Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Jalaludin Rakhmat

PDIP - Jawa Barat II

Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Legislasi

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    KH Jalaludin Rakhmat dikenal sebagai cendekiawan muslim sekaligus tokoh Syiah. Semenjak ia menduduki kusi Senayan, menjadi masalah pro dan kontra bagi sebagian kaum muslim di Indonesia yang anti-Syiah.

    Perjalanan karir selain pernah menjadi Dosen di UNPAD dan UIN, ia merupakan penulis buku produktif beberapa cabang ilmu, diantaranya adalah tashawuf, kandungan al-Quran dan Hadits, sosial, komunikasi, fikih, dan lain sebagainya.

    Pendidikan

    1. Lulusan SMA Negeri 2 Bandung
    2. Lulusan S1 Publisistik , Universitas Padjajaran
    3. Lulusan Psikologi Komunikasi, Iowa State University

    Perjalanan Politik

     

    Visi & Misi

    Memperjuangkan aspirasi rakyat, memikirkan dan membuat undang-undang yang memihak kepada kaum minoritas. Terutama kaum kalangan muslim syiah. 

    Program Kerja

    Menjaga kaum minoritas dan memberi perlindungan kepada semua agama. Dan tentunya kaum muslim minoritas Syiah.

    Sikap Politik

    RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

    24 Mei 2017 - Jalaludin menanggapi pertanyaan mengenai Exit Strategy, yang di mana Jalal menyatakan bahwa ia tidak setuju karena dinilai telah merenggut hak partai politik (parpol) yang tidak boleh diusik. Menurut Jalal, tidak ada satupun ayat dalam pasal yang menyetujui calon tunggal.   [sumber]

    Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

    25 Juli 2016 - Menurut Jalaludin, banyak orang menduga bahwa pemerkosaan terjadi hanya karena faktor hormonal, padahal penyebab utama adalah otak manusia itu sendiri karena dengan otak (berfantasi) saja, seseorang bisa ereksi, dan meski sudah dikebiri, tidak akan memberi efek. Jalaludin melanjutkan, mungkin saja pelaku kejahatan seksual tidak hanya terkena gangguan mental, tetapi juga ada gangguan moral. Untuk itu, Jalaludin mempertanyakan apakah seseorang yang demikian harus dihukum kebiri. Dari beberapa data yang ditemukannya, Jalaludin melihat bahwa di luar negeri efek kebiri tidak efektif. Jalaludin menambahkan bahwa di Amerika pelaku kejahatan seksual diperiksa terlebih dahulu oleh psikiater sebelum dihukum. Jalaludin setuju hukuman pelaku kejahatan seksual diperberat. Jalaludin berpendapat bahwa kastrasi hanya sebagai pilihan dan sifatnya volunteering.  [sumber]

    RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

    3 Februari 2016 - Menurut Jalaludin, orang yang kecanduan alkohol adalah orang yang sakit sehingga perlu dibantu secara medis, bukan diberikan hukuman penjara. Jalaludin berpendapat, bila ada pengemudi mabuk yang ditangkap, yang menjadi alasan ditangkap itu harusnya karena dia mengemudi sambil mabuk, bukan karena alkoholnya. Jalaludin menambahkan, masih banyak orang yang mengkonsumsi alkohol, tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, kalangan Tionghoa ada penggunaan alkohol, tetapi tidak melanggar hukum.  [sumber]

    RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

    26 Januari 2016 - Menurut Jalaludin, apabila RUU PIHU dan RUU Tabungan Haji disatukan, maka waktu untuk mengakomodasinya tidak cukup satu hari.  [sumber]

    RUU Penjaminan

    27 Mei 2015 - Jalaludin tanya ke pengusul RUU Penjaminan apakah boleh untuk meminta penjaminan umum apabila seorang tidak diterima penjaminannya di sistem shariah.  [sumber]

    Tanggapan

    BPKH, Dana Haji, Pendidikan Islam

    17 Januari 2017 - Jalaludin mempertanyakan dana sertifikasi guru pendidikan Islam yang belum teralokasikan sekitar Rp5 Triliun menurutnya sangat ironis. Jalaludin menanyakan tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab tidak teralokasikannya dana tersebut dengan baik. [sumber]

    Isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transexual (LGBT)

    27 April 2016 - Jalaludin menganggap permasalahan ini masuk ke Badan Legislasi (Baleg), karena sampai tahun ini Program Legislasi Nasional belum membahas tentang RUU Anti LGBT. Lalu, keputusan legalisasi pernikahan LGBT tahun lalu di New York. Jalaludin menyatakan keputusan LGBT tidak termasuk dalam gangguan jiwa sejak tahun 1973. Jalaludin mengaku dirinya bukan Gay dan tidak termasuk golongan LGBT.

    Jalaludin menyatakan suatu penelitian menyebutkan bahwa di pesantren terdapat LGBT, bahkan ada kyai yang menjadi pelakunya. Di Amerika terdapat 50 negara yang menjalankan UU pernikahan sesama jenis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekarang ada bagian yang mengurus LGBT. Menurut Jalaludin, perundang-undangan yang dirancang itu tidak melanggar HAM.

    Menurut Jalaludin, terdapat pernyataan kontradiktif bahwa homoseksual itu alami karena faktor biologis. Selanjutnya, struktur otak bisa mengalami perubahan karena lingkungan. Jalaludin  menganggap sebetulnya ada UU dan KUHP yang cukup kuat melarang LGBT, kebetulan sekarang ini sedang diproses KUHP dan Gerakan Indonesia Beradab bisa ikut menyumbangkan permasalahan ini.  [sumber]

    Polisi Parlemen

    10 Juni 2015 - Jalaludin mengenalkan dirinya sebagai seoran Kyai yang menjadi Anggota DPR. Jalaludin menilai semakin ketat pengamanan makin tidak nyaman perasaan seseorang. Jalaludin menyoroti banyak anggota dewan dan tenaga-tenaga ahlinya yang tidak menggunakan Tanda Pengenal (ID). Menurut Jaluludin banyak anggota dewan yang merasa tidak perlu diperiksa. Jalaludin dorong bahwa semua perlu kesadaran. Jalaludin minta ke Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) untuk tidak hanya melatih para PAMDAL tetapi semua yang ada di DPR, termasuk para anggota dewan. Terutama pelatihan dalam kesadaran keamanan di lingkungan gedung DPR.  [sumber]

    Program Keluarga Harapan

    21 April 2015 - Dari pengalaman Jalaludin ada paradigma kapitalisme untuk menetaskan kemiskinan. Paradigma kapatalisme ini percaya kemiskinan karena mereka betah dengan kemiskinan dan malas. Oleh karena itu orang-orang mencerca and mencaci-maki orang-orang miskin. Jalaludin mendorong untuk rubah mindset kita bahwa orang miskin bukan miskin karena kemalasan atau mindset mereka. Kita harus ada kerjasama untuk solusi struktural.

    Jalaludin minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) kenapa PKH tidak kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPPPA) ataupun pihak swasta atau BUMN. Jalaludin juga minta klarifikasi ke Dirjen Linjamsos apakah ada bantuan dari luar negeri untuk PKH dan bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya.  [sumber]

    Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

    Pada 3 Februari 2015 - Menurut Jalaludin di dalam visi Nawacitanya Presiden Joko Widodo penting terciptanya keharmonisan antar agama. Oleh karena itu program-program yang harus diprioritaskan adalah program harmonisasi antar agama (interfaith), bahkan perlu diberikan dana khusus. Jalaludin menilai Dirjen-Dirjen tidak memaparkan mengenai isu ditutupnya beberapa rumah ibadah dan tidak mempunyai program-program yang memperkokoh keharmonian antara umat Kristen, Katolik dan Buddha.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.