Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Sulawesi Utara
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kotamobagu
Tanggal Lahir
21/01/1982
Alamat Rumah
Jl. Paloko Kinalang Lingkar III, RT.011/RW.006, Kel.Kota Bangon. Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Utara
Komisi

Sikap Terhadap RUU





Tanggapan

Rapat Lanjutan RATBI Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Aditya menjelaskan alokasi peningkatan anggaran 20% fraksi Golkar belum bisa menerima dan ini belum logis.


Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Sosialisasi Tax Amnesty — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Rapat Lanjutan)

Aditya A. menegaskan perlu ada figur untuk jadi percontohan agar masyarakat termotivasi mengikuti tax amnesty.


Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Aditya mengatakan pemeriksaan keamanan di bandara adalah berlebihan dan berlapis-lapis sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Penumpang baru datang sudah disangka berbuat tidak baik dan layanannya cuman satu sehingga antriannya banyak.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Aditya mengatakan kepada LKPP, dalam hal teknis e-katalog, perlu sinergitas fungsi dan sisi keadilan bagi semua pihak. Ia mengatakan kepada BPS untuk concern memberi penguatan tapi harus seiring dengan pengawasan terutama data-data yang diuji oleh BPS. BPS masih satu-satunya badan yang mengeluarkan data di Indonesia. Ia mengatakan semua lembaga membutuhkan BPS, tapi data yang dikeluarkan BPS hampir tidak akurat.


Latar Belakang

Aditya Anugerah Moha terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Utara setelah memperoleh 77,264 suara. Aditya, yang akrab dikenal oleh pendukungnya dengan panggilannya Didi, adalah putra mantan Bupati Bolaang Mongondow, Marliha Moha (2001-2011). Didi adalah tokoh muda Golkar di Sulawesi Utara dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Sulawesi Utara (2009-2014). 

Pada periode 2009-2014 Didi duduk di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan. Pada masa kerja 2014-2019 Didi bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi VI DPR-RI.

Pendidikan

SLTA, SMU Negeri 01, Kotamobagu (1999)

S1, Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi, Manado (2007)

Perjalanan Politik

Aditya Anugerah Moha besar dari keluarga politik dan bakat politiknya sudah terbina sejak muda.  Pada umur 22 tahun yang relatif muda, Didi sudah terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mewakili Golkar.

Didi juga aktif berorganisasi di organisasi sayap kepemudaan Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai Ketua Bolaang Mongondow (2007-2010) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) (2010-2015).

Pada Pileg 2009 Didi mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan, kependudukan dan tenaga kerja.

Pada Pilkada 2011 Didi maju sebagai Calon Bupati Bolaang Mongondow didukung oleh Golkar dan Demokrat namun kalah oleh Salihi Mokodongan..

Di DPR-RI Didi dikenal aktif dan mendukung pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow dari Sulawesi Utara dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Tabungan Perumahan Rakyat dan RUU Palang Merah Indonesia.

Pada Pileg 2014 Didi kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan.

Setelah sempat menjadi anggota di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standarisasi nasional, pada Juni 2017 Didi kembali bertugas di Komisi XI DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016 - Aditya menyampaikan bahwa Fraksi Golkar menilai bahwa ketidakjelasan payung hukum membuat penanganan krisis bank membuat tidak efektif. Menurut Fraksi PDIP, Pemerintah harus memiliki suatu payung hukum jika terjadi krisis keuangan. Fraksi Golkar berharap RUU PPKSK dapat menjadi payung hukum dalam menjaga sistem keuangan.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menilai bahwa RUU PPKSK harus merinci bagian-bagian penting dalam hukum yang selama ini diperdebatkan, serta RUU PPKSK juga harus menegaskan kewenangan OJK dalam penanganan masalah krisis. Fraksi Golkar menyetujui hasil pembahasan tingkat 1 RUU PPKSK untuk menjadi UU.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Aditya menyatakan bahwa dana desa di Sulawesi Utara positif dan menyerahkan aspirasi dapil ke Menkeu. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Aditya menanyakan bagaimana menghindari terjadinya duplikasi antarlembaga audit. Aditya menambahkan perihal anggaran berbasis kinerja apakah dapat diwujudkan agar kinerja dari APBN dan APBD dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Aditya menanyakan bagaimana melakukan efisiensi penawaran atas entitas pemerintah agar tidak terjadi duplikasi hasil dari setiap lembaga. [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Aditya tidak ingin dana yang dikelola oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) digunakan untuk proyek-proyek mercusuar karena ini akan memberi kesan bahwa Pemerintah membangun tapi tidak akan dirasakan oleh rakyat.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Aditya menanyakan strategi BNI (Bank Negara Indonesia) dalam menghadapi MEA. Aditya menjelaskan bahwa selama ini di masyarakat banyak isu yang berkembang mengenai pengembangan kembali BNI dengan Bank Mandiri, selain itu Aditya pun menanyakan mengenai sinergisitas antar stakeholder. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Aditya menyetujui agar persepsi APBN lebih realistis. Ia menunjukkan bahwa data sensus ekonomi belum diterima DPR. Andi menyebut alokasi dana untuk kesehatan penting untuk diperhatikan. Andi berharap alokasi dana bisa direalisasi dan tax amnesty bisa memberi pemasukan pada negara. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kotamobagu
Tanggal Lahir
21/01/1982
Alamat Rumah
Jl. Paloko Kinalang Lingkar III, RT.011/RW.006, Kel.Kota Bangon. Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Sulawesi Utara
Komisi