Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Sarmuji

Golkar - Jawa Timur VI

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Legislasi

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Muhammad Sarmuji berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) setelah memperoleh 57.586 suara.  Sarmuji adalah salah satu anggota DPR RI terpilih dari latar belakang menjadi Staf Ahli DPR-RI sebelumnya. 

    Pada April 2015 Sarmuji mutasi komisi.  Sebelumnya Sarmuji duduk di Komisi VI yang membidangi investasi, perdagangan, perindustrian, BUMN dan koperasi.  April 2015 Sarmuji bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Januari 2016, Sarmuji bertugas di Komisi XI DPR-RI dan Banggar DPR-RI.

    Pendidikan

    S1, Universitas Jember, Jember (2000)
    S2, Universitas Indonesia, Jakarta (2005)

    Perjalanan Politik

    Sarmuji adalah seorang kader muda dari Partai Golkar. Sarmuji memulai perjalanan politiknya dengan menjadi anggota dari organisasi sayap Partai Golkar yaitu Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).  Sarmuji sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal AMPI dari 2003-2008 dan menjadi Sekretaris Jendral DPP AMPG dari 2010. Sebelumnya Sarmuji adalah Staf Ahli DPR-RI.

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    RUU AFAS

    11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Sarmuji mewakili Fraksi Golkar berharap implementasi AFAS dapat menarik investasi ASEAN ke Indonesia, serta diharapkan sektor keuangan menjadi efisien dan meningkatkan keuangan Indonesia. Sarmuji mengemukakan bahwa Fraksi Golkar menyetujui RUU AFAS untuk dijadikan UU dengan catatan, pemerintah harus antisipasi atas diberlakukan RUU AFAS ini dan menginginkan revisi UU di sektor keuangan lainnya. [sumber]

     

    RUU Kekarantinaan Kesehatan

    3 Juli 2018– Pada rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Baleg dengan Menkes. Sarmuji selaku Wakil Ketua Panja membacakan laporan panja dikarena Ketua Panja Dossy Iskandar tidak hadir

    Hal – hal pokok yang disepakati panja:

    - Mengganti istilah screening menjadi penapisan.

    -Memperbaiki definisi pemerintah pusat dan daerah.

    - Pembentukan Dadan Karantina Kesehatan Nasional dan Daerah dihapus.

    - Menambahkan ketentuan pidana korporasi.

    -Penghapusan frasa “dengan sengaja” masih perlu persetujuan dalam raker ini (karena perlu penyesuaian dengan RUU KUHP).

    Panja berpendapat bahwa RUU kekarantinaan kesehatan dapat dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat 2 dan ditetapkan menjadi UU. Sarmuji mengucapkan terima kasih kepada anggota panja, tim pemerintah, dan sekretariat.[sumber]

     

    RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

    3 Februari 2016 - Sarmuji menyebutkan bahwa pengemudi yang mabuk tidak hanya membahayakan keselamatan yang bersangkutan, tetapi juga pengguna jalan lain. Mengenai hal itu, Sarmuji mempertanyakan tindakan yang dilakukan Kepolisian selama ini untuk menjerat dan mencegah dampak pengemudi yang mabuk di jalan raya. Sarmuji berharap pembatasan minol dapat mengurangi tindak kejahatan.  [sumber]

    UU Desa

    Pada 10 Februari 2015 Sarmuji menilai aparat desa, terutama di Indonesia bagian timur, banyak yang belum siap menjalankan UU Desa.  [sumber]

    Tanggapan RUU

    RUU Konsultan Pajak

    11 April 2018 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli. Sarmuji berpendapat bahwa materi draf ruu yang disampaikan harus disempurnakan sehingga perlu tidak buru-buru. Sarmuji mengatakan, hal ini harus diselesaikan secara perlahan sehingga mengacu pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sementara di Komisi 11 DPR-RI masih pembahasan DIM RUU KUP.  Sarmuji mengatakan, bila tidak ada yang sepakat mengani RUU konsultan pajak ini maka perlu diformulasikan ulang dan akan diadakan rapat harmonisasi kembali. (sumber)

    RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) - Mendengar Masukan

    19 April 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 11 DPR-RI dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Asoisiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menurut Sarmuji, jika Tax Amnesty dilakukan perlu ada masa  transmisi tidak otomatis melipatgandakan pemasukan. Sarmuji menanyakan kira-kira masa pemberlakukan RUU ini berapa tahun lamanya dan bagaimana kiat agar repatriasi berlangsung maksimal. Ia juga menanyakan apakah ada insentif yang perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang selama ini telah taat pada pajak. [sumber]

    Tanggapan

    Kasus Tanah Bukit Maradja

    19 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 2 dengan BPN SImalungun dll, Sarmuji menyarankan untuk menyepakati time limit-nya, sampai kapan terhadap dokumen hokum,sehingga bisa menagih kapan dan sesuai kesepakatan,serta follow up sesuai dokumen yang masuk. [sumber

    Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

    23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri Sarmuji mengucapkan terima kasih atas paparan mitra dan mengapresiasi kinerja Bank Mandiri, tetapi bagi Sarmuji, kinerja tidak hanya diukur dari sisi laba, namun bagaimana peran perbankan sebagai agen pembangunan dan sebagai fungsi media intermediasi. Sarmuji berpendapat, selama ini belum optimal, Bank Indonesia sudah sampai 4 kali menurunkan suku bunga acuan, tetapi kenyataannya suku bunga perbankan sangat lambat. Sarmuji melihat perbankan masih sangat egois, mau resepsi itu pokoknya resepsi yang ada labanya dan selalu naik, serta orientasi perbankan masih berorientasi pada laba. Sarmuji berpendapat bahwa hal tersebut wajar jika terjadi pada bank swasta, namun tidak wajar jika di bank pelat merah dan masih perlu dipertanyakan. Sarmuji berharap ada kesadaran jika Bank Indonesia (BI) sudah turunkan 4x maka perbankan juga turunkan secara linier. Sarmuji menganggap bahwa BI masih ragu menaikkan suku bunga acuan 1 poin karena perbankan akan menaikkan bunga lebih tinggi lagi. Sarmuji menyarankan perbankan berplat merah ini berembuk antara mengejar laba dengan fungsi sebuah lembaga, sebab Sarmuji berharap ada kesadaran bank-bank pemerintah untuk berembuk. [sumber]

    Fungsi Intermediasi Bank, Pinjaman China Development Bank dan Pembobolan Dana Nasabah

    19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Sarmuji mengapresiasi kinerja BRI dan laba yang meningkat cukup besar. Sarmuji menuturkan, seberapa pun tingginya laba BRI apabila tidak ada makna, maka fungsi intermediasi bank itu kurang bermakna. Sarmuji mengatakan, 73,3% komposisi nasabah BRI itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Sarmuji berharap penyalurannya bukan hanya ke sektor perdagangan namun industri pengolahan/pertanian. Sarmuji menginginkan BRI net interest margin tidak terlalu besar dan kurang bermakna bila Net Interest Margin (NIM) terlalu besar. Sarmuji menuturkan alasan bank susah mengeluarkan suku bunga karena kurang responsif.  Mengenai pinjaman CDB, Sarmuji mengatakan suku bunga rendah namun dengan suku bunga rendah justru mengalami gejolak moneter nasional, serta kurs melemah. Sarmuji menanyakan pengaruh terhadap bunga China Development Bank (CDB). Sarmuji mengatakan, bila dirinya prihatin terhadap pembobolan dana nasabah dan berharap ini terakhir serta update teknologi di BRI sangat diperlukan.[sumber]

    Realisasi Penerimaan Pajak

    15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak Sarmuji memberikan selamat untuk kenaikan penerimaan pajak di tahun 2017 dan kemungkinan kenaikan pajak di 2018 cukup signifikan. Sarmuji berharap kenaikan ini betul-betul direncanakan dan merupakan buah dari strategi, bukan suatu kebetulan semata. Sarmuji berpendapat bahwa Dirjen Pajak lebih sering gagap dalam menghadapi sebuah keadaan. Sarmuji berpendapat bahwa Dirjen Pajak betul-betul hasil analisis permodelan yang bagus karena ada banyak faktor yang saling terkait dan temukan itu pada titik mana yang diintervensi. Sarmuji mempertanyakan pada waktu Tax Amnesty yang dipaparkan ada sekitar Rp17 ribu Triliun uang di luar negeri agar bisa direpatriasi tetapi faktanya hanya Rp4 ribu Triliun. Sarmuji mengingatkan jangan sampai orang yang sudah ikut Tax Amnesty diperketat dan dikontrol lagi, namun yang belum diamankan sekitar Rp6 ribu triliun itu tidak diberikan peringatan atau sanksi. Sarmuji mendukung Dirjen Pajak sebagai mitra menyampaikan ke anggota dewan kira-kira apa aturan yang masih menghambat dalam rangka memungut pajak dengan adil, tetapi juga dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. [sumber]

    Menyikapi Isu Rush Money Pasca Aksi Demonstrasi Penistaan Agama (4 November 2016)

    20 November 2016 - (NETRAL NEWS) - M Sarmuji, Anggota Komisi XI DPR, mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara harus segera menelusuri menyelidiki motif di balik isu rush money.

    Rush money, penarikan uang dalam jumlah besar dari perbankan Indonesia ke luar negeri, telah dihembuskan sejak aksi 411. Tujuannya menggoyahkan keuangan dan bisnis seperti yang terjadi menjelang Reformasi 1998, kata Sarmuji.

    "Oleh karena itu jika pemerintah tidak menyelesaikan isu tersevut maka penyebar informasi tersebut akan dengan mudah membuat isu baru dengan tujuan instabilitas," kata Sarmuji di Jakarta hari ini Minggu (20/11/2016).

    "Mereka yang menghembuskan isu rush money pasti sudah menyusun skenario lanjutan jika benar terjadi rush. Oleh karena itu penting dilakukan konsolidasi nasional untuk menghadang skenario politik yang mereka susun," saran Sarmudji.

    Menurutnya, isu tersebut dihembuskan beriringan dengan momentum demo besar-besaran pada tanggal 4 November 2016 silam. Sebab, dengan menghembuskan isu rush, maka mereka berharap ada eskalasi yang dipicu oleh memburuknya situasi ekonomi. Pembuat dan penyebar isu rush money sadar benar gejolak politik tidak akan bisa membesar tanpa ada keterpurukan ekonomi, kata Sarmudji.

    Padahal, menurutnya, tidak ada alasan untuk terjadi rush money. Dia pun bertanya, siapa yang menghembuskan isu pasti memiliki maksud buruk. Mereka ingin memancing di air keruh dan tidak tertutup kemungkinan bermotif politik.

    "Isu rush money adalah teror terhadap ekonomi nasional. Mereka yang mengisukan adalah mereka yang menginginkan situasi negara memburuk," katanya.

    M Sarmudji mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh presiden dengan bersilaturahmi ke segenap kekuatan sosial politik sudah benar. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan presiden harus diikuti dengan koordinasi yang baik di antara institusi pemerintah, baik BIN, Kepolisian, Kementerian dan lembaga, OJK, BI, Perbankan dan institusi lainnya, kata dia.  [sumber]

    RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

    13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sarmuji berharap jika perencanaan pelaksanaan Bappenas bisa terpenuhi semuanya. [sumber]

    Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

    6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Sarmuji menyebut pemerintah tidak tahu sumber kenaikan konsumsi pemerintah. Menurut Sarmuji, angka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen kehilangan dasar. Sarmuji menanyakan tentang momentum peningkatan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT). Oleh karena itu, Sarmuji mengharapkan inflasi turun dari 4,7 ke 4,0 persen. Sarmuji ingin instrumen-instrumen selain instrumen suku bunga yang bisa dipakai mengendalikan inflasi dijelaskan. Ia menyebut DPR belum yakin akan tingkat partisipasi tax amnesty. Ia menganggap lebih banyak target yang meleset daripada tercapai. Ia ingin APBN yang menyejahterakan rakyat. Ia mengusulkan peran Bappenas diperkuat agar pembangunan lebih tepat sasaran. [sumber]

    Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

    19 November 2015Sarmuji menyampaikan bahwa banyak daerah dan provinsi yang tidak mengikuti PP 78 karena ada masalah dalam pembuatannya. Menurutnya, Menakertrans telah mengambil alih hal yang tidak perlu diambil alih terkait dengan PP 78 ini. Sarmuji menilai bahwa upah buruh bukanlah satu-satunya yang menghambat kemajuan industri, tetapi memang upah pekerja inilah yang mudah dimodifikasi kebijakannya. Sarmuji meminta agar pekerja jangan dijadikan korban. Sarmuji juga menanyakan apakah pada saat inflasi tidak lagi 20 persen, formula pengupahan pada PP 78 akan tetap berlaku. Oleh karena itu, Sarmuji setuju untuk mendiskusikan kembali PP 78.

    Terakhir, Sarmuji menambahkan bahwa menurutnya kondisi di lapangan, para TKI masih memprihatinkan masalah keselamatannya.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan

    17 November 2015 - Sarmuji setuju bila RUU Pengawasan Obat dan Makanan masuk ke RUU Prolegnas 2016. Menurut Sarmuji, BPOM harus ada keterkaitan atau kerjasama dengan lembaga dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengawasi jenis makanan lainnya, seperti buah-buahan dan ikan.  [sumber]

    Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

    Pada 8 Juni 2015 - Sarmuji mengatakan bahwa kondisi makanan saat ini sangat membahayakan apalagi bahan makanan yang dibeli di pasar tradisional. Apakah tidak memungkinkan bagi zat-zat berbahaya tersebut untuk diberi rasa yang tidak memungkinkan untuk dimakan. Misalnya formalin diberi rasa pahit sehingga orang tidak bisa menggunakannya. Terkait penganggaran dari BPOM, menurut Sarmuji yang dipaparkan belum mencerminkan visi BPOM sendiri.  [sumber]

    Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

    Pada 3 Juni 2015 - Sarmuji menyampaikan pendapat bahwa tidak hanya TKI yang diberikan edukasi mengenai pengolahan pendapatan, tetapi keluarga TKI juga perlu diberikan edukasi karena masih ditemukan beberapa TKI yang mengirim uang untuk sektor motor mahal yang terjadi di Blitar. Hal tersebut merupakan salah satu contoh cara pandang TKI yang kurang bagus mengenai uang yang didapat, sehingga keluarga TKI harus diberi pemahaman untuk menggunakan uang secara produktif. Dan terkait pemberdayaan Sarmuji menyarankan agar tidak hanya purna TKI yang penting untuk diberdayakan, tetapi penempatan TKI dan pemberian pemahaman kepada keluarga TKI juga penting.  [sumber]

    Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

    Pada 20 April 2015 - Sarmuji minta kepada KemenBUMN agar ada penjelasan ke masyarakat bahwa right issue Waskita bukanlah menjual asset negara. [sumber]

    Kinerja Pupuk Indonesia

    15 April 2015Berdasarkan pemaparan dari PIHC, Sarmuji mengatakan bahwa masa depan PIHC suram karena harga yang terlalu tinggi. Oleh karena itu Sarmuji menanyakan kebijakan yang bisa dilakukan oleh DPR untuk mengatasi permasalahan PIHC.

    Sehubungan dengan permasalahan pupuk yang terjadi di lapangan, Sarmuji menanyakan langkah langkah yang telah dilakukan PIHC untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    Sarmuji mengatakan tidak setuju dengan impor pupuk, ia mewajibkan PIHC harus mencari solusi defisit pupuk selain impor.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

    7 April 2015 - Sehubungan dengan Bahan Bakar Nabati (BBN), dalam kunjungannya ke pabrik Bio Ethanol menurut pengamatan Sarmuji Pertamina hanya menyerap BBN seperseribu dari hasilnya saja.  Sehubungan dengan Blok Mahakam, Sarmuji memberikan dukungan penuh kepada Pertamina.

    Sehubungan dengan Open Access pipa PGN, menurut Sarmuji program tersebut diteruskan saja. Sarmuji minta klarifikasi kepada Direktur Utama PGN sudah berapa persen pipa-pipa PGN sekarang dan apa hambatan-hambatan PGN untuk realisasi target utk memasok gas untuk seluruh Indonesia.  [sumber]

    Kinerja Perum Perhutani

    1 April 2015 - Sarmuji apresiasi Perhutani yang punya pabrik plywood dekat Dapilnya di Kediri. Menurut Sarmuji Perhutani harus lebih aktif bikin unit olah agar ekspornya bukan bahan baku tapi hasil olahan kayu. Sarmuji menilai pendapatan Perhutani terbantu nilai kayu secara global lagi tinggi. Sarmuji prihatin kalau nilai kayu anjlok suatu saat dan berharap Perhutani sudah siap-siap.  [sumber]

    Anggaran Desa, Transfer Daerah, Dana Alokasi Umum & Dana Alokasi Khusus

    10 Februari 2015 - Sarmuji menilai aparat desa, terutama di Indonesia bagian timur, banyak yang belum siap menjalankan UU Desa.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara

    Pada 5 Februari 2015 - Sarmuji saran agar KemenBUMN memperkuat kriteria dari BUMN calon penerima bantuan PMN.  Sehubungan dengan itu, Sarmuji meminta ke MenBUMN detil sasaran pemakaian dari dana PMN dan kemampuan BUMN tersebut dalam mendapatkan pinjaman bank (leverage).  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.