Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Timur III
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wongsorejo
Tanggal Lahir
04/06/1968
Alamat Rumah
Jalan Mandi Api 2 No. 1247, RT.025/RW.009, Kelurahan Srijaya. Alang-Alang Besar. Kota Palembang. Sumatera Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU








Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah terkait RUU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Sumail mengatakan bahwa komponen PNBP turut berperan di APBN. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan pengaturan PNBP agar lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Fraksi Partai Gerindra menekankan agar pengaturan PNBP tidak memberatkan rakyat. Terakhir, Fraksi Partai Gerindra setuju untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. 
















Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Sumail mengatakan sangat ragu dengan realisasi anggaran TA 2023 hingga akhir tahun karena per 6 November masih 68,63%. Sumail mengatakan ada hal baik dari Kementerian PUPR yang diadopsi Kementerian Perhubungan yaitu terkait lelang dini sehingga tidak terjadi lagi penumpukan kegiatan/proyek di akhir tahun. Sumail menyampaikan bahwa Pelabuhan Panarukan yang memiliki nilai histori besar akan direvitalisasi, namun sampai sekarang belum ada realisasi. Sumail mengatakan Pelabuhan Jangkar sudah saatnya menjadi pelabuhan alternatif karena Pelabuhan Ketapang memiliki luar areal yang tidak memadai lagi untuk menampung kendaraan-kendaraan besar. Sumail menyampaikan agar jalur-jalur Kereta Api di Bondowoso bisa direaktivasi, minimal untuk kereta api wisata untuk mentrigger pertumbuhan ekonomi sekaligus menyambungkan ke kawasan Gunung Ijen yang menjadi permata di Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi.


Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2024 Masing-Masing Unit Eselon I - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI

Sumail menyampaikan poin pentingnya adalah bagaimana kita meningkatkan koordinasi saja koordinasi sehingga apa yang menjadi keyakinan dan kepentingan masyarakat banyak itu bisa terkomunir melalui sisiran-sisiran anggaran yang kita sepakati bersama di sini. Kemudian untuk Direktur Jenderal Perhubungan Darat beberapa kali dan kesempatan memang kita bisa berkoordinasi dengan baik kaitannya dengan titik-titik rawan dalam penyeberangan yang ada di Jawa Timur. Dan hari-hari terakhir ini Ketapang Gilimanuk gelombangnya cuaca yang ekstrem gelombangnya sangat tinggi. Sehingga mobil-mobil yang mau menyeberang ke sana sampai kira-kira 10 km di bagian Sisi Utara dan Selatan. Tentu ini karena menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal darat perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan ASDP dan instansi terkait terutama dari pihak Lantas. Sehingga orang-orang yang mau beraktifitas keluar masuk Banyuwangi-Jember yang tidak mau menyeberang kembali tidak terganggu. Dengan tersendatnya dan terganggunya penyeberangan kembali akibat cuaca ekstrem tentu ini apa namanya juga mengganggu perekonomian. Sumail mengatakan kemarin saat Rapat dengan Kementerian PUPR dirinya mengusulkan sudah saatnya jembatan penyeberangan Jawa dan Bali ini segera dilakukan dengan koordinasi dengan para pemangku adat yang ada di sana tanpa mengurangi rasa hormat terhadap apa yang menjadi keyakinan dan budaya masyarakat setempat yang ada di Bali itu. Berikutnya berdasarkan catatan bahwa hampir 2 jam sekali di Indonesia ini terdapat dua orang yang meninggal. Sementara dari anggaran dari rencana kerja di tahun 2023 dan di 2024 ini belum melihat masih negara itu dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan ini. Artinya negara tidak hadir dan sengaja membiarkan warganya tiap 2 jam itu mati meninggal. Kemudian mohon dijelaskan nanti katanya dengan sistem pelayanan transportasi yang ada di IKN yang kurang lebih nilainya 86 miliar ini seperti apa gambarannya. Karena kita ingin tidak lagi melihat kerumitan-kerumitan ataupun transportasi karena di sana sistemnya modern. Tentu juga harus berbeda dari tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Lalu di NTT pada 2 terminal jadi Terminal Degung sama Batu Alo itu dananya ada tapi operasionalnya tidak berjalan dan terminalnya tidak difungsikan. Jangan sampai anggaran yang kita sudah letakkan di sana itu menjadi mubazir karena kurangnya perhatian dari Kementerian atau Direktorat terkait. enderal darat ini saya kira itu 4 poin Pak Dirjen untuk menjadi atensi. Berikutnya dengan kereta api cepat, jangan sampai kereta api cepat justru menjadi kereta api lambat dan biayanya terus membengkak. Di titik-titik tertentu itu sebagai upaya sebenarnya daripada konglomerat untuk meningkatkan nilai atau revaluasi asetnya sehingga terkesan bahwa kereta api ini berjalan di tempat dan terus membengkak biayanya. Sumail mengatakan tidak melihat bahwa ada pengembangan di wilayah dapilnya Situbondo Banyuwangi dan Bondowoso. Kira-kira apa yang bisa kita distribusikan program-program yang untuk kerakyatan yang ada di dalam yang di sana baik untuk misalnya perbaikan kereta apinya bukan padat karyanya. Berikutnya kaitannya dengan PNBP, realisasinya hingga bulan ini masih 30% artinya rendah. Sementara penerimaan negara bukan pajak ini apabila dioptimalkan merupakan sumbangsih besar juga bagi APBN dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan di wilayah-wilayah seluruh Indonesia.


Penyusunan RUU tentang Desa - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli

Sumail menyampaikan bahwa dengan jumlah peserta kontestasi kepala desa ini mungkin perlu diatur sedemikian karena beberapa bulan yang lalu ada pernah ada kejadian bahwa karena melalui sebuah seleksi yang diatur melalui sebuah peraturan daerah barangkali pun tidak bisa menjalankan diri dan dianggap tidak lolos pada saat itu. Kemudian yang terjadi yang terjadi adalah ada pertumbuhan darah. Mungkin di sini perlu dipertegas. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa perangkat desa perlu dipertegas kembali dari daerah setempat. Bukan hanya dari masyarakat warga desa ada beberapa desa memang juga mengadopsi perangkat desa itu dari daerah lain sehingga kemudian menimbulkan kecemburuan. Perlu ada ketegasan di situ. Yang ketiga kaitannya dengan besaran anggaran yang masuk ke desa, karena Desa menjadi ujung tombak dari pembangunan. Kalau hari ini memang kita sudah dapat besarannya dari dana desa persentasenya mungkin masih kecil mungkin perlu ada semacam mandatory seperti kementerian pendidikan yang 20%. Semangatnya kemudian betul-betul kita membangun dari ujung yang terdepan. Maka apabila Desa itu maju apabila Desa itu berkembang tentu negara kita juga akan kuat.


Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI

Sumail A menyampaikan memberikan keadilan juga terkait untuk kewenangan ini terjadi tarik-menarik yang sangat keras di berbagai para pemangku kepentingan. Kewenangan antara Polri dan Pemerintah Daerah terjadi tumpang-tindih dan tidak adanya sinkronisasi, ini berdampak pada kebingungan yang terjadi pada elemen masyarakat. Selain itu, ada disparitas harga dari jasa yang dikenakan pada penumpang, yaitu jasa konvensional karena ada beban penerimaan negara bukan pajak sehingga harga yang ditawarkan menjadi tinggi. Kendaraan yang berbasis daring ini masih lolos artinya tidak ada sumbangsih kepada negara sehingga menjadikan tarif yang dikenakan kepada penumpang terjangkau.


Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2016 — Komisi 11 Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan RI

Sumail menanyakan BLU sawit masuk ke mana saja.


Asumsi Pokok RAPBN Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bappenas

Sumail menjelaskan Fraksi Gerindra mendorong pemerintah optimis maka Gerindra mengikuti dengan apa yang disampaikan pemerintah, kami mendorong agar pemerintah optimis dengan kegiatan yang menaikan pertumbuhan ekonomi nasional.


Asumsi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Bank Indonesia

Sumail mengatakan SPN 3 bulan 5,5%. Angka target pembangunan harus direalisasikan.



Pinjaman CDB — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Direktur Utama BRI

Sumail mengatakan begitu cepatnya proses pencairan pada debitur, sehingga perlu kehati-hatian jangan sampai wanprestasi dan kredit macet.


Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Sumail mengatakan apresiasi atas program 1000 pasar, Sumail meminta ada koordinasi yang baik antara kementerian dan lembaga terkait.


Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sumail mempertanyakan apa langkah kongkrit OJK dalam menangani ketimpangan ekonomi Indonesia.


Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sumail mengatakan OJK tidak serius menangani Bumiputera ini dan menurutnya pembentukan statuta hanya pemanis. Ia menyampaikan informasi yang diterima bahwa OJK melakukan pembiaran aset-aset Bumiputera.


Pembahasan Pagu Indikatif Rancangan Kerja Anggaran BPK, BPS, BPKP dan LKPP Tahun 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPK, BPS, BPKP dan LKPP

Sumail Abdullah menegaskan untuk BPK, anggaran untuk pengawasan di BPK harus ditingkatkan. Kemudian, ia mengharapkan untuk realisasi anggaran BPK di bawah 40%. Komisi 11 ingin setidaknya di atas 40% karena ini sudah ingin masuk semester kedua.


Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumail mengatakan tentang pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang berhenti/tertunda dan ia bisa memaklumi karena adanya Pandemi Covid-19. Namun demikian, di antara jalur Situbondo-Banyuwangi ada reaksi dari masyarakat lokal sana terkait lintasan jalan tol trans Jawa tersebut yang melewati sawah-sawah produktif, padahal di atasnya ada tanah yang kategorinya tanah kering. Ia menanyakan alasan tidak melewati tanah kering saja. Ia mengapresiasi terhadap pembangunan yang sudah dilakukan oleh PUPR selama ini, tetapi hal tersebut juga harus diimbangi antara pembangunan jalur Utara dan Selatan, contohnya seperti Banyuwangi dan Jember.


Temuan BPK Tahun 2017 pada KPR Sejahtera 2017 - RDP Komisi 11 dengan BTN

Sumail menanyakan apa penyebabnya sehingga kemudian rumah tersebut tidak dihuni, apa karena tidak layak atau bagaimana.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Sumail mengatakan harapan bahwa M.Yusuf Ateh bisa memberikan perubahan jika ditakdirkan menjadi anggota BPK. Sumail mengatakan BPK sudah WTP, namun pasca tersebut banyak yang di OTT, apa yang nantinya akan M.Yusuf lakukan terkait hal ini.


Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Sumail memberikan pesan dari daerah di awal 2018 penangkapannya mendekati 80.000 ton, tetapi diakhir menjadi menurun hingga 54.000 ton. Akibatnya, pabrik pengalengan ikan kekurangan pemasokan. Sumail meminta untuk dicarikan jalan keluarnya.


Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Sumail mengatakan krisis pangan dampaknya lebih jahat dari pandemi Covod-19. Tiga pilar ketahanan pangan Bulog harus diperhatikan dengan baik dan salah satunya adalah ketersediaan pangan. Sumail juga menyarankan untuk sagu dimasukkan dalam kompenen rencana strategis nasional karena penting untuk ketersediaan pangan.


Rencana Kerja dan Perubahan Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sumail mengatakan nelayan ini jika ketika ada badai, terang bulan dan lainnya, banyak alasan yang membuat nelayan kita tidak bisa melaut. Ketika mereka tidak bisa melaut itu mereka seharusnya bisa membudidayakan juga, jadi tolong dari Dirjen Budidaya untuk adakan program budidaya ini lebih banyak lagi.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf

Sumail berharap agar apabila Yusuf terpilih menjadi Anggota BPK, ia dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan BPK. Selain itu, Sumail juga menanyakan pandangan Yusuf terkait K/L yang mendapat opini WTP tetapi masih ada pegawainya yang tertangkap tangan.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Sumail berharap Yusuf bisa memberikan perubahan jika nantinya ditakdirkan menjadi anggota BPK meskipun anggota lain menyindir kenapa DPR tidak diikutsertakan. Sumail mengatakan BPK sudah memberikan opini WTP dan pasca itu banyak yang ditangkap atau OTT. Sumail bertanya apa yang nantinya akan Yusuf lakukan.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Sumail berharap kepada yusuf untuk dapat memberikan perubahan jika terpilih sebagai anggota BPK, walaupun pernyataan dari Pak Heri kenapa DPR tidak diikutsertakan. Sumail mempertanyakan terkait dengan opini WTP yang sudah dibeikan oleh BPK tetapi pasca itu masih banyaknya yang ditangkap atau di OTT, langkah apa yang nantinya akan bapak lakukan.


Latar Belakang

Sumail Abdullah lahir di Wongsorejo, 4 Juni 1968. Sumail berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) setelah memperoleh 47,089 suara untuk Dapil Jawa Timur III. Sumail mendapatkan posisi sebagai anggota Komisi XI DPR-RI, namun pada bulan Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi VI DPR-RI.

Pendidikan

S1 Universitas Haluleo

Perjalanan Politik

Sumail Abdullah belum pernah memiliki rekam jejak politik diluar keanggotaannya di Gerindra. Dalam posisi bisnis yang dipegang Sumail antara lain Direktur PT Cisadane Emas Plantation, Direktur PT Mitra Agro Abadi, dan Presiden Direktur PT Sumaco Agro Jaya.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

12 April 2016 - Sumail berharap kepada BKPM, jika ada investor yang ingin berinvestasi, jangan sampai membawa Pekerja dari negaranya. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Wongsorejo
Tanggal Lahir
04/06/1968
Alamat Rumah
Jalan Mandi Api 2 No. 1247, RT.025/RW.009, Kelurahan Srijaya. Alang-Alang Besar. Kota Palembang. Sumatera Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur III
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan