Gerindra - Sulawesi Selatan II

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi

Andi menegaskan Komisi 5 DPR RI ingin membuat regulasi yang berimbang antara hak dan kewajiban semua pihak. Mitra jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan pengusaha supaya tercipta keadilan saat aturan ini keluar.

Tanggapan

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Andi mengatakan bahwa Pemerintah harus memiliki program jangka panjang. Jika peralatan Basarnas ditingkatkan, maka penyelamatan akan lebih baik.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Andi mengatakan program Padat Karya Tunai harusnya tetap menjadi prioritas, meskipun refocusing tetap terjadi di tahun 2021.

Satuan Tiga Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Andi menyampaikan dana pembebasan lahan tidak bisa dicairkan oleh PUPR, dana talangan tersebut diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Andi mengatakan BUMN menangani proyek yang luar biasa, ada satu perusahaan yang dipaksakan dan menimbulkan kegagalan, fungsi pengawasannya pun tidak maksimal. BUMN membeli perusahaan lokal, ternyata orangnya sama, Komisi 5 perlu melakukan evaluasi
tentang hal ini.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Andi menyampaikan bahwa sebagian besar pelabuhan di aerah pemilihannya belum dapat memberikan benefit.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Andi Iwan Darmawan Aras menjelaskan bahwa masalah udara yaitu pihak kedua penerbangan tidak memberikan tarif tiket tinggi sebab ada indikasi bahwa harga akan tinggi dan Menteri Perhubungan bisa memberikan batas harga tiket. Kami berharap Basarnas bersiaga di daerah Sulawesi Selatan dan jangan hanya banyak di Jawa saja. Untuk BMKG di daerah pedesaan tidak memakai android dan komunikasi via Short Message Service (SMS) bisa lebih efektif.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Andi mengingatkan agar anggaran yang telah disepakati dapat dimaksimalkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Andi Iwan mengatakan bahwa pemanfaatan dana desa selama ini hanya fokus pada pembiayaan dan APBN. Andi meminta khusus untuk Desa Wisata menerapkan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Aras mengatakan bahwa Prov. Sulawesi Selatan tidak masuk dalam daerah prioritas PUPR tahun 2020 bahkan 2021, padahal Sulawesi Selatan juga Indonesia dan banyak masalah seperti jalan nasional dan jembatan yang cukup memprihatinkan. Ia menyampaikan bahwa hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat di daerah. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa beberapa jembatan di trans Sulawesi terutama di daerah Baro dan Maros sudah memprihatinkan. Baru-baru ini terjadi amblas jalan di satu daerah yang sama

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Aras mengatakan berterima kasih atas proyek yang sudah berjalan di Sulsel walaupun beberapa bandara yang sudah terbangun sebelumnya, pemanfaatannya belum maksimal. Ia meminta kebijakan agar efeknya bisa dirasakan masyarakat. Ia juga mengatakan mengenai pembangunan rel kereta api yang progresnya belum terlihat sehingga masyarakat melihat hal tersebut mangkrak. Selain itu, juga mengenai rambu di jalan nasional dimana banyak yang tidak terperhatikan.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Andi mengajukan program-program yang bisa diakomodir pada tahun 2021 pada Dirjen Perhubungan Laut yaitu Pelabuhan Kajang di Sulsel dimana disana ada pelabuhan ASDP tetapi belum ada pelabuhan lautnya.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Iwan mengajukan beberapa program yang bisa diakomodir seperti akses bandara di Kabupaten Selayar dan terminal tipe A di Parepare.

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Iwan menyatakan banyak jalan penghubung yang terputus akibat curah hujan yang tinggi, sehingga meminta Kementerian PUPR untuk mengadakan perbaikan. Selain itu, ia juga memohon adanya perbaikan mekanisme sistem pembelian tiket pesawat. Terakhir, ia menyampaikan penanganan arus mudik Lebaran 2019 lebih tanggap dan baik dibanding tahun sebelumnya.

Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Andi mengatakan perlu perhatian dari Menteri Perhubungan RI soal belum berfungsinya beberapa pelabuhan di Sulawesi Selatan. Terkait dengan pembangunan rel kereta api, ia menanyakan penyebab masih belum terselesainya program tersebut yang sebelumnya ditargetkan rampung pada 2018. Soal Labuhan Bajo, ia meminta perhatian untuk kapal perintis di Makassar serta kapal penyeberangan.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Andi berkata menyangkut progres yang terealisasi fisik, notabenenya dipertengahan November sedangkan closing date 15 November. Andi pun bertanya apakah ini sudah closing date bisa dijaminkan. Andi mengatakan yang menjadi masalah kegiatan di daerah itu pembebasan lahan. Andi menyarankan agar sebaiknya lebih fokus ke pembebasan lahan dulu sebelum ke pembuatan embung, dll. Andi mendapatkan laporan FLPP itu kuotanya sudah habis. Banyak bank-bank yang kemudian men-stop kerjasama rumah subsidi ini. Jadi mungkin ini bisa jadi perhatian bapak.

Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

Andi meminta untuk Kemendes-PDTT dapat mampu memaksimalkan kegiatan diawal tahun jangan diujung-ujung tahun spserti ini agar dapat optimal. Jenis-jenis bantuan ini, masyarakat lebih banyak mengetahui ingin yahu daripada kami sendiri. Di Labuan Bajo ada pembangunan pasar, masyarakat disana banyak terkena dampak dari pembebasan lahan yang mungkin Kemendes-PDTT bisa mengakomodir terkait pembebasan lahan di masyarakat.

Latar Belakang

Andi Iwan Darmawan Aras terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sulawesi Selatan II setelah memperoleh 84.702 suara. Andi Iwan adalah seorang pengusaha di bidang jasa konstruksi (PT. Wardana Artha Guna) dan juga rumah sakit bersalin (PT. Gia Lestari).

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Makassar (1993)

S1, Universitas Hasanuddin, Makassar (1998)

Perjalanan Politik

Sejak lulus kuliah Andi Iwan gemar berorganisasi. Di 1998 Andi Iwan bergabung dengan asosiasi pengusaha, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI) Kota Makassar dan menjabat sebagai Sekretaris (1998-2006) dan Wakil Ketua (2007-2012). Di 1999 Andi Iwan juga aktif mengurus klub sepak bola kebanggaan Makassar, PSM dan akhirnya dipercaya menjadi Bendahara dari Liga Remaja PSM (2000).

Karena aktif di industri konstruksi Andi Iwan diberi tanggung jawab menjadi Sekretaris bidang Perusahaan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKD) Provinsi Sulawesi Selatan (2008-2012).

Pada 2014 Andi Iwan bergabung menjadi kader Gerindra dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2014. Andi Iwan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi V yang membidangi desa dan daerah tertinggal, perumahan rakyat dan transportasi.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Jasa Konstruksi

20 April 2015 - Sehubungan dengan kriminalisasi terhadap perusahaan jasa konstruksi, menurut Andi harus ada klausul yang menjabarkan definisi dan apa saja yang dianggap kriminal di industri jasa konstruksi. Untuk menghindari kasus ini terulang kembali, Andi menyarankan agar proses lelang harus dilaksanakan lebih awal oleh pemegang anggaran. [sumber]

Tanggapan

Tol Laut

20 Mei 2015 - Andi Iwan menilai belanja modal yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjalan sangat lambat. Andi Iwan minta ke Menteri Perhubungan (Menhub) Satuan Tiga yang lebih detil untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Kemenhub agar pengawasan oleh Komisi 5 bisa lebih maksimal.

Andi Iwan menyoroti kasus ambruknya hanggar di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Andi Iwan minta verikasi ke Menhub apakah ini kesalahan pelaksana atau Kemenhub. [sumber]