrastruktur sudah baik tetapi wisatawan tidak tertarik. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Wiryanti mengatakan penting akan adanya sarana dan prasarana. Selain itu, terkait pembinaan dan pelatihan atlet. Menurutnya, hal tersebut perlu adanya suntikan dana. Ia mempertanyakan dana sebesar Rp500 miliar yang hingga kini masih di-pending. Ia melihat dana Rp500 milliar yang belum cair tersebut dapat digunakan untuk pelatihan atlet. Wiryanti berpendapat dari sekian prioritas yang terpenting adalah kualitas atlet, SDM-nya, dan sarana prasana yang layak. Ia juga menilai dana program pemuda dan keolahragaan sangat kecil. Ia juga mengusulkan program kewirausahaan untuk pemuda. Selain itu, bagaimana Menpora mengajak pemuda untuk melawan narkoba. Ia juga berharap Menpora dapat memilih cabang olahraga mana yang berpotensi memberikan prestasi pada bangsa. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Wiryanti menyatakan bahwa guru di Indonesia masih kurang baik, yaitu guru negeri maupun swasta. Hal ini didapat dari PGRI. Wiryanti mengatakan kerusakan fasilitas masih terjadi dimana-mana dan sangat memprihatinkan. Kebijakan KIP dan KJP harus dibakukan kembali aturannya agar tepat sasaran. [sumber]

RKA-K/L 2017

27 September 2016 – Rapat Komisi 10 dengan Dirjen Kemenpar. Wiryanti menyampaikan target wisatawan dari 10 juta menjadi 20 juta lompatannya harus revolusioner dan tidak mungkin dilakukan branding serta pameran tiap tahun. Selain itu di Danau Toba jalan sudah dibangun namun event dan kegiatan yang belum ada. Ada sekitar 40 juta wisatawan di sekitar Singapura dan Malaysia. kenapa tidak dikesinambungkan. dengan Danau toba karena ini akan sangat menguntungkan dan sangat potensial. Di Gilitrawangan pelabuhan ikan dan orang dijadikan satu mohon pihak Kemenpar memperjuangkan pelabuhan orang. Wiryanti menanyakan ukuran keberhasilan apa jika pemasukan dari wisatawan luar negeri itu Rp600 Juta tetapi devisanya mencapai Rp22 Triliun. Wiryanti juga menyampaikan ketidaksiapan destinasi prioritas seperti di Mandalika yang daerah pesisir masih dikuasai masyarakat dan di Morotai penerbangan menuju kesana belum memadai. [sumber]

21 Juli 2016 – Rapat Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata. Wiryanti menanyakan anggaran promosi yang 20 USD/orang sumbernya dari mana, menurutnya 10 USD/orang. Mengutip perkataan Menpar yang ingin mengalahkan pariwisata Malaysia, menurutnya lebih penting strategi apa yang akan digunakan untukmencapai taget bukan mengalahkan negara lain dulu. Wiryanti mengatakan ada 500 juta umat Budha jika promosi baik maka mereka akan ke Borobudur tapi yang datang mengapa hanya 200 ribu orang. Wiryanti meminta Menpar ikut mempromosikan event olahraga Tafisa dan Asian Games 2018. Wiryanti menanyakan
pembentukan shadow manajemen sebagai tim percepatan pembiayaan seperti apa organisasinya dan apakah masuk APBN. Ia juga bertanya apakah Tax Amnesty berpengaruh pada investasi. [sumber]

Penyempurnaan Anggaran K/L Sesuai Hasil Banggar – Kemenpora

21 Juli 2016 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 10 dengan Menpora, Wiryanti mengatakan bahwa Kemenpora harus signifikan pendapatannya karena sebentar lagi akan menghadapi ASIAN Games. Ia juga berpesan bahwa seorang champion harus rajin berlatih dan bertanding karena harus menang dulu baru kemudian ada yang mau mensponsori. Selain itu, menurutnya jika anggaran ini turun maka anggaran Kemenpar besar sekali dan mungkin saja dapat dikaitkan ke sana karena saat ini olahraga sudah menjadi event parisiwata juga. Wiryanti juga menyorot belum gencarnya berita keberadaan ASIAN Games di Indonesia yang katanya akan berlangsung di bulan Oktober. Kemudian Wiryanti menanyakan di mana akan dilaksanakan ASIAN Games karena pemberitahuannya belum menyebar, maka Ia kemudian menyarankan untuk bekerja sama dengan Pemda untuk mengatasi kurangnya advertising ke khalayak ramai dengan catatan
hanya pemda yang serius yang dibantu. Ia juga mengingatkan bahwa Pemda memiliki anggaran tersendiri untuk latihan sedangkan mengenai pelaksanaan event-nya akan lebih baik jika Kemenpora bisa bersinergi dengan baik dengan daerah karena Indonesia bisa menjadi negara yang besar. [sumber]

14 Juni 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Wiryanti mengatakan akan eratnya hubungan Bekraf dan Kementerian Pariwisata, ia pun menilai program yang belum optimal, mengenai fashion dan kuliner merupakan hal yang dapat mendunia, menurut Wiryanti Indonesia bukan hanya terkenal pada soto, namun nasi goreng dan sate. Wiryanti mempertanyakan mengapa di pesawat tidak menyediakan sate dan nasi goreng, sedangkan di kereta disediakan, termasuk rendang yang pernah menduduki peringkat satu versi majalah times. Wiryanti menyarankan untuk adakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, departemen jika dengan tujuan program kerakyatan. Menurutnya Negara yang sukses akan ekonomi kreatif ialah Korea Selatan, maka Wiryanti mengusulkan agar dibuatkan kesepakatan. [sumber]

RAPBN Tahun 2017 Kementerian Pariwisata

13 Juni 2016 – Pada Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata, Wiryanti menyampaikan bahwa harus mendengar Badan Pusat Statistik (BPS), karena Presiden hanya percaya dengan BPS. Wiryanti menanyakan strategi penambahan Wisman itu bagaimana. Wiryanti melihat di tahun 2015-2016 anggarannya naik cukup signifikan, serta pengeluaran untuk branding,maka evaluasinya bagaimana. Wiryanti menyarankan dari program tahun 2017 itu untuk program MAIS itu penting, tetapi perlu bidding. Wiryanti berpendapat lebih baik membantu ke daerah-daerah, jika daerah sudah inisiatif sendri, maka kementerian bisa kasih
dukungan. Wiryanti menyampaikan bahwa Danau Toba sudah memiliki bandara, hasil kerja sama dengan Kemenhub, guna membuka pasar dengan negara tetangga, serta Ibu Susi juga juga baru saja membuka Marina di Pangandaran. Wiryanti menanyakan apakah Kemenpar sudah melakukan evaluasi dari anggaran yang sudah dikeluarkan dari branding. Untuk destinasi, Wiryanti menganggap 10 Bali memang bagus, tetapi harus dibuat juga short dan medium long term. Wiryanti melihat bahwa free visa belum signifikan, justru mengkhawatirkan keamanan kita. Wiryanti berpendapat bahwa visa tidak penting, sebab Wiryanti
juga yakin mereka tidak peduli dengan visa. Wiryanti menyarankan industri harus diajak, dan kementerian harus memberikan fasilitas, sebab bagi Wiryanti ini lebih penting agar mereka lebih bisa mendatangkan Wisnus dan Wisman. Wiryanti menyarankan industri diajak untuk pemasaran, dan tentang SDM Kemenpar mesti memiliki STP, maka Wiryanti menanyakan apakah STP menyediakan kursus-kursus untuk industri.
Wiryanti meminta Presiden agar memasarkan pariwisata, sebab akan aman bila Presiden sendiri yang mengatakan bahwa Indonesia itu aman untuk dikunjungi. Wiryanti meminta terkait bantuan ke daerah agar lebih banyak lagi untuk mereka memasarkan pariwisata. [sumber:: https://chirpstory.com/li/319337]

RAPBN-P 2016 Kemendikbud

9 Juni 2016 – Pada Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiryanti berpandangan jika melihat sumber dana keuangan, ini memang harus dikurangi. Selain itu Ia menanyakan apakah sudah dikaji betul pendidikan yang ada di kementerian lain. Singkatnya,
Wiryanti sepakat jika memang harus ada pemotongan anggaran, maka bukan untuk Kemendikbud melainkan untuk kementerian lain. Untuk itu menurutnya harus ada fokus sesuai kementeriannya, misalnya Kementerian Pariwisata kenapa di sana ada Sekolah Tinggi Pariwisata.
Khusus untuk dapil Wiryanti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) (http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasiKJP.html) dan Penerima Iuran/Bantuan Pendidikan (PIP) (http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/) sering ada tumpang tindih mengenai siapa yang berhak dan menerimanya. Terakhir, Wiryanti menyinggung mengenai operator sekolah yang belum diakui oleh Kemendikbud padahal hal tersebut penting. [https://chirpstory.com/li/318617]

RKA K/L dan RAPBN-P 2016 Bekraf

8 Juni 2016 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) (http://www.bekraf.go.id/), Wiryanti menyatakan bahwa Bekraf harus bergerak dinamis, tidak hanya bertumpu pada lingkupnya saja. Wiryanti juga menyarankan agar Bekraf dapat lebih melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti industri pariwisata untuk menambah ruang lingkup Bekraf dan menambah kuantitas tenaga kerja. Terkait persoalan industri Bekraf sendiri, Wiryanti menanyakan apakah program kemasan pemasaran sudah dapat dijalankan dengan baik atau atau belum. Wiryanti mengharapkan agar kuliner daerah yang potensial dapat lebih diekspos sehingga nantinya daerah tersebut dapat menjadi daerah yang mandiri. Sedangkan untuk daerah-daerah tertinggal, Wiryanti berharap agar Bekraf dapat memberi bantuan dengan memfasilitasi kebutuhan daerah tersebut di bidang industri. [http://chirpstory.com/li/318555]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Wiryanti ingin tahu bagaimana cara dan metode yang digunakan untuk menghitung wisman dan wisnus karena Ia khawatir salah mengerti dan salah membacanya. Ia juga berharap penghitungannya konsisten. Wiryanti meminta agar mitra melakukan penambahan program yakni wisata syariah. Ia juga memberi tahu bahwa data yang Komisi 10 dapatkan hanya pencitraan dari program wisata yang ada. Mengenai program wisata jangka panjang, Wiryanti menyarankan agar mitra melakukan penyusunan mana saja program yang akan dijalankan terlebih dahulu mengingat terdapat daerah-daerah yang memiliki program jangka panjang dan sudah dijalankan mulai saat ini. Ia berpandangan proram jangka panjang haruslah memastikan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan promosi. Wiryanti meberi masukan agar semua hal yang merupakan program pariwisata harus sudah siap agar bisa dijalankan secara maksimal. Kemudian Ia mengambil contoh banyak pulau yang merupakan objek pariwisata yang sudah rusak seperti Gili Trawangan yang nantinya akan bisa diatur seperti Pulau Galapagos. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Pada Rapat Kerja (raker) Komisi 10 dengan Arief Y, Menpar, mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menurut Wiryanti nilai perancangan di setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya, Wiryanti menanyakan hal apa yang dipersiapkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk kawasan khusus pariwisata dan upaya pemerintah untuk mencapai target wisman tahun ini. Selain itu, Wiryanti juga menanyakan bagaimana cara menghitung jumlah wisnus dan bagaimana koordinasi otoritas tersebut agar tidak saling tumpah tindih. Wiryanti mengusulkan agar Kemenpar segera menyampaikan sensus pariwisata karena dibutuhkan BPS untuk menginput data yang nyata. [sumber]

Realisasi Anggaran 2015 Kementerian Pariwisata RI

16 Desember 2015 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 10 dengan Arief Y, Menpar, Wiryanti menanyakan cara untuk mengukur efektivitas dari pencapaian target karena tidak bisa hanya melihat dari peringkat saja namun juga produk dan destinasi. Wiryanti mengaitkan dengan Thailand yang sudah siap dengan produknya sehingga semua orang merasa nyaman. Mengenai pelabuhan Tanjung Berakit, Wiryanti menanyakan alasan belum beroperasinya tanjung tersebut. Wiryanti menuturkan bahwa Indonesia kekurangan perhatian terhadap pariwisata sehingga orang sedikit sekali yang berminat untuk datang berkunjung. Wiryanti menanyakan kesiapan Menteri Pariwasata RI untuk mempromosikan destinasi wisata yang menjadi prioritas. Wiryanti mengatakan, Kementerian Pariwisata harus mensertifikasi setiap pegawainya. Wiryanti berharap ke depannya, pariwisata Indonesia semakin berhasil dan melewati target yang diharapkan. [https://chirpstory.com/li/297327]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015 - Wiryanti minta klarifikasi ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kriteria, sasaran, serta tujuan/goal dari kegiatan-kegiatan peningkatan prestasi olahraga. [sumber]

RKA K/L BEKRAF

30 September 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) denganBadan Ekonomi Kreatif (Bekraf) (http://www.bekraf.go.id/). Wiryanti mempertanyakan dampak dari anggaran 1.157 triiun, sedangkan film dan fashion masih ada di Kementerian Pariwisata. Ia pun mempertanyakan
kordinasi antara Bekraf dengan Kemenpar serta berapa dana yang dialokasikan, selain itu adakah bantuan modal kepada masyarakat yang tidak memiliki akses namun tidak memiliki modal, lalu bagaimana perlindungan animasi, dan meminta agar lebih diperhatikan tingkat
koordinasi kepada negara lainnya. [https://chirpstory.com/li/287304]

Rencana Anggaran 2016

16 September 2015 – Dalam Rapat Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata (Menpar). Wiryanti menanyakan kenaikan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) apakah pengunjung lama atau baru serta bagaimana korelasi kenaikan anggaran dan kenaikan wisman dan wisnus dan bagaimana cara mencapainya. Wiryanti bertanya bagaimana jika target branding promosi pariwisata tidak tercapai. Wiryanti menyampaikan kegiatan pariwisata tidak hanya kegiatan ekonomi, tapi kegiatan kepemudaan juga. Ia berharap festival-festival daerah yang sudah punya nama harus kita dukung terlebih dahulu. [https://chirpstory.com/li/285334]

Kasus Penahanan Ijazah Dokter Umum dan Dokter Muda

26 Agustus 2015 - Wiryanti menyampaikan bahwa dokter yang ada semakin sedikit, akhirnya dokter yang ada diperebutkan. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wiryanti menilai seharusnya praktik dokter dan lain sebagainya dipermudah. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Wiryanti minta klarifikasi ke Menteri Pariwisata (Menpar) apakah ada destinasi pariwisata lain yang bisa dikembangkan. Wiryanti menilai Menpar perlu kembangkan objek destinasi wisata baru agar tercapai target 20 juta wisman di 2019.

Wiryanti juga minta klarifikasi ke Menpar kemana arah poros maritim kepariwisataan Indonesia. Menurut Wiryanti kita harus mempersiapkan flow of goods, flow of trading dan flow of people menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu syarat dari MEA adalah ASEAN Competency dan perlu adakan pusat studi ASEAN. Menurut Wiryanti jika mengadakan program ini akan saling sinergi dengan Kemenpar. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - Wiryanti menanyakan bagaimana persiapan logistik dan infrastruktur dalam menghadapi MEA? Jangan sampai mahasiswa Indonesia lari ke negara lain karena infrastruktur tidak memadai. Terkait SKS, kenapa Indonesia menetapkan beban kredit banyak sekali 144? Padahal di Harvard hanya 130. Penelitian dari UI menyatakan bahwa seharusnya bukan SKSnya yang 144, namun waktunya yang harusnya lebih banyak. Ada juga masalah lulusan-lulusan sekolah internasional, kenapa mereka tidak ada yang melanjutkan di Perguruan Tinggi Indonesia? Padahal kompetensi mereka sangat baik, akan sangat baik jika mereka mau melanjutkan kuliah disini. [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

1 April 2015 - Pada Rapat Audiensi Komisi 10 dengan LPMUI , Wiryanti menilai di Indonesia kurikulum terlalu banyak. Menurut Wiryanti setiap mata pelajaran harus ada core competency. Wiryanti meragukan Indonesia bisa bersaing dalam menghadapi MEA kalau kompetensi tidak punya. Wiryanti saran kurikulum dikurangi dan kompetensi ditambah. [https://chirpstory.com/li/259996]

Panja Asian Games 2018

11 Februari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satuan
Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Wiryanti menanyakan bagaimana Indonesia akan mempersiapkan diri dan cabang olahraga apa yang Indoensia ungguli dalam menghadapi Sea Games 2017 dan Asian Games 2018. [https://chirpstory.com/li/303443]

Evaluasi Kinerja Badan Ekonomi Kreatif

27 Januari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan BEKRAF, Wiryanti menuturkan ada 3 permasalahan utama dalam bidang pariwisata yaitu permodalan, pemasaran, dan design. Terkait hal tersebut, Wiryanti menanyakan cara Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Wiryanti menanyakan penyebab rendang tidak bisa mendunia seperti sushi padahal makanan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang seharusnya dipatenkan dan dipasarkan kepada dunia. [sumber]

Pengawasan APBN 2015

17 Juni 2015 – Pada Rapat Kerja dengan Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiryanti mempertanyakan apakah secara data lebih banyak sekolah swasta dibanding sekolah negeri. Selain itu Ia menanyakan pula adakah alokasi untuk PAUD sebab PAUD memiliki peran yang penting untuk anak-anak kecil dan buku yang disediakan masih terlihat kurang jika disesuaikan dengan PP no. 31 tahun 2006 serta lulusan SMK yang sudah memiliki kompetensi untuk siap kerja. [https://chirpstory.com/li/272072]

Kondisi Industri Musik Indonesia

Pada 30 Maret 2015 Wiryanti setuju dengan pendapat Anang Hermansyah dari Jatim 4 bahwa hotel dan restoran harus membayar royalti untuk lagu-lagu yang diputar. Menurut Wiryanti perlu ada persetujuan dan mekanisme pembayaran antara pengguna dan pencipta musik. Menurut Wiryanti baiknya hotel hanya perlu membayar melalui internet menggunakan server, dan bukan melalui orang. [https://chirpstory.com/li/259686]

Evaluasi BUMN Pariwisata

30 Maret 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendaapat (RDP) dengan PT Hotel Indonesia Notour (HIN), PT Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC), menurut Wiryanti peran BUMN Pariwisata bukan hanya mengelola hotel tetapi juga pengembangan kawasan seperti perusahaan-perusahaan properti yang lain. Salah satu cara mengembangkan properti adalah bekerja sama dan bersinergi dengan pihak lain. [https://chirpstory.com/li/259682]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Wiryanti menyoroti perhatian pemerintah yang kurang di bidang PAUD, saat rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015. [sumber]

RAPBN-P 2015 Kementerian Pariwisata RI

5 Februari 2015 - Wiryanti mengatakan kenaikan turis hanya terjadi di Bali saja dan baru 15
negara yang sudah berstatus bebas visa. Wiryanti menuturkan akan banyak hal yang terjadi dengan 1 Triliun sebab 1 Miliar saja sudah dapat menghasilkan 8 juta wisatawan mancanegara. Wiryanti menuturkan, infrastruktur menjadi kendala untuk menuju tempat destinasi wisata di
Indonesia. Terakhir, Wiryanti berpandangan wisata bahari harus memiliki SDM yang tersertifikasi. [https://chirpstory.com/li/250826]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Denpasar IV/Kav. 37, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp
0856 9590 1111

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi