Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Fadli Zon

Gerindra - Jawa Barat V

Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Fadli Zon menulis 7 buku, beberapa diantaranya ada yang dipublikasi di perpustakaanan miliknya, yaitu Fadli Zone Library. Ia juga mendirikan Rumah Budaya Fadli Zon sebagai pusat dokumentasi kebudayaan Minang. selain itu ia juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Statementnya ke pada media seringkali berani dan kotroversial. Baru baru ini, diberitakan, Fadli Zon meminta Kapolda Metro Jaya dipecat terkait rusuhnya demo di MK mengenai hasil pilpres.

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 31, Jakarta (1987-1989)

    SLTA, Harlandale High School, Texas, Amerika Serikat (1990)

    S1, Studi Rusia, Universitas Indonesia, Depok (1997)

    S2, MSc, Development Studies, London School of Economics & Political Science, Inggris (2003)

    S3, Studi Sejarah, Universitas Indonesia, Depok 

    Perjalanan Politik

    Dalam kancah politik, Fadli mengawali karirnya dengan menjadi Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada tahun 1995-1997. Pada tahun 1997 hingga tahun 1999, dia menjadi anggota MPR RI sekaligus aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Adhoc I yang membuat GBHN. Pada tahun 1998, Fadli ikut mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) dan menjadi salah satu Ketua hingga akhirnya dia mundur di tahun 2001. Pada tahun 2008, Fadli beralih dengan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan menjadi Ketua Badan Komunikasi Partai GERINDRA pada tahun 2010

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Belum Ada

    Sikap Politik

    UU Desa (UU No.23 Tahun 2015)

    24 Mei 2017 - Fadli mengatakan bahwa yang digaris-bawahi sebanyak 3 masalah yaitu, kemiskinan, otonomi dan perbatasan. Menurut Fadli, dahulu ada irigasi. Selain itu, bantuan pupuk di desa yang berupa pelayanan maksimal dari pemerintah. Selanjutnya, Fadli mengatakan bahwa Indonesia sudah terlalu miskin strukturalnya.   [sumber]

    RUU Pilkada (2014)

    Pilkada oleh DPRD akan membawa demokrasi semakin sehat. Partai politik (parpol) juga semakin didorong bertanggung jawab kepada rakyat. Pilkada oleh DPRD bukan berarti melemahkan civil society, justru semakin menguatkan. Masyarakat bisa menilai kualitas parpol atapun gabungan parpol dalam memilih kepala daerah. Jadi, parpol melalui kadernya di DPRD akan memilih calon kepala daerah yang handal. Jika tidak, masyarakat akan menghukum parpol yang bersangkutan dalam pemilu yang akan datang. (Harian Sinar Harapan, 9 September 2014).

    RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

    30 November 2016 - (ANTARA) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD belum menjadi prioritas karena masih banyak rancangan undang-undang lain yang harus segera diselesaikan.

    "Kalau saya menilai (revisi UU MD3) belum menjadi prioritas karena banyak RUU yang harus diselesaikan," kata Fadli di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.

    Usulan revisi UU MD3 yang disampaikan beberapa fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (30/11), menurut dia, bukan hal yang baru. Namun, pimpinan DPR akan mengkaji dengan mekanisme yang ada dan prosesnya seperti apa.

    "Tadi dari PDI Perjuangan menyampaikan (usulan revisi UU MD3) yang penting sebelum Pemilu 2019," ujarnya.

    Dia mengatakan usul itu merupakan sebuah aspirasi sehingga tidak masalah ketika disampaikan kepada pimpinan DPR.  [sumber]

    (2014) - Mendukung revisi UU MD3

    Mendukung UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD

    Ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto, dan menyetujui dirinya sebagai salah satu dari 4 Wakil Ketua DPR)

    Tanggapan

     

    LGBT

    8 Feb 2018 - Fadli  mengatakan, pembahasan LGBT di dalam RUU KUHP di DPR RI masih jauh, tetapi tentu saja mayoritas fraksi di DPR menolak karena isu tersebut bermasalah. Namun, tetap berusaha tidak menjadikan isu ini sebagai upaya yang menimbulkan protes. [sumber].

     

    Apresiasi Penyelenggaran Children Camp di Thailand dan Rusia

    9 Januari 2018 - Fadli Zon mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang pergi ke Thailand dan Vladivostok, Rusia selama sekitar 2-3 minggu untuk mengikuti kegiatan Children Camp. Fadli Zon mengatakan, ini merupakan kesempatan bagus dan sangat jarang yang bisa diikuti oleh siswa-siswi SD, SMP, SMA. Pengalaman ini juga akan menjadi bagian perjalanan hidup yang penting karena bisa melihat bagaimana kegiatan yang ada di Thailand dan Vladivostok dalam kegiatan camp. 

    Fadli Zon menambahkan, camp ini juga merupakan ajang untuk membuka networking dan melihat negeri orang. Mengikuti sebuah kegiatan yang terprogram dengan jalan-jalan ke luar negeri biasa pasti memiliki kesan dan rasa yang beda, karena kegiatan yang terprogram tentu sudah terorganisir, disiplin, dan disertai paparan presentasi. Fadli Zon berharap pengalaman tersebut bisa menjadi bekal pada masa yang akan datang. Fadli Zon berpendapat bahwa Children Camp merupakan kegiatan yang sangat positif dan menjadi inisiatif pihak Rusia kepada Rosatom School. Fadli Zon berharap agar program tersebut bisa berlanjut.

    Fadli Zon senang sekali ada anak-anak Indonesia yang berani mengikuti program internasional seperti Children Camp. Fadli menceritakan, dirinya pertama kali mengikuti program internasional saat duduk di bangku SMA kelas dua naik ke kelas 3, yakni American Field Services (AFS). Fadli Zon menambahkan, dirinya menetap selama satu tahun sekolah di Amerika, lulus di sana dan mendapat beasiswa. Fadli Zon berpendapat banyak kesempatan untuk bersaing, tetapi terkadang tidak mudah juga untuk mengikuti program internasional. Menurut Fadli Zon, kesempatan-kesempatan ini adalah bagus untuk mengisi pengalaman, wawasan, dan menambah kawan-kawan baru apalagi saat ini kegiatan komunikasi sudah semakin mudah.  Fadli Zon berpesan agar siswa-siswi yang mengikuti kegiatan Children Camp bisa terus menjaga komunikasi dengan peserta lain yang berasal dari berbagai negara. [sumber]

     

    Aksi 212 dan Reuni 212 Serta Kebebasan Berserikat

    30 Nov 2017 - Menurut Fadli Aksi 212 tahun 2016 kemarin tertib dan damai. Sehingga acara reuni 212 dan kongres tahun 2017 juga diharapkan tertib dan aman serta tidak bisa dihalangi karena dijamin konstitusi. Fadli yang hadir pada aksi 212 mengatakan Insya Allah akan menghadiri acara reuni 212 karena ini kegiatan reuni dan Maulid Nabi. Fadli berpesan bahwa masyarakat boleh menyampaikan pendapat, berserikat dan bermusyawarah asal tidak mengganggu. [sumber]

    Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Aliran Kepercayaan di Kolom KTP

    Fadli menanggapi putusan MK terkait aliran kepercayaan yang bisa masuk dalam kolom KTP. Menurutnya jelas aliran kepercayaan itu bukan agama. Aliran kepercayaan memang dihargai namun itu bukan bagian dari agama. Keputusan MK tidak bisa semudah itu dilaksanakan karena proses undang-undangnya masih lama. Pemerintah masih harus mengajukan undang-undang terkait kependudukan. [sumber]

    Islam & Kebhinekaan

    24 Mei 2017 - Menurut Fadli tidak ada satu kontradiksi antara Islam dan kebhinekaan. Fadli, secara pribadi punya pandangan dan pendapat yang sama dengan Rhoma Irama, hari-hari besar semua agama di Indonesia diakomodasi. Fadli mengajak ini kita hormati semua agama, di negara lain Fadli kira tidak ada (akomodasi libur hari raya agama). 

    Fadli mengapresiasi Partai Islam Damai Idaman (Partai Idaman) menjadi perekat bangsa, sudah 72 tahun Indonesia merdeka menghadapi tantangan dan Alhamdulillah masih bertahan. Fadli mengatakan Partai Islam Damai Idaman (Partai Idaman) selaku Partai Islam tidak ada masalah dengan komitmen kebhinekaan. Fadli mengundang Bang Haji Rhoma Irama untuk mengisi acara ulang tahun DPR-RI dan akan diadakan panggung rakyat di sini. Fadli berkata bahwa bayaran Rhoma untuk mengisi acara panggung rakyat tidak mahal namun harga persahabatan dan harga rakyat.   [sumber]

    Kasus Dugaan Penyelundupan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian di Sudan

    24 Januari 2017 - (JAWA POS) - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendesak pemerintah melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus penyelundupan senjata yang diduga dilakukan anggota Polri di Sudan.

    Pasalnya, dia menduga kasus ini bakal dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Indonesia di mata dunia.

    ”Pemerintah harus lakukan investigasi secara menyeluruh. Jangan pasrah menunggu hasil investigasi dari kepolisian Sudan dan PBB. Karena hal itu bisa menjadi upaya pembelaan dari pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan citra negeri ini,” ujarnya kepada INDOPOS di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1).

    Meski begitu, selaku pimpinan komisi yang membidangi hubungan luar negeri dan pertahanan, Abdul Kharis mengaku prihatin jika tuduhan ternyata benar adanya.

    Ia pun menekankan, hikmah yang dapat diambi dari kasus ini adalah perlu ada perbaikan dalam hal perekrutan.

    ”Perekrutan harus lebih ketat dan perlu jenjang yang panjang. Termasuk dalam perekrutan pasukan yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu juga perlu ada pembekalan, terutama kesiapan mental dan sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang lagi,” tegasnya.

    Pandangan senada juga disampaikan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf yang melakukan interupsi saat rapat Paripurna DPR RI kemarin.

    Ia menilai peristiwa tersebut mencoreng nama Bangsa Indonesia. ”Indonesia terkenal paling banyak mengirim pasukan perdamaian. Bahkan kita punya tempat latihan di Sentul yang sangat bergengsi,” kata Nurhayati.

    Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini merasa dengan peristiwa itu bisa merusak diplomasi Indonesia. Karenanya, DPR harus meminta pemerintah untuk menjelaskan kejadian tersebut.

    Politikus Demokrat ini berharap oknum yang melakukan penyelundupan itu diungkap secara tuntas.

    ”Secara transparan dilakukan pengadilan hukumnya terbuka sebagaimana kejadian di Indonesia,” tegas Nurhayati.

    Peristiwa ini, kata Nurhayati, juga membuat saling tuduh di antara instutisi negara. Apalagi, TNI sudah membantah terkait hal ini dan kepolisian belum bisa memberikan kepastian.

    ”Karenanya, bagaimana ini terjadi, saya minta pimpinan DPR meminta pemerintah tanggung jawab?,” tandas Nurhayati.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa peristiwa ini seharusnya pihak terkait segera melakukan klarifikasi benar tidaknya pasukan perdamaian tersebut berupaya menyelundupkan senjata.

    ”Info ini cukup mengagetkan ada berita dugaan penyelundupan yang melibatkan pasukan perdamaian kita di Darfur dan ini saya kira harus segera diklarifikasi karena berita sudah menjadi konsumsi publik apakah benar adanya, apakah benar tindakan penyelundupan senjata,” kata Fadli.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menambahkan, bila benar adanya upaya penyelundupan senjata itu harus segera dilakukan pengusutan.

    ”Kalau tidak benar maka ada klarifikasi yang solid bukan sekadar menangkis karena biasanya tidak ada asap kalau tidak ada api,” ketus Fadli.

    Lebih lanjut kata Fadli, DPR akan menanyakan ke pemerintah dan pihak terkait soal masalah ini. Menurutnya, peristiwa tersebut sangat memalukan dan mengganggu kredibilitas Indonesia yang sering mengirimkan pasukan perdamaian.

    ”Kalau benar, ini memalukan mengganggu kredibilitas. Kita selalu mengirimkan pasukan perdamaian dengan kontingen terbanyak dan baru sekali ini terjadi kalau ini memang benar ada,” tandas Fadli.  [sumber]

    Penilaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo

    19 Oktober 2016 - (DetikNews) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah beberapa kali menyoroti kondisi negara lewat puisi. Dalam momen 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Fadli pun mempublikasikan puisi barunya. 

    Puisi yang berjudul 'Dua Tahun Berjalan Sudah' disampaikan kepada wartawan, Sabtu (22/10/2016) dan juga sudah dipublikasikan Fadli lewat akun Twitter-nya. Lewat puisi, Waketum Gerindra tersebut mengulas kondisi 2 tahun pemerintahan yang dinilai belum banyak berhasil. 

    "Pemerintahan Pak Jokowi selama 2 tahun ini belum banyak hasilnya dibanding yang dijanjikan dan ekspektasi yang begitu besar," kata Fadli saat berkunjung ke kantor redaksi detikcom, Rabu (19/10) lalu. 

    Ketika itu Fadli membacakan sajak tentang 2 tahun Jokowi-JK. Fadli lalu memilih sajak lamanya yang ditulis tahun 2014 dengan judul 'Raisopopo'.

    Sajak itu pun dibalas Politikus PDIP Eva Sundari dengan sajak 'Raisopopo Mung Kerjo'. Kini setelah beberapa hari lewat, refleksi atas 2 tahun Jokowi-JK mengilhami Fadli untuk membuat puisi baru. 

    DUA TAHUN BERJALAN SUDAH

    dua tahun berjalan sudah
    hidup semakin susah
    harga-harga melambung tinggi
    lumpuh sudah daya beli
    rakyat diwarisi gunungan utang luar negeri 

    dua tahun berjalan sudah
    cari kerja semakin payah
    pengangguran dimana-mana
    buruh Cina merajalela
    buruh kita tetap merana
    petani rugi panen nestapa
    nelayan tak bisa jual tangkapannya
    pedagang kali lima dikejar aparat pamong praja

    dua tahun berjalan sudah
    kemiskinan semakin parah
    yang kaya tambah perkasa
    yang melarat jatuh sekarat
    tangan-tangan besi tirani
    menggusur penduduk asli

    dua tahun berjalan sudah
    hukum menjelma alat kuasa
    mengabdi tunduk pada Istana
    pisaunya berdarah membelah ke bawah
    ketidakadilan menjadi fenomena

    dua tahun berjalan sudah
    Indonesia semakin lemah
    impor pangan terus melimpah
    mulai beras, gula, jagung, daging, garam, hingga limbah
    sementara
    partai politik dibelah
    di ujung timur diambang pecah
    kemunafikan terus mewabah

    dua tahun berjalan sudah
    pencitraan yang kau buat memang hebat
    luar biasa dahsyat
    tapi lihat
    negeri tetangga melaju pesat
    kita serasa jalan di tempat

    Jakarta, 21 Oktober 2016  [sumber]

    Pelantikan Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM Baru

    14 Oktober 2016 - (TEMPO.CO) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai pengangkatan Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkesan memaksakan. Pasalnya, status kebangsaan Arcandra menurutnya  masih bermasalah.

    "Saya kira (pengangkatan) agak memaksakan. Supaya tak kehilangan muka, mungkin ya," kata Fadli saat ditemui di lahan penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 Oktober 2016.

    Status Arcandra yang sempat menjadi warga negara Amerika Serikat, ujar Fadli, seharusnya diluruskan dulu. Untuk menjadi seorang warga negara Indonesia, prosedur yang dilakukan mesti melewati dulu proses di DPR.

    Sedangkan dalam kasus Arcandra, pengangkatan dia menjadi WNI hanya disahkan lewat Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM saja. Fadli berujar seharusnya pengangkatan seseorang menjadi WNI bisa dilakukan dengan proses naturalisasi atau anugerah. Keduanya harus lewat DPR terlebih dahulu. "Harus ada persetujuan dari DPR," kata Fadli. 

    Mekanismenya, kata Faldi, pertama-tama nama seseorang yang ingin menjadi WNI harus diajukan dan dibahas di Komisi X DPR RI. Oleh Komisi X nama itu dibawa ke sidang paripurna dan diputuskan di sana. 

    Dalam kasus Arcandra, Fadli mengatakan DPR tak menerima sama sekali permohonan itu. Menurutnya  jika  ternyata dalam proses itu melanggar hukum, bisa jadi prosesnya  terhenti. "Kalau ada (pelanggaran), bisa saja digugurkan (kewargamegaraannya). Bukan kami tak suka, tapi ini tentang menegakan hukum," kata dia.

    Pada reshuffle jilid 2, Arcandra terpilih menjadi Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said. Namun baru sebulan lebih menjabat, Arcandra mengundurkan diri karena tersangkut masalah kewarganegaraan. Kursi sementara Menteri ESDM dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman.

    Dua hari lalu, Presiden Joko Widodo mengangkat Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM yang baru. Arcandra Tahar, yang sebelumnya memegang jabatan itu, didapuk menjadi Wakil Menteri ESDM.  [sumber]

    Dana Bantuan Partai Politik

    14 September 2016 - (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengusulkan agar dana bantuan partai politik yang diberikan pemerintah dinaikkan dari Rp108 per suara menjadi Rp5.000 per suara.

    "Kalau bantuan yang diberikan Rp5.000 per suara maka partai politik akan mempunyai dana yang cukup dan masuk akal," kata dia, di Padang, Rabu.

    Menurut dia, bisa dibayangkan dengan dana bantuan saat ini yang hanya Rp108 per suara, maka partai yang perolehan suaranya hanya 14 juta akan memperoleh kurang dari Rp2 miliar per tahun untuk menjalankan roda partai di seluruh Indonesia.

    "Padahal partai politik tidak boleh berusaha sementara harus membiayai semua kegiatan hingga mengaji pegawai dan biaya lainnya," ujar politisi Gerindra itu.

    Sementara di negara-negara lain seperti Eropa Barat umumnya membantu keuangan partai politik hingga 30 persen dari total belanja partai, katanya.

    Ia mengatakan jika bantuan Rp5.000 per suara itu direalisasikan maka akan ada dana sekitar Rp5 triliun untuk membantu keuangan seluruh partai politik di Indonesia.

    "Kalau tidak dilakukan dikhawatirkan dana partai politik akan banyak dipenuhi oleh cukong bermodal besar sehingga partai rentan didikte oleh pemodal dan tugas memperjuangkan kepentingan publik menjadi pupus," ujarnya.

    Ia melihat untuk menciptakan politik yang mandiri perlu hadir partai politik yang juga mandiri karena keterbatasan finansial menjadi salah satu penyebab kegagalan partai politik. 

    Karena itu mari bersikap rasional kalau ingin partai politik tidak melakukan hal yang menyimpang perlu anggaran yang cukup guna menjalankan kegiatan, katanya

    Sebelumnya Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand), Saldi Isra mengatakan mengacu kepada UUD 1945 partai politik memiliki posisi strategis untuk semua pengisian jabatan penting di negara ini.  [sumber]

    Penggantian Biaya Transportasi Anak di New York

    28 Juni 2016 - (TEMPO.CO) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya.

    "Saya perkirakan bensin yang terpakai sekitar kurang dari US$ 100 atau Rp 1,3 juta. Saya kirim Rp 2 juta sekaligus tip untuk sopir," tulis Fadli dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Selasa, 28 Juni 2016.

    Surat ini tampaknya dibuat Fadli setelah muncul reaksi di masyarakat yang menyoroti suratnya kepada KJRI di New York untuk meminta bantuan penjemputan anaknya, yang sedang pergi ke kota itu.

    Fadli memperkirakan jarak dari lokasi penjemputan anaknya, Bandara John F. Kennedy, ke rumah teman Fadli di Queens, New York, kurang-lebih 13 kilometer. Keputusan ini, kata Fadli, diambil setelah berbicara dengan Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. 

    Dalam suratnya, Fadli meminta pembayaran uang transportasi ini diberitahukan kepada KJRI New York. "Terima kasih atas bantuan yang diberikan," tuturnya.

    Sebelumnya, beredar surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan Shafa, yang akan berkunjung ke New York. Rencananya, Shafa akan mengikuti Stagedoor Manor 2016 pada 12 Juni-12 Juli 2016. Dalam surat itu, tercantum pula jadwal dan rute penerbangan Shafa.

    Surat tersebut berkop dan berasal dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan KJRI di New York. Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 dan tertanggal 10 Juni 2016 itu diteken Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Saiful Islam.  [sumber]

    Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan RS Sumber Waras

    18 Juni 2016 - (TEMPO.CO) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyikapi audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut Fadli Zon, audit BPK harus diterima tanpa harus dipertentangkan dengan opini lain.

    "Sejak kapan audit BPK bisa dianulir oleh keterangan ahli? Audit BPK harus diterima apa adanya tanpa direntangkan dengan opini lain," katanya dalam diskusi “Mencari Sumber yang Waras” di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Juni 2016.

    Menurut Fadli, sebelumnya KPK telah memberi tiga pernyataan saat rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR. Pertama, KPK tidak melihat ada perbuatan melanggar hukum. Kedua, KPK sudah mengundang ahli melalui Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) bahwa tak ada kerugian dalam pembelian lahan Sumber Waras. Ketiga, KPK segera berkomunikasi dengan BPK.

    Menurut Fadli, sikap KPK mengundang persoalan dalam hukum ketatanegaraan. Proses pembuktian terkait dengan kerugian negara, kata Fadli, berada di pengadilan. "Di sini KPK sudah melampaui kewenangan menjadi lembaga yudisial untuk mengambil kesimpulan," ujarnya.

    Fadli menyebut audit BPK sebagai alat bukti. "Saya berpendapat KPK sumir soal ini. Ada peraturan presiden yang jelas banyak orang tidak tahu dan dijadikan alibi," tuturnya. Beleid itu adalah Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah dan perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014. 

    Saat rapat bersama Dewan, Rabu, 15 Juni 2016, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan sampai saat ini KPK belum memutuskan menghentikan perkara Sumber Waras. Namun Agus mendapat permintaan dari penyelidik untuk menghentikan kasus tersebut. "Kalau ada bukti baru, kami proses lagi. Hari ini belum kami putuskan berhenti. Tapi sampai saat ini, dari laporan ke kami, mereka (penyelidik) tidak menemukan perbuatan melawan hukum."

    KPK, kata Agus, bakal terus berkoordinasi dengan BPK. Penyelidik masih membutuhkan informasi yang akan digali perihal pembelian lahan tersebut. "Kami akan undang BPK. Diskusi penyelidik kami dan auditor BPK," ucapnya.  [sumber]

    Penerbitan Surat Perintah Penyidikan untuk La Nyalla Mattalitti

    24 Mei 2016 - (DetikNews) - Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan tetap akan menerbitkan sprindik baru untuk La Nyalla Mattalitti, atas kasus dugaan korupsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur. Penerbitan Sprindik ini menyusul kemenangan La Nyalla di sidang praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya, Senin 23 Mei kemarin. 

    Apa yang dilakukan Kejagung ditanggapi Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Dia membela La Nyalla, dan meminta agar Sprindik tak dikeluarkan

    "Siapa yang mau menghormati pengadilan kalau kejaksaan sendiri tak menghormati. 3 kali keluarkan sprindik ini kan dagelan, kejaksaan lakukan dagelan, harusnya dibebaskan saja sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan pengadilan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (24/5/2016).

    Dia menekankan jangan sampai hukum menjadi tidak ada kepastian atas kasus mantan ketua PSSI tersebut. Ia berpandangan marwah dunia peradilan di Indonesia semakin terinjak-injak.

    "Jangan sampai hukum tidak ada kepastian, masa sampai 3 kali? Ini saya kira presiden juga harus menegur. Jangan sampai ini dilakukan pembiaran apa yang dilakukan kejaksaan ini. Saya kira ini sudah betul-betul menginjak hukum," papar Fadli.

    "Seorang La Nyalla bahkan harus dicabut paspornya, PKI saja enggak dicabut paspornya. Cabut paspor ini sudah melakukan pelanggaran HAM, masa seorang tersangka bukan terdakwa dicabut paspornya. Ini pelanggaran berat yang dilakukan Kemenkumham dan Kejaksaan Agung yang membuat hukum jadi dagelan. Dua kali kalah praperadilan kemudian keluarkan sprindik lagi," imbuhnya.

    La Nyalla Matalitti, memperpanjang kemenangannya di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk kedua kalinya, ia mengalahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam sidang praperadilan.

    Untuk ketiga kalinya, Kejati Jatim kalah dalam sidang praperadilan yang menetapkan La Nyalla Mattaliti sebagai tersangka. Dalam sidang terahir, hakim mengabulkan gugatan tentang dugaan korupsi hibah Kadin Jatim tahun 2012 sesuai sprindik penetapan tersangka nomor 397/O.5/Fd.1/04/2016 bertanggal 12 April 2016 dan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai sprindik nomor 447/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 22 April 2016. Hakim menilai kedua sprindik tersebut tidak sah dan cacat hukum.  [sumber]

    Kaburnya Polisi Tajir Terpidana Kasus Pencucian Uang dan Pembalakan Liar, Labora Sitorus

    5 Maret 2016 - (Rimanews) - DPR RI akan mengevaluasi Kementerian Hukum dan HAM terkait kaburnya polisi tajir terpidana kasus pencucian uang dan pembalakan liar, Labora Sitorus.

    "Komisi III pasti ada evaluasi Kemnkumham," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, sabtu (5/03/2016).

    Evaluasi itu nantinya akan meminta penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna laoly yang dianggap lalai dalam mengkordinir pihak lapas.

    "Pasti akan dievaluasi," singkat Fadli.

    Seperti diketahui, Labora Sitorus melarikan diri saat akan dipindahkan ke Lapas Cipinang. Selama ini Labora sendiri mendekam di kediamannya di Tampa Garam, Kecamatan Rufei, Sorong, Papua Barat.

    Kakanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Agus Purwanto yang di konfirmasi mengatakan, pemindahan Labora Sitorus adalah keputusan Kementerian.

    "Seharusnya Labora Sitorus koperatif kembali ke Lapas Sorong untuk menjalankan hukumannya yang sudah berkekuatan hukum tetap," katanya.  [sumber]

    Gagasan Tes Urine Narkoba untuk Anggota DPR

    27 Februari 2016 - (TRIBUNNEWS.COM) - Indonesia Legal Rountable, Erwin Natosmal Oemar menyambut baik ide pimpinan DPR melakukan tes narkoba kepada para wakil rakyat.

    Namun dia menyadari, gagasan itu pasti tidak akan bisa optimal bisa mengakses ke seluruh anggota DPR RI agar bersedia menjalani pemeriksaan narkoba melalui tes urine.

    Karena pimpinan DPR tidak punya kewenangan untuk memaksa anggota Dewan lainnya.

    "Menurut saya itu ide yang positif yang perlu didukung. Meski demikian, dalam praktiknya tentu agak sulit," ujar Erwin kepada Tribun, Jumat (26/2/2016).

    Bila dimulai dari DPR RI, ide baik ini pasti akan menjadi teladan untuk diikuti oleh DPRD-DPRD di daerah.

    "Menurut saya ide tersebut perlu diterapkan. Hal itu akan menjadi preseden positif bagi anggota DPRD di daerah dan publik secara luas," katanya.

    Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan pemeriksaan narkoba melalui tes urine kepada setiap anggota dewan.

    Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dugaan keterlibatan anggota dewan terkait narkoba merupakan persoalan serius.

    "Bisa saja berkala. Waktu itu sudah ada wacana dengan BNN, biar setiap anggota DPR RI, termasuk DPRD Provinsi, kabupaten/kota, juga di tingkat eksekutif di setiap lembaga/kementerian itu perlu diperiksa," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

    Fadli mengatakan setiap anggota fraksi harus siap jika terdapat pemeriksaan narkoba.

    Sebab, hal itu sebagai komitmen dalam langkah memberantas narkoba. Politikus Gerindra itu mengaku tidak mengetahui mekanisme pemeriksaan tes urine. Tetapi dia berharap berharap agar pemeriksaan dilakukan secara mendadak.  [sumber]

    Rekaman Pembicaraan Setya Novanto 'Sampah'

    6 Desember 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Rekaman pembicaraan yang beredar di masyarakat terkait dengan skandal Freeport Gate adalah sampah. Pernyataan keras itu dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. 

    Dia meyakini jika hasil rekaman itu sudah diedit sebelum dilempar ke publik. “Dia (Sudirman) sendiri mengakui bahwa yang ia serahkan yang diedit-edit kan, bukan yang original,” Kata politikus partai Gerindra tersebut usai menghadiri resepsi pernikahan putri Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) di Jakarta, Minggu (6/12/2015) di Jakarta. 

    Menurutnya, karena hasil editan maka rekaman itu tidak bisa dijadikan bukti hukum untuk menjerat Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). 

    "Ini rekaman sampah kok. Itu apa coba isinya, sekarang itu katanya ada pencatutan nama presiden, coba kita ini belajar bahasa Indonesia, saya ini juga lulusan sastra, gak ada itu. Pada bagian mana ada dicatut nama presiden,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan tak ada perkataan Setya Novanto yang secara spesifik meminta saham. “Pada bagian mana ketua DPR Setya Novanto meminta saham, nggak ada,” ujarnya. (sumber)

    Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR adalah Jebakan Intelejen

    21 November 2015 - (JituNews.com) - Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar pertemuan membahas soal tuduhan pencatutan nama Presiden Joko Widodo terhadap salah satu anggotanya, Setya Novanto terkait pemintaan jatah saham PT Freeport Indonesia, di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, tadi malam.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyampaikan, KMP berkesimpulan, tuduhan tersebut hanyalah setting operation, semacam jebakan yang biasa dilakukan di dunia intelejen.

    "Kita mendengar secara utuh apa yang terjadi. Dan Pak Setya menyampaikan kronologinya seperti apa. Dia mengatakan rekaman itu sudah banyak editannya, ada yang digelapin. Ini semacam jebakan yang biasa dalam dunia intelejen," katanya saat diskusi bertajuk "Freeport Bikin Repot" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11).

    Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan, seperti yang diketahui, Dirut Freeport saat ini, Maroef Sjamsuddin, merupakan mantan wakil kepala Badan Intelegen Negara (BIN). Dan yang meminta pertemuan untuk pertama kali adalah Maroef sendiri. Pada rekaman itu sendiri tidak ada pernyataan pemintaan jatah saham, juga pencatutan nama presiden.

    "Kemudian, yang perlu dicatat, semenjak 8 Juni tidak pernah ada follow up setelah pertemuan yang direkam itu. Artinya pertemuan itu hanya omong kosong. Tentu harus ada permintaan pertemuan setelahnya, tapi tidak ada kan. Artinya, itu bincang-bincang ngobrol biasa lalu direkam," tukasnya.

    Fadli sudah menyarankan ke Setya agar tuduhan ini dilaporkan balik ke kepolisian atas pencemaran nama baik. Termasuk melapor Menteri ESDM Sudirman Said, yang menurutnya tidak hanya melakukan pencemaran, juga melanggar UU Minerba terkait korespondensi dengan pimpinan petinggi Freeport, James Mofet, yang menurutnya telah merugikan negara. (sumber)

    Minta BPK untuk Audit Surat Menteri ESDM ke PT Freeport

    21 November 2015 - (Kompas.com) - Ia pun meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mengaudit adanya potensi kerugian negara jika klausul di dalam surat itu direalisasikan. 

    "Audit BPK dengan tujuan tertentu bisa dilakukan untuk mengetahui berapa kerugian negara di dalamnya," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat diskusi bertajuk "Freeport Bikin Repot" di Jakarta, Sabtu (21/11/2015). 

    Klausul yang dipersoalkan Fadli terdapat pada poin pertama surat itu. 

    Poin itu menyebutkan, "Sambil melanjutkan proses penyelesaian aspek legal dan regulasi, pada dasarnya PT Freeport Indonesia dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya sesuai dengan Kontrak Karya hingga 30 Desember 2021". 

    Fadli menambahkan, pemerintah dan PT Freeport sebelumnya juga telah menyepakati nota kesepahaman pada Januari 2015 lalu. 

    Nota kesepahaman itu berisi kesepakatan untuk memperpanjang pembahasan amandemen kontrak hingga enam bulan. 

    "Ini menyalahi aturan undang-undang karena negosiasi perpanjangan itu hanya bisa dilakukan selama setahun pada 2009-2010. Kita mau tahu, berapa kerugian negara yang dihasilkan jika Freeprot dapat tetap beroperasi," kata dia. 

    Ia menambahkan, jika merujuk UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, proses renegoisasi kontrak Freeport baru bisa dilaksanakan dua tahun sebelum kontrak habis pada 2021. 

    "Seharusnya, Freeport mengikuti aturan yang terdapat di dalam UU," katanya. (sumber)

    Bela Anggota DPR yang Disebut Mencatut Nama Presiden dan Wakil Presiden RI Terkait Perpanjangan Kontrak PT Freeport

    16 November 2015 - (Kompas.com) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membela anggota DPR RI yang disebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait perpanjangan kontrak PT Freeport.

    Menurut dia, tidak ada yang salah jika anggota DPR tersebut hanya sekadar bertemu dan berbicara dengan bos PT Freeport meski membawa-bawa nama Presiden dan Wapres. 

    "Kalau bertemu ngobol-ngobrol tidak ada yang salah. Anggota DPR bisa ngobrol apa saja dengan siapa saja," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015). 

    Fadli meragukan jika sampai ada permintaan saham dari anggota DPR itu untuk memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport, seperti yang dituduhkan Sudirman Said. Dia menilai, Sudirman hanya membual dan melakukan manuver politik untuk menutupi sesuatu. 

    "Karena kita tahu yang selama ini banyak memberikan kelonggaran terhadap Freeport adalah Menteri ESDM sendiri," kata dia. 

    Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan dari mana Sudirman bisa mendapatkan rekaman percakapan anggota DPR dengan bos PT Freeport. Dia menilai, rekaman itu ilegal dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dia pun mendorong anggota DPR yang dimaksud melaporkan balik Sudirman Said ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik serta merekam pembicaraan secara ilegal.

    "Yang merekam itu siapa? Tidak boleh orang bicara kemudian asal direkam. Kecuali yang merekam itu KPK," ujar Fadli. 

    Sebelumnya, Sudirman Said telah melaporkan anggota DPR yang dimaksud kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam laporannya, Sudirman menyebut bahwa anggota DPR tersebut bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

    Pada pertemuan ketiga, dia meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Anggota DPR itu juga meminta PT Freeport untuk menanamkan divestasi saham sebesar 49 persen dalam pembangunan proyek listrik di Timika. (sumber)

    Kasus Pencemaran Nama Baik Aktivis Anti Korupsi, Ronny Maryanto

    5 November 2015 - (KOMPAS.com) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebaiknya tidak perlu ikut campur atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya. Fadli melaporkan aktivis antikorupsi, Ronny Maryanto. (Baca: Ganjar: Laporkan Balik Fadli Zon Saja)

    "Pak Ganjar tidak mengerti duduk permasalahannya. Saya akan telepon Pak Ganjar supaya tahu background-nya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2015). 

    Fadli menjelaskan, kasus ini berawal pada masa Pilpres 2014. Ketika itu, Ronny melaporkan dugaan money politics yang dilakukan Fadli Zon saat kampanye pemilu legislatif di Pasar Bulu, Semarang.

    "Saya dituduh bagi-bagi uang, padahal saya kasih pengemis Rp 50.000. Saya dilaporkan, saya melaporkan balik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. 

    Setelah melapor, Fadli mengaku tidak pernah lagi mengikuti perkembangannya. Kini, kasus itu kembali ramai diperbincangkan hingga Gubernur Jawa Tengah ikut berkomentar.

    "Saya saja sudah lupa, itu jadi masa lalu. Saya diberi tahu sudah jadi pelimpahan," kata dia. 

    Fadli mengaku akan mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan jika Ronny meminta. 

    Sebelumnya, Ganjar menyatakan dukungan atas langkah aktivis antikorupsi, Ronny Maryanto, yang melaporkan dugaan money politics yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada Panitia Pengawas Pemilu saat Pemilu 2014 lalu. 

    Meski Ronny menjadi tersangka pencemaran nama baik, Ganjar menilai hal tersebut menunjukkan partisipasi rakyat untuk menciptakan pemilu yang bersih. 

    "Ronny, jangan menyerah. Anda harus lawan. Kalau perlu, gunakan semua alat bukti ketika dulu melaporkan Fadli ke Panwas. Lawan dia dengan baik, dengan bukti adanya dugaanmoney politics," kata Ganjar, Rabu (4/11/2015). (sumber)

    Permintaan agar KPK Tak Ikut Campur soal Suvenir Topi dari Donald Trump

    15 September 2015 - (KOMPAS.com) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu ikut campur soal suvenir topi yang ia terima dari bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut dia, KPK sebaiknya fokus pada upaya pemberantasan korupsi.

    "Fokuskan saja soal pemberantasan korupsi. Soal itu enggak usah turut campur," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Selasa (15/9/2015).

    Fadli mengaku hingga kini tak mengetahui keberadaan topi yang ia sebut bertuliskan "TRUMP" itu. Selain itu, ia meminta agar KPK tak perlu terjebak dengan penggiringan opini atas isu tersebut.

    "KPK fokus saja sama kerjaannya. Jangan ikut-ikut berpolitik, jangan mau ikutin penggiringan opini. Ini gratifikasinya saya lihat barangnya saja enggak, topinya saja enggak ada, di mana?" ujarnya.

    Sebelumnya, pimpinan sementara KPK, Indriyanto Seno Adji, mengimbau kepada rombongan DPR yang menerima pemberian topi dari Donald Trump untuk melaporkan pemberian itu kepada KPK. KPK akan menilai apakah pemberian itu merupakan gratifikasi atau tidak. (Baca: KPK Imbau Rombongan DPR Laporkan Suvenir Topi dari Donald Trump)

    "Kalau memang benar ada pemberian topi, sebaiknya dilaporkan ke kami untuk ditentukan sebagai gratifikasi atau tidak," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (14/9/2015).

    Indriyanto mencontohkan laporan yang pernah disampaikan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, Jokowi melaporkan pemberian berupa bas dari personel band Metallica. Jokowi juga melaporkan pemberian kacamata oleh pebalap MotoGP. (Baca: Terima Kacamata dari Lorenzo, Jokowi Lapor ke KPK)

    Pasal 12B ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

    Pemberian memiliki arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (sumber)

    Ancaman Somasi atas Imam Shamsi Ali terkait Tudingan Kunjungan di Acara Kampanye Bakal Calon Presiden Amerika Serikat

    6 September 2015 - (Metrotvnews.com) - Adu komentar terus berlanjut antara Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Imam Masjid New York Shamsi Ali. Fadli Zon kembali menanggapi jawaban Shamsi Ali.

    Seperti diketahui, "perang" komentar ini terjadi akibat polemik pertemuan rombongan Ketua DPR dengan Donald Trump.

    Wakil Ketua DPP Partai Gerindra itu menilai bila pernyataan yang disebarkan Shamsi Ali penuh dengan fitnah.

    "Pak Shamsi, saya hanya berpijak pada pernyataan-pernyataan anda di Facebook (FB) yang disebarluaskan dan saya menilai informasinya tak utuh bahkan fitnah," tegas Fadli Zon seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Minggu (6/9/2015).

    (Baca: Fadli Zon Ancam Somasi Imam Masjid New York)

    Dia juga menyayangkan sikap Shamsi karena tak melakukan klarifikasi sama sekali. Sebab dua hari sebelumnya, Shamsi Ali dan rombongan DPR termasuk Fadli Zon sempat bertemu di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI).

    "Sebagai tokoh agama bahkan "Imam Besar Masjid New York" seharusnya anda meminta klarifikasi terlebih dulu alias tabayyun. Apalagi kita dua hari sebelumnya bertemu di PTRI. Setelah cukup informasi silakan berpendapat dan kritisi," katanya.  

    (Baca: Diancam Somasi, Ini Jawaban Imam Shamsi Ali)

    Ia menegaskan, kritik yang dilancarkan Shamsi tidak berdasarkan pada fakta melainkan fitnah. "Tapi yang anda lakukan tidak seperti itu. Malah menyebar fitnah. Sangat tak layak dilakukan oleh seorang "Imam Besar Masjid New York" yang seharusnya bisa bertindak bijak dan berdasarkan informasi akurat," katanya.

    Berikut jawaban Wakil Ketua DPR Fadli Zon atas pembelaan Imam Shamsi Ali:

    Ok saya jawab lagi jawaban anda, seperti biasa saya gunakan dalam kurung komentar saya FZ (Fadli Zon).

    1. Saya tahu itu adalah konferensi pers (kapan tahunya? Di FB bilang kampanye). Tapi konferensi pers dalam rangkaian kampanye DT (konferensi pers tetap beda dengan kampanye). Makanya pak Ketua dan rombongan dibaris di belakangnya bersama pendukungnya dengan slogan mendukung DT (tak ada kami memegang slogan, hanya berdiri. Dan kami sudah pamitan otw (on the way) keluar). Tidakkah anda berselfie ria dengan salah seorang pendukungnya? (Betul saya selfie, apakah salah? Melanggar apa? Atau haram?)

    2. Memang bukan mendukung (ini beda dengan yang anda tulis di FB, anda bilang mendukung. Tak konsisten). Tapi hadir dalam acara yang settingnya untuk kampanye (walau itu press conference) dapat ditafsirkan sebagai dukungan oleh calon lain (tafsiran anda keliru sekali lagi bukan kampanye. Di AS kampanye diatur izinnya dll juga jauh dari waktunya). Kalaupun tidak ada penafsiran seperti itu, pejabat negara hadir di acara seperti itu secara protokol tidak etis. (Kami hadir nonton karena diminta DT dan otw pulang setelah pertemuan. Sudah berulang-ulang dijelaskan).

    3. Saya tidak memasalahkan pertemuan dengan DT di lt 26 selama 30 menit. (Anda memang tidak tahu ada pertemuan sebelumnya. Harusnya tabayyun (klarifikasi) dulu). Tapi video jelas menggammbarkan ketua dan rombongan ada di baris belakang selama pers konference itu. (Kebetulan berdiri disitu disorot kamera) Di penghujung acara itu sebenarnya pak Ketua dan rombongan hampir terlupakan. (Kok tahu? Kami saja nggak tahu. Karena ketua sudah pindah berdirinya dengan anak DT di samping) Nampaknya ada yang ingatin tentang tamunya. (Ini anda ngarang). Maka DT Kembali lagi dan memperkenalkan ketua, dengan cara yang, maaf, sangat melecehkan. (Pas DT selesai ia ketemu ketua yang berdiri di samping, terus spontan Pak Setya Novanto diperkenalkan sebagai Ketua DPR RI. Melecehkan? Apanya yang melecehkan? Wong dibilang amazing and one of the most powerful man. Anda ini suudzon terus) minimal ada dua kalimat yang perlu digaris bawahi: 1) dikatakan oleh DT we would do great thing for US dan pak ketua hanya manggut-manggut. (Ya anggukan itu diplomatis saja, masak geleng-geleng kepala) 2) Do they love me in Indonesia? Pak ketua menjawab; yes highly. Kedua jawaban yang diberikan oleh pak Ketua tidak pantas. (Masak dijawab tidak, inikan spontanitas. Anda kan tidak suka DT karena anda sendiri bilang DT anti Islam. Saya tidak melihat itu. DT suka dengan Indonesia dan berinvestasi di Indonesia. Saya suka DT investasi di Indonesia).

    4. Sekali lagi saya tidak membahas apa yang terjadi di belakang layar. Itu adalah hak anda untuk menjelaskan ke khalayak ramai. Yang saya dan banyak orang diskusikan adalah apa yang beredar di video itu. Di video itu di saat DT memberikan press conference ketua dan rombongan dibaris di belekang Donald seolah sebagai pendukungnya. Setelah itu Donald keluar tapi nampaknya ada yang ingatkan tentang tamunya. (Interpretasi keliru) Diapun kembali untuk 2-3 menit mengenalkan tamu. (baca lagi tulisan anda di FB anda bilang ketemu 3 menit sehingga misleading apalagi cuma di panggung). Jadi yang 30 menit itu hak anda untuk menjelaskan ke khalayak ramai. Selebihnya biar khalayak ramai yang menjudge..(khalayak boleh menjudge dan mengkritisi tapi harus didasarkan informasi yang benar dan utuh)

    5. Saya tidak bermaksud merendahkan dewan yang terhormat. Tapi dengan hadir di acara DT itu dengan sendirinya merendahkan diri sendiri dan martabat bangsa. (Kita beda pendapat. Anda memang tak suka DT karena anda anggap anti Islam.) Siapa DT yang memperlakukan seorang ketua DPR/wakil, (coba lihat sekali lagi videonya) demikian? Setelah selesai acara ditinggalkan saja demikian seperti orang kebingungan. (Tidak bingung memang kami sudah pamitan mau kekuar. Harusnya tanya dulu) Bayangkan kalau Speaker of Congress diperlakukan seperti itu. Apa reaksi Amerika? Sekali lagi, ini masalah martabat bangsa. (Berlebihan, martabat bangsa yang mana. Trump pengusaha sukses dan investasi di Indonesia) Ketua dan wakil ketua DPR membawa nama bangsa di sini.

    6. Pak Fadhli selalu mencari justifikasi dengan alasan pebisnis berhasil. Boleh jadi boleh tidak. DT dalam bebarapa dekade terakhir banyak bangkrut, termasuk usaha judinya di Las Vegas. Entah apa bentuk investasi DT di Indonesia yang dibanggakan? Selain media bersama Hari Tanoe (Hary Tanoesoedibjo), khususnya dalam acara Miss Universe. (DT investasi property di Indonesia dengan swasta nasional. Di Bali dan Bogor)

    Kalaupun memang DT mau invest di Indonesia, hanya waktu yang tidak pas. Bukan ketua DPR yang hadir ke sana, tapi perwakilan BKPM yang memang punya kantor di New York. (DPR punya peran diplomasi termasuk membantu diplomasi ekonomi. Tidak harus BKPM, DPR boleh ketemu siapa saja selama untuk kepentingan nasional, networking dan silaturahmi. Sekali lagi karena secara pribadi anda tak suka dengan figur Trump maka seperti ini.) Selain itu, ada banyak orang kaya, bahkan lebih kaya dari DT yang bisa diajak invest di Indonesia. Kenapa DT di saat musim kampanye, dan di saat acara itu pula? (Kalau ada orang mau investasi di Indonesia ya bagus-bagsu saja. Musim kampanye? Belum tuh. Kebetulan saja waktunya cocok.)

    7. Saya sudah jelaskan pernyataan saya itu kalau itu bukan untuk ketua/rombongan pada komunikasi kita terdahulu. Tapi informasi yang saya dapatkan dari orang yang punya kredibilitas, tahu siapa-siapa saja yang datang pada saat resesi kongres. Ada banyak anggota dewan terhormat yang datang ke Washington DC atas nama kunjungan kerja tapi kongresnya libur. (Anda tak bilang begitu di FB, dan tak pernah dikoreksi)

    Saya paham kalau ketua dan rombongan mengikuti sidang IPU di PBB. Dan itu saya hormati. Yang kami masalahkan kan buka itunya. Tapi pengaturan jadwal yang secara protokoler tidak pantas. (Kok anda jadi mau ngatur jadwal segala. Jadwal IPU sudah fixed dan pertemuan spontan saja karena kami kenal)

    8. Sebagai pejabat publik, anda memang harus siap dikritisi (Saya selalu siap diktitisi tapi tak suka difitnah). Dan rakyat yang anda wakili punya hak bersuara berdasarkan pemahaman mereka. Kalau ada yang salah anda yang harus mengklarifikasinya kepada publik.

    Saya menyampaikan rasa kepedulian saya karena memang nilai rupiah semakin terpuruk (justru butuh investasi seperti dilakukan Trump di Indonesia). Banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ada beberapa perusahaan yang tutup. Tapi pejabat kita jalan-jalan keluar negeri dengan menghabiskan anggaran besar. Benar tidaknya, harga tiket lebih dari $14.000. Uang harian lebih dari $500.00 perhari. Dana penginapan lebih dari $1200-an per malam. (Soal dana perjalanan standar saja diaudit oleh BPK. Angka itu dari mana? Saya aja tidak tahu) Siapapun itu tahu kalau ini melebih-lebihkan dari yang sesungguhnya. Walaupun memang anggarannya demikian, kepada tidak ada rasa solidaritas untuk tidak menghamburkan anggaran di saat ada keprihatinan masyarakat? (Bagus kritisi anggaran, kalau bisa juga anggaran eksekutif. Dihamburkan dimana dalam konteks kunjungan ini?)

    9. Saya terkejut DT mendengar kalau DT berencana menanam modal untuk mengembangkan kecamatan Cigombong, Bogor. Luar biasa seorang kaya bernama DT untuk melakukan itu. Tapi saya percaya saja...tidak ada ruginya memang. Cuma sejujurnya saja agak aneh jika tiba-tiba DT mau invest untuk pembangunan sebuah kecamatan itu (bukan bangun sebuah kecamatan tapi di kecamatan Cigombong, Bogor atau Lido. Kalau tak percaya ya nggak apa-apa).

    10. Itu adalah title yang teman-teman berikan karena saya salah seorang Imam yang dipercaya oleh walikota New York untuk menjadi "penghubung" antara kantor walikota dan komunitas Muslim. Saya juga NYPD liaison ke komunitas Muslim. Selain itu saya adalah wakil Muslim dalam badan kerjasama antar umat beragama di AS. (Syukurlah Pak. Menjadi "imam besar" bukan kerjaan mudah, perlu kebijaksanaan. Untuk titel sebanyak itu perlu hati-hati juga bicara di ruang publik. Ada juga yang bilang ke saya bapak bukan imam lagi, malah ada kasus yang sedang dipermasalahkan. Saya tak tahu dan bukan urusan saya).

    Semua itu menjadikan teman-teman memberikan julukan itu. Yang sesungguhnya juga tidak terlalu penting-penting amat.

    11. Akhirnya saya sudah menjelaskan posisi saya dengan jelas. Hak pak Fadli untuk menerima atau menolak. Dan kalau pemahaman saya tentang apa yang terjadi dianggap fitnah, dan mau somasi itu juga hak anda sebagai pejabat negara. Artinya dengan reaksi anda yang seperti ini juga memberikan saya pemahaman lebih jauh tentang siapa dan apa anggota dewan terhormat. Saya sekali lagi tidak punya beban, apalagi akan takut dengan ancaman itu (Saya tak mengancam tapi mendudukkan soal). Toh akhirnya biar publik tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan mohon maaf komunikasi kita ini juga bisa terpublikasikan luas. Terima kasih!
      (sumber)

    6 September 2015 - (Metrotvnews.com)  - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap tudingan yang dilayangkan salah satu tokoh Indonesia di New York, Imam Shamsi Ali terkait pertemuannya dengan Donald Trump diwarnai sejumlah fitnah. Fadli Zon mengancam melayangkan somasi terkait ini.

    Pertama, Fadli Zon keberatan dengan tudingan Shamsi bahwa kehadirannya dalam konferensi pers Trump sebagai bentuk dukungan pimpinan DPR terhadap Trump, yang sedang berkampanye untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.

    "Tidak ada dukungan atau semacam itu. Memangnya kita punya suara atau pengaruh mendukung bakal capres AS? Donal Trump calon pun belum. Ia adalah invidual yang berusaha dapatkan dukungan dari Partai Republik," kata Fadli dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (5/9/2015) malam.

    Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, dirinya dan rombongan termasuk Ketua DPR Setya Novanto baru saja mengadakan pertemuan tertutup dengan Donal Trump di lantai 26, Trump Plaza, New York. Namun, saat turun ke lobi plaza, pihaknya tidak sengaja menyaksikan lautan manusia dan Trump melakukan konferensi pers di mana banyak pamflet dukungan untuk Trump sebagai Presiden AS.

    "Sebagai sopan-santun orang timur, kami nonton melihat sampai konferensi pers usai," tukas Fadli.

    Kedua, Fadli Zon merasa direndahkan dengan pernyataan Shamsi Ali yang menyebut, pihaknya sebagai pimpinan DPR hanya diterima selama tiga menit saja oleh pengusaha sukses asal Paman Sam tersebut. Fadli Zon sungguh tersinggung.

    "Anda merendahkan kami dengan mengatakan hanya diterima 3 menit untuk memperlihatkan muka di panggung. Anda menyimpulkan tanpa meneliti dulu apa yang kami bicarakan dan Anda tak tahu ada pertemuan sebelumnya," ujar Fadli kesal.

    Fadli membantah, keberadaan dirinya bersama pimpinan lain di belakang Trump saat konferensi pers, adalah sebagai bentuk meruntuhkan martabat dan kewibawaan bangsa. Kata Fadli, justru hal itu sebagai bentuk kebanggaan bertemu dengan pengusaha yang masih percaya dengan Indonesia walau keadaan ekonomi sedang terpuruk.

    "Saya sendiri merasa terhormat bertemu Donald Trump. Kami bukan ketemu seorang koruptor, penjahat perang atau kriminal, tapi pengusaha sukses yang berinvestasi di Indonesia," ujar Fadli.

    Selanjutnya, Fadli menganggap tudingan Shamsi salah alamat dengan menyebut bahwa pihaknya ke Amerika Serikat untuk bertemu Kongres AS yang sejatinya sedang reses. Fadli mengungkapkan, pihaknya hadir untuk bertemu pimpinan parlemen se-dunia, bukan anggotanya.

    "Tidak ada hubungan dengan anggota Kongres AS sedang reses. Ini ngawur sekali Anda, seolah kami datang ke New York untuk ketemu anggota Kongres," tukas dia.

    Fadli juga keberatan dengan tudingan bahwa kunjungan pihaknya ke New York hanya modus untuk melakukan jalan-jalan dan banyak menghabiskan uang untuk berbelanja. Kendati demikian, Fadli tidak membantah, ia juga sempat berbelanja.

    "Ini fitnah, kalau "mereka" maksudnya anggota delegasi. Kami tidak ada jalan-jalan, kecuali saya ke toko buku Strand dan Barnes and Noble," ungkap dia.

    Fadli menyayangkan tudingan Shamsi yang terlebih dahulu tidak melakukan konfirmasi atau tabayyun. Fadli juga heran, dengan seruan Shamsi untuk menyebarkan tudingannya melalui situs jejaring sosial facebook.

    "Harusnya tanya dulu pada kami. Seperti ajaran Islam "tabayyun". Apalagi Anda adalah seorang tokoh agama," ucap dia.

    Fadli yakin, pertemuan pihaknya dengan Trump adalah penting dan tidak sia-sia. Fadli juga sempat mengungkapkan, pertemuan itu tanpa menggunakan biaya negara. "Bagi saya penting saja ketemu Donald Trump. Tak pakai biaya," kata Fadli.

    Dalam waktu dekat, Fadli meminta Imam Masjid New York itu mengoreksi tudingan yang kadung tersebar luas di sosial media tersebut. "Namun jika tidak, saya akan melayangkan somasi sebagai pelanggaran terhadap UU ITE. Saya akan tunjuk pengacara saya," pungkas Fadli mengancam. (sumber)

    7 Proyek Strategis DPR

    28 Agustus 2015 - (Kompas.com) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pembangunan mega proyek gedung DPR diperlukan untuk menunjang kinerja anggota DPR agar lebih maksimal. Hanya saja, realisasi proyek tersebut juga harus menyesuaikan kemampuan ekonomi nasional.

    "Kalau kita ingin memperbaiki diri, kita harus juga ada fasilitas penunjang kinerja. Termasuk teknis seperti itu (gedung)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jumat (28/8/2015).

    Sementara itu, meski kondisi ekonomi nasional saat ini kurang baik, bukan berarti rencana pembangunan mega proyek itu harus terhambat. Sebaliknya, anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah harus dioptimalkan agar tidak terjadi penumpukan anggaran yang tidak terpakai.

    "Apa kita harus berhenti membangun? Justru sebaliknya, sekarang yang diperlukan spending. Pemerintah perlu itu supaya uang nggak nganggur, bisa dipakai dan ada orang yang kerja," ujarnya.

    Ia menambahkan, saat ini perlu cara-cara kreatif agar kondisi ekonomi segera pulih dan berjalan dengan baik. (sumber)

    Abuse of Power oleh KPK

    19 Juni 2015 - (OkeZone.com) - Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, sebelumnya membantah tudingan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahwa pihaknya telah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power, terutama lewat aksi penyadapan.

    Kembali ditanyakan tentang hal ini, Fadli mengatakan bahwa abuse of power yang dimaksudnya bukan hanya soal penyadapan, tetapi beberapa kebijakan lembaga antirasuah yang lainnya.

    "Abuse of power bukan hanya penyadapan, tetapi yang lain. Ketika seorang jadi tersangka (lalu menang di praperadilan) itu kan abuse of power," ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyoroti beberapa kasus penetapan tersangka oleh KPK yang kemudian gugur di praperadilan, seperti Komjen Pol Budi Gunawan dan Hadi Poernomo.

    "Ketika main tetapkan sebagai tersangka saja seperti BG kemaren itu abuse of power," tegasnya. (sumber)

    KPK vs Polri

    27 Januari 2015, menurut Fadli Zon, Bambang Widjojanto mundur adalah keharusan #UUKPK. Ia juga tak setuju bila pejabat negara diberikan imunitas. Kasus harus dihadapi.  [sumber]

    Pemilihan Kapolri

    11 Januari 2015, menyikapi pemilihan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman dimana Presiden Jokowi  serahkan calon tunggal yaitu Budi Gunawan yang dinyatakan tersangka oleh KPK pada tanggal 13 Januari, Fadli Zon memberikan komentar tentang tidak kunjung dilantiknya Budi Gunawan:

    • BG dilantik atau tidak ya memang timbulkan konsekuensi ke Jokowi. BG kan dia yang pilih.
    • Kalau pelantikan BG dibatalkan, kita serahkan kepada Presiden. Jadi kita menyerahkan ke Presiden apapun keputusannya. Sesuai dengan apa yang disampaikan para presidium KMP, pelantikan BG pada dasarnya melihat pertimbangan kepentingan rakyat dan bangsa. Jadi KMP tidak ada masalah apapun dari keputusan yang diambil Presiden. Kita kan melihat apa yang disampaikan Presiden, itu hak prerogatif Presiden. Kita mendukung keputusan apapun yang diambil Presiden. Dan tentu saja kita akan mengkritik atau mengoreksi kalau ada kebijakan yang kurang sesuai. (Tempo, 30 Jan 2015 Fadli Zon: BG tak dilantik, Gerindra setuju)
    • Presiden tak salahi aturan jika tak lantik BG. (2 Februari, pertemuan Ketua DPR dengan Presiden)

    [sumber]

    Penyerangan Kantor Charlie Hebdo di Paris

    8 Januari 2015, mengantar Prabowo Subianto berbelasungkawa ke Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia atas kejadian di kantor Charlie Hebdo, Fadli Zon ikut berbelasungkawa dan menyampaikan statement:

    "Kami mendukung kebebasan berekespresi sebagai bagian dari prinsip demokrasi, sejauh hal tersebut dilakukan secara terhormat dan konstruktif serta tidak menciderai prinsip dari agama apapun"

    Penyerangan terjadi pada rabu sore waktu Paris, dimana 3 orang bersenjata menewaskan polisi Perancis (polisi muslim) yang mencegah ketiganya memasuki kantor Charlie Hebdo, dan kemudian 3 oknum tersebut melakukan penembakan brutal yang membunuh 4 editor Charlie Hebdo dan 7 lainnya. total tewas 12 orang, total korban luka mencapai 66 orang. Setelah melakukan penembakan, ketiganya melarikan diri. 1 pelaku termuda, pada kamis tengah malam waktu Paris menyerahkan diri. (baca disini)

    Insiden Air Asia QZ8501

    (5 Januari 2015) Menanggapi polemik akses izin penerbangan QZ8501 Air Asia (28 Januari 2014) dan kemungkinan kasus serupa, Fadli Zon berpendapat:

    It takes two to tango. Pasti ada dua pihak, karena sudah common practice. Kemenhub tidak bisa hanya salahkan maskapai. Kalau bisa terbang tidak mungkin tidak ada keterlibatan Kemenhub. Ada yang bermain. (baca disini)

     (6 Januari 2015) Menanggapi kebijakan turun harganya premium dan solar, serta kemungkinan fluktuasi harga BBM karena tak lagi disubsidi negara, Fadli Zon berpendapat:

    ""Kalau sekarang ini bukan turun, masih tetap naik. Jadi seharusnya justru dibawah Rp 6.500. Kalau sekarang ini kan hanya akrobat saja, dinaikkan lalu diturunkan, jadi seolah-olah turun," (baca disini)



    Fadli Zon - Alasan Berpolitik Fadli Zon - Alasan Berpolitik

    Mengapa Fadli Zon Masuk ke Ranah Politik? 

    Fadli Zon adalah c...

    02/10/2014
    Fadli Zon - Beda Komunikasi Sipil-Militer Dulu dan Sekarang Fadli Zon - Beda Komunikasi Sipil-Militer Dulu dan Sekarang

    Apa bedanya komunikasi antara sipil-militer jaman dulu dan sekarang menurut F...

    08/10/2014


    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.