Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
Gde mengatakan kalau Kementerian BUMN menyetor dividen maka semestinya PMN diperbesar karena ini kepentingan agent of development bukan aksi korporasi. Gde berharap dalam UU BUMN kedepan akan ada kebijakan bahwa Kementerian BUMN tidak perlu menyetor dividen tetapi dijadikan CAPEX sehingga banyak swasta yang bergabung.
Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Gde mengatakan berdirinya BUMN adalah untuk Agent of Development di negara demokrasi ini, bagaimana menumbuhkan perekonomian kita, negara mendapatkan pajak, dan masyarakat sejahtera. Ia kurang setuju kalau PMN dikaitkan dengan dividen karena ini penugasan untuk menjadi Agent of Development, kalau penugasan biasanya banyak di support oleh PMN bahkan seharusnya PMN jauh lebih tinggi dari dividen, barulah kita bisa menggenjot pertumbuhan yang lebih baik, semakin banyak PMN maka semakin kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonominya agar lebih baik.
Kalau kita melihat penugasan Agent of Development, harus ada pelaku-pelaku baru yang timbul. Gde mengatakan 15 tahun berbicara tentang bagaimana memberikan ruang kepada swasta, jangan terlalu melebar BUMN kita, ia serius bicara bahwa ketika berdirinya BUMN adalah Agent of Development di negara demokrasi, bagaimana menumbuhkan perekonomian kita, negara mendapatkan pajak, dan masyarakat sejahtera. Ia kurang setuju kalau PMN dikaitkan dengan dividen karena ini penugasan untuk Agent of Development yang biasanya banyak disupport oleh PMN, bahkan seharusnya PMN jauh lebih tinggi dari dividen baru kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi, semakin banyak PMN maka semakin besar peluang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi agar lebih baik. Kalau kita melihat penugasan Agent of Development, tentu harus ada pelaku-pelaku baru yang timbul. Ia 15 tahun berbicara tentang bagaimana memberikan ruang kepada swasta, jangan terlalu melebar tentang BUMN kita. Gde menegaskan serius ketika berbicara bahwa ketika tidak bisa dilakukan oleh swasta maka peran BUMN hadir, namun hanya Pak Erick Thohir yang bisa mengeksekusi ini. Gde melihat mengeksekusi ini juga berat, bagaimana agar BUMN kita tidak menjadi konglomerasi tersendiri karena sudah menghilangkan beberapa Direksi dan Komisaris. Misal di PTPN sudah hilang 100 Direksi dan Komisaris, ini pasti berat pastinya karena di belakang pasti ada yang mengaum, itulah makanya ia mengapresiasi tinggi Menteri BUMN yang akhirnya pasti menumbuhkan pelaku-pelaku baru di Indonesia, swasta akan tumbuh. (4)
Selanjutnya, Gde mengatakan sinergi BUMN sangat bagus tetapi kadang juga sangat menghilangkan disguise. Kalau untuk percepatan oke tetapi kalau untuk menghilangkan untuk bersaing dengan swasta, ia justru tidak setuju dengan sinergi ini. Sehingga, pemilahan terhadap sinergi, pengertian terhadap sinergi antar BUMN menjadi bagian terpenting untuk disosialisasikan Menteri BUMN, ia menanyakan apakah sinergi mengganggu swasta atau apakah sinergi ini dibutuhkan.
Waskita memiliki beberapa project yang sedang konstruksi, dengan keterpurukan Waskita sekarang, yang utangnya terlalu dalam tetapi ada konstruksi yang on going, lalu bagaimana memilah ini sehingga project tetap bisa dilanjutkan. Di Bali, ia merasa lucu karena tol Gilimanuk Denpasar disetujui padahal ada rancangan lain yang harusnya bisa memecah kemacetan dan membuat pertumbuhan ekonomi merata, ia kwartir UMKM juga akan mati. Gde meminta, pembangunan tol tidak hanya di daerah Selatan, walaupun mungkin skala ekonominya tidak terjadi tetapi ia meminta kepentingannya adalah pemerataan sehingga tidak terjadi Gini Ratio yang tinggi di Bali.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
Gde mengatakan bahwa anggaran kementerian ini sama dengan anggaran eselon 3 di kemenkes, PUPR, dan kemendikbud. Karena ini kita selalu diberikan anggaran oleh Kemenkeu RI. Mengenai di Bali ini menjelang Pemilu akan semakin memprihatinkan ke depannya termasuk tumbuhnya UMKM kita. Bahwa airport itu kapasitasnya hanya 27 juta penumpang per tahun di bali dan saat ini mencapai 20 juta serta sebelum pandemi selalu di angka 24 juta per tahun dan setiap tahun akan naik 9 persen seperti perkiraan terdahulu. Artinya airport di Bali akan full capacity dan akan naik tarif hotelnya dan akan mandek karena kelabakan semuanya. Kalau seandainya bisa di barat yang telah direklamasi dan dibangun lagi terminalnya maka akan mencapai 37 juta penumpang per tahun dan memakan uang 15 triliun.
Kinerja Korporasi dan Permasalahan Pilot CRJ - RDP Komisi 6 dengan Dirut Garuda
GDE menyampaikan bahwa sempat pesimis tentang Garuda ini bahkan hampir mungkin 99% kalau berdiskusi tentang Garuda ini pasti bangkrut. Karena kondisinya waktu itu kondisi perusahaannya yang berat. Kemudian juga keadaan ekonomi kita juga berat akibat daripada pandemi dan Memang kerja kerasnya Pak Irfan kemarin ini benar-benar kita akui. Walaupun memang kontribusinya tidak hanya Pak Irfan kerja kerasnya dari kontribusinya hampir seluruh berkontribusi. GDE berharap kemudian ke depannya ini tentu dengan pengalaman yang kita dapatkan kemarin ini nanti akan lebih berhati-hati lagi termasuk tentang masalah pegawai pilot dan sebagainya. Ke depan itu harus hati-hati. Bapak dituntut dalam undang-undang PT harus Untung. Jadi aksi korporasi harus jalan bukan hanya sekedar BUMN yang menjalankan untuk benefit kepada masyarakat. Oleh karena itu, cara-cara melakukan manajemen seperti perusahaan harus berjalan. Jangan sampai nanti kita sudah bertatih-tatih untuk minta sekedar memberikan PMN-nya, GDE meminta ini benar-benar dilakukan kedepannya. GDE meminta hal-hal yang menyangkut efisiensi dan brand awareness terutama yang setelah dimiliki oleh Garuda. GDE berharap juga Garuda seperti yang di di jam-jamnya juga diperhatikan dengan baik lebih fleksibel.
Pembahasan Kinerja PT Angkasa Pura II (Persero) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero)
Gde Sumarjaya mengatakan pembangunan bandara perancanaannya harus matang. Ada arsitek, kalau tidak ambruk.
Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Gde meminta untuk adanya studi khusus untuk
masalah yang terkait dengan jaringan.
Pengawasan Penggantian Direksi – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, dan Deputi Keuangan dan Direktur Teknis PT Angkasa Pura 1
Gdemenyampaikan bahwa di Bali bangunan
termahal itu AP, sehingga saya terkejut untuk diajak kerjasama untuk perekonomian yang tidak digubris. Ini mengejar profit, tetapi untuk kesejahteraan dalam perekonomian tidak
difokuskan. Kondisi airport kini sudah berat, belum lagi berbicara pembangunan airort baru di daerah terpencil. Gde mengatakan bawha di AP1 dan AP2 banyak sekali persoalannya, teutama di Bali. Karena Gde concern dengan bandara Bali. Di Cengkareng tahun depan sudah penuh untuk airport, sedangkan belum dibangun airport baru. Gde mendapatkan informasi bahwa bandara Ngurah Rai harga
bangunannya paling mahal diantara bandara yang lain. untuk membuat runway 3 dan membuat terminal 4 sehingga tidak stuck arus barang dan jasa saja. Gede meminta agar 4 misi BUMN harus dikedepankan jika kita ingin menjadi agent of development security, perkembangan, misi pemerinah dan membawa ekonomi lebih baik. Gde mengatakan bahwa pertumbuha BUMN 6% lebih tinggi pertahun, profit center sering kerjasama dnegan pihak
swasta. Gde berharap apa yang menjadi kendala di AP1 menjadi kriteria anggaran.
Gde mengatakan sangat memalukan bandara Internasional mengalami kematian selama 5 jam, semestinya safety nomor 1 di bidang pariwisata. Gde meminta agar perbaikan dari runway harus dilakukandan mulai dilakukan pengecekan. Karena pasti ada yang berperan dalam penetuan runway, sehingga Gde mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab untuk permaslahan tersebut. Gde menyampaikan baha Ketua Kadim di Bali merasa diabaikan, karena telah disub ke anak persahaan, baru ke swasta. Kegagaan
lelang adlah skenario, tidak ada proyek sebesar Rp150 Miliar menjadi kesalahan administrasi. Gde menyatakan setuju, untuk menahan terlebih dahulu agenda rapat ini, dan Panja Aaset ASDP untuk dipercepat. Gde melihat dari project sinergi mematikan swasta, karena yang sebenernya sebagai tempat penitipan commission fee.
Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Gde mengatakan bahwa di dalam negara Indonesia yang bukan sosialis, BUMN tidak boleh kemana-mana. Sehingga ketika DPR-RI memberikan PMN jauh lebih besar dibandingkan deviden itu tidak masalah. Setau Gde di negara demokratis selalu BUMN ada 4 alasan untuk mereka berdiri, yaitu salah satunya karena security reason. Jika sekarang mengecilkan saya setuju sekali karena akan menimbulkan pengusaha baru. Yang Gde ingin tekankan ketika Dirut PT Pertamina bicara IPO, bagaimana mendapatkan benefitnya kepada masyarakat ketika di satu pihak harus memberikan profesional profit.
Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanuddin Noorsy (Pakar/Ekonom)
Sumarjaya mengatakan bahwa apabila inti dari konsep holding tadi menyangkut pemisahan aset BUMN, maka hal tersebut dapat menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang berlarut-larut untuk Pemerintah.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) mewakili Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), dan Menteri Perindustrian (Menperin)
Gde S mengatakan anggaran adalah stimulus, sementara inovatif justru merugikan. Ia menyampaikan kebijakan bank sendiri malah justru malah merepotkan. Ia mengatakan sekarang kebijakan sudah dibatasi oleh Pemerintah bahwa tidak akan bersangkutan dengan hukum. Ia membahas ada hal lain yang bisa lebih inovatif, contohnya untuk impor. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa anggaran adalah stimulus sebagai pemacu percepatan pertumbuhan.
Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Sumarjaya mengatakan bahwa pentingnya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, harus ada improvisasi dan inovasi serta diharapkan masing-masing mitra kerja melakukan diskresi dengan keadaan yang ada. Ia menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan anggaran ini hanya keperluan stimulus untuk pertumbuhan, tetapi yang paling penting inovasi dari sebuah kebijakan. Kondisi yang ada saat ini mengharuskan kita untuk terus berinovasi.
Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Gde mengatakan Mendag harus fokus terhadap banyaknya kartelisasi pada gula. Tahun lalu pabrik gula yang BUMN tidak mendapat bagian, sementara swasta mendapat.
Evaluasi Kinerja Pertamina - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
Gde menegaskan agar memperbaiki public transport untuk rakyat kurang mampu. Gde menyampaikan bahwa dirinya setuju untuk terus menerus mensubsidi minyak.
Penjelasan Singkat RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
Gde mengatakan memang kita masih susah bersaingan dengan pasar modern, tetapi Gde mengapresiasi karena memasukan kearifan lokal juga. Tetapi selain itu e-commerce sekarang lebih besar, sehingga Gde meminta untuk kedepannya pasar dibuat virtual juga karena hampir disemua daerah sudah 3G dan memiliki smartphone.
Larangan Praktik Monopoli – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Gde mengatakan bahwa disetiap tindakan harus adanya SOP, dan setelah rapay ini akan adanya rapat pleno internal tentang RUU ini. Gde mempertanyakan hasil dari konsinyering itu bukannya sebesar Rp5 Triliun.
Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Gde mengusulkan dibentuk tim tersendiri untuk melakukan kajian terkait perizinan impor yang ada sekarang, apakah menghambat atau mengembangkan industri dalam negeri. Gde mengatakan barang impor banyak masuk ke Indonesia dan hal ini tidak sesuai dengan nawacita.
Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan
Gde melihat sebesar 90% kartelisasi terjadi dimana-mana. Mendag perlu mengubah regulasi dan memanfaatkan anak perusahaan BUMN. Hilir di perunggasan kebanyakan adalah para peternak kita sementara di hulunya banyak mafia. Terakhir, Gde mendukung untuk inovasi-inovasi yang akan dilakukan ke depan.
Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi
Sumarjaya mengatakan para staf BUMN harus tetap bersabar untuk melayani masyarakat yang sangat membludak nantinya. Selanjutnya, Sumarjaya memberikan saran untuk staf Bandara di Bali untuk menempatkan stafnya di beberapa central parkir yang penting.
Rencana Pemberlakuan E-Toll — Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN serta Dirut PT Jasa Marga
Gde menyatakan persetujuannya terhadap penerapan e-toll, tapi bagi sebagian masyarakat mungkin ini menjadi beban. Gde menyarankan seharusnya ada keuntungan tertentu, misalnya kartu e-toll diberikan secara gratis. Gde menginginkan agar PT Jasa Marga melakukan inovasi lalu lintas jalan tol seperti Malaysia.
Pembahasan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala KPPU
Sumarjaya mengatakan bahwa hampir semua komoditas menjadi kertel, sehingga penguatan anggaran sangat dibutuhkan untuk KPPU. Terkait dengan masalah sanksi sangat rendah, yaitu hanya Rp5 Miliar sampai Rp20 Miliar, sehingga Sumarjaya mengusulkan untuk adanya sanksi yang berat daripada adanya kartelisasi. Sumarjaya mengatakan BUMN saja melakukan kartelisasi, ini sangat lucu. karena pemerintah semestinya sebagai agent development. Perlu adanya sanksi kurungan untuk kartelisasi
tersebut, sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru. Sumarjaya menyetujui untuk memperkuat KPPU, karena sangat memprihatin kondisi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang seharusnya menjunjung kebebasan, tetapi pada kenyataannya membuat kartelisasi. Sumarjaya mengatakan bahwa banyak hidden di anak-anak perusahaan.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian
Gde mengatakan yang paling cepat untuk mengisi kas negara adalah BUMN. Gde mengatakan F-Golkar berpendapat bahwa deviden dinaikkan dan PMN dikurangi. Gde berpendapat PMN untuk PT KAI (Persero) ditahan terlebih dahulu untuk mengisi kas negara.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Gde mengatakan bahwa selalu ada tumpang tindih anggaran, baik antar departemen dengan provinsi. Apa yang dimaksudkan Gde untuk mendorong kerja-kerja karena banyak yang tumpang tindih anggaran. Menurut Gde, pentingnya pendataan program di daerah karena masih banyak daerah yang belum memahmi proposal dan teknisnya.
Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)
Gde mengatakan mau tidak mau BUMN harus berionovasi, berharap agent of development bisa menjaga pertumbuhannya. Gde berpendapat sinergi dengan PT Pos Indonesia bagus karena Pos sudah berbisnis digital ekonomi. Gde mengatakan PT Sucofindo masuk ke perusahaan asing yang lebih efektif dan efesien, maka Komisi 6 akan membuat kebijakan yang efesien untuk kepentungan masyarakat jika diminta. Gde mengatakan selain efektif, state of interest juga perlu pada pertumbuhan yang berkualitas dan pemerataan. Percuma jika infrastruktur merata tapi agent of developmentnya tidak. Gde mengatakan pada zaman Soeharto, hal itu disebut trilogi stabilitas. Gde menyampaikan keluhan di kontraktor adalah pembayaran per 6 bulan. Gde meyakini sinergitas positif bisa diadakan karena sinergitas juga bisa negatif. Gde meminta mitra mengajukan kebutuhan anggaran dan kebijakan kepada Komisi 6 guna kepentingan bersama.
Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman
Gde mengatakan bahwa pasti ada keinginan memperbaiki kinerja KPPU karena kalau tidak ada itu tidak akan ada yang mencalonkan. Menurutnya, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, terutama posisi UMKM yang sangat lemah dalam posisi tawar menawar dengan perusahaan. Ia menyampaikan jika ide, gagasan, dan terobosannya datar saja maka bisa dibayangkan yang terpilih nanti sama saja dengan KPPU yang sudah ada sekarang. Ia mengatakan tidak ingin seperti itu. Ia menanyakan kepada para calon ketua KPPU mengenai hal yang paling awal perlu dibenahi agar ada peningkatan dari KPPU dibanding yang lalu. Ia juga menanyakan target tahun pertama hingga kelima serta harapan KPPU di tahun kelima memimpin. Ia mengatakan ingin mendengar sesuatu yang baru di FPT ini.
Pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direktur Utama PT. PANN Multi Finance dan Direktur PT. Hutama Karya
Gde menanyakan apakah solar home system masih menjadi prioritas atau tidak.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
Gde mengatakan bahwa dunia ini perputarannya sangat cepat, sehingga masih ada harapan yang luar biasa bagi BPKM, BP Batam, dan BPKS. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih atraktif dan inovatif. Gde mengimbau untuk tidak menggunakan business unusual.
Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
Gde meminta klarifikasi soal Kimia Farma yang mendapat 1 Triliun rupiah padahal hanya karena kurang obligasi utang kepada RS yakni BPJS bukan Pemerintah.
Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
Gde menanyakan terkait soal yang perlu dipertanyakan apa bedanya modal kerja dan talangan. Lalu apakah pelunasan utang ini tidak bisa dibawah 7 tahun. Selanjutnya, Gde mengatakan moral obligasi dari PT. KAI harus meningkatkan TKDN karena memang saat ini kondisi sangat berat. Terakhir, Gde kembali menanyakan apakah ada rencana untuk Kerata Api di Bali.
Target Setoran BUMN kepada Pemerintah Tahun Buku 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Deviden dengan Sekretaris Menteri BUMN
Gde menyampaikan bahwa mengenai laporannya dan akan diteliti bersama dengan panja sebelum tanggal 30 Oktober untuk masuk dalam APBN.
Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)
Gde menyampaikan bahwa mengenai laporannya dan akan di teliti bersama dengan panja sebelum tanggal 30 Oktober untuk masuk dalam APBN.
Pembayaran Deviden - Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata
Gde menegaskan ini kondisi kita repot terutama perdagangan kita dan devisa kita maka kita mainnya yang meng-create dan menurunkan defisit dikurangi untuk setoran ke dividen di re- invest dan yang biasa-biasa saja lebih kencang lagi transfer profit.
Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
Gde mengatakan bahwa Kemendag terdapat 2 program pembangunan pasar sebesar Rp 1,4 Triliun dan Rp 1,6 Triliun, dan ternyata mendag tidak tahu daftar pasar yang Rp 1,6 Triliun.
Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
Gde mengatakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat meningkatkan perekonomian Indonesia usai pandemi Covid-19.
Pembahasan RAPBN 2019 - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU
Gde mengatakan pelatihan pembayaran aplikasi tidak pakai cash perlu kita antisipasi terhadap perdagangan pasar.
Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Sesuai Hasil Badan Anggaran - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa tolong diberi tahu di mana saja tempat pembangunan, terutama Provinsi Bali karena sering ditanyakan supaya tahu karena kita ikut andil pada pasal tersebut termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Gde mengatakan bahwa pada tahun 2010, ketika Menteri Rini berbicara soal Agent of Development, Gde sangat bahagia soal itu. Namun setelah itu, semuanya sirna karena menghilangkan aturan good governance dan sinergitas. Saat ini, apa yang disampaikan BUMN seperti pencairan hutang, PMN dan dana talangan, dapat jadi Agent of Development jaring pengamanan nasional & menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia. Gde mengusulkan adanya tim khusus untuk memastikan apakah BUMN benar-benar melakukan TKDN. Soal negosiasi masalah leasing dr Garuda, Gde ingin penjelasan dari hasil tersebut. Kemudian, Gde juga ingin BUMN hadir pada karyawannya. Gde menceritakan bahwa kemarin ada laporan dari Garuda bahwa ada 800 orang yang dirumahkan & ada juga yang selama 3 bulan tidak menerima gaji pokok. Ini sangat berat dan Gde ingin dana talangan tidak hanya hadir untuk masyarakat, tetapi juga pada rakyatnya.
Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom
Gde Sumarjaya mengatakan bahwa hal apapun yang dilakukan kedepannya harus tetap menjaga perkembangan supaya bisa stabil, terutama perang dagang juga ada hubungannya dengan IT. Ia mengatakan jangan sampai tertinggal dan akan menjadi bumerang bagi negara. Ia berharap Telkom dapat membawa Indonesia mencapai loncatan-loncatan yang luar biasa lagi bagi perkembangan SDM di Indonesia. Menurutnya, kalau lancar sangat penting dalam pembangunan komunitas dan perkembangan startup di Indonesia. Ia mengatakan ketika zaman dulu Eropa masih nomaden, Indonesia sudah berbudaya. Maka Indonesia perlu mengembangkan SDM dengan teknologi yang ada. Ia berharap startup Indonesia bisa menguasai dunia seperti ramalan Joyoboyo. Ia mengatakan dengan teknologi, banyak startup Indonesia sudah menjadi unicorn. Ia berharap Telkom dapat tanggap terhadap hal tersebut. Ia menyampaikan hampir 10 tahun tidak ada terobosan karena ia melihat memang harus ada risiko yang diambil antar BUMN ini. Dengan begitu, Bali akan bisa dikembangkan menjadi clean energi. Salah satu yang Bali punya juga pariwisata dengan clean energi. Ia mengucapkan apresiasi atas 25MB x 2 dan juga kepada Pertamina yang akan menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan.
Kinerja Keuangan dan Harga Tiket Pesawat — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Gde bertanya apabila PT. Garuda Indonesia bisa mengambil kesempatan di era digital ini dimana banyak generasi muda yang memilih media entertainment-nya dengan menonton Youtube dan online streaming lainya. Gde beranggapan bahwa jika saja perangkat TV dihilangkan dan diganti dengan jaringan internet yang cepat, maka penerbangan bisa menghemat beban kapal yang akan direfleksikan pada penghematan bahan bakar. Gde juga mengapresiasi peningkatan kinerja keuangan yang sangat tajam dalam menutupi kerugian di tahun sebelumnya.
Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Gde mengatakan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perlu meningkatkan pelayanan kargo, restrukturisasi dan konsultan di internal perusahaan. Selanjutnya, ia meminta ada kerjasama dengan penerbangan lain soal rute internasional agar tidak terjadi kelebihan budget.
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
Gde berharap Kemenperin bekerja lebih keras supaya tidak kesulitan mengatasi kondisi pasca Covid-19. Lalu, ia juga meminta agar ada kepastian harga gas sehingga industri masih bisa bertahan serta pertimbangan Kemenperin untuk denda minimum pemakaian listrik dan gas.
Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
Gde meminta diberitahukan jamu mana yang terbukti menyembuhkan Covid-19 sehingga bisa menjadi referensi untuk disampaikan ke publik agar tidak menjadi berita bohong di masyarakat dimana masyarakat sudah percaya menggunakan jamu. Ia menanyakan orang yang merekomendasikan obat China masuk ke RS rujukan.
Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
Gde menyampaikan mengenai petani cengkeh terutama di beberapa organisasi, bahwa cengkeh harganya turun drastis sudah tidak diharga keekonomian lagi dan mereka panen tidak berlebihan, maka Gde meminta tanggapan apakah ini dampak dari impor cengkeh yang berlebihan.
Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani
Gde mengatakan untuk Berdikari mengenai bansos yang akan dilakukan bersama maupun yang akan dilakukan oleh anggota ataupun BUMN, mengenai adanya protein dalam sembako. Jika bisa menggalangkan ikan dan ayam maka 1 perekonomian peternak ayam akan bagus dan neraca perdagangan kita akan bagus. Sehingga ini bisa untuk ditindak lanjuti bersama.
Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian
Gde Sumarjaya mengatakan bahwa Anggota Komisi 6 DPR-RI sangat semangat bahkan sangat siap untuk sama-sama turun ke lapangan dalam rangka memantau implementasi kebijakan atau hal-hal yang berkaitan dengan realokasi atau refocusing anggaran agar tepat sasaran. Gde menyarankan agar realokasi atau refocusing anggaran harus terfokus untuk penanganan Covid-19. Jadi, kepentingan pekerja di industri dan mereka yang terdampak juga harus dibantu khususnya para pekerja industri kecil menengah.
Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Aksi Langsung Perusahaan Menghadapi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM
Gde meminta koordinasi dengan baik mengenai big data, sehingga kita memiliki big data yang baik dan dapat menggunakan dengan sesuai program-program. Gde berharap dengan adanya big data dan dampak ego
sektoral sehingga Kementerian berkesempatan menyatukan data yang ada di 18 Kementerian yang ada dalam mereka lakukan untuk pemberdayaan UMKM.
Program Kerja dan Anggaran Tahun 2020 dan Target Penyelesaian Roadmap - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Gde mengatakan bahwa pola pikir BUMN perlu berubah. Dari koorporasi menjadi agent of development dan harus signifikan. Jangan sampai negara yang melawan rakyatnya dan jangan ada transfer profit di BUMN. Terkait data base UMKM, menurut Gde ini perlu diperbaiki.
Pembahasan Isu Aktual di Masing-Masing BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, PT. Berdikari (Persero), PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT. RNI (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT. Perikanan Nusantara (Persero), dan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero)
Gde Sumarjaya hanya meminta tolong kepada PT. Berdikari agar kartel unggas segera dibuatkan.
Peningkatan Neraca Perdagangan Ekspor Impor - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
Gde mengatakan pentingnya moral obligasi bagi yang bekerja di bidang perdagangan khususnya ekspor impor, Gde meminta disampaikan secara teknis dan non-teknis dimana saja ada moral obligasi karena Gde berpendapat itu bukan hal yang tabu.
Program Kerja dan Anggaran TA 2020 - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Gde mengatakan Saat ini ada 14 departemen yang mengusahakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Dulu waktu Gde di Badan Anggaran, masing- masing komisi memiliki ego, semua menganggap prioritas. Gde mengajak harus mulai bicara efektif dan efesiensi dari setiap anggaran.
RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)
Gde mengatakan bahwa pertumbuhan yang berkualitas itu tentang BUMN, tetapi banyak yang meminta PMN, namun banyak yang menjadi konglomerasi.
Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia
Gde mengatakan, dirinya melihat ketidakpasan dengan adanya Telkom dalam persaingan karena beban yang terlalu berat namun tidak baik pada kinerja. Gde menuturkan, hal inilah yang menimbulkan monopoli dan persaingan yang tidak sehat.
Latar Belakang
Gde Sumarjaya Linggih terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 114.108 mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Dapil Bali.
Gde adalah pengusaha besar dan terkenal di Bali dan memiliki banyak usaha di bidang minuman (wine) dan property.
Gde menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT. Metafora Internasional.
Gde Sumarjaya adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali (2010-2015), sebuah asosiasi pengusaha
Pendidikan
SLTA, SMA Negeri 13, Bandung (1983)
S1, Universitas Islam Bandung, Bandung (1991)
Perjalanan Politik
Berasal dari keluarga pengusaha, Gde Sumarjaya Linggih dipercayai untuk memimpin banyak anak perusahaan keluarga. Bermula sebagai Direktur Umum PT. Ganeca Prima mengembangkan bisnis pertamanya di bidang wine. Perusahaan yang diberi nama UD. Banyu Sakti tersebut memproduksi wine yang bermerek Indico.
Sukses di bidang bisnis, Gde Sumarjaya yang akrab dipanggil Demer, mulai mencoba terjun di bidang politik yakni bergabung menjadi kader di Partai Golkar. Sebelumnya, Demer sempat aktif berorganisasi yang kemudian membawanya sebagai anggota DPR-RI komisi VI yang menangani Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, BUMN, dan Standarisasi Nasional.
Pada Pileg 2004 Demer berhasil terpilih dan duduk di kursi DPR RI setelah berhasil mendapatkan 115.064 suara pada pemilu tahun 2004. Di 2009 Demer dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Golkar dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali yang baru-baru ini menandatangani kerjasama agribisnis dan ekowisata antara Bali dan Kamboja.
Pada Pileg 2014 Demer kembali terpilih ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk kembali di Komisi VI.
Tanggapan Terhadap RUU
Ratifikasi Perdagangan Internasional
19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Gde mengatakan bahwa kita harus fokus terhadap ratifikasi tersebut. [sumber]
Tanggapan
Laporan Pertanggungjawaban APBN 2017 KemenBUMN
19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan MenBUMN yang diwakili oleh Menperin, Gde merasa kurang pas jika membahas perihal tanggung jawab, karena bukan MenBUMN-nya langsung yang menghadiri rapat ini,jadi dalam kesimpulan itu juga harus membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), jika memang dirasa urgent, dan sebaiknya dibuat jadwal rapat untuk membahas ini. Gde juga merasa setuju jika rapat ini ditunda, karena masih ada kesempatan hingga 27 Juli 2018 untuk melakukan pembahasan ini dan mengundang stakeholders yang terkait secepat mungkin. Gde berpendapat bahwa jawaban harus disusun dengan baik, mulai dari teknis hingga teoritis berdasarkan Undang-Undang(UU) agar mendapatkan jawaban akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. [sumber]
Realisasi Anggaran th 2017 dan Rencana Anggaran th 2019 Kemenperin dan BSN
5 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Perindustrian dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Gde menganggap perlunya anggaran yang disampaikan Kemenperin dan BSN. Gde juga berpendapat bahwa akan menjadi malapetaka terkait bonus tambahan penduduk yang didapat, atau dengan kata lain terkait bonus demografi. [sumber]
Isu Penjualan BUMN
10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Gde menyampaikan Pemerintah tadinya lakukan aksi korporasi untuk tutup APBN sekarang kita mulai agent of development. Alasan BUMN berdiri, ada program atau misi pemerintah, mengembangkan daerah tertinggal, agent of development, dan terlalu besar dikuasai swasta. Menurut Gde, sekarangBUMN kita sudah kemana-mana menjadi konglomerasi perusahaan dalam negeri. BUMN ini terlalu banyak cucu dan cicitnya. Gde mengatakan kalau memang ada BUMN yang bersaing dengan swasta, lepas saja biar private sekalian. Gde setuju holdingisasi asal tidak menghambat swasta. Gde berpendapat mengenai Perbankan itu mestinya holdingisasi saja biar bisa bersaing di internasional lawan City Bank, dan lain-lain. Menurut Gde, perlu dirundingkan kerangka BUMN dengan baik untuk menjadikan BUMN sebagai agent of development. Sekarang PMN lebih besar daripada deviden. Ia juga menyatakan adanya BUMN yang diberi PMN Rp250M dan setor deviden Rp8M. Gde berpendapat bahwa holding BUMN ini tujuannya yang kita harapkan, bukan prosesnya. [sumber]
RKA K/L 2018 BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam
4 September 2017 - Dalam RDP Komisi 6 dengan BKPM, BPKS Sabang dan BP Batam, Gde menyampaikan ada baiknya anggaran untuk menganalisis ekonomi inklusif. Gde menanyakan dimana tempat untuk menanamkan investasi berkualitas. [sumber]
Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN
30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Gde berpandangan rencana pembangunan reklamasi di Teluk Benoa akan berdampak pasti pada kemiskinan dan kemacetan. Gde mengingatkan jangan sampai Presiden RI Joko Widodo membangun monumen kegagalan pembangunan. Menurutnya, di Bali telah terjadi marginalisasi penduduk lokal. Gde mengimbau agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar profit saja tetapi juga dicari benefitnya. Gde menanyakan hal seputar subsidi impor terhadap pajak. Menurutnya subsidi impor dirasa cukup penting karena jika tidak melakukan kebijakan yang berpihak maka dapat dipastikan kita akan kalah. Gde mengharapkan BUMN menjadi agent of development, dia pun beranggapan tidak menjadi masalah bila Deviden & PMN rendah. Menurut Gde, Indonesia mempunyai jumlah pengusaha terendah di tingkat Asean. Gde mengharapkan akan adanya pertumbuhan terhadap pelaku usaha baru karena dapat berdampak pada ekonomi mikro. [sumber]
Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016
19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Gde beranggapan bahwa kuota impor sangat minim. Jangan sampai industri dalam negeri kuotanya kecil dan industri impornya besar. Gde menyarankan, apabila ingin menambah jumlah anggaran maka harus memiliki program dan realisasi yang jelas. [sumber]