PDI Perjuangan - Yogyakarta

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

My Esti menanyakan, menurut para pakar termasuk yang dari ILUNI ini apakah yang terbaik undang-undang ini cukup mengatur sampai 1000 hari dengan segala konsekuensinya. Termasuk kewajiban negara dari pusat sampai daerah untuk menghasilkan anak-anak kita yang ke depan memang mempunyai kualitas yang baik juga moral yang baik, karena My Esti jujur mengatakan juga masih ragu dengan undang-undang ini ketika anak itu sampai 18 tahun lalu konsekuensinya adalah bagaimana memberikan layanan kesehatan yang seolah-olah juga harus menjadi full di backup oleh negara. Sesuatu yang sudah diatur oleh agama secara detail dan karena negara kita bukan negara agama. Kita ini kompleksitas begitu banyak agama. Apakah memang harus diatur di dalam undang-undang ini.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah dan Tenaga Ahli Badan Legislasi

Esti mengatakan bahwa terkait DIM 410 itu tidak hanya sekadar redaksional karena ada perubahan dari penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarga korban tapi ini hanya berhenti dari penyediaan bimbingan rohani dan spiritual. Bimbingan rohani dan spiritual bagi keluarga juga perlu jadi tidak hanya korbannya saja. Bisa saja ketika korbannya sudah sembuh, tapi ternyata keluarga korban belum menerimanya. Terkait bimbingan rohani dan spiritual tetap diberikan kepada korban dan keluarga korban.

Masukan/Pandangan terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komnas Perempuan dan Pimpinan Pusat Aisyiyah

My Esti menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan. Setidaknya ini memberikan suasana kebatinan kami yang semakin kuat untuk kita mempercepat proses penetapan RUU TPKS. My Esti menilai masukan-masukan yang diberikan bentuknya justru adalah penguatan. Terkait dengan restitusi, memang itu harus diinformasikan secara jelas dan kemudian haknya juga harus jelas, termasuk juga penahanan bagi pelaku yang menjadi sebuah kewajiban.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual — Rapat Panja Badan legislasi (Baleg) DPR RI dengan Tim Ahli Baleg DPR RI

My Esti menegaskan encegahan terkait kekerasan seksual ini menjadi hal yang lebih utama sehingga kita perlu mengupayakan pencegahan ini lebih maksimal. Kalau di dalam penanganan kekerasan seksual itu sudah ada lembaga yang ditunjuk secara pasti maka seyogyanya di dalam pencegahan koordinasi dan pemantauan ini kita juga membuat sesuatu yang ada kepastian. Sehingga, tidak seperti hari ini hampir setiap hari kita mendengar sebuah kekerasan seksual tidak pada tingkatan masyarakat lapis bawah saja tetapi semua lapisan secara kasat bisa melihat bahwa proses kekerasan seksual itu terjadi. Sekali lagi, untuk pencegahan ini mohon bisa lebih dikuatkan kembali meskipun proses itu akan kita lalui nanti setelah itu ada pembahasan bersama pemerintah. Tetapi kalau memungkinkan kita kuatkan dengan satu tambahan saja bahwa dalam proses pencegahan itu kita langsung ada lembaga yang bisa minta pertanggung jawaban pada hal itu, ia kira itu juga lebih baik.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual — Rapat Panja Badan legislasi (Baleg) DPR RI dengan Tim Ahli Baleg DPR RI

My Esti mengatakan karena Baleg yang mengusulkan dan ia sudah baca Naskah Akademiknya, maka perubahan ini memiliki berbagai tujuan sebagai berikut:

• Melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Maka kami masih berharap judul menjadi pencegahan dan tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga sesuai dengan urutan yang terkait dengan tujuan yang tercantum dalam RUU.

Kemudiian, ia mengatakan di pasal 5 ini pada pasal sebelumnya akhirnya makna pelecehan fisik dicantumkan, tadi diketuk palu pelecehan fisik diatur pada RKUHP sebenarnya titik tengah Baleg sudah sepakat untuk tidak membuka ruang adanya penyimpangan dan sex bebas, ini yang diusulkan oleh Baleg ada beberapa pasal dan ayat pada RKUHP menjadi penyejuk bagi masyarakat agar tidak adanya multitafsir di pasal 5 ini kalau dengan sukarela menggunakan alat kontrasepsi untuk sex bebas berarti ada multitafsir di sini. Anggota DPR RI banyak mendengar setiap malam tahun baru bahwa kita menerima laporan bekas alat kontrasepsi di banyak tempat sampah, ini menjadi satu model multitafsir yang akan meresahkan masyarakat dan RUU ini menimbulkan banyak polemik.

Penjelasan Tim Ahli terhadap Penyusunan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI

Seperti yang disampaikan pada rapat terakhir terkait dengan RUU ini memang Baleg mengusulkan judulnya ini juga ditambah dengan kata "Pencegahan", karena itu esensi yang memang kita harapkan kekerasan seksual nanti bisa kita atasi terlebih dahulu, sehingga tidak meningkat jumlahnya, tetapi dengan catatan bahwa perubahan judul ini tidak akan membuat proses penetapan RUU ini menjadi hak inisiatif. Jadi, yang perlu digaris bawahi bahwa seluruh proses di Badan Legislasi ini memang kita upayakan untuk percepatan agar RUU ini segera menjadi pihak inisiatif dari DPR-RI. Diharapkan tidak merubah waktu untuk bisa mempercepat proses penetapan menjadi hak inisiatif DPR-RI. Kita membutuhkan kalimat kata "Pencegahan", di awal sebelum kata Tindak Pidana Kekerasan Seksual. My Esti mendorong agar secepatnya RUU ini menjadi hak inisiatif DPR-RI.

Penjelasan Pengusul terkait Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU

My Esti mengatakan bahwa kita tidak dapat menolak RUU ini, karena ini sudah menjadi bagian dari Prolegnas yang berasal dari Komisi 6. Seperti yang diketahui bahwa dari 108 BUMN, hanya 10 BUMN yang memberikan keuntungan. Tentu kita punya pemikiran bahwa keberadaan UU yang baru ini mempunyai target yang cukup signifikan untuk menguatkan peran dari BUMN agar menjadi BUMN yang sungguh-sungguh mempunyai kontribusi terkait dengan pembangunan dan pergerakan ekonomi serta membantu masyarakat. My Esti mengaku belum melihat roh terhadap urgensi dari perubahan undang-undang ini di dalam naskah akademik. Mengingat perubahan undang-undang ini menyangkut 18 UU yang lain, ia menanyakan yang lain tersebut akan mengalami perubahan juga atau tidak. Ia juga menanyakan pembahasannya nanti menggunakan metode omnibus law atau tidak. Menurutnya, kita harus menunggu revisi UU tentang Penyusunan Peraturan Perundangan yang sudah dimasukkan di dalam Prolegnas. Hal inilah yang harus didiskusikan kembali sebelum lanjut untuk melakukan harmonisasi yang lebih luas.

Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan (Sisbuk) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Penerbit

Esti menjelaskan kami mengapresiasi kepada ikatan penerbit karena anda terlibat dalam proses mencerdaskan bangsa, dunia perbukuan sepertinya menggeliat saat pemerintah mencanangkan perpustakaan di pelosok desa untuk pengaturan terhadap buku umum, diminta tadi untuk tidak mengikat kreativitas penulis dan penerbitnya ada badan perbukuan yang akan mengatur penilaian untuk harga buku, kami bicarakan tentang bebas pajak untuk buku tertentu dan harga bahan baku.

Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan (Sisbuk) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kabalitbang Kemendikbud RI

Esti menjelaskan ternyata selama ini peredaran buku sekolah tidak melalui pemerintah tetapi para guru tidak mungkin penerbitan buku tidak dikontrol tapi kalau perlu dikontrol semua memerlukan tenaga kerja yang besar.

Pengajuan Rancangan Undang Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komnas Perempuan

My Esti menjelaskan di DI Yogyakarta sudah ada aturan tentang RUU PPRT ini biarkan kami melakukan diskusi, masukkan saudara akan kami terima. Di awal saudara bercerita tidak melindungi pengguna PRT di Perda DI Yogyakarta sudah mencakup ini semua.

Rancangan Undang Undang (RUU) Kebudayaan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota Baleg DPR-RI

Esti menjelaskan Fraksi PDIP menyadari diperlukan UU Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan memberikan catatan agar menuntaskan RUU ini secara total, menolak adanya dewan budaya untuk efisiensi anggaran. Pada pasal 30 perlu diperjelas agar tidak bentrok dengan ormas, negara wajib menjamin kesetaraan warga negara dan negara wajib melakukan pemenuhan hak-hak disabilitas atas kebudayaan. Fraksi PDIP menyetujui RUU ini dibahas lebih lanjut.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Polri, Jaksa Agung Muda dan Panglima TNI

Esti mengatakan setiap pemilu selalu muncul isu sara, tidak pernah reda. Dalam RUU Pemilu ada pasal yang melarang menggugat bineka tunggal ika atau isu sara. Jika isu sara terus terjadi, maka akan melemahkan bangsa. Esti meminta masukan dari Panglima TNI dan Kepolisian terkait pidana dikeluarkan dari RUU Pemilu.

Harmonisasi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI

My Esti mengatakan bahwa di daerahnya hampir tidak ada yang namanya kasus kekerasan seksual, tapi ternyata ada. Ia menyampaikan bahwa tidak selamanya pelaku dari kekerasan seksual adalah pemabuk. Ia juga menyampaikan bahwa korban dari kekerasan seksual tidak selamanya mereka yang berpakaian terbuka, ada juga yang berpakaian tertutup menjadi korban kekerasan seksual. My Esti merasa perlu ketegasan hukum yang cepat untuk mengatur segala persoalan terkait kekerasan seksual. Ia berharap agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

My Esty mengatakan bahwa kalau untuk sampai terpadu ini kata "yaitu" diubah menjadi "yang", berkaitan dengan pembiayaan ini yang mengatur sendiri misalnya dewan pembukuan ini dari mana, ia rasa harus dimasukan juga. Kami menginginkan ini eksplisit tapi kalau kurang lazim ini asal ada jaminan dari pemerintah karena pembiayaan ini sangat penting dan harus ada regulasi lain.

Masukan dan Pandangan terkait Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Audiensi dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia

My Esti mengatakan bahwa Ketua Kolegium Dokter Layanan Primer (DLP) dan pihak dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan persetujuannya untuk Program DLP, tapi banyak juga yang tidak setuju. Contohnya, dokter-dokter klinik. My Esti menginginkan agar dokter yang tidak lulus uji kompetensi dapat dicarikan jalan keluarnya. 

Hasil Uji Publik Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Esti mengatakan meskipun ingin bersaing di tingkat global, nilai-nilai Pancasila harus tetap diterapkan. Pada hakekatnya, WNI dibatasi oleh Pancasila dalam melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. Jika UU dibentuk untuk Indonesia, semua hal pasti dibatasi oleh Pancasila. Esti mengatakan selama ini budaya literasi diartikan dengan membaca dan menulis, jadi angka literasi perlu dijelaskan agar tidak ada perbedaan.

Laporan Hasil Tim Perumus (Timus), Tim Sinkronisasi (Timsin) dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pedapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

My Esti Wijayati menjelaskan bahwa kami bingung dengan Ketua, bicara yang diawasi adalah KPU dan Bawaslu delegasi penyelesaian pelanggaran kode etik bukan diberikan pada KPU dan Bawaslu.

Masukan terhadap RUU Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dosen Universitas Indonesia

My Esti menanyakan bahasa yang dapat digunakan untuk menjelaskan ekonomi kreatif pada masyarakat umum. Soal Rumah Kreatif, menurutnya jangan berbentuk fisik namun teknologi seperti Bukalapak atau OLX.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan — Rapat Paripurna DPR-RI

My Esti menyampaikan Pandangan F-PDIP atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2017. My Esti mengatakan bahwa F-PDIP mengapresiasi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2017. F-PDIP memandang baik jika indeks jumlah bisnis yang masuk ke Indonesia ditingkatkan. Terkait pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2017, pertumbuhan ekonomi naik dari tahun ke tahun, namun peningkatkan kinerja masih perlu diupayakan lagi. Inflasi 3,61 merupakan target yang lumayan. My Esti mengatakan APBN menjadi tolak ukur kesejahteraan, namun realita tidak menunjukkan sesuatu. Menilai pembangunan menjadi ujung tombak, harusnya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum bisa menjadi bukti. Program pemerintah sudah sampai ke tahap pengendalian dan bukan memulai pada hal yang baru, sehingga pengawasan ekstra perlu agar lebih maksimal. Tata kelola beralih menjadi kunci keberhasilan, dinamika yang terjadi bisa menjadi acuan untuk terus menghadapi tantangan kedepan.

Panja RUU Ekonomi Kreatif - RDP Komisi 10 dengan Bekraf dan Sekjen Kemendagri

My Esti berpendapat terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pemerintah memang harus memfasilitasi, dan kalimat itu tidak perlu diperdebatkan, dan My Esti menyarankan agar kata "dapat"nya dihilangkan saja. My Esti menanyakan terkait yang disampaikan Sekjen Kemendagri, yang mengisyaratkan bahwa Pemda harus membuat rencana induk Ekraf, apakah ini harus dilakukan, karena My Esti berpendapat rencana induk yang dimiliki Bekraf pusat itu sudah menjadi acuan bersama bagi seluruh Pemda, jadi tidak perlu ada lagi rencana induk di tiap daerah.

Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN

Esti menilai bahwa naskah akademik revisi UU ASN ini masih terlalu umum, belum ada hal spesifik yang menunjukan urgensi dilakukannya revisi atas undang-undang tersebut. Mengenai substansi, Esti menanyakan sejauh mana revisi UU ASN ini dapat menjangkau kesejahteraan tenaga honorer di tingkat daerah, terutama menyangkut upah tenaga honorer di daerah. Selain itu, Esti juga menanyakan apakah turunan dalam pasal-pasal revisi UU ASN akan menguatkan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tanggapan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

My Esti menyampaikan bahwasannya di dapil ia wilayah Sleman banyak para jamaah haji tahun ini yang belum bisa melunasi pembayaran. Yang menjadi problem adalah sebagian dari para jamaah karena juga situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, termasuk oleh para petani yang mengalami gagal panen itu memang ada kendala di dalam pelunasan pembayaran. Ia mencoba membaca beberapa literatur, termasuk saat MUI juga menjelaskan fatwa untuk para jamaah haji bagaimana soal pembayarannya. Dimungkinkan pembayaran ini melalui utang yang bersifat syariah. Ia berharap masih ada ruang bagi mereka, yang sudah menunggu puluhan tahun ini mendapatkan kesempatan berangkat haji dengan berbagai pertimbangan dengan tidak menyalahi syariat yang ada. Kemudian, My Esti menanyakan apa dimungkinkan dengan Bank Muamalat perihal persoalan tersebut bisa dibahas bersama.

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Esti mengatakan harusnya BPKH melaporkan penggunaan nilai manfaat sehingga tidak bercampur dengan dana efisien dan sumber lain. BPKH juga tidak melaporkan sumber pengeluaran lain-lain. Esti mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ibadah haji 2023 belum bisa dipahami sebagai bentuk pengawasan dan untuk disetujui.

Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI

My Esti mengatakan jika langkah yang dipilih adalah mengubah UU tentang ASN, ia yakin ini akan membutuhkan waktu yang lama, karena ini sudah menjadi PR dari periode lalu dan tidak pernah selesai. Mungkin yang bisa dilakukan dalam terobosan hukum adalah memperjelas istilah instansi pemerintahan, karena dalam UU tentang ASN tidak ada ketentuan instansi pemerintah. My Esti berpandangan terobosan hukum diperlukan tanpa menunggu perubahan UU tentang ASN. My Esti menanyakan alasan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD turun, sementara APK Perguruan Tinggi naik. Menurutnya, hal tersebut perlu penjelasan agar tidak dianggap buruk. Terakhir, My Esti menanyakan strategi yang berkaitan dengan UU tentang Otsus Papua yang memberikan kewenangan terkait anggaran agar rata-rata lama sekolah di Papua lebih dari 6 tahun.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2015 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Esti mengatakan sikap penduduk ke wisatawan mancanegara semakin memburuk. Selanjutnya, ia menanyakan bgaimana bisa melibatkan masyarakat untuk meningkatan pariwisatanya.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBN Tahun 2014, Evaluasi Kurikulum 2013, dll — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Esti mengatakan berapa aset Kemendikbud karena BPK menemukan aset tanah dan mengapa nilai BOS dan KIP sama di SMA dan SMK. Esti mengatakan hasil UN perlu dilihat per mata pelajaran. Esti mengatakan program PAUDinisasi tidak didukung anggaran yang memadai.

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Esti mengatakan bagaimana infrastruktur bagi wisman yang mendapat kecelakaan selama melakukan wisata, apakah perbaikan destinasi mancanegara diserahkan semua ke APBN, dan bagaimana menyiapkan SDM di pariwisata.

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

My Esti mengatakan bahwa untuk program dekon di pendidikan hanya Rp257,4 juta. Ia menanyakan kemungkinan program kegiatan menjadi dekon. Ia menginginkan Kemenpora RI dapat memperkirakan jumlah serapan hingga tahun ini.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga

My Esti menegaskan menurut ia ini tidak bisa dibenarkan ketika banyak data berbeda. Ini perlu kejelasan angka anggaran mana yang ingin Komisi 10 DPR RI gunakan. Terkait program pemberdayaan pemuda, ia ingin roadmap yang jelas ingin dibawa kemana pemuda Indonesia.

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

My Esti mengatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program yang besar. Seharusnya, Kemendikbud sudah mampu menyelesaikannya pencetakan kartu di Agustus 2015. My Esti menyampaikan bahwa KIP belum menyentuh masyarakat yang membutuhkan, termasuk di dapilnya, Yogyakarta. 

Prolegnas 2016 — Badan Legislasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Esti menjelaskan bahwa terkait tembakau, pihak pemerintah harus memperhatikan nasib petani dan pengecer kecil.

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Esti mengatakan dalam RPJMN, salah satu sasaran ekonomi kreatif adalah peningkatan jumlah film. Esti berpendapat bahwa dari program Bekraf tidak terlihat cara untuk meningkatkan produksi dan kualitas film di Indonesia. Esti bertanya intervensi yang akan dilakukan Bekraf supaya produksi film meningkat. Esti mengatakan Bekraf harus mulai mengkaji UU Ekonomi Kreatif dan melakukan pemetaan ekonomi kreatif di 34 provinsi.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Esti mengatakan ragu dengan capaian Kemenpar di tahun 2016. Esti mengusulkan promosi tidak hanya
dilakukan lewat TV, tapi juga pentas budaya. Esti mengatakan SDM harus dipersiapkan di tempat pariwisata.

Mekanisme Pengamanan Kompleks Parlemen - RDP Baleg dengan Kabarhakam Polri

My Esti berpendapat bahwa tidak perlu ada pengamanan anggota DPR-RI hingga ke daerah-daerah. Dalam mekanismenya, My Esti menjelaskan bahwa harus ada SOP dahulu, baru bisa masuk dalam pembuatan MoU. My Esti mengungkapkan rasa sedihnya ketika alat-alat keamanan di kompleks Parlemen tidak ada yang berjalan.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata

My Esti mengusulkan agar Komisi 10 DPR-RI mengadakan Panja terkait pemasaran pariwisata. My Esti berpendapat bahwa perlu dikaji untuk wisata Borobudur lebih difokuskan ke wisata religi, jika digunakan sebagai tempat religi Buddha, maka Borobudur akan lebih mendalam.

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016, dan Isu-Isu Aktual - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

My Esti meminta Kemendikbud menyelidiki terkait kebocoran soal UN BK. Perlu juga dijelaskan terkait guru SD Inpres.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Esti mengatakan berapa upah yang layak yang dibutuhkan untuk memberikan tunjangan bagi guru. Murid
adalah yang utama, namun jika tenaga pendidiknya tidak mendapat kesejahteraan yang baik maka akan sulit.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

My Esti menginformasikan bahwasannya Daerah Istimewa Yogyakarta memang hanya menyumbang jumlah 200.000 wisatawan. ia menegaskan tidak akan banyak membahas tentang anggaran karena semuaya sudah diputuskan. Selanjutnya, ia mengatakan sebagai contoh kejadian PT Nonbar. Ini problem besar bagi dunia kepariwisataan Indonesia.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

My Esti mengatakan sepemahamania bahwasannya yang negara bangun adalah aset negara. Ia menanyakan GBK ini masuk dalam aset siapa. Selanjutnya, ia mengatakan persoalan pemuda di seluruh tanah air sangat kompleks dan ruang-ruang publik untuk mereka kurang. Terakhir, My Esti menegaskan banyak hal negatif di tengah masyarakat dan itu melibatkan pemuda.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama DPR-RI dan BPK-RI tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI kepada DPR-RI — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

My Esti menyampaikan bahwa ia baru saja mendapatkan materi paparan dari mitra kerja, sehingga ia mengaku tidak dapat langsung menyatakan rancangan peraturan ini harus diubah. Menurutnya, isi peraturan bersama ini hanya terkait mekanisme penyampaiannya saja.

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia

My Esti mengatakan khawatir dengan penggunaan dana BOPTN yang mayoritas untuk SDM. Menurutnya ada kesenjangan antara PNS dan non PNS. Ia mengusulkan sebaiknya ada perhitungan berbeda antara PTN BH dengan PTN lain.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas

My Esti menanyakan biaya BOPTN ternyata tidak berimplikasi ke UKT.

Prolegnas 2016 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Prolegnas

My Esti menyarankan bahwa RUU BUMD perlu dijadikan Prolegnas 2016. Diantara usulan yang lebih dari 2, tetapi ada juga yang dari inisiatif DPD-RI.

Persiapan Asian Games XVIII 2018 — Panja Asian Games 2018 Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmenpora, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Eksekutif Olimpiade Indonesia (KOI) dan Ketua Pelaksana INASGOC

Esti mengatakan anggaran sebesar Rp61 miliar dipertanggungjawabkan oleh KOI atau INASGOC.

Program Indonesia Pintar— Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

My Esti mengatakan dana PIP ini kendor di penyaluran. Dengan sisa waktu sebulan, perlu percepatan proses PIP. Ia mengatakan untuk tidak saklek dengan SK yang sudah ada. Perlu terobosan baru untuk mempercepat progres PIP. Ia menyampaikan keluhan dari kepala sekolah adalah sistem kolektif yakni setiap orang yang membawa surat kuasa untuk pencairan. Ia mengatakan tidak mudah memilah siswa yang sudah menerima dana atau belum. Ia menyampaikan ada persoalan mengenai ketepatan waktu pencairan dana PIP ketika kenaikan kelas atau kelulusan. Ia mengatakan ketika input data, sekolah kesulitan mengakses web sehingga TU sekolah terpaksa lembur.

Evaluasi Kinerja dan Isu terkait Pendidikan dan Kebudayaan - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

My Esti menanyakan di dalam hal perfilman harus ada koordinasi, apakah harus ada Mendikbud atau Bekraf.

Data Pariwisata Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Esti menanyakan tentang perbedaan metode yang digunakan dalam data BPS mengenai realisasi mancanegara. Ia mengatakan kepala BPS pernah menyampaikan tahun 2015 tidak mencapai target dan mengalami kemunduran dari 2014. Ia meminta penjelasan mengenai perbedaan data antara yang ia miliki dengan yang BPS berikan.

Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

My Esti berharap BUTPN ketika UKT tidak naik, dan jika itu terjadi akan ada demo di dunia pendidikan ini.

Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan

My Esti mengatakan ia mengambil kesimpulan bahwa kekurangan guru berdasarkan guru secara keseluruhan. Ia mengatakan guru dihitung tetapi tidak pernah diperhatikan. Menurutnya itu tidak layak. Ia mencoba menghitung 155.000 K2 yang masih bergaji di bawah Rp1.000.000. Ia mengusulkan jika pengangkatan untuk PNS ini tidak bisa dilakukan maka harus diberikan upah minimum.

Penyusunan Program Kerja — Panitia Kerja Asian Games 2018 Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKPP)

My Esti berpesan agar beberapa hal yang sempat terjadi untuk tidak terjadi lagi, seperti kasus aset negara khususnya olahraga yang mangkrak. My Esti menanyakan terkait payung hukum yang menjadi landasan agar tidak terjadi kesalahan administrasi seperti sebelumnya. Ia juga menanyakan langkah yang dilakukan BPKP agar dapat lebih berperan di dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. My Esti meminta LKPP agar lebih memberikan masukan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Ia berharap bimbingan teknis sudah dilakukan terkait dengan anggaran dan ia memberikan catatan untuk Menpora terkait penyelenggaraan acara.  Terakhir, My Esti meminta agar BPKP dan LKPP dapat lebih optimal untuk menjalani tugasnya masing-masing.

Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)

My Esti mengatakan kalau melihat data di tabel, ia melihat ini masalah ketika dikatakan meningkat 10,3%. Intinya Komisi 10 berharap anggaran yang besar dan hasil yang signifikan. Ia berharap dengan peningkatan anggaran yang luar biasa akan meningkatkan devisa Indonesia secara signifikan tapi ia belum yakin sudah terjadi. Ia berharap anggaran bisa digunakan dengan baik. Ia menanyakan mengenai kunjungan wisnus ke Yogya yang mengalahkan Bali. Ia mengatakan tidak mau hanya angka yang naik tetapi tidak berdampak pada masyarakat dan ekonomi.

Rancangan Undang-Undang tentang Pertahanan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Pertahanan

My Esti mengatakan bahwa PDIP memberi catatan pokok di antaranya RUU Pertanahan bukan untuk menggantikan, namun mengoperasionalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. My Esti juga mengingatkan bahwa RUU Pertahanan harus mengembalikan pemulihan kembali atas kesejahteraan rakyat dan menjadi jalan keluar penyelesaian konflik agraria terutama yang struktural.

RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI

My Esti mengapresiasi Kementerian Pariwisata karena walaupun anggaran turun tetapi target wisata mancanegara dan wisata nusantara tetap stabil.

Menurut My Esti, terkait dengan promosi misal Borobudur semestinya pengelola harus melihat dengan berbagai sudut pandang.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

My Esti mengatakan perpusnas memang tidak dijadwalkan untuk konsinyering. Ia prihatin dengan anggaran yang ditetapkan untuk perpusnas karena jauh dari harapan Komisi 10. Menurutnya ini tidak sesuai dengan beban yang diberikan ke perpusnas. Ia menanyakan kemungkinan menambahkan anggaran perpusnas di forum ini. Ia mengatakan tingkat baca rendah karena ketertinggalan pembangunan, itu sudah jelas. Dibandingkan bekraf yang merupakan badan baru dan masih mencari data, dana perpusnas sangat kurang. Ia belum menyetujui dana perpusnas hanya Rp500 Miliar. Ia mengatakan terkait dengan tambahan anggaran APBN sebesar Rp1,3 Triliun itu berat. Harus ada skala prioritas yang baru. Ia menanyakan cara menggerakkan Pemda untuk memberikan dana pendampingan. Ia mengatakan program dukungan SMA atau sekolah literasi bisa dilakukan. Ia mengatakan usulan tambahan anggaran Rp200 Miliar disepakati. Untuk rincian dapat dibahas kembali. Ia menyampaikan kuncinya adalah tidak ada penurunan anggaran di perpusnas. Kalau diminta tanpa rincian takutnya nanti menjadi perhatian.

RAPBN 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

My Esti menjelaskan bahwa kita juga harus memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RKA Kemendikbud) dalam RUU Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

My Esti menegaskan sedikit khawatir terkait pemotongan anggaran ini, tunjangan guru dikurangi Rp1 Triliun. Ia meminta untuk Mendikbud menjelaskan persoalan ini. Mohon kontrol fisik pendidikan tepat sasaran atau tidaknya juga menjadi prioritas. Terakhir, ia menanyakan bagaimana Kemendibud harus memberi juga support pada Sekolah khusus olahrga, terkait fasilitasi dan datanya.

Pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

My Esti menanyakan alasan adanya kenaikan unit yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan ketika ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat tapi anggarannya malah dipotong. My Esti menambahkan, bahwa Bekraf menekankan untuk promosi film, aplikasi, dan musik. Padahal, Bekraf sudah mengakui bahwa film tidak memberikan efek ekonomi yang berarti untuk Indonesia. Ia mengusulkan agar tidak hanya film, musik, dan aplikasi saja, melainkan juga kuliner dan teater. 

Pengesahan Agenda Masa Sidang ke-5 Tahun 2015-2016 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI

My Esti mengatakan bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk ke dalam prolegnas dan sudah ada petisi yang telah ditandatangani 70 anggota DPR-RI agar Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk ke dalam prolegnas.

Isu Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI)

Esti mengatakan pembukaan prodi kedokteran harus ada perikatan yang jelas dengan RS Rujukan, karena banyak Co-Ass tidak leluasa melakukan praktek, sehingga banyak mahasiswa dokter yang gagal dalam uji kompetensinya.

Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Esti mengatakan mengapa anggaran fasilitas HKI dan regulasi dipotong begitu besar, yang mana skala prioritas dari 16 subsektor Bekraf. Esti menyampaikan PDB turun dan jauh dari target, bahkan ekspor turun, Esti meminta hal ini menjadi perhatian.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Esti menyampaikan apresiasi kepada Kemenpar atas realisasi kunjungan wisman yang melebihi target per April 2016 dan komitmen untuk tidak akan terjadinya penurunan wisman meskipun ada penghematan anggaran.

Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Panitia Khusus (Pansus)

My Esti mengatakan bisa menambahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan diserahkan pembahasannya ke Komisi 8. Di Komisi 10, RUU Sistem Perbukuan dan Kebudayaan mungkin tidak akan selesai pada masa sidang ini. Ia menanyakan alasan tata tertib perubahan Prolegnas tidak segera ditetapkan.

Lanjutan Pembahasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa — Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Badan Anggaran DPR RI Rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Esti mengatakan ada hal yang perlu diperjelas terkait perubahan kewenangan, mengingat saat ini SMA dan SMK diserahkan kepada provinsi. Esti menyampaikan bahwa kesejahteraan guru adalah problem besar di setiap daerah, bahkan ada guru yang gajinya hanya Rp100 ribu. Esti bertanya jika anggaran diturunkan, bagaimana kebijakan kesejahteraan guru. Apakah mungkin dibuatkan regulasi kab/kota agar anggaran pendidikan tidak di luar TKDD, karena ketika TKDD dipisahkan dari neraca pendidikan seluruh desa, maka tidak satupun provinsi yang mencapai neraca pendidikan 20%.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

My Esty menjelaskan bahwa tentang anggran tahun 2017 harus ada tambahan untuk pengembangan destinasi dan kelembagaan sebab kami mencoba membandingkan skenario dengan APBNP sudahkah ada evaluasi mendalam terhadap destinasi wisata, bagaimana SDM dan pendapatan masyarakat sekitar. Kalau saudara menghendaki skenario D kami rasa tidak tepat karena tidak bisa mengatakan anggaran sekian dapatnya sekian.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

My Esti mengapresiasi terkait program Perpusnas RI yang mengacu pada tujuan awal kemerdekaan Indonesia. Ia menyampaikan bahwa persoalan utama dalam Perpusnas RI bukanlah jumlah buku, melainkan minat baca yang masih lemah. Oleh sebab itu, perlu diadakan sosialisasi terkait minat baca dengan sasaran yang tepat.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

My Esti menanyakan akibat dari penurunan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Ia menyampaikan harus adanya antisipasi terhadap protes kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Esti menanyakan alasan penurunan terjadi lebih banyak untuk perguruan tinggi. My Esti mengaku mendengar adanya wacana mengenai rektor asing, ia meminta kepada Menristekdikti RI untuk dengan tegas menolak rektor asing di negeri ini.

Penyempurnaan Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI

My Esti mengatakan bahwa penjelasan Menpora RI kurang detail, tapi setidaknya sudah menyampaikan terkait fokus program yang akan dilakukan. My Esti berpandangan seharusnya Menpora RI sudah dapat memberikan gambaran besar terkait progress persiapan Asian Games 2018. Ia menanyakan kebutuhan yang diperlukan dan harus ada pembicaraan lebih lanjut, karena terdapat hal-hal yang belum dianggarkan. My Esti menyampaikan bahwa terdapat satu masalah kepemudaan yang perlu menjadi perhatian yaitu tentang wawasan kebangsaan. Perlunya juga perhatian bagi pemuda-pemuda yang ada di Papua. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga adalah bagian dari kita. Orang Papua harus direngkuh dengan sepenuh hati, harus ada program khusus bagi mereka. My Esti sepakat terkait adanya skala prioritas pada bidang-bidang olahraga. Salah satunya catur, karena peminatnya cukup banyak. Terkait sekolah pencetak atlet, perlu adanya koordinasi dengan Kemendikbud RI. 

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Isu Pendidikan Tinggi Lainnya — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara

Esti menjelaskan bahwa tidak ada penurunan BOPTN secara keseluruhan ini yang harus dicatat masih sebesar Rp4,5 triliun, kami menyampaikan bahwa ada penurun dari Kemenristek Dikti tentang dana beasiswa itu. Kami pernah melakukan rapat dan kami mengharapkan agar tidak ada kenaikan UKT, kami memahami sebaran BOPTN karena ada pertambahan perguruan tinggi. Kalian boleh mengkritisi kami tapi kalian juga harus tepat waktu karena tadi banyak mahasiswa yang baru datang ketika kami sudah ada di ruangan ini.

Isu-Isu Krusial Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Pemerintah

My Esti mengatakan tidak perlu ada klausul baru untuk KIP, sudah jelas ada di sana. Ia menyampaikan ada pasal yang masih belum diputuskan dan ngambang.

Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Menurut My Esti, pembentukan karakter harus bisa ditanamkan sejak masih anak-anak, karena anak-anak yang menjadi generasi emas untuk negara ini. Ketika menyusun Undang-Undang tentang Sisdiknas, tidak ada pola pihak yang akan menjadi pendidik PAUD. Lalu, Kurikulum di Undang-Undang tentang Sisdiknas memang tidak terlalu jelas mengenai persoalan Pancasila. Ia meminta masukan dari Direktorat Program Pascasarjana UNJ dan berharap agar Undang-Undang tentang Sisdiknas dapat ditinjau kembali. Mengenai para pendidik PAUD, mereka awalnya hanya relawan. Oleh karena itu, wajar jika masih ada yang latar belakang pendidikannya SMP, dan lain sebagainya. My Esti mengimbau agar di setiap PAUD harus ada tenaga pengajar yang memenuhi syarat. Terakhir, My Esti menitipkan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang besar untuk memberikan penguatan kepada kurikulum PAUD. Jangan sampai kita meninggalkan mereka yang telah ambil bagian dalam membangun dan memperjuangkan PAUD.

Penyampaian Permasalahan terkait Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan Pendidikan Kedokteran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)

My Esti mengatakan bahwa ini merupakan kesekian kalinya dokter kesini untuk mengemukakan persoalan dalam dunia kedokteran. Terkait masukan dari PB IDI dapat dijadikan catatan penting untuk semua yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. My Esti mengusulkan agar undang-undang tersebut dimasukkan menjadi bagian dari Panja Non-RUU. Terdapat keputusan Komisi 10 DPR-RI dimana nantinya kita akan membuat Panja. Panja tersebut mengenai problematika dunia kedokteran. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Esti mengatakan Perpusnas akan ada pendistribusian buku gratis, siapa saja yang akan mendapatkannya.

Pendahuluan RAPBNP 2016 dan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Esti mengatakan jika ada penambahan 108 Ribu dosen dari 101 Ribu dosen, maka tunjangan profesinya tidak akan cukup.

Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

My Esti menanyakan langkah sebaiknya kedepan untuk mengatur agar tidak ada kesenjangan mampu tidak mampu dari mahasiswa agar bisa dicapai angka partisipasi kasar sebesar 30%.

Perubahan Tata Tertib — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Perwakilan Fraksi Badan Legislasi DPR-RI

Menurut My Esti, kata "tidak dapat" diselesaikan lebih baik diubah menjadi "belum selesai".

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI

My Esti meminta untuk di Samosir dan Danau Toba agar didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bahkan, di setiap provinsi sebaiknya ada 1 (satu) sekolah yang dapat menjadi simbol kebhinekaan.

Perubahan Ketiga Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

M.Y. Esti menegaskan pimpinan harus menjelaskan kepada Anggota Baleg DPR RI atas perubahan kedua. Percuma kalau Baleg DPR RI membahas-bahas ini terus tapi tidak ada hasilnya.

Perubahan Tata Tertib DPR-RI — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI

My Esti menanyakan mengapa tidak membahas pembahasan yang sebelumnya.

Evaluasi Kinerja Badan Ekonomi Kreatif - RDP Komisi 10 dengan Kepala Bekraf

My Esti melihat bahwa Bekraf belum menjelaskan terkait sektor-sektor apa saja yang mesti dibahas.

Evaluasi Kinerja Badan Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif

Esti mengatakan berkaitan dengan penyerapan anggaran, Bekraf juara paling kecil anggaran yang diserap. Ia juga membahas mengenai pernyataan Bekraf tentang belum adanya proses lelang. Ia menyebutkan Kepala Bekraf sudah dilantik selama 1 tahun. Hal yang perlu diperhatikan adalah kuasa anggaran masih dipegang non PNS. ia mengatakan ketika berbicara mengenai penyerapan anggaran, Kepala Bekraf sudah membicarakan penghematan. Menurutnya, itu bukan penghematan melainkan pemotongan. Ia mengatakan hal tersebut perlu diperjelas agar tidak ada yang salah persepsi. Mengenai film, ia mengatakan ada harapan Pemerintah dapat mensupport pembuat film film dalam negeri. Ia menyampaikan untuk mensupport film perlu ada pembicaraan agar Indonesia kedepannya mempunyai film untuk pegangan. Mengenai HKI, ia menanyakan bidang yang akan dimudahkan. Ia membahas mengenai sertifikasi dan HKI batik karena ia mengkhawatirkan orang lain akan menyerobot. Ia mengatakan sudah ada UU Penjaminan untuk Pelaku Kreatif yang tidak ada agunannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)

Esti mengatakan kepanitiaan INASGOC harusnya bisa ramping tapi jadinya lebih dari 500 orang, Esti bertanya apakah para panitia yang ditunjuk merupakan orang yang profesional. Semakin banyak panitia maka semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan, Esti bertanya biaya yang harus dibayar untuk kepanitiaan. Esti mengatakan penyelenggaraan event pasti dengan sponsor tapi biaya yang didapatkan dari sponsor tidak pernah dibuka di Komisi 10. Jika diperhitungkan maka sponsor tersebut bisa mengurangi pengeluaran APBN. Esti mengatakan efesiensi anggaran ingin dilakukan tapi acara yang diselenggarakan harus tetap bergengsi dan berprestasi.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

My Esti menegaskan tujuan pendidikan itu harus diwujudkan, dengan hasil saat ini tergambar bahwa masih jauh. Selanjutnya, ia mengatakan dosen yang Komisi 10 DPR RI harapkan, tapi attitude tidak baik kalau dilihat dari kasus tidak lulus karena mencontek. Terakhir, My Esti menanyakan mungkin ada formulasi khusus untuk warga tidak mampu.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

My Esti mengatakan pekerjaan rumah terbesar bagi Perpusnas adalah terkait minat baca dan literasi. Ia berpandangan banyak cita-cita, banyak harapan, tapi terlalu kecil dukungannya. Perlunya pembenahan pada proses anggaran. My Esti berpendapat bahwa ratusan kabupaten/kota untuk gemar membaca yang diundang untuk kumpul di satu titik kurang maksimal. Ia menanyakan gerakan gemar membaca dapat dijadikan acara bedah buku atau tidak. Menurutnya, bedah buku itu cukup baik untuk dijadikan pola gerakan bagi Perpusnas. Gerakan literasi pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus didukung. 

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

My Esti menanyakan untuk survei harus dilakukan setiap tahun atau tidak, karena ia melihat setiap tahun Bekraf selalu menganggarkan untuk survei. My Esti menanyakan  hal-hal yang disurvei oleh Bekraf. Menurutnya, semuanya harus detail, mengenai fashion, kuliner, dan juga kriya. Oleh karena itu, Bekraf perlu menyusun roadmap. Ia mengimbau jangan sampai ada negara tetangga yang mengklaim produk-produk Indonesia. My Esti mengaku belum mendengar adanya koordinasi yang dilakukan Bekraf dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia menginginkan agar ada kerja sama antara Bekraf dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

My Esti menyayangkan hanya 2 perwakilan Dispen daerah yang hadir. Ia membahas yang tidak hadir entah karena undangan yang terlambat atau karena tidak ada biaya. Ia menanyakan sebaiknya dibiayai ke Jakarta karena ini sangat penting. Ia mengatakan ketika membicarakan DAK, Kemendikbud tidak bisa mengintervensi biaya itu digunakan untuk apa. Maka ia menanyakan alasan sekolah yang tidak memenuhi standar mendapatkan tablet komputer. Ia mengatakan pemikiran panja, jika DAK tidak menjadi prioritas utama, harus dialihkan ke ruang kelas. Ia mengatakan ketepatan juknis terkait penggunaan anggaran bisa digunakan untuk menentukan program perbaikan sekolah yang rusak. Ia mengatakan tiap tahun rombongan belajar (rombel) mengalami pertambahan jumlah sebesar 10%. Menurutnya masalahnya ada 2 yaitu ruang kelas rusak akan diperbaiki dan penambahan ruang kelas.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif

My Esti memohon maaf tidak bisa hadir FGD karena ia tidak dapat tiket pesawat dari Jogja. My Esti mengapresiasi kepada Bekraf karena setidaknya sudah ada gambaran jelas apa yang akan dilakukan. My Esti juga mengingatkan bahwa data-data ekonomi kreatif yang 16 sub sektor belum ada. My Esti juga mengingatkan bahwa iklan lebih fokus kepada Bekraf dan apa yang dikerjakan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional RI

My Esti mengatakan bahwa memang seperti ini tidak bisa berharap banyak ketika semua mengetahui alokasi anggaran hanya 563 Miliar. My Esti juga menceritakan ketika ia mengabarkan akan terjadi kemajuan yang luar biasa. Jika ia berpegang dengan anggaran, ia melihat ini tidak ada sesuatu perubahan apapun dan jika ia bandingkan, ia melihat ini tidak ada perubahan antara 2016 dengan 2017. My Esti mempunyai harapan besar, bagaimana dengan anggaran yang sedikit ini mencapai yang tertulis di RPJMN 2014.

Pandangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Terhadap Program Dokter Layanan Primer (DLP) — Panitia Kerja (Panja) DLP Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atmajaya, dan Universitas Tarumanegara

My Esti mengatakan komitmen Komisi 10 terkait DLP ingin berupaya sepenuhnya atas kualitas pendidikan kedokteran. Ia menyampaikan ada 17 universitas yang ditunjuk sebagai penyelenggara DLP. Ia menanyakan mengenai kewajiban program DLP dilaksanakan oleh universitas lain. Ia juga menanyakan jika universitas tersebut tidak mempunyai kemampuan melaksanakan program DLP, boleh atau tidak. Menurutnya, DLP bukan dokter spesialis, hanya setara dengan spesialis. Ia menanyakan durasi waktu yang dibutuhkan PTS dan PTN untuk menyiapkan program DLP tersebut setelah kurikulum dan sebagainya selesai. Ia juga menanyakan persoalan krusial yang dihadapi PTS dan durasi waktu kemampuan PTS mengatasi persoalan tersebut.

Pembicaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

My Esti Wijayati mengatakan bahwa ia ingin sampaikan kegelisahannya terkait anggaran pendidikan, ketika bicara anggaran pendidikan yang ada di Kemendikbud hanya Rp39 miliar lantas apakah alokasi anggaran yang disampaikan sudah tepat dan ideal, apakah ada ketidakmampuan untuk diberikan penjelasan pada Kemenkeu terkait program yang dilakukan. Anggaran pendidikan Dikti dan Dikbud ini jauh dibawah anggaran Kementerian Agama karena Menristek Dikti tidak ada dana dekonsentralisasi, semuanya ada di sini.

Permasalahan Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Senat Univeristas Gadjah Mada (UGM)

My Esti mengatakan bahwa undang-undang ini berasal dari DPR-RI dan Pemerintah, hal tersebut sudah diatur dalam tata tertib DPR-RI mengenai pembentukan undang-undang.

Lalu terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT), hal tersebut sudah dilakukan prosesnya yaitu membuat Panitia Kerja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

Komisi 10 DPR-RI juga telah mengawal masyarakat yang tidak mampu, disiapkan dengan beasiswa dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

My Esti berpendapat bahwa masalah media sosial harus menjadi perhatian bersama khususnya bagi Kemendikbud untuk memberikan edukasi kepada para pelajar untuk tidak menanamkan sikap intoleransi yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Terkait Ujian Nasional (UN), My Esti berharap agar ada road map yang jelas.

Kesiapan Penyelenggaraan Program Dokter Layanan Primer — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Prodi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanudin, Universitas Airlangga, dan Universitas Udayana

My Esti menanyakan jika dokter ditambah dengan program DLP, apa untungnya untuk masyarakat.

Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Tangerang, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cileungsi, dan Kepala Sekolah SD Negeri 15 Klender

My Esti mengatakan seharusnya terdapat 18 (delapan belas) item yang harus dimiliki oleh setiap sekolah, tapi tidak ada satu sekolah pun yang hadir pada hari ini memilikinya. Ia menyarankan setiap sekolah harus membuat roadmap untuk mendapatkan prioritas. My Esti juga mengatakan bahwa Kepala Sekolah yang hadir belum melaksanakan Kurikulum 2013 dengan baik, karena kurangnya sarana dan prasarana.

Pola Koordinasi Pengolahan Data serta Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wali Kota Lampung, Wali Kota Bima, Bupati Ciamis, Bupati Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Garut, Bupati Lahat, dan Bupati Kupang

My Esti mengatakan bahwa yang ia tangkap neraca pendidikan tidak sama antara yang dijelaskan dan data yang diberikan pada Anggota Komisi 10 DPR-RI. My Esti meminta tolong untuk diberikan gambaran terkait neraca pendidikan. Esti mengira data yang diberikan oleh Bupati Brebes tidak valid. My Esti menanyakan sejauh mana APBD Non-DAK yang dapat digunakan untuk renovasi sarana dan prasarana pendidikan. Ketika DAK sudah dikaji, alokasi mana yang akan turun, tapi semua mengeluh karena petunjuk teknis yang diceritakan kebanyakan tentang DAK. My Esti mengaku belum mendapatkan gambaran terkait dana dekonsentrasi. 

Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

My Esti menyayangkan adanya peristiwa penundaan ini dan berharap penundaan pada paripurna tidak terjadi. Ia melihat beberapa kasus ketika ada anak yang tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui dan menanyakan penanganannya.

Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja Tahun 2016, serta Permasalahan dan Antisipasi APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI

My Esti mengapresiasi atas capaian kinerja RKP Tahun 2016. Menurut My Esti, sekolah umum perlu didorong untuk menciptakan bibit-bibit atlet, karena jika tidak dipersiapkan akan berbahaya.

Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016, serta Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata RI

My Esti menyatakan persetujuannya atas usulan evaluasi terhadap pemberlakuan bebas visa, terlebih untuk kasus tenaga kerja asing. Ia menanyakan metode perhitungan wisatawan mancanegara hingga November 2015. Terkait homestay, harus lebih mengoptimalkan rumah warga agar memenuhi standar. Selain itu, Kemenpar RI dapat memanfaatkan Asian Youth Day yang akan diselenggarakan di Yogyakarta untuk melakukan promosi. Ia berharap agar lembaga otorita dapat mewakili masyarakat di daerah. My Esti beranggapan belum adanya gambaran terkait anggaran dalam pembahasan RAPBN TA 2016.

Laporan Keuangan 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

My Esti mengatakan bahwa capaian 2015 hanya mencapai angka 53%, kendalanya waktu yang mepet dan sekum baru diangkat. Anggaran yang tidak dapat direalisasikan berarti ada kegiatan yang tidak terlaksana. My Esti juga mengatakan bahwa uang Bekraf untuk 2017 ada 946 Miliar. My Esti mengaku khawatir ketika Bekraf menyampaikan potensi masalah yang ada di awal bulan ini.

Laporan Ikhtisar Tahun 2016 Semester 1 dan 2, serta Rencana Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Kedepannya — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

My Esti mengatakan membutuhkan penjelasan mengenai pengendalian intern untuk pengelolaan aset. Ia menanyakan mengenai permasalahan aset tanah yang belum dilaporkan seluas 1,84 juta m2. Ia juga menanyakan pengalihan pencatatan dari Kemendikbud ke Kemenristekdikti. Ia mengatakan hal yang berbahaya ketika ada catatan aset tapi tidak tahu lokasinya dimana.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016, Persiapan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2016, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

My Esti mengatakan masih banyak Kabupaten/Kota yang berada di luar Jawa yang angka partisipasi sekolahnya masih di bawah 6 tahun. Ia berharap perencanaan mengenai penyelesaian pendidikan Papua menjadi skala prioritas nasional. Ia mengatakan anggaran akan tersita tidak sedikit. Ia mengatakan Pemerintah harus mempunyai desain dan roadmap pendidikan nasional dengan harapan 30-100 tahun kedepan ada gambaran pendidikan Indonesia akan memproduksi apa. Ia menanyakan mengenai pendidikan moral Pancasila untuk kepastian kurikulum karena menurutnya itu mapel wajib. Ia mengatakan perlu ada gambaran makro untuk penyelesaian pendidikan di Papua.

Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah— Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan Swasta

Esti mengatakan dalam peraturan perundangan, alokasi 20% untuk pendidikan adalah keseluruhan APBD, bukan ditambah dari pusat. Jika masalah pendidikan masih bnayak, penyelesaiannya harus dengan sinergi pusat, daerah dan swasta. Esti mengatakan apakah dimungkinkan pemerintah takeover ruangan kelas yang memprihatinkan, modelnya seperti Inpres, take over terhadap bangunan, tenaga pendidik dan segala aset. Esti bertanya pendapat mitra terkait UNBK.

Penyampaian Aspirasi terkait Dokter Layanan Primer (DLP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Dokter Layanan Primer (DLP)

Esti mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) terkait DLP yang merujuk amanat UU Dikdok belum keluar, jadi seharusnya prodi DLP belum berjalan. Esti mengatakan kurikulum memang kewenangan Kemenristekdikti, namun apakah persoalan DLP sangat dibutuhkan peningkatan kapasitasnya atau bisakan dilakukan perubahan kurikulum yang menyatakan lulusan kedokteran bisa langsung melayani di tingkat primer. Distribusi obat di dokter juga masih menjadi masalah, hal ini bukan masalah dokter yang belum memenuhi syarat, tetapi bagaimana dokter memenuhinya dengan tambahan kurikulum saat kuliah. Esti berpendapat perlu diskusi lagi mengenai banyaknya kolega dokter yang masih tidak setuju dengan adanya DLP.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dan Pembahasan RKP dan RKA Badan Ekonomi Kreatif RI — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI

My Esti berharap Komisi 10 bisa mengakses data keseluruhan dan detail, seperti musik, fashion, dan kuliner. Ia mengatakan tidak melihat korelasi dari hasil survei untuk menyusun rencana kerja Bekraf. menurutnya, dibutuhkannya per sub sektor untuk membuat program yang jelas dan bisa memberikan gambaran untuk Komisi 10 menaikkan anggaran.

Pembicaraan Tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

My Esti mengatakan tunjangan guru Rp22 Triliun baru terserap Rp75 Miliar. Menurutnya, BOP kesetaraan membutuhkan Rp440 Miliar. Ia mengatakan tidak mungkin BOP Kesetaraan ditiadakan. Ia menanyakan kemungkinan ini bisa didiskusikan kembali dalam forum ini. Ia mengatakan dalam DAK non fisik ada BOP pendidikan kesetaraan. Ia menyampaikan jika membahas substansi sangat penting sekali. Ia membahas kebutuhan belanja operasional pendidikan kesetaraan perlu karena anggaran Rp1,5 Triliun baru terealisasi Rp76 Miliar pada Oktober ini. Menurutnya, kalau tidak ada ini maka perlu dipertanyakan cara memberi pendidikan. Hal ini juga terkait dengan paket A, B, dan C.

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia

My Esti menanyakan seperti apa tingkat kepuasan wisatawan dalam masing-masing destinasi. My Esti juga mengatakan bahwa pemerintah perlu menambahkan beberapa hal yang dirasa tidak terlalu baik bagi wisatawan. Pemerintah dan DPR-RI akan berkoordinasi mengenai Provinsi dan Kabupaten Kota karena ada bagian tanggung jawab. My Esti selanjutnya menanyakan terkait transportasi secara nasional.

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai

My Esti mengatakan bahwa komitmen pemerintah adalah 800.000 guru yang bisa dikembangkan. Terkait hal tersebut, My Esti menanyakan apakah selama ini ada kontrol dari Pemerintah Provinsi.

Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 serta Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2017, Evaluasi APBN 2017, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Umum KONI, Ketua Eksekutif KOI, Ketua Satlak Prima, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC

My Esti mengatakan laporan realisasi yang disampaikan kemarin belum terkoordinasi dengan baik. Ia menanyakan hal yang dibutuhkan INASGOC terkait anggaran besar untuk dihabiskan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Ia mengatakan pada Pasal 8 di dalam Keppres No. 15 Tahun 2017 terkait Panitia Nasional ASEAN Games, Komisi 10 membutuhkan gambaran sejauh mana sponsor-sponsor yang ada untuk mendukung event ASEAN Games ini. Ia menanyakan cara INAPGOC menganggarkan dana supaya bisa berjalan dan kemampuan anggaran dari sponsor-sponsor INAPGOC untuk INAPGOC. Ia mengatakan perlu koordinasi dari Kemenpora dan itu penting.

Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pejabat Tinggi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

My Esti menanyakan mekanisme pencairan dana apabila penerima pindah sekolah. Ia juga menanyakan kewenangan BRI terkait pencairan dana tersebut. Lanjutnya, apabila tidak bisa dicairkan, ia menanyakan alur dana tersebut. Ia juga menanyakan harapan dari PIP pada 2017.

Lanjutan Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018 tentang Penerimaan Pajak Non Minyak Bumi dan Gas — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Koordinator Panja Pemerintah, Dirjen Listrik, Pertamina, Dirjen Migas, dan Dirjen Bea Cukai

My Esti mengatakan persoalan LPG 3 kg di daerah banyak keluhan tidak ada. LPG 3 kg tidak dibatasi pembeliannya. Menurutnya, harus diberitahukan ke anggota DPR pola pendistribusian LPG 3 kg yang tepat sasaran. Ia menanyakan pola yang akan diberikan di 2018 untuk subsidi LPG 3 kg.

RKA 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

My Esti menyampaikan bahwa dalam anggaran murni tahun 2017 sama sekali tidak ada anggaran untuk INAPGOC, kebutuhan anggaran INAPGOC sebesar Rp2 Triliun tetapi hanya diberi Rp800 Miliar dan INAPGOC menyatakan apabila tidak ada kejelasan anggaran, mereka akan mundur dari ASIAN Para Games.

Melihat hal tersebut, My Esti bertanya masih adakah kemungkinan mundur untuk menjadi host asian para games, apa ada sanksinya, lalu kalau memang Asian para games harus dipaksakan berjalan, bagaimana skema skenarionya.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

My Esti mengatakan bahwa ada persoalan kesesuaian antara alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dengan fungsi pariwisata. My Esti juga menanyakan apakah sudah atau belum keluarnya Peraturan Presiden. My Esti mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp10 Miliar untuk BLU yang sedang disiapkan, apakah regulasi untuk BLU yang dibentuk Kemenpora sudah ada atau belum.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Esti mengatakan guru honorer swasta hanya bisa mendapatkan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemenuhan dana pendidikan termasuk kebutuhan sekolah yang rusak seharusnya dibantu oleh Pemerintah Daerah. Esti berpendapat dana BOS harusnya sama antara jumlah sasaran dan jumlah anak sekolah. Esti berpendapat bahwa pendidikan vokasi tidak memiliki kesesuaian dengan produk yang dihasilkan. Esti mengatakan jangan sampai pendidikan vokasi menjadi pendidikan kedua, harus ada perombakan di pendidikan vokasi. Esti menyampaikan bahwa ada kasus penerimaan siswa baru yang tidak sesuai dengan rombel, jadi persoalan rombel siluman harus dievaluasi. Esti bertanya progress perkembangan pendidikan di Papua.  

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

My Esti mengatakan bahwa buku-buku yang harus dipersiapkan adalah buku-buku yang harus baik di Posyandu. Menurut My Esti kesejahteraan pustakawan harus diperhatikan dengan baik dan ia berpikir jika nanti ada usulan PNS, Pustakawan harus yang menjadi pertama usulan ke PNS.

Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

My Esti mengatakan bahwa anak-anak yang putus sekolah potensi besarnya ada di jenjang SMA/SMK, ketika alokasi anggarnnya hanya 25-30% dari seluruh total anak didik SMA & SMK, hal tersebut datanya berbeda dengan kenyataan. Terkait hal tersebut, My Esti meminta untuk perlu dijelaskan lebuh lanjut terkait kebijakan 25-30%.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2018 dan Usulan Peogram yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Esti mengapresiasi kinerja Kementerian Pariwisata. Esti mengatakan anggaran untuk promosi dianggap penting, bagaimana dengan anggaran untuk destinasi, apakah sudah cukup ideal jika dilihat dari lokasinya, bagaimana sosialisasi ke masyarakat. Esti mengatakan Kementerian Pariwisata perlu memikirkan bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk wilayah-wilayah yang belum terjamah sehingga terjadi pemerataan pembangunan, seperti Sumba Timur yang butuh SMK untuk pariwisata.

Naturalisasi, RKA 2018 dan Usulan Program yang Didanai DAK — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

My Esti mengatakan bahwa warga negara Indonesia banyak yang sakit hati karena bendera Indonesia terbalik saat SEA Games kemarin. Terkait perekrutan panitia INASGOC dari 223 menjadi 500, My Esti mengatakan bahwa dirinya khawatir akan hal tersebut. Lalu terkait anggaran yang sekarang muncul, My Esti berharap terdapat penjelasan mengkategorikan fungsi pariwisata dan budaya dan menurutnya juga anggaran terbesar mestinya di fungsi pendidikan, bukan di fungsi pariwisata dan budaya.

RKA 2018 dan DAK — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Kepala Perpusnas RI

Menurut My Esti selama ini tidak ada konsep untuk menyelesaikan masalah perpusnas. Tidak mungkin meningkatkan minat baca kalau anggaran pengembangan perpus turun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Evaluasi Dikdasmen — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Terkait dengan kekurangan guru, My Esti berharap harus ada tindak lanjut yang jelas. seperti apa penyelesaiannya. kekurangan di dalam sebarannya. My Esti juga menanyakan terkait pendidikan di Papua yaitu banyak anak-anak yang terkena gizi buruk. My Esti mengatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai gambaran yang jelas terkait penyelesaian hal tersebut. Terakhir, My Esti menanyakan terkait kesejahteraan guru non PNS.

Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peta Pendidikan Dasar dan Menengah, Merumuskan Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah, Evaluasi dan Merumuskan Kebijakan Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) RI Dapat Terpenuhi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM)

My Esti mengatakan tidak setuju jika UN dijadikan syarat utama masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya karena faktanya masih ada kesenjangan di satu daerah dengan daerah lain. Ada wilayah-wilayah yang mencapai target UN maksimal karena sarana dan gurunya lengkap. Ia menanyakan kondisi sebaliknya di daerah terpencil. Ia menanyakan standar BSNP berdasarkan cluster wilayah dan pengaruhnya terhadap penetapan dalam seleksi masuk sekolah. Menurutnya, PPDB menjadi salah satu yang diupayakan untuk bisa mengurangi hal-hal tersebut karena sistem jurnal. Peningkatan SDM harus diperhatikan agar tidak ada sekolah favorit. Ia mendukung pemerataan syarat pendidikan tenaga kerja sekolah agar tidak ada sekolah favorit dan tidak favorit. Ia membahas mengenai buku teks BSNP dimana saat ini ada UU sistem perbukuan nasional. Ia menyampaikan bahwa ia tidak melihat kekurangan pada buku teks tersebut. Keputusan penarikan buku teks tersebut ada pada gambar-gambar yang beredar mengenai isu LGBT, dsb.

Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen), Capaian dan Permasalahan SN Dikdasmen, Target SN Dikdasmen, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Dirjen Kebudayaan (Ditjenbud), serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud)

My Esti menanyakan mengenai kepastian penilaian SNP berkaitan dengan sekolah yang ada di departemen keagamaan. Ia mengatakan sarpras dan tenaga pendidik di Papua dan Papua Barat memiliki masalah. Tapi, ia melihat kedua daerah ini hanya mendapatkan alokasi anggaran yang sangat sedikit meskipun sudah lumayan karena ada peningkatan 10% dibandingkan yang lalu. Ia ingin mengetahui cara Dikdasmen menguraikan informasi mengenai keadaan disana. Ia juga menanyakan kemungkinan dana transfer desa bisa dikontrol dan pendeteksian realisasinya oleh Dikdasmen. Menurutnya, jika tidak bisa, perlu ada evaluasi. Ia mengatakan ketika memberikan anggaran yang besar dan tidak mampu melihat hasilnya, hal tersebut tentu tidak akan maksimal. Ia menanyakan mengenai mekanisme yang harus dijalani supaya membuat prediksi mengenai sarpras dapat terselesaikan. Ia berharap pada capaian DAK 3 tahun terakhir yang sudah diberikan kepada daerah termasuk target, perencanaan, dan realisasinya. Ia membahas mengenai guru dimana beberapa waktu yang lalu disampaikan kepada Komisi 10 ketika membicarakan mengenai UKH yang digunakan untuk pemetaan kompetensi guru-guru yang kemudian akan dilakukan pembelajaran dengan model. Ia ingin melihat hasil UKG tahun lalu untuk mengetahui sejauh mana peningkatan dari kompetensi guru setelah dilakukan pembelajaran dengan sistem modul berdasarkan hasil UKG. Ia mengatakan bahwa seperti Sekjen Dikdasmen mulai melakukan perencanaan mengenai pemenuhan guru meskipun guru tidak tetap justru tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Ia mengatakan jika dilakukan pemenuhan guru, ada implikasi anggaran dengan tahapan-tahapan yang sudah dibuat. Ia membahas terkait K2 yang sudah menjadi PR. Menurutnya, jika sudah tidak layak, ia menanyakan cara untuk membuatnya menjadi layak. Ia menyebutkan mengenai anggaran-anggaran dan menanyakan sumber peroleh dananya. Ia menanyakan kemungkinan harus mengurangi DAK dan jaminan guru-guru negeri tidak ditarik.

Penyerahan Rekomendasi Panja Standar Nasional (SN) Dikti Komisi 10 DPR RI, Tindak Lanjut Panja Prodi Dokter Layanan Primer (DLP) Komisi 10 DPR RI, Persiapan dan Kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2018, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

My Esti mengatakan ia melihat bahwa fokus dari tataran untuk sampai pada profesor itu lebih ke persoalan cara memasukkan jurnal ilmiah ke indeks scopus. Penelitian yang ada jangan hanya masuk ke indeks scopus tapi juga harus ada implementasinya. Ia menanyakan cara pengentasan Kementerian dengan penerapan hasil-hasil kajian ilmiah. Ia mengatakan hal tersebut bisa menjadi poin bagaimana profesor bisa menjabat. Ia menanyakan kemungkinan penambahan penerapan hasil penemuan dari yang didapat di lapangan. Menurutnya, seharus penelitian yang dilakukan bersifat untuk menyelesaikan masalah bangsa. Ia mengatakan anggaran penelitian kecil dan kedepannya perlu dipikirkan usulan alokasi ketepatan pilihan terhadap bantuan-bantuan untuk riset. Ia membahas mengenai sekolah teologi yang telah tersampaikan pada Komisi 10 dan tanggal 13 nanti sudah ada keputusan datanya sudah ada kembali. Ia mengatakan sekolah-sekolah tersebut juga ingin berada di bawah Menristekdikti dan bukan di bawah Menag. Ia harap masalah tersebut bisa terselesaikan. Ia menyebutkan mengenai persoalan bidikmisi yang tidak boleh lagi ditarik oleh kampusnya. Ia menanyakan masalah yang menyebabkan anak-anak sulit mendapatkan rekomendasi dari kampus karena kampus tidak bisa menarik biaya lagi. Menurutnya perlu diperhitungkan kembali nilai yang bisa diberikan untuk bidikmisi. Semakin banyak yang mendapat bidikmisi, semakin semaput kampus.

Masukan Terhadap Permasalahan Pengalihan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas

Bicara soal guru dan kekurangan guru, My Esti mengatakan bahwa disisi lain ada kelebihan guru di bidang studi tertentu yang menumpuk di beberapa mata pelajaran, pertanyaan tersebut terdapat dalam RPJLM-nya Presiden Jokowi untuk menjadi tumpuan pendidikan Indonesia.

Kebijakan, Peta, Permasalahan dan Usulan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah — Panja SN Dikdasmen Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Esti mengatakan heran jika FSGI mengusulkan psikolog pendidikan untuk guru, padahal hal tersebut sudah ada sebelumnya. Perguruan hanya harus mengikuti perkembangan jaman. Esti mengatakan Komisi 10 selalu mengingatkan Menteri dikbud terkait blueprint pendidikan, tapi jika semua dibebankan pada anggaran pusat maka tidak akan selesai, pusat dan daerah pelru sharing anggaran. Esti mengatakan IGI menyampaikan ada penyelewengan dana KIP, Esti meminta data yang jelas agar tidak hanya sekedar isu, mengingat KIP memiliki anggaran yang besar. Esti sepakat dengan PGRI untuk tidak menghilangkan pelajaran TIK, karena program UNBK juga menggunakan komputer.

Panitia Kerja (Panja) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

My Esti mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dirinya tangkap seperti proses Susenas yang mengacu pada ketentuan dasar PBB. My Esti memahami persoalan di setiap negara berbeda. Lalu, My Esti mempertanyakan terkait kekhususan yang akan digunakan di Indonesia berkaitan dengan Susenas, karena ada beberapa kementerian yang tidak dapat melakukannya. My Esti berharap agar BPS dapat menyokong data-data pendidikan yang kemudian dipergunakan untuk membuat kebijakan terkait program di wilayah Indonesia. Menurut My Esti, banyak hal yang dapat dikoordinasikan dengan BPS. Terakhir, My Esti mempertanyakan terkait data yang dikumpulkan oleh Kemensos terdapat intervensi dari BPS atau tidak.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, serta Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

My Esti Wijayati mengatakan, keseriusan Menpora RI untuk acara besar 2018 dapat benar-benar dilakukan. Untuk kuartal, My Esti mengatakan, dirinya melihat ada 1 hal dari 4 hal yang harus disukseskan yaitu penyelenggaran, administrasi, ekonomi, dan prestasi. Untuk prestasi olahraga, realisasinya 58,15%. Dalam 1 bulan ini, My Esti menanyakan, anggaran masih tersisa sangat banyak sementara masih banyak target yang harus dicapai. My Esti merasa bingung, sebab tidak ada perubahan anggaran yang hanya dari BA BUN dan menanyakan mengenai hal ini yang tidak menyalahi aturan dan seharusnya ada pengajuan anggaran walaupun itu merupakan sponsor. My Esti mengatakan, komisi 10 tidak bisa memberikan putusan begitu saja ketika melihat anggaran sudah mencapai Rp7 Triliun. Terkait tahun anggaran 2019, 2019 akan menghadapi ada Sea Games dan Olimpiade di Filipina, My Esti menanyakan anggaran 2019 yang sepertinya tidak memperhitungkan untuk mempersiapkan Sea Games dan Olimpiade serta pelatihan pada atlet menjelang Sea Games walaupun Indonesia bukan sebagai tuan rumah. My Esti mengatakan, Kemenpora memiliki kewenangan untuk menanamkan nilai nasional kepada pemuda-pemuda Indonesia dan My Esti menanyakan mengenai program ini untuk menjadi prioritas Kemenpora RI sebab tidak masuk dalam laporan. My Esti mengatakan, dirinya belum mendapat penjelasan konkret dari perubahan pagu Rp5 Triliun menjadi Rp7 Triliun. My Esti menanyakan mengenai wirausaha bisa menjadi domain pemuda karena sebaiknya untuk pencegahan radikalisme. My Esti mengatakan, Menpora belum menjelaskan kontribusi untuk Popnas di Papua.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

My Esti mengatakan mengenai turunnya anggaran di 2017, alasannya adalah karena serapan kurang dan struktur organisasi belum lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ia menanyakan sejauh mana Bekraf mampu menjelaskan di dalam forum rapat dengan Bappenas maupun Menkeu mengenai kemunculan angka usulan tambahan anggaran. Ia mengatakan bahwa ia sedih di 2019 anggaran Bekraf diturunkan kembali disaat Bekraf memiliki konsep jelas dan arahnya terlihat. Maka, Komisi 10 mendorong dengan sungguh-sungguh mengenai penjelasan alasan munculnya angka-angka ini saat rapat dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Menurutnya, Menkeu dan Bappenas masih menganggap Bekraf masih seperti dulu yang tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas. Ia juga menanyakan mengenai Big Data dimana ada 2 database, ia menanyakan spesifikasi dan fungsi dari masing-masing database. Mengenai program sertifikasi untuk permodalan, menurutnya harus dilaporkan dulu berapa yang mendapat akses permodalan ketika diberikan pemahaman sertifikasi.

Penyesuaian Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2019 sesuai hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

My Esti mengatakan Kemenristekdikti mendukung prioritas nasional poin 1 dan 3. Ia menyampaikan ia yakin Menristekdikti akan mampu memberi pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan kuncinya dengan memperhatikan PTS dan perguruan tinggi di daerah tertinggal. Menurutnya, hal tersebut penting karena revolusi 4.0. Ia meminta penjelasan mengenai pemerataan dan persiapan kurikulum industri 4.0. Ia mengatakan ditemukan di lapangan bahwa banyak sarjana-sarjana pengangguran karena tidak ada lapangan kerja. Ia menyampaikan bahwa beberapa survei mengatakan tingkat intoleransi di pendidikan Indonesia sangat tinggi diatas 50% dan Menristekdikti mempunyai peran di hal ini.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

My Esti menanyakan langkah dari kementerian apabila kuota mahasiswa terdampak bencana lebih banyak dari jumlah yang telah direncanakan untuk diberi beasiswa. Menurut My Esti harus ada skenario lain dan tambahan anggaran untuk hal tersebut. Selanjutnya, My Esti menanyakan progress hasil riset untuk dimanfaatkan mengatasi persoalan bangsa, memperkuat karakter dan deradikalisasi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2019 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Esti mengatakan Kementarian Pariwisata berperan dalam keberhasilan penyelenggaraan Asia Games 2018. Ada ikon hebat di Asian Games yaitu Bhin-Bhin, Atung dan Kaka, ikon ini luar biasa dan melambangkan Bhinneka Tunggal Ika. Esti mengatakan harapan bahwa ikon tersebut bisa diteruskan melalui Kemenpar. Esti meminta Kemenpar menyampaikan pantauan terkait Asian Games, apakah cukup memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di daerah-daerah lain. Esti juga meminta gambaran prediksi jumlah wisatawan yang akan datang ke Indonesia tahun 2019. Esti mengatakan karena pariwisata cukup mendongkrak ekonomi, maka berharap ada program pilot project di masing-masing provinsi dan Kemenpar yang memonitoring.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

My Esti mengatakan bahwa ia butuh penjelasan lebih lanjut mengenai pengalihan belanja modal untuk persiapan/pengadaan kantor Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Menurut My Esti seharusnya hal tersebut tidak masuk dalam anggaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) karena bersifat fisik, masuk ke Kementerian PUPR.

Evaluasi Pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018, Penjelasan Kompetisi Sepak Bola Nasional, serta Pertimbangan Kewarganegaraan Egwuatu Godstime Ouseloka — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, INASGOC (Indonesia Asian Games Organizing Committee), INAPGOC (Indonesia Asian Para Games Organizing Committee) dan Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)

Esti mengatakan ada persyaratan yang tidak dicopy dan dimasukkan dalam berkas yaitu surat pernyataan setia kepada NKRI. Esti bertawa kepada Egwuatu, bagaimana contoh pelaksanaan sehari-hari dari Sila pertama Pancasila. Esti mengatakan ketika ada penugasan yang membutuhkan kehadiran seorang ketua maka harus hadir (Ketua Inasgoc dan Inapgoc tidak hadir dalam rapat), terlepas dari kejadian kuasa Tuhan.

Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi (KAP-PT) dengan Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Esti mengatakan kendala pendirian prodi baru bukan hanya pendidik tetapi juga fasilitas. Contohnya Universitas Pembangunan Nasional (UPN) diubah menjadi universitas negeri ternyata menimbulkan masalah juga, seperti masalah dosen dan aset-asetnya. Esti menegaskan jika ingin meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka perlu perencanaan yang matang. Esti mengatakan sempat berpikir bahwa semua prodi diberi pelajaran kewirausahaan.

Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Esti mengatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan bersama adalah mengenai masalah-masalah di daerah terutama daerah miskin. Ia juga menanyakan mengenai kemungkinan guru menjadi pustakawan dan kalau bisa harus diberikan pelatihan dan sertifikasinya. Selain itu, ia menanyakan mengenai alasan anggaran yang tidak pernah naik. Ia mengatakan jangan sampai perpustakaan yang asik hanya yang ada cafe-cafenya saja tetapi juga bisa meningkatkan minat baca yang tinggi.

RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Esti mengatakan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi DAK di daerah, anggota DPR juga sulit mengawasi karena tidak pernah mendapat tembusan, siapa yang akan mengawasi anggaran DAK digunakan untuk apa. Esti bertanya berapa persen anggaran dari PAD yang digunakan untuk pendidikan, karena asumsi 20% anggaran yang digunakan untuk pendidikan terbagi untuk dana trasfer daerah. Esti mengatakan keluhan mengenai kesejahteraan guru honorer tak pernah selesai, yang mengetahui kebutuhan para guru honorer adalah daerah, jadi dana transfer daerah tidak bisa digunakan untuk menyejahterahkan guru honorer. Esti berharap Presiden Jokowi sudah meresmikan KIP untuk kuliah, KIP untuk SD-SMA bisa dievaluasi sehingga bisa meluncurkan KIP yang lebih optimal, KIP untuk SMA harus ditingkatkan lagi.

Daya Serap APBNP - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

My Esti mengatakan bahwa ia ingin tahu mengenai APBN tahun 2018, dan ia mengajukan beberapa pertanyaan yaitu terkait status Kemenpora yang sudah WTP atau belum, tentang rekomendasi yang diberikan oleh BPK yang sangat krusial, terkait dengan aset yang dimiliki Asian Games dan Asian Para Games, apakah aset tersebut dicatat dan berada di lingkup oleh INASGOC dan INAPGOC atau Kemenpora, menanyakan terkait siapa sebenarnya penanggung jawab distribusinya dan apakah lewat Koni atau bagaimana, menurutnya hal Ini penting untuk dipertanggung jawabkan. Selain itu My Esti menanyakan juga apakah alat-alat tersebut dapat digunakan juga untuk penyelenggaraan PON tahun 2020 di Papua atau tidak karena seharusnya kalau sudah punya alat-alatnya, maka tidak perlu beli yang baru lagi.

Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

My Esti Wijayati mengatakan bahwa menurut hemat kami, ada beberapa catatan yang mesti kita berikan untuk tahun anggaran 2019 ini yaitu bagaimana perencanaan kita di Prognosis Semester 2 ini akan dapat sesuai dengan pagu anggaran yang telah dibuat. Harapan kita dengan penganggaran yang baik maka pos-pos anggaran yang lain dapat kita isi, pos anggaran di SDM dari tahun ke tahun tidak menunjukkan grafik yang signifikan padahal di tahun 2020 ini ingin meningkatkan SDM yang berkualitas. Kalau nanti ada perubahan di tahun 2019 maka beberapa catatan ini dapat kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya.

Evaluasi Daya Serap APBN Tahun 2018 serta Pembahasan RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

Esti mengatakan Bidikmisi adalah program unggulan. Menurutnya, KIP kuliah di luar anggaran namun tertuang sebagai Bidikmisi sungguh tidak realistis. Ia menyampaikan mengenai target bidikmisi untuk orang miskin dan mempertanyakan alasan penurunannya.

Respons Anggota Badan Anggaran DPR-RI terhadap Pemaparan Pemerintah terkait Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

My Esti mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertanyaan. Jika mengambil tema besar untuk pembangunan SDM yang berkualitas dimana di dalamnya terdapat 5 prioritas, ketika My Esti teliti lagi ternyata ada ketidaksesuaian. Berbicara mengenai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka berbicara tentang pembangunan manusia. Namun, ini tidak tercermin untuk memberikan alokasi anggaran bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dimana total anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar Rp492,5 Triliun dari total APBN TA 2019 sebesar Rp2.200 Triliun dan pagu indikatifnya Rp35 Triliun turun di tahun 2020 menjadi Rp34 Triliun. My Esti berpendapat bahwa terjadinya penurunan anggaran karena beberapa infrastruktur semula yang masuk ke Kemendikbud berpindah ke Kementerian PUPR. My Esti menanyakan sudah tepat atau belum terkait kebijakan pemindahan tanggung jawab infrastruktur tersebut. My Esti juga mengatakan jika Dana Alokasi Khusus (DAK) turun ke daerah, maka DPRD akan sulit mengawasinya. Terkait dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), anggaran tahun 2015 sebesar Rp1,5 Triliun, kemudian turun secara terus-terusan dan saat ini anggaran untuk Bekraf hanya sebesar Rp870 Miliar. My Esti menanyakan sudah tepat atau belum jika anggaran untuk Bekraf dibawah Rp1 Triliun untuk menaungi Ekraf di seluruh Indonesia, sedangkan anggaran untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saja Rp1 Triliun. Lalu, berkaitan dengan komitmen untuk meningkatkan indeks literasi dan peran kepemudaan nasional, tentu tidak terlepas dari peran Perpustakaan Nasional (Perpusnas), tetapi anggaran untuk Perpusnas selalu diturunkan, My Esti mengatakan hal ini sangat ironis. Tidak hanya itu, anggaran untuk Kemenpora juga selalu diturunkan, padahal tahun 2020 nanti Indonesia akan menyelenggarakan PON di Papua. My Esti melanjutkan, terkait dengan RPJMN tahun 2019 seharusnya wisatawan mancanegara itu targetnya 20 juta, tetapi di tahun 2020, Komisi 10 dan Kemenpar sudah sepakat untuk menargetkan wisatawan mancanegara sebanyak 18,5 juta. Hal tersebut didasarkan atas alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemenpar.

Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja Pemerintah

Sebelumnya, MY Esti setuju dengan pemerintah karena menurutnya ini tidak menjadi keributan. Ia juga setuju jika pengaturan mengenai asas dan tujuan umum dipisahkan dari Bab 1. Sebagaimaa Undang-Undang yang terdahulu, pengaturan mengenai asas dan tujuan ini memang dimasukan ke dalam Bab 2. Namun setelah itu, ia berubah pikiran dan setuju dengan tim teknis DPR-RI agar pengaturan mengenai asas dan tujuan ini digabungkan dalam Bab Ketentuan Umum.

Daya Serap, Realisasi dan Capaian Anggaran 2016-2018, dan lainnya — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Esti mengatakan bahwa data perlu dicek semua karena ada data yang berbeda. Ia meminta ketelitian dari Bekraf kedepannya. Ia menanyakan mengenai penggunaan semua big data. Ia mengatakan pengajian dana Rp 840 Miliar di tahun 2020 dan pada awal anggaran Rp 1 Triliun, sementara itu sekarang sudah 4 tahun berjalan. Ia mengatakan seharusnya Bekraf memiliki peran yang lebih strategis dalam kebijakan fiskal tahun 2020. Ia mengatakan Bekraf mendapatkan dari BPK penghargaan WTP dengan anggaran kecil. Ia menyampaikan belanja pegawai 84,7% menurutnya adalah angka di awal yang prediksinya sudah jauh dari sebelumnya. Menurutnya, idealnya belanja pegawai di atas 90%. Ia menanyakan Bekraf biasanya menggunakan acres gaji berapa.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Esti mengatakan dalam rencana kerja pemerintah, dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan. Ia menyampaikan mengenai wisata halal yang tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah, sedangkan jika ingin dijadikan program utama harusnya dimasukan ke dalam rencana kerja pemerintah. Ia juga mengatakan jika mau membuat produk halal harus ada definisi dari produk halal tersebut. Ia menyampaikan bahwa jangan sampai orang untuk masuk ke wisata halal tidak boleh dengan alasan karena non muslim. Tapi kalau konsepnya hanya seperti misalkan harus menyediakan tempat ibadah dan produk-produknya harus halal, ia menyatakan masih setuju. Ia mempertanyakan konsep wisata halal yang akan diterapkan.

Daya Serap APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2018, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Esti mengatakan salah satu prioritas nasional Kemenpora adalah untuk pengembangan manusia dan pengentasan kemiskinan. Ia kemudian mengatakan bahwa selama ini ia melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah menjangkau pemuda pemuda yang justru sudah berprestasi, pandai dan sudah sering mengikuti program pemerintah. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah lupa masih banyak pemuda-pemuda lain yang berpotensi. Ia mengatakan jangan karena ada pemuda-pemuda yang bertato, langsung dicap sebagai anak-anak muda yang tidak memiliki potensi, padahal bisa saja sebenarnya potensi mereka cukup besar. Menurutnya, seharusnya pemuda bisa dilibatkan juga dalam program pemerintah. Ia menyampaikan bahwa anak muda yang sudah berprestasi mudah mendapatkan akses, sementara anak-anak di daerah minim akses. Menurutnya, hal tersebut menjadi tugas penting untuk Kemenpora. Ia juga menyampaikan mengenai anggaran untuk Kemenpora pada tahun 2020 merupakan anggaran yang terkecil. Menurutnya, anggaran tersebut tidak sesuai dengan target pembangunan SDM yang berkualitas di bidang olahraga. Ia juga mengatakan hal-hal seperti peredaran narkoba, pernikahan dini, masalah-masalah kehamilan di luar nikah juga harus menjadi perhatian bersama dan merupakan PR bagi Kemenpora. Ia menyampaikan bahwa Kemenpora belum mendapat opini WTP dari BPK yang artinya masih ada catatan-catatan yang diberikan oleh BPK. Ia meminta agar catatan-catatan tersebut disampaikan kepada Komisi 10 supaya Komisi 10 juga bisa mengawasi dan memberi rekomendasi.

Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang APBN TA 2020 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Esti mengatakan pendapatan negara dari pajak adalah faktor utama untuk membiayai dari sebagian besar kebutuhan negara. Ia juga mengatakan belanja negara memiliki kenaikan di angka Rp 16 Triliun. Ia menyampaikan bahwa Fraksi PDIP berharap kenaikan tersebut diikuti pula dengan kinerja yang meningkat. Ia mengatakan kondisi negara terbagi atas banyak wilayah sehingga menjadi penting akan dana desa untuk mengembangkan wilayahnya. Ia juga mengatakan kenaikan dana desa sebesar Rp 2 Triliun dalam TA 2020 diharapkan dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing wilayah. Ia juga mengatakan pemerintah menargetkan angka pengangguran 5,0 dan angka tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan negara dimana tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan merupakan hal yang linear. Menurutnya, jika masalah yang satu dapat menurun maka yang 1 juga menurun. Ia menyampaikan fraksi PDIP menyatakan menyetujui untuk melakukan pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang APBN TA 2020 untuk dibahas di tingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RKA K/L 2020 dan Usulan Program yang didanai DAK- Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Esti mengingatkan pada Raker selanjutnya, untuk program khusus asrama-asrama teman-teman kita yang ada di Papua, Malang dan Jogja apakah program khusus asrama tersebut sudah berjalan atau tidak. Esti mengatakan bahwa masih ada sebagaian yang dipanas-panasi dan sanagat resisten di Papua, jika kita hanya meakukan kegiatan yang sama maka indikatornya bisa dilihat dengan jelas jika kita memiliki keinginan yang kuat untuk merangkul Papua. Esti mempertanyakan venue mana saja yang bisa digunakan untuk cabang olahraga yanga akan digunakan pada saat PON 2020 di Papua. Esti juga
menyatakan bahwa PON tetap harus dilaksanakan di Papua, dan dimohon untuk tidak ada cabang olahraga yang dicoret. Dikarenakan masih 1 tahun lagi, sehingga diperbincangan lagi jika membutuhkan tabahan anggaran. Karena yng harus kita perhatikan adalah terkait dengan bantuan yang sesuai standar atlet-atlet yang di daerah. Esti mengatakan terkait dengan program untuk di hari santri seperti sepakbola liga santri nasional haru tetap diteruskan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kelompak lainnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Usulan Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus - Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

My Esti Wijayati mengatakan bahwa ia memahami kekhawatiran ini terkait perekrutan dosen atau rektor asing. Syarat-syarat rekrutmennya harus jelas nantinya. Kita tidak boleh mengatakan bila untuk swasta belum ada regulasinya. Maka dari itu tinggal buat saja Undang Undang (UU) ini perlu telaah yang telah tinggi, karenanya sampai saat ini belum mendengar para pakar pendidikan yang menyetujui ide untuk rektor asing atau dosen asing di universitas kita. Kami membutuhkan penjelasan terkait kenaikan anggaran dari Kemristekdikti ini apa juga masih ada tumpang tindih dengan K/L lainnya. Kami perlu dijelaskan untuk soal Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah itu semua hal yang sama atau ada penjabaran di lain sisi.

Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah

Esti mengatakan angka yang ditargetkan di tahun 2020 merupakan angka yang pesimis. Angka pengangguran di tahun 2019 diproyeksi dalam data-data mencapai 5,0%, sementara target di tahun 2020 4,8-5,1%, perlu ada pembenahan di angka pengangguran karena target tersebut bermasalah. Jika ada komitemen untuk menurunkan angka pengangguran maka harus menyediakan ruang-ruang pekerjaan bagi masyarakat, angka 5,0% adalah angka yang tepat. Esti mengatakan di daerah mulai digalakkan kawasan tanpa asap rokok atas perintah dari Kemenkes, sehingga berbagai kebijakan di daerah untuk mengurangi rokok pasti berkaitan dengan bea cukai yang diberikan untuk sektor kesehatan, hal ini terkait cost. Esti berpendapat PBB tidak punya rumus alasan pajak mengalami penurunan, karena pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor adalah ranah Provinsi dan restoran ranahnya Kab/Kota dan Provinsi, jadi tidak logis ketika angka PBB turun.

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2020 serta Nota Keuangannya - Rapat Paripurna DPR-RI

My Esti menyampaikan beberapa pandangan dari Fraksi PDIP: Pertumbuhan ekonomi yang diupayakan Pemerintah menunjukkan hasil yang positif dimana pada Semester 1 di tahun 2019 telah mencapai 5,06%. Upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar memperoleh hasil yang baik, sehingga perlu mengapresiasi kinerja pemerintah, hal ini dibuktikan dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 berada di kisaran 4,88% dan meningkat menjadi 5,17% di tahun 2018, sementara pada Semester I tahun 2019, jumlahnya mencapai 5,06%. pertumbuhan ekonomi yang diupayakan pemerintah meningkat dengan positif. Penduduk miskin yang terus menurun pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41%. Rancangan pemerintah untuk membuat SDM yang mampu bersaing tentulah sudah sesuai dengan prinsip negara maju, dimana untuk membangun sebuah negara perlu melibatkan juga pembangunan SDM yang unggul secara serentak dan merata. Kendala lain dari pembangunan SDM yang unggul itu dari titik fokus pembangunan yang dilakukan, maka Fraksi PDIP menyarankan Pemerintah dapat membentuk SDM yangn unggul yag membuat seseorg dapat berdiri di ekonomi sendiri dan berkepribadian Pancasila. Kendala lain dari rencana pembangunan SDM yangn unggul adalah titik mula dari fokus pembangunan yag dilakukan. Pendidikan formal juga perlu diperhatikan, sebab selama ini pendidikan formal hanya sekadar mencetak lulusan-lulusan dengan nilai-nilai teori saja. Untuk itu, pemerintah harus mampu membentuk SDM yang unggul yang tidak hanya dapat berdiri secara mandiri di bidang ekonomi, tetapi juga dapat menjaga kebudayaan, sehingga mereka dapat menjadi insan pancasila yang seutuhnya. Fraksi PDIP juga mendorong agar pemerintah dapat mewujudkan rencana defisit anggaran sejumlah 1,67% dari PDB, menjaga belanja negara pada angka 14,5% dari PDB, serta menjaga anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Sebagaimana kehendak MPR, Fraksi PDIP mengajak untuk pembentukan haluan nasional yang dapat digunakan bersama untuk bergerak dan bekerja untuk mencapai kemajuan-kemajuan. Haluan negara tersebut dapat menjadi sebuah sinergi untuk dapat seirama melakukan pembangunan nasional. Dengan adanya pandangan serta pemikiran di atas, F-PDIP menyatakan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah terhadap RUU tentang APBN TA 2020. F-PDIP juga berharap agar kebijakan fiskal pemerintah dapat dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta didedikasikan untuk pembangunan tanah air dan bangsa. Fraksi PDIPa njuga akan terus mengingatkan agar setiap rencana kebijakan yag dilakukan pemerintah, tidak hanya memikirkan hasil semata, tetapi juga harus menpertimbangkan unsur nilai-nilai kepribadian bangsa. Mengenai rencana pemindahan ibukota, F-PDIP mengapresiasi langkah tersebut untuk pemerataan keadilan. Namun, perlu ada pembahasan khusus yang mendalam untuk menetukan mekanismenya.

Pembahasan RKA K/L TA 2020, Usulan Program-Program yang Didanai oleh DAK – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Esti mengatakan ini sudah tahun kelima dan tahun terakhir dalam periode ini dan ia berharap Ekraf bisa menjadi tulang punggung bagi Indonesia kedepannya. Ia juga menanyakan isi dari big data yang dibuat Bekraf setiap tahun dimana selalu ada 3 dokumen. Ia menanyakan apakah data tersebut dibagi per subsektor atau seperti apa.

RKA K/L 2020 dan Susulan Program yang Didanai DAK dan Penyerahan Rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Esti menanyakan rincian anggaran pendidikan yang tersebar di masing-masing Kementerian sebesar Rp 505,75 Triliun. Menurutnya detail harus jelas dan harus juga dimasukan kedalam kesimpulan. Ia juga meminta diberikan gambaran untuk apa dana pendidikan Rp 306,9 Triliun ditransfer ke daerah dan ia berharap kementerian pendidikan memiliki catatan tersebut.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

My Esti mengatakan pelabuhan di Kulon Progo sudah berjalan hampir 10 tahun, tetapi tak ada perkembangan yang menunjukkan proyek tersebut akan selesai. Melihat itu, My Esti menanyakan kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

My Esti menyatakan berdasarkan perhitungannya, apabila ada volume konsumsi LPG 3 kg sebanyak 7 Miliar kg, berarti ada sisa 2,33 Miliar kg. Hingga menurut My Esti, Pemerintah harus diberikan waktu lagi untuk menghitung jumlah warga yang tepat untuk diberikan subsidi LPG 3 kg agar hitungannya tidak mengawang-awang.

Persiapan SEA Games 2019 dan Pekan Olahraga Nasional 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmen Kemenpora, Dispora Papua, Sesjen KOI dan KONI

My Esti Wijayati mengatakan bahwa perlu di-highlight dalam kesimpulan bahwa Komisi 10 DPR RI mendorong untuk penggunaan Gelora Bung Karno bagi atlet-atlet nasional yang sedang berlatih untuk persiapan perlombaan harus dibebaskan dari segala pungutan biaya secara keseluruhan. Terkait target Pekan Olahraga Nasional coba dihitung akankah bisa mencetak rekor baru lagi, baik rekor untuk tingkat nasional maupun dunia.

Program Kerja Perpustakaan Nasional - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Terkait Anggaran yang turun drastis, My Esti menjelaskan itu karena tahun-tahun yang lalu anggarannya banyak untuk meneruskan pembagunan fisik, sedangkan di tahun 2020 tidak ada pembangunan fisik. Jadi sebenarnya intinya untuk aggaran materi tidak ada yang diturunkan. My Esti juga khawatir karena Indonesia memiliki angka tertinggi di open access journal dan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara lain.

Program Kerja Kemenparekraf Periode 2019-2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

My esti menjelaskan bahwa kita tidak hanya berbicara target tetapi berpikir bagaimana dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan itu hanya bisa dilakukan ketika SDM di destiansi wisata siap menerima para wisatawan dan mampu untuk meningkatkan perekonomiannya. My Esti menegaskan bahwa kita tidak boleh melupakan bahwa Ekraf menjadi tulang punggung bagi perekonomian dan My Esti berharap apa yang sudah ditetapkan dalam UU Ekraf dapat menjadi perhatian bersama untuk dilaksanakan.

Konsep Omnibus Law dan Revisi Implementasi UU terkait Komisi 10 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Badan Keahlian DPR-RI

Esti meminta panadangan terkait usulan Omnibus Law tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menggabungkan UU Guru dan Dosen serta UU Pendidikan Tinggi. Esti berpendapat RUU Fasilitas Sarpras Pendidikan  tidak bisa menjadi satu dengan UU Sisdiknas.

Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Esti mengatakan Komisi 10 baru saja melakukan kunjungan kerja ke Palembang, ada 10 cabang olahraga yang tidak ikut dipertandingan, Esti mengatakan Komisi 10 meminta kepastian kapan 10 olahraga itu bisa diikutsertakan karena Palembang menyatakan siap menyiapkan untuk 10 cabang olahraga tersebut. Esti mengatakan ideologi pancasila harus sering dilakukan di pertemuan antar lintas iman karena sangat bermanfaat bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk terus mengenal ideologi Pancasila. Untuk Menparekraf, Esti mengatakan ekonomi kreatif sudah mengeluarkan UU Ekonomi Kreatif, konsentrasi ekonomi kreatif harusnya sudah disiapkan menjadi bagian dari UU ekonomi kreatif.

Penyampaian Aspirasi terhadap Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Dosen dan Guru - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Nurani Hati Institute dan Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)

My Esti mengatakan selama ini muncul anggapan bahwa PAUD tidak menjadi perhatian pemerintah, keberadaan PAUD sudah dinaungi melalui Perpres No.72/2019. My Esti mengatkan kuncinya adalah perubahan UU Sisdiknas dan UU Guru, permasalahannya adlah terlalu banyak UU yang mencakupi sektor pendidikan, mungkin bisa mengacu kepada RUU Omnibus law terkait pendidikan.

Ujian Nasional Tahun 2020, Zonasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 ─ Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

My Esti mengatakan apapun statement Pak Nadiem dan kebijakan program, masyarakat akan cepat mengetahuinya. Tanggapan mengenai UN, masyarakat mengetahui bahwa itu akan dihapus. Mengenai hal ini, PDI-P dari sebelumnya menolak UN sejak awal ketika standar pendidikan sudah merata tetapi kenyataannya belum merata. Untuk sistem zonasi, ia mengatakan sepakat, tetapi presentasinya yang harus diperhatikan. My Esti juga menyampaikan bahwa perbaikan sistem zonasi sebaiknya diserahkan kepada daerah karena daerah yang lebih mengetahui.

Program Kerja Tahun 2020 dan Pertimbangan Warga Negara Indonesia atas nama Peyton Alexis dan Fabiano Da Rosa - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

My Esti mengatakan hal-hal yang krusial membutuhkan perhatian lebih termasuk kesiapan Sea Games di Manila dan PON 2020, apa yang akan diperbuat untuk target event tersebut. Esti berpendapat tentu kita tidak hanya sekadar mengadakan dan mengikuti saja tetapi harus juga ada target prestasi. Ketika berbicara keberlanjutan, maka hal-hal yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu ditindak lanjuti terkait rekomendasi-rekomendasi yang diberikan karena hal ini belum disinggung. Berkaitan dengan program-program bagi pemuda yang berprestasi dan yang akan dibuat berprestasi itu ternyata masih ada yang butuh perhatian khusus untuk mempersiapkan pemuda-pemuda yang ingin ikut dibuat berprestasi di daerah. Esti mengatakan dukungan untuk sekolah dan kelas olahraga juga belum saya dukung karena disitulah kita bisa menanam bibit unggul untuk mencetak prestasi.

Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Esti menduga penyusunan struktur organisasi belum selesai hingga saat ini. Maka dengan tegas ia meminta harus ada percepatan supaya tidak lagi yg berada disini galau. Itu pasti akan mengurangi kinerja. Menurui Esti, ritmenya juga sedikit dag-dig-dug apalagi eselon 3-4 dihapus. Ia khawatir jika ini tidak diselesaikan nantinya kebijakan Menteri akan terhambat. Esti juga berulang kali mengingatkan bahwa DPR RI memiliki UU Ekonomi Kreatif dimana isinya tentang kekayaan intelektual. Esti menanyakan bagaimana kekayaan intelektual bisa menjadi jaminan usaha agar bisa akses diperbankan dan bagaimana sesegera mungkin ini dilakukan. Esti juga mengusulkan untuk membuat sistem pemasaran berbasis intelektual. Ia khawatir karena jabatannya double karena menteri dan kepala badan.

Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata

My Esti mengatakan bahwa dirinya membutuhkan penjelasan atas pergeseran dari belanja barang ke belanja modal. My Esti mengatakan dirinya membutuhkan kejelasan terkait kenaikan pendidikan yaitu Rp330 Miliar untuk 6 UPT, konsep dan lokasi 6 UPT tersebut. My Esti mengatakan dirinya butuh penjelasan terkait sebagian belanja modal yang akan menjadi hibah tidak akan masuk dalam neraca Kementerian Pariwisata RI. My Esti menuturkan, sekarang fungsi guide digantikan dengan aplikasi maps atau Google Maps dan oleh karenanya, My Esti membutuhkan peningkatan SDM agar mereka tidak tergantikkan. Menurut My Esti bahasa dan arah tidak bisa menjadi perbekalan yang cukup dan harus ada sesuatu yang membuat SDM tidak tergerus arus globalisasi.

Evaluasi Kemenpora terkait Pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 serta Pertimbangan Kewarganegaraan RI Atas Nama Saudara Egwastu Godstime Ouseloka – Raker Komisi 10 dengan Menpora, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC, dan PSSI

My Esti mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang tidak di-copy dimasukkan disini seperti surat pernyataan setia pada NKRI. Di dalam kehidupan keseharian Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" bagaimana contoh sehari-hari terhadap pelaksanaan Sila Pertama Pancasila. My Esti mencoba untuk objektif, jadi ketika ada penugasan yang membutuhkan kehadiran seorang ketua untuk mempertanggungjawabkan tugasnya itu harus hadir, terlepas dari kejadian kuasa Tuhan, seperti ada kerabat yang meninggal itukan diluar rencana jadi bisa dimaklumi.

Kelembagaan dan Akreditas Prodi Perguruan Tinggi – Rapat Panja Komisi 10 dengan Pejabat Eselon 1 Kemenristekdikti RI

UPN diubah jadi universitas negeri ternyata juga menimbulkan masalah. Seperti soal dosen-dosen dan aset-asetnya juga diperhitungkan. Bahwa ketika kita bicara meningkatkan mutu Pendidikan tinggi perlu perencanaan yang matang. Esti sempat berpikir semua prodi diberi pelajaran kewirausahaan.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

My Esti mengatakan, apresiasi Asian Games menjadi tugas bersama untuk meraih sukses dalam administrasi. Selain itu, My Esti mengatakan untuk menjaga momentum Asian Games dan tidak melupakan Sea Games dan Olimpiade 2020 di Jepang meskipun sudah tergambarkan target yang akan dicapai. My Esti mengatakan bahwa sekolah olahraga belum ada perhatian yang optimal dan perlu dipikirkan agar semakin memperoleh penghargaan luar biasa. Terkait PON, My Esty mengatakan agar fokus dan memberikan dukungan yang optimal. My Esti menuturkan untuk memberikan perhatian khusus pada olahraga karena banyak yang menilai bahawa olahraga tidak memberikan kepastian
dalam hidup.

Latar Belakang

My Esti Wijayati merupakan mantan anggota parlemen daerah (DPRD Kabupaten Sleman periode 1999-2004 dan DPRD Provinsi DIY periode 2004-2009 serta 2009-2014). Beliau merupakan anggota Forum Pengawal Pancasila. Alumnus IKIP Sanata Dharma (sekarang Universitas Sanata Dharma) ini merupakan tokoh lokal yang tidak sepakat dengan gelar "Sayidin Panatagama Khalifatullah" di dalam nama Sri Sultan untuk Peraturan Daerah (Perda) Keistimewaan DIY.

My Esti Wijayati terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 176.306 suara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, My Esti kembali bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

Pendidikan

SLTA, SMA IKIP 3, Yogyakarta
S1, Universitas Sanata Dharma (dahulu IKIP Sanata Dharma), Yogyakarta

Perjalanan Politik

Anggota FPDIP DPRD Sleman (1999/2004)
Anggota FPDIP DPRD DIY (2004/2009 dan 2009/2014)
Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul
Wakil ketua bidang Politik DPD PDI Perjuangan DIY

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

RUU Perlindungan PRT (Pembantu Rumah Tangga)

Sikap Politik

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Esti menambahkan beberapa catatan khusus menyangkut substansi dari RUU Kewirausahaan Nasional yang berkaitan dengan pemberian insentif pajak impor, pembebasan bea masuk dan penangguhan pajak impor agar tidak disalah-gunakan dan hanya berlaku terhadap impor barang produksi. Esti mewakili Fraksi PDIP menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional. [sumber]

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - My Esti menyampaikan bahwa Pasal 51 dan 57 yang tercantum dalam RUU Penjaminan perlu diperhatikan kembali. My Esti berharap agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) dapat melakukan peminjaman dengan skema yang lebih cepat. Esti mewakili Fraksi PDIP menyetujui RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Esty meminta penjelasan ke pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun, mengenai potensi dan signifikansi RUU Penjaminan ketika diterapkan besaran capaiannya di tahun 2016. [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - My Esti mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Esti menanyakan apakah tidak lebih baik Kemenkumham dan Pansus mengiventarisir kembali isu-isu krusial yang di luar 14 poin ini. Esti mengatakan jangan hanya terfokus pada 14 pembahasan, karena menurutnya masih banyak pembahasan yang krusial jika masih ada. Menurut Esti mengatakan bahwa karena yang membuat naskah akademik ini adalah pemerintah maka pansus meminta pemerintah menjelaskan terlebih dahulu. [sumber]

RUU Sistem Perbukuan - Penyusunan DIM

21 November 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan TIm Pemerintah, Esti berpendapat pembahasan DIM memang seharusnya tidak diberikan kepada tim teknis, tetapi kepada Panja karena ini tertulis di Undang–Undang (UU) MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3). Esti berpendapat mengenai keberadaan untuk pengawasan perbukuan ini kita masukan untuk menguatkan peran Perpusnas. Dalam permasalahan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), My Esti mengatakan bahwa harus diberikan kepada Perpusnas selambatnya tiga bulan setelah terbit. Perpusnas perlu ada kewenangan untuk mengawasi konten buku, ini untuk mendasari dari UU KCKR.

My Esti berpendapat kalau selama ini Perpusda adalah tempat buangan untuk pejabat yang tidak harus ditempatkan, maka Ia merasa kasihan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) sehingga tidak serius menanggapi permasalahan yang ada di daerah. Ia beranggapan Perpusda harus ada badan perbukuan juga, jadi namanya diganti juga. Sejauh ini hanya ada 50 persen buku yang masuk pada perpustakaan, My Esti berharap dengan adanya UU ini bisa lebih mempertegas masalah KCKR. [sumber]

Tanggapan

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, My Esti mengucapkan terima kasih kepada Bekraf yang turut ikut serta dalam mensukseskan Asian Games. My Esti menambahkan bahwa data yang dimiliki oleh Bekraf dari hasil sensus, dilihat tenaga kerja kreatif itu ada di bidang fashion, kuliner, dan kriyaserta ada beberapa sub sektor yang tinggi selain 3 sektor yg tadi, yaitu film animasi dan video, televisi dan radio, seni pertunjukan. My Esti menyarankan terhadap film, televisi dan seni pertunjukanperlu dipertimbangkan perluasan mereka. My Esti berpendapat, anggaran Bekraf turun ketika sekarang semua sudah terang benderangmaka semestinya anggaran ini bisa ditambah. My Esti merekomendasi anggaran Bekraf untuk setidaknya Rp1,5T dan beberapa wilayah yang mengalami penurunan, itu perlu di perhatikan. [sumber]

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Esti menyatakan bahwa target penyelesaian rehabilitasi sekolah dan pembagian kewenangan adalah satu tahun. Esti mengharapkan agar Kemendikbud dapat memberi penjelasan terkait jumlah anggaran yang menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Esti juga menanyakan sumber dana yang diperoleh Kemendikbud. Terkait relawan yang masuk ke Lombok, Esti menanyakan apakah relawan tersebut dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggualangan Bencana (BNPB) atau presiden karena BNPB merupakan lembaga yang menyusun program penanggulangan bencana. Esti menilai bahwa masih banyak relawan yang belum tahu akan tugasnya dalam membantu menanggulangi bencana. Oleh sebab itu, Esti meminta agar adanya koordinasi yang jelas sehingga tidak ada pihak yang masing-masing berjalan sendiri. Mengenai penggunaan produk lokal, Esti menyatakan bahwa dalam kondisi darurat saat ini tidak bisa digunakan produk lokal untuk menanggulangi bencana dengan cepat. Dibutuhkan produk luar yang harus disesuaikan anggaran dan target penyelesaiannya. Esti juga menyarankan agar tenda darurat harus segera dipersiapkan setelah tiga bulan. Mengenai pemindahan alokasi anggaran Kemendikbud ke KemenPUPR, Esti menanyakan dasar hukum yang mengatur hal terebut. [sumber]

Sistem Zonasi Sekolah

24 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Keluarga Mahasiswa ITB, My Esti berpendapat, terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat di sekitar sekolah negeri yang sulit untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. My Esti mengatakan, ini bukan tahun pertama pemberlakukan sistem zonasi namun hanya masih bertahap dan belum secara keseluruhan. My Esti mengatakan, apa yang dipelajari dan melihat proses yang ada, sistem zonasi bagus sebab pemerintah sudah melakukan kajian namun memang kualitas guru dan jumlah gurunya tidak merata sebab ada sekolah yang menumpuk gurunya namun ada juga daerah yang kekurangan guru. Dari persoalan-persoalan itulah, My Esti menjelaskan bahwa siswa-siswa menjadi tidak mampu untuk mengakses sekolah di sekitarnya. My Esti mengatakan, sesungguhnya kita berbicara mengenai keadilan sosial, hanya karena kendala-kendala evaluasi harus dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap proses sehingga guru-guru tidak hanya di sekolah favorit saja. [sumber]

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Esti menanyakan apakah Bekraf masih belum diikutkan dengan pembangunan nasional oleh pemerintah. Esti menambahkan sesungguhnya konsentrasi Bekraf mengerucut pada rakyat dengan program-program yang ada.(sumber)

Kasus Penyerangan Gereja di Yogya & Ulama

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna, My Esti memberikan apresiasi terkait kasus gereja dan ulama bahwa pimpinan dewan meminta aparat tegas dan menemukan aktor dibaliknya. [sumber]

Hentikan Politik Identitas

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna, My Esti menyarankan sebaiknya melakukan evaluasi agar tidak melakukan politik identitas karena menimbulkan perpecahan. Sebagai anggota DPR tidak ikut ambil bagian politik identitas. Karena politik identitas akan beri kebodohan ke masyarakat. Ia memberikan seruan agar hentikan permainan politik identitas.[sumber]

Capaian Pemenenuhan Standar Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpan-RB. Esti mengatakan bahwa hampir semua anggaran pendidikan berasal dari dana transfer daerah sehingga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang murni di luar transfer daerah masih banyak di bawah 10%. Esti menanyakan perihal kemampuan Indonesia di tahun 2018 terkait penyelesaian ruang kelas melalui Dana Alokasi Khusu (DAK) sudah sampai mana. Esti berpendapat bukan hanya masalah grand design mengenai guru saja yang penting namun grand design infrastruktur juga.[sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Uumum dengan Kepala Perpusnas RI Esti membahas mengenai persoalan yang setiap tahun dibahas mengenai ketinggalan bangunan, rasio buku, tingkat baca rendah dan perpustakaan kurang. Esti berpendapat hal tersebut merupakan hal mendasar dari tugas Perpusnas, dan implikasinya adalah harus ada anggaran yang terpenuhi. Esti mengaku prihatin terhadap rasio buku, di Indonesia satu buku diperebutkan oleh 15 ribu orang. Esti memaparkan bahwa berdasarkan survei dari para ibu-ibu muda bahwa banyak dari mereka yang sejak tamat SMA sudah tidak membaca koran atau buku lagi tetapi membaca WhatsApp, padahal seorang ibu memiliki peran penting dalam mendidik anak, namun kita tidak meningkatkan minat membaca mereka. Esti berpendapat bahwa kita juga tidak memfasilitasi dan menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat. Esti meminta agar Perpusnas memfasilitasi ibu-ibu muda dengan buku-buku dan buku cerita untuk membacakan anak-anaknya. Terkait masalah wujud perpustakaan, Esti berpendapat di setiap wilayah tidak harus ada gedung perpustakaan, sebab kita tahu setiap dusun sudah ada PAUD dan Posyandu. Esti meminta PAUD setiap hari berkumpul dan Posyandu setiap bulan seharusnya disiapkan pojok-pojok tempat membaca agar menarik minat masyarakat. Esti berpendapat secara digital juga merupakan usul yang bagus namun jangkauannya tidak lebih luas daripada memberikan buku-buku teks dan kemampuan masyarakat yang masih terbatas. Terkait dengan anggaran, Esti berpendapat tahun 2017 penyerapan sudah sangat bagus, di APBN 2018 hanya memiliki Rp584 miliar. Esti menyarankan Komisi 10 harus mempertimbangkan keinginan Perpusnas dan berbincang dengan Menkeu. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Esty menanyakan apakah dengan hanya mengambil bunga investasi akan cukup untuk yang LPDP, apakah berarti ke depan tidak perlu dukungan anggaran lagi ke LPDP. Esti juga menyinggung terkait traspotasi publik yaitu KRL, Esti mengatakan bahwa Ia adalah pengguna KRL, Ia menuturkan bahwa sekarang tempat duduk di stasiun berbahan alumunium membuat badan sakit. Esty meminta agar segera dibenahi. Esti menanyakan apakah penerimaan keuangan didasarkan deposito, SUN, dan obligasi. [sumber]

Evaluasi Panja Dikdasmen

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja Evaluasi Dikdasmen dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). My Esti mengatakan hampir semua hal yang kita sampaikan hari ini itulah keluhan kita dari seluruh Kota/Kabupaten. Terkait keluhan-keluhan tersebut My Esti menyampaikan pendapatnya bahwa pemerintah tidak bisa mengatakan ini harus mulai dari mana tapi ini adalah sesuatu yang harus dijalankan secara bersama-sama. Ia juga berpandangan ketika pemerintah tidak punya blue-print pendidikan, mau dibawa kemana pendidikan kita jika tidak ada jangka panjang, Esti menanyakan apakah pemerintah akan berubah-ubah peraturan. Berubah-ubah kebijakannya, Esti menanyakan seperti apa desain pendidikan yang dapat dibuat. Esti berpendapat bahwa perlu kiranya ada forum khusus untuk membahas bagaimana peran APBD Kota dan Provinsi untuk anggaran pendidikan untuk itu perlu sharing anggaran pemerintah pusat dan yang terkait lainnya. [sumber]

Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah

24 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja DIkdasmen dengan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, My Esti menyampaikan bahwa Dewan Pendidikan merupakan wujud amanah dari UU No. 20 Tahun 2003 pasal 56 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam merespon paparan yang disampaikan oleh perwakilan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, My Esti memberikan beberapa pertanyaan terkait fungsi Dewan Pendidikan di Jakarta, salah satunya terkait proses rekrutmen dalam Dewan Pendidikan DKI Jakarta. My Esti juga menanyakan terkait hal-hal apa saja yang telah dilakukan tentang pelaksanaan Dewan Pendidikan di DKI Jakarta berdasarkan UU Sisdiknas serta produk kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dewan Pendidikan terkait fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan, My Esti juga menanyakan terkait ada atau tidaknya panitia khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pertanyaan terakhir dari My Esti adalah ada atau tidaknya wadah yang dibuat oleh Dewan Pendidikan dalam rangka menerima aspirasi dari masyarakat. My Esti berharap adanya saran yang dapat diberikan oleh Dewan Pendidikan kepada DPR-RI, khususnya Komisi 10 dalam memajukan pendidikan, karena pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan bagi kemajuan bangsa dan dalam rangka menciptakan generasi muda yang berkualitas. Di akhir pembicaraannya, My Esti juga mengutarakan apresiasinya kepada Dewan Pendidikan DKI Jakarta, yang dianggap sebagai satu-satunya Dewan Pendidikan yang berhasil mengalokasikan dana APBD sebanyak 20% untuk pendidikan. [sumber]

Pagu Anggaran per-Eselon 1 APBN-P 2017 Perpusnas RI

16 Agustus 2017 - My Esti menyampaikan terkait dengan minat baca. Menurut Esti, fokus bukan pada perbanyak E-book karena masih banyak daerah-daerah yang belum terjamah teknologi internet apalagi buku konvensional tidak merusak mata, sangat terasa betul kebutuhan buku di masyarakat untuk menaikkan minat baca pada anak-anak. Esti mengatakan bahwa masalah yang ada ialah kemauan tingkat literasi meningkat tapi tidak ada yang memfasilitasi. Esti mengusulkan terkait dengan bantuan buku di posyandu-posyandu jangan terlalu sulit persyaratannya, menurutnya posyandu-posyandu itu masih sangat membutuhkan buku. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Esti menyatakan bahwa moratorium Ujian Nasional (UN) adalah impian lama kita semua karena sarana prasarana serta tenaga pendidik tidak merata. [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Esti menganggap bahwa pengurangan yang dilakukan berarti sudah ada keyakinan bahwa semua anak sudah tercakup dalam angka 16,4juta kartu tersebut. Ia meminta Mendikbud meyakinkan kepada Komisi 10 bahwa anak yang sebelumnya tidak mendapatkan KIP, bisa dipastikan mereka akan dapat. Esti mengungkapkan ada beberapa perbedaan data, pengalokasian anggaran Rp894 miliar untuk pemanfaatan lain menurutnya tidak dijelaskan alasan realokasi ke program tersebut. Karena ada fakta lain yakni sebanyak 150 ribu sekolah rusak,maka Esti menanyakan waktu penyelesaian masalah tersebut. Menurutnya sudah tidak ada kompromi lagi soal penyelesaian sekolah rusak tersebut. Jika memang kepastian terhadap jumlah keperluan untuk menjangkau siswa ini belum bisa mencakup semuanya, Esti menyarankan agar ada perubahan jumlah. [sumber]

Kontrak Tayangan Promosi Pariwisata Indonesia

28 September 2016 - Esti menanyakan apakah materi yang dihadirkan di iklan berasal dari Kemenpar atau tidak. My juga menanyakan untuk tiga bulan terakhir sudah berapa kali iklan Wonderful Indonesia ditayangkan dan untuk penetapan harga Standar Harga Barang dan Jasa mengacu pada dokumen apa. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), My Esti meminta penjelasan mengenai lembaga pendidikan khusus olahraga. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian negara atau Lembaga (RKA-K/L) tahun 2017, Esti menyatakan target Menpar tidak berubah terkait dengan anggaran yang turun cukup tinggi dan berharap semoga target bisa tercapai. Dari anggaran Rp3,8 Triliun ini lebih dari 50 persen dipromosikan untuk mancanegara, yaitu sebesar Rp2,071 triliun. Esti menanyakan terkait MoU dengan provinsi dan kabupaten dan berharap ada perubahan pengalokasian supaya jika ada MoU dengan provinsi/kota akan ada konsekuensinya. Esti menayakan banyaknya provinsi dan daerah yg mempunyai RIPPARDA, menanyakan koordinasi dengan kementrian lain agar kegiatan bisa saling mendukung. Esti menyampaiakan bahwa APBN akan lebih maksimal jika ada sinergi dengan kemnterian-kementrian lain. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - My Esti mengatakan jikalau dibandingkan pada tahun 2016, terjadi penurunan anggaran walaupun di tahun 2017 hanya ada ada tambahan menjadi Rp.40,441 triliun. Ia mengira dapat berubah mungkin karena hasil pembahsan. Ia meminta penjelasan kepada Menristekdikti. My Esti mengatakan bahwa beasiswa bidik misi, PPA realokasi anggaran dapat dialokasikan untuk 452.583 mahasiswa, tetapi yang disampaikan pada Komisi 10 merupakan alokasi tetap, sedangkan sasarannya telah berubah. My Esti mangatakan bahwa Komisi 10 masih menemukan beberapa keluhan dari mahasiswa yang kaitannya dengan UKT dan BOPTN. My Esti menanyakan apakah angka tambahan anggaran yang diterima Kemenristekdikti dapat digunakan untuk BOPTN. Selanjutnya, ia juga menanyakan apakah angka yang disebutkan sebelumnya bisa menutup kekurangan PTN-PTN baru untuk BOPTN-nya. My Esti mengira bahwa Kemenristekdikti RI kiranya perlu menjabarkan atau membuat skala prioritas dari rancangannya tersebut. Ia mengatakan bahwa artinya Komisi 10 membutuhkan sebuah skenario yang skala prioritas dari Kemenristekdikti RI. My Esti mengatakan bahwa berkaitan dengan kebutuhan dokter yang harus diberikan oleh pendidikan tinggi. Kecuali, pada daerah atau provinsi yang kekurangan dokter. My Esti membaca surat edaran Menteri tentang pendirian prodi kedokteran yang salah satu syaratnya tidak ada pendirian prodi kecuali pada daerah yang kekurangan dokter. Maka, ia mengusulkan prodi tetap dapat didirikan tidak harus di daerah yg kekurangan dokter yang mungkin provinsi yang kurang dokter kerja sama dengan prodi kedokteran. Ia mengira hal tersebut penting, supaya tidak terjadi ‘mandek’ atau berhenti di tengah jalan. My Esti menanyakan bagaimana prodi dokter layanan primer. Jurusan baru untuk dokter layanan primer ini perlu dijelaskan pada forum sebab belum ada dosen yang akan mengajar linier jurusan tersebut. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - My Esti menyatakan bahwa tunjangan profesi guru harus dipastikan, dari masukan forum rektor belum ada penunjukkan pelaksana PPG. Perlu adanya koordinasi dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selain itu masalah Kurikulum 2013 harus disempurnakan. [sumber]

Rencana Perekrutan Warga Negara Asing Menjadi Rektor Perguruan Tinggi Negeri

6 Juni 2016 - (TEMPO.Co) - Rencana pemerintah merekrut warga negara asing (WNA) menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN) terus mendapat penolakan dari kalangan DPR.

Anggota Komisi X DPR MY Esti Wijayati berpendapat, wacana itu tidak boleh menjadi rumusan sebagai strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi Tanah Air. Kata dia, yang perlu dipersiapkan adalah kebijakan negara dengan memberikan akses beasiswa dan akses infrastruktur yang mampu menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)‎.

Sekaligus, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)‎ ini, bagaimana upaya untuk peningkatan dan perbaikan tata kelola pendidikan tinggi serta peningkatan kesejahteraan para pendidiknya.

"Ini sebagai cerminan bahwa kita benar-benar ingin berdaulat dalam membentuk karakter pendidikan tinggi kita," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Maka itu, dia menjelaskan, sebagai bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar serta sumber daya alam yang berlebih, kiranya dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas perguruan tinggi perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat ideologis dan menghindari campur tangan asing dalam mendesain karakter perguruan tinggi, khususnya SDM nya.

"Political will negara lah yang harus disiapkan dengan kebijakan-kebijakan yang tentu lebih memberdayakan sumber daya manusia Indonesia‎ seutuhnya, bukan memberdayakan sumber daya manusia asing, sekali lagi dengan berpegang teguh pada prinsip Trisakti Bung Karno kita harus berani mengambil keputusan tanpa intervensi asing," ucapnya. [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Di Sleman, Jogja sudah menerapkan sekolah ramah anak. Sebanyak 82 persen anak mengalami kekerasan, tetapi belum diketahui apakah kekerasan seksual atau tidak, dan apakah pelakunya dari pihak sekolah atau tidak. My Esti meminta penjelasan sejauh mana keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Perempuan dan Perlindundan Anak (Kemen-PPA) tentang sekolah ramah anak, dan terkait anak yang dipaksa untuk ujian padahal sedang sakit. Berkaitan dengan hasil Ujian Nasional (UN), menurut My Esti di daerah tidak menjadi satu satunya penentu kelulusan karena masih adanya keterhambatan untuk masuk perguruan tinggi yang baik. My Esti menanyakan apakah hanya hasil UN yang bisa digunakan untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Mengenai Program Indonesia Pintar (PIP), My Esti meminta supaya menjadi perhatian karena anak tidak dilayani dengan baik. My Esti bersyukur PIP mengadakan jemput bola karena pihak bank biasanya tidak ramah. Akibatnya, anak sudah takut duluan dengan orang bank. My Esti juga menyarankan adanya mobile bank, supaya pihak bank yang mendatangi tiap anak, dan bukan sebaliknya. Jika pihak bank bersangkutan keberatan, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jasa bank lain. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Esti tidak melihat pos-pos mana saja yang akan dikurangi dari pemotongan anggaran sebesar Rp.600 Miliar. Menurut Esti, seharusnya pemberdayaan olahraga tidak dipotong. Esti mempertanyakan dimana saja pos yang akan dipotong atau pos mana yang dilaporkan ke Kementrian Keuangan untuk dipotong.

Dengan kesibukan bidang olahraga yang luar biasa ini, Esti berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak melupakan program kepemudaan karena kepemudaan juga harus dipikirkan dan jangan sampai melupakan event yang berdampak besar bagi masyarakat. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - My Esti mengungkapkan pendapatnya tentang kesiapan PNRI dalam mengerjakan laporan yang akan dibaca anggota DPR saat RDP. My Esti menyarankan sebaiknya PNRI meneliti terlebih dahulu sebelum laporan diberikan ke DPR supaya ada angka yang benar-benar fixed mengenai rincian pemotongan tersebut.

My Esti menanyakan berapa lamakah kemungkinan perolehan terhadap buku-buku lama yang terdapat pada koleksi PNRI karena menurut Esti hal tersebut berkaitan erat dengan rencana/saran dari BPK dalam penghitungan kembali seluruh koleksi yang ada di PNRI berdasarkan nilai perolehan.

Selain itu, My Esti menanyakan bagaimana tanggapan PNRI terkait beberapa keluhan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) tentang pustakawan yang minim. My Esti juga menanyakan terobosan dalam tata kelola perpustakaan agar menjadikan perpustakaan menjadi lebih baik lagi. My Esti membuat satu contoh kasus, ketika sekolah-sekolah banyak yang sudah mempunyai perpustakaan, tetapi di antara penjaga perpustakaannya itu belum termasuk menjadi kategori pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan tersebut. My Esti menanyakan bagaimana cara atau bentuk pelayanan PNRI dalam menyiasati kekurangan pustakawan di tingkat daerah dan di bawahnya, padahal buku sudah sangat banyak tersedia di tingakat tersebut.

My Esti juga menanyakan tentang kekhawatiran dan ketakutan yang muncul pada diri masyarakat mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara menanggulanginya lewat buku. My Esti menyarankan kepada PNRI untuk selalu berkoordinasi dengan kementerian-kementrian lain dalam mengatasi permasalahan ini. [sumber]

14 April 2016 - My Esti menanyakan, berapakah besarnya komitmen anggaran ketika realisasi keuangan sudah 47%. Esti melanjutkan, tambahan anggaran cukup besar dan menurutnya pengadaan lahan bukan untuk kegiatan di dalam perpustakaan. Esti menanyakan, dana dekonsentrasi mayoritas digunakan untuk apa saja. Esti melanjutkan dengan menanyakan, apa yang diperlukan Pustakawan ketika berada di sekolah dan bagaimanakah kesejahteraan seorang Pustakawan saat ini. [sumber]

Evaluasi Persiapan Asian Games di Tahun 2018

25 April 2016 - Esti Wijayati mengatakan butuh keseriusan untuk mengadakan Asian Games agar nanti acaranya tidak ada cacat sama sekali. Ada beberapa regulasi yang dibutuhkan untuk dipersiapkan dengan matang sehingga berjalan dengan baik. Untuk pariwisata kita, apakah dapat tergambarkan dengan adanya Asian Games ini? Komisi 10 berharap kepada sektor pariwisata agar setelah acara selesai, para atlet bisa berkeliling Indonesia. [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Menurut Esti, sebelum membahas MoU dan anggaran, perlu diketahui lebih dulu mengenai mekanisme teknis pengamanan Komplek Parlemen. Esti merasa sedih ketika melihat alat-alat keamanan di DPR-RI tidak dapat digunakan. Esti merasa tidak perlu ada pengamanan untuk anggota DPR saat kunjungan ke daerah-daerah. [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, My Esti merasa seharusnya ada peningkatan angka Wisatawan Mancanegara (Wisman) karena biaya anggaran promosi yang cukup tinggi namun angka tidak berubah yakni 10,4 juta pada tahun 2015. My Esti ingin tahu bagaimana kondisi angka wisman sesungguhnya sebelum dan setelah anggaran dinaikkan serta berapa jumlah wisman yang menggunakan bebas visa pada tahun 2015 dan 2016. Ia juga menginformasikan bahwa belum ada kesiapan untuk Bunaken dikunjungi wisman.

My Esti merasa perlunya melakukan kajian wisata religi Borobudur karena dapat menarik wisatawan beragama Budha. Ia juga mengusulkan adanya Panja Pemasaran khususnya pemasaran pariwisata. [sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya

11 April 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, My Esti membahas mengenai anggaranProgram Indonesia Pintar (PIP) 2015 yang masih banyak sekolah melaporkan bahwa PIP belum cair. Esti meminta untuk dikoreksi bank penyalur untuk mempercepat proses pencairan karena keterlambatan menyebabkan masalah. My Esti menjelaskan dalam UNBK terdapat kasus yang nama siswa tidak bisa dimasukkan. My Esti juga membahas mengenai terdapat permintaan tambahan anggaran R1.8 trilliun untuk sertifikasi. My Esti khawatir akan adanya perang gengsi antar daerah sehingga dipaksa untuk membeli peralatan UNBK. My Esti berpendapat bahwa siswa Indonesia harus menjadi pemimpin-pemimpin negara. My Esti juga mengungkapkan bahwa kemudian terdapar keluhan dari guru-guru swasta mengenai kejelasan terhadap sertifikasi. My Esti mengatakan tahun depan di daerah-daerah akan banyak guru SD yang pensiun serempak. My Esti meminta untuk mencari solusi karena banyak anak yang menjadi korban dan tidak bisa melanjutkan sekolah. My Esti juga meminta data yang detail mengenai kebocoran soal yang cukup tinggi. My Esti meminta diselidiki terkait kebocoran soal UNBK. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Esti menanyakan apakah Menpar menggunakan metode yang sama dalam penghitungan jumah wisatawan pada 2014 dan 2015. Menurut Esti, bila metodenya berbeda, maka itu bukanlah sebuah prestasi. Esti meminta Kemenpar jangan hanya mementingkan promosi saja, masalah kebersihan pada destinasi juga harus diperhatikan. [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

27 Januari 2016 – Rapat Baleg dengan Paspampres. Esti mengatakan, sudah jelas koordinasi objek vital ini dibawah Polri dan dirinya menyayangkan Sekjen DPR RI dan DPD RI tidaka hadir dalam pertemuan ini. My Esti menuturkan, pamdal bisa memenuhi kriteria yang tepat untuk menjaga objek vital asal harus jelas struktur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015 - Esti meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melakukan prediksi program-program yang tidak akan terealisasi dengan adanya pemblokiran. Esti juga meminta prediksi realisasi Dana Dekonsentrasi sampai akhir tahun untuk kemudian dapat dianalisis daerah yang tidak terserap serta penyebabnya.

Selanjutnya, Esti meminta gambaran persiapan PON secara serta prediksi kemungkinan terburuknya. Selain itu, Esti menilai program-program Kemenpora hanya dikuasai oleh jaring-jaring tertentu dalam level khusus. [sumber]

Pariwisata Religi Aceh

19 November 2015 - Esti menyebutkan bahwa anggaran total untuk pariwisata sebesar Rp5,4 triliun dan Rp4,4 triliun digunakan untuk promosi. Esty berharap semoga angka tersebut termasuk untuk pariwisata di Aceh.

Dalam pengembangan pariwisata, Esty mengusulkan kepada pihak DPRD untuk memilih tempat-tempat wisata yang bisa diajukan ke tingkat nasional. Untuk menunjang hal itu, Esty juga mempertanyakan apakah di Aceh terdapat kelompok-kelompok sadar wisata.

Menanggapi masalah pendidikan, Esty meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan yang berlaku di Aceh Utara agar dapat dikirim melalui surat elektronik (e-mail).

Perihal anggaran pariwisata, Esty menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan Rp1,2 triliun untuk seluruh Indonesia, tetapi untuk dapilnya, Yogyakarta, mendapat dana paling besar, yakni Rp700 miliar. Esty berharap sektor pariwisata dapat menguat saat RUU Kebudayan diluncurkan. [sumber]

Pengesahan Jadwal Masa Sidang II Tahun 2015-2016

16 November 2015 - Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR-RI, My Esti menanyakan bagaimana kelanjutan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan, karena menurutnya pada masa sidang yang sedang berjalan tidak ada jadwal untuk membahas mengenai itu. My Esti pun mengusulkan dan bertanya kemungkinan untuk menambah jadwal rapat guna membahas RUU Kebudayaan di masa sidang mendatang. Menurutnya, kalau pembahasan itu ditunda di Badan Musyawarah (Bamus), besar potensi UU Kebudayaan tersebutakan batal, sebaliknya bila dilanjutkan maka UU Kebudyaan bisa segera dibawa ke Paripurna. My Esti mengatakan jika DPR mampu merespon dan bergerak cepat memperjuangkan pembahasan itu, maka pasti akan ada jadwal untuk hal itu. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

29 September 2015 - Esti prihatin sekali dengan anggaran yang dialokasikan untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). [sumber]

15 September 2015 - Banyak terjadi penurunan pada anggaran beasiswa untuk tahun 2016, terutama Beasiswa PPA. Menurut Esti, penurunan tersebut memberi kesan bahwa Pemerintah tidak peduli dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini terlihat dari jumlah anggaran yang akan diberikan untuk PTS. Esti juga belum melihat usaha Pemerintah untuk peningkatan mutu LPTK dan target yang akan dicapai di tahun 2016. [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - My Esti minta penjelasan ke rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagaimana sebaiknya kedepan cara kita mengatur agar tidak ada lagi kesenjangan untuk anak-anak kita antara yang mampu dan tidak-mampu agar kita bisa capai angka partisipasi kasar sebesar 30%. [sumber]

Evaluasi Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2015

11 Juni 2015 - My Esti mengusulkan penambahan RUU tentang Kebudayaan untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 mengingat tahun 2015 dari Komisi 10 yang masuk dalam RUU Prioritas hanya 1 RUU yaitu RUU Sistem Perbukuan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - My Esti menyoroti 4 isu terkait LPDP: 1) ketepatan waktu untul seleksi penerima beasiswa; 2) bagaimana cara memastikan sertifikasi, menimbang perbedaan sertifikasi nasional dan luar negeri; 3) berapa target doktor yang akan dicapai LPDP mengingat di Indonesia hanya menghasilkan 143 per 1 juta jiwa per tahun; dan 4) minta hasil dari audit dana abadi LPDP. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - My Esti menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap UPN Veteran, kemudian menjelaskan bahwa penyebab pengangguran yang sebenarnya adalah ilmu yang dipelajari di Perguruan Tinggi selama ini tidak memiliki relevansi dengan dunia kerja, sehingga mahasiwa tidak bisa bersaing, seharusnya ini yang dipikirkan solusinya. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 My Esti merasa dalam Renstra Kemenpora perlu menekankan pentingnya permasalahan nikah dini dan kepemudaan karena remaja merupakan aset bangsa di masa depan tetapi hingga sekarang tidak ada tempat konsultasi dan ruang terbuka yang layak untuk aktivitas remaja. Persoalan dasar ini harus diperhatikan oleh pemerintah untuk kemajuan bangsa. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Esti saran ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar ujian nasional melalui komputer tidak langsung diterapkan di Ujian Nasional (UN) namun bertahap dimulai dari Ujian Tengah Semester (UTS). [sumber]

Pada 6 April 2015 - Agar dana PIP tidak disalahgunakan dan digunakan untuk keperluan konsumtif, Esti meminta adanya laporan penggunaan dana. Mengenai penyaluran dana program BSM, Esti menanyakan apakah sudah mencakup seluruh daerah dan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan prioritas. [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - menurut penilaian My Esti dan menimbang sistem pengelolaan keuangan yang ada sekarang, permintaan dari ILP PTNB kemungkinan melanggar sistem keuangan Negara. My Esti minta klarifikasi kepada ILP PTNB apa yang sesungguhnya dijanjikan Pemerintah setelah menyandang status sebagai PTNB. My Esti menilai seharusnya ada persiapan dari masa transisi menjadi PTNB dan dengan mempertimbangkan masa kerja pendidik-pendidiknya. [sumber]

Evaluasi BUMN Pariwisata

Pada 30 Maret 2015 - My Esti menanyakan bagaimana peran ITDC dan TWC dalam mencapai target tingkat wisata. Menurut My Esti ada perbedaan mencolok antara pengunjung Candi Prambanan dan Boko. My Esti minta klarifikasi apakah sudah dihitung kemampuan Candi untuk menerima beban pengunjung setelah memperhitungkan berapa hari dalam setahun yang harus dikosongkan untuk perawatan agar tidak rusak. [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Esti menilai salah satu fungsi dari Kemenpora adalah membentuk watak bangsa. Namun demikian menurut Esti Menpora melupakan program-program yang membentuk watak bangsa dalam pengajuan anggaran di 2015. [sumber]