Golkar - Jambi

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Hasil Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg

Penyusunan NA dan RUU tentang KIA berawal dari Pancasila Sila Kedua dan Sila Kelima. Kemudian, penjabaran dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, di dalam Pasal 28h ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Program yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan KIA ini masih banyak dilakukan secara parsial, sporadis, dan belum dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, serta belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itu, RUU KIA tidak kalah penting dengan RUU yang lain. Saniatul melihat dan setuju pada pasal yang sudah tertera di dalamnya seperti Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur tentang hak ibu di mana diberikan cuti melahirkan pertama 3 bulan dan setelahnya 3 bulan. Artinya, kewajiban seorang ibu di dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya bisa terakomodir dan bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, dengan adanya ini barangkali usulan Saniatul harus dilihat kembali agar tidak bertabrakan dengan UU Ketenagakerjaan. Intinya, Saniatul setuju sekali untuk diberikan cuti. Terlebih, angka kematian bayi dan stunting di Indonesia masih tinggi di Indonesia. Tentu nutrisi untuk bayi khususnya ASI eksklusif itu sangat dibutuhkan, namun, harus ditinjau kembali agar tidak bertabrakan dengan UU Ketenagakerjaan mengenai aturan cuti dan juga upah.

Tanggapan

Pemantauan dan Peninjauan UU tentang Sandang - RDP Baleg dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian

Saniatul mengatakan bahwa tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang terkait dengan sandang, Saniatul ucapkan terima kasih dan apresiasi atas paparan yang sudah disampaikan dari Kementerian Perdagangan maupun Perindustrian, di sini Saniatul membaca mengenai latar belakang kajian ataupun usulan terkait dengan undang-undang ketahanan sandang di sini ada 4 poin yang disampaikan, di poin kedua tadi juga sudah disampaikan oleh kapoksi saya Bapak Firman mengenai ancaman daripada pertumbuhan industri tekstil kita dimana saat ini sulit bersaing karena banyaknya barang impor yang masuk ke negara kita di sini dengan permasalahan yang disampaikan permasalahan kemudian stakeholder dan upaya capaian ada 27 poin. Saniatul menyoroti di poin ketujuh mengenai pasar dalam negeri di situ disampaikan impor produk TPT ilegal merusak pasar dalam negeri, kemudian untuk stakeholder di Kemendag kemudian Kemenkeu, Kemenperin dan Kemenko disini juga melakukan koordinasi terkait dan upaya capaiannya koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mengawasi impor produk TPT tersebut, namun pada kenyataannya di lapangan masih terjadi banjir barang-barang impor kemudian untuk permesinan dan teknologi beberapa hari yang lalu kita juga mengundang dari pelaku TPT mereka juga menyampaikan bahwa permasalahan saat ini adalah tentang permesinan dan teknologi, padahal di sini disampaikan bahwa upaya capaian daripada permasalahan yang disampaikan memang itu program texture restrukturisasi mesin dan peralatan sudah dilaksanakan dari tahun 2021 dan Tahun 2022 yang secara signifikan meningkatkan investasi dan kapasitas produksi perusahaan penerima bantuan program tetapi dari pelaku TPT sendiri masih menyampaikan kurangnya mesin ataupun updating mesin yang saat ini dirasakan dari pelaku saat TPT. Saniatul setuju bahwa diskusi kita kali ini untuk kajian Undang-Undang sandang tidak hanya di ruangan ini, tetapi juga turun ke lapangan agar nantinya industri TPT kita secara nasional bisa lebih semakin baik, kemudian belum adanya peraturan terkait bahan-bahan baku dalam membatik itu juga menjadi permasalahan dan juga latar belakang dari kajian usulan.

Hasil Harmonisasi Lima Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi serta Hasil Penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Ketua Panja RUU Lima Provinsi dan Tim Ahli DPR-RI

Saniatul mengatakan provinsi ini dibentuk dan lahir di tahun 2022, ini perlu ada pembentukan di RUU ini ketentuan mengenai PLS pada batasan waktu saat UU ini disahkan. Pada sektor ketenagakerjaan lokal sehingga ada tambahan anggaran di daerah agar kita banyak waktu sehingga rencana untuk pleno bisa diplenokan hari ini agar tuntas. Kami menyetujui RUU tentang Provinsi ini untuk dibahas lebih lanjut.

Evaluasi Sistem Kelistrikan 2015 dan 2016 — Komisi7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PLN

Saniatul menjelaskan bahwa di Jambi projek PLTU antara Korea Selatan dan Indonesia, namun hingga kini tidak jelas ujung dari program ini.

RPUL dari PLN belum masuk, hal ini termasuk kedalam kendala.

Saniatul juga mengatakan bahwa frekuensi pemadam listrik dari tahun ke tahun turun naik, lalu bagaimana solusi PLN atas hal ini.

Dalam program listrik gratis Saniatul memohon Komisi 7 DPR-RI diajak, agar Komisi 7 DPR-RI mengetahui tentang adanya program ini, dan agar perjuangan Komisi 7 DPR-RI sebagai wakil rakyat pun nampak.

Kinerja PT. Antam — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Antam

Saniatul menjelaskan CSRnya belum ada di jambi, bagaimana caranya dari korporasi apa kami bisa membantunya.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Saniatul Lativa mengatakan masih banyak pelabuhan yang masih mangkrak karena anggaran yang sangat minim. Saat Komisi 4 DPR RI reses ke Jambi, ada usulan soal perluasan dermaga. Selanjutnya, ia mendapatkan usulan untuk sertifikasi tanah dari jumlah seluruh nelayan, baru sebagian yang mendapatkannya.

Pembahasan RKA RKP K/L 2016, ABPN-P 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Saniatul mengusulkan agar perkuat transparansi distribusi beras sejahtera dan perkuat partisipasi masyarakat pada program.

Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

S Lativa mengusulkan lebih diperkuat lagi untuk tambahan anggaran di daerah. TNI juga demikian daripada uangnya ini untuk water bombing, lebih baik diserahkan ke Pemda. Ia ingin mendengar tanggapan mengenai izin HTR yang diberikan ke kelompok-kelompok pertanian padahal izin dari Kementerian sudah mereka pegang. Ia mengatakan ada 2.300 Ha yang belum bisa diolah karena itu bukan hutan rakyat, melainkan milik masing-masing warga.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Saniatul mengatakan permasalahan jalan dan jembatan harus ada yang prioritas dan paling strategis. Di dapil Jambi, ada jalan nasional sepanjang 25 km, Simpang Nian, kondisinya parah.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Urusuan Logistik (Bulog) Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusuan Logistik (Dirut Bulog)

Saniatul menegaskan bahwasannya usul rapat gabungan dengan Komisi 6 DPR RI saat yang lalu, agar ada Permendag soal KPP.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Saniatul mengatakan di daerah Jambi belum ada masyarakat yang tahu tentang pembiayaan perumahan. Saniatul meminta Dirjen Bina Kontruksi berkoordinasi dengan Balitbang. Saniatul berpendapat rusunawa suku anak dikhususkan desainnya dengan kehidupan masyarakat disana.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Saniatul mengatakan petani tidak bisa menggunakan mesin pompa secara baik karena besi sudah tua dan ia menanyakan harus diapakan. Ia mengatakan kelompok tani masih banyak yang menggunakan pompa air dengan skala besar. Ia meminta untuk tidak menyamaratakan pertanian di setiap daerah karena di Jawa infrastrukturnya bagus. Ia mengatakan di daerah lain membutuhkan subsidi ongkos, benih, dan sebagainya atau kalau tidak ada semacam payung hukum untuk menentukan harga panen sendiri. Ia meminta untuk menambah kuota pelatihan-pelatihan karena sangat dibutuhkan petani.

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)

Saniatul menegaskan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Balitbang. Kemudian, Saniatul apakah Balitbang punya data irigasi-irigrasi mana saja yang mempunyai potensi cukup besar untuk diperbaiki. Sedangkan terkait masalah banjir, ia mengatakan mengenai penangulangan banjir, bahwa di musim hujan air melimpah. Hingga kasihan sekali petani kita.

Selanjutnya, Saniatul mengatakan untuk BPSDM bahwa ada anggaran untuk meyekolahkan PUPR.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Saniatul menyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat Jambi, diantaranya usulan dermaga kayu diganti menjadi halte sungai di Desa Makmur Jaya, Peralatan meteorologi terkait keamanan bandara Muarabungo yang masih sebatas Muarabungo-Kerinci dan Muarabungo-Padang, dan fasilitas perbankan dan kendaraan seperti taksi belum ada di area bandara muarabungo. Saniatul mengatakan sosialisasi pemerintah dengan masyarakat perlu dibarengi dengan anggota DPR agar masyarakat mengenal anggota dewannya.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Saniatul menanyakan status dari pembangunan embung di Kabupaten Marange.

Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Saniatul mengatakan wilayah di luar Jawa berbeda geografisnya, jarak yang mudah ditempuh dan yang susah ditempuh jangan disamaratakan, cotohnya di Jambi. Saniatul mengusulkan bangunan untuk pusat pelatiahan pertanian dan swadaya di daerah.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Saniatul meminta perhatian dan rehabilitasi jalan di Jambi. Selanjutnya, ia meminta penjelasan dan evaluasi soal jembatan Koto.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Saniatul mengatakan ada 3 Dirjen Kementerian Perhubungan yang anggarannya cukup besar dan salah satunya adalah Dirjen Perkeretaapian. Presiden Jokowi baru membatalkan 14 proyek strategis nasional yang salah satunya Jambi-Palembang, sampai kapan proyek itu ditunda karena masyarakat menunggu.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan

Saniatul mengatakan dengan adanya BPJS seharusnya membuat rakyat nyaman dan tidak takut sakit karena msikin. Saniatul mengatakan kenaikan iuran membuat pro kontra, pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan tidak hanya sosialisasi, tim perekrut di lapangan perlu diperkuat untuk merekrut peserta yang mampu membayar. Saniatul mengatakan di daerah hanya mengandalkan Bupati dan Walikota supaya didanai APBD, dilapangan perlu door to door agar masyarakat mau jadi peserta, dan perlu dilakukan efesiensi dari BPJS sendiri. Saniatul bertanya apakah perlu diberikan tunjangan untuk Dewas dan Direksi, apakah sudah ada prestasi dengan tidak meningkatkan iuran BPJS. Saniatul mengatkan pelayanan primer perlu diperkuat karena itu hal bisa diatasi ketika peserta BPJS sakit, tidak perlu dirujuk ke RS, hal ini perlu dievaluasi dan segera melakuakan pembayaran klaim.

Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan

Saniatul mengatakan bahwa dari tahun ke tahun, TB dan DBD menjadi penyakit mematikan bagi masyarakat Indonesia, tetapi tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat bahwa 2 penyakit ini adalah ancaman. Saniatul menanyakan terkait tingkat efektivitas Kementerian Kesehatan dalam pengendalian dan penanganan bagi 2 penyakit tersebut. Saat ini Indonesia sedang mengalami musim hujan sehingga menimbulkan banyaknya endapan air, Saniatul berharap agar Pemerintah lebih proaktif untuk mengatasinya, misalnya dengan memberikan surat edaran kepada Dinas Kesehatan di setiap daerah. Terakhir, Saniatul membacakan pertanyaan titipan dari Pak Yahya terkait progress penyerapan anggaran yang diperuntukkan dalam penanggulangan DBD dan TB di tahun 2020 beserta kendala atau hambatannya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Saniatul mengatakan UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI paradigmanya sudah berbeda, menurutnya perlindungan setelah berkerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Saniatul menanyakan apakah purna TNI yang mendapatkan KUR dievaluasi secara terus menerus. Saniatul juga menanyakan terkait langkah preventif sepertiapa yang dilakukan agar tidak terjadi PMI tidak terpapar paham dari ISIS.

Latar Belakang

Hj. Saniatul Lativa Sukandar terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Jambi setelah memperoleh 87.911 suara. Saniatul adalah istri dari Bupati Tebo, Sukandar.

Pada periode 2014-2019 Lativa duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan Lativa bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Pada Januari 2016, Saniatul Lativa kembali dirotasi dan mendapatkan posisi sebagai anggota Komisi IV DPR-RI. Pada awal Juli 2017 Saniatul berpindah tugas menempati kursi anggota ke Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Saniatul kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dari Fraksi Golkar dapil Jambi, dan bertugas di Komisi 9 dan BKSAP.

Pendidikan

Diploma, Kebidanan, Muara Bungo, Jambi (2011)
(lulusan terbaik, http://amanah.akbid.info/2011/10/17/wisuda-angkatan-ii/)
Diploma, Akuntansi Management Pembangunan, Jambi (2009)

Perjalanan Politik

2006-2011, TP-PKK, WAKIL KETUA, KAB. TEBO
2011-2016, TP-PKK, KETUA, KAB. TEBO
2010-2015, MUSLIMAT NU, PIMPINAN CABANG, KAB. TEBO
(http://infocaleg.org/caleg/100506-saniatul-lativa/)

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA TEBO – Saniatul Lativa Sukandar, mengaku serius memasuki dunia politik. Seperti sebelumnya ia sampaikan, DPR RI adalah target politik yang hendak ia capai pada 2014 mendatang.

Namun persoalan besar muncul sebelum memasuki arena pertarungan sebenarnya. Maju menggunakan perahu Partai Golkar, ia harus berebut tempat dengan tiga kader perempuan lainnya, Selina Gita, Hariatia Ambiar, dan Azizah Daryati Uteng.

“Saya sadar kader baru (di Golkar). Memang tidak mudah (jadi caleg DPR RI dari Golkar),” ujar istri Bupati Tebo, Sukandar, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan memasuki dunia politik memang harus fleksibel. Termasuk soal kesempatan maju jadi caleg. Meski menargetkan DPR RI, ia mengaku tidak tertutup kemungkinan berputar haluan bersaing untuk DPRD Provinsi Jambi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manaf, mengatakan berat untuk Saniatul mendapat tempat ke DPR RI. Namun ia siap memberi peluang untuk mengambil satu slot caleg perempuan untuk DPRD provinsi, dari dapil Bungo Tebo.

“Tapi tentu dibicarakan sama bapak (Sukandar) dulu . kalau bapak ijinkan ke provinsi, saya siap. Kalau ke pusat bapak memang sudah izinkan,” ujarnya lagi.

(http://jambi.tribunnews.com/2013/02/18/saniatul-tergantung-restu-sukandar)

diduga menggunakan jalur birokrasi yang dipunyai bupati Tebo untuk sosialisasi kedaerah-daerah.

(http://www.informasiterdepan.com/2014/03/disinyalir-birokrasi-disalahgunakan.html)

Lulusan Terbaik Angkatan Kedua Akademi Kebidanan Amanah Muara Bungo, Jambi

(http://amanah.akbid.info/2011/10/17/wisuda-angkatan-ii/)

Pembina Inkai Provinsi Jambi
(http://www.iyaa.com/olahraga/umum/3108201_3449.html)

Berpendapat bahwa Perppu Pilkada tidak seharusnya diterbitkan oleh SBY. Sebab RUU Pilkada tersebut belum secara langsung diterapkan.

(http://jambiupdate.com/artikel-soal-perppu--dpr-ri-asal-jambi-beda-pendapat.html)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pengawasan Cagar Budaya dan Pertanian Karet Muaro Jambi

11 Januari 2017 - Saniatul menyatakan bahwa harga pakan ikan yang sangat tinggi sangat memberatkan petani yakni 6000-6500/kg untuk itu Saniatul menyarankan DPRD Muaro Jambi untuk membuat surat bantuan pakan ikan. Selain itu Ia juga menginformasikan bahwa mesin pakan ikan memiliki kapasitas 3 ton dan terdapat bantuan pakan ikan per pabrik sebanyak 750 Juta - 1 Miliar per pengolahan ikan. Kemudian Saniatul menyarankan agar DPRD Muaro Jambi dengan segera membuat surat rekomendasi kepada Komisi 4 agar permasalahan yang ada segera ditindaklanjuti serta surat bantuan pakan ikan agar mengenai candi dikelola oleh pemerintah daerah dan pusat. [sumber]

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Sania berharap Pemerintah dapat memberikan reward untuk daerah yang pertaniannya berprestasi dan THL TBPP di Komisi 4 dapat dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sania juga menginginkan Pemerintah lebih memberikan edukasi kepada petani dan memberikan solusi terhadap lahan kering yang kurang perhatian. Sania meminta Mentan untuk menyinkronkan dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dan tim penyuluh terkait dengan anggaran. Ia mempertanyakan 2500 ekor sapi indukan yang direncanakan tetapi belum ada realisasinya. Sania berharap jika sudah ada alat coper untuk pakan ternak sapi dapat segera didistribusikan dan Pemerintah diharapakan membantu hilirisasi unggulan-unggulan daerah selain karet dan sawit. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Saniatul berkomentar tentang kompleksnya konflik lahan di daerah dan perlunya intervensi pemerintah. Saniatul menyarankan agar program penanaman satu juta pohon diserahkan ke tim ahli. Saniatul juga meminta perhatian pemerintah terkait gajah yang memasuki lahan sawit pada masa musim kawin yang terjadi di dapilnya. [sumber]