Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Yandri Susanto

PAN - Banten II

Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Legislasi

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    H. Yandri Susanto terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Banten II setelah memperoleh 77,964 suara. Pada Oktober 2012, Yandri dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 pada Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Fauzan Syai'e, kader PAN dari Dapil Lampung I yang bertugas di Komisi II.

    Yandri adalah Ketua Umum dari Barisan Muda PAN (BM PAN) dan di 2009 Yandri adalah Staf Ahi Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan.

    Pada periode 2014-2019 Yandri bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.

    Pada Mei 2014 oleh Forum Aktivis Anti Mafia (FAKTA), Yandri Susanto bersama Ali Taher dilaporkan ke Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan terlibat kasus mafia perijinan pengelolaan hutan.

    Pendidikan

    S1, Teknik Pertanian, Universitas Bengkulu, Bengkulu (1998)

    Perjalanan Politik

    Yandri Susanto memulai karir politiknya dengan menjadi kader di PAN dan aktif berorganisasi di organisasi sayap muda, Barisan Muda (BM) PAN. Dimulai dengan menjadi Sekretaris Jendral BM PAN periode 2006-2011 dan Ketua Umum periode 2012-2016. Yandri juga aktif di organisasi kepemudaan lainnya yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat periode 2008-2011. 

    Walaupun sarat dengan konflik internal ketika Konggres Pemilihan Ketua BM PAN di 2011, Yandri dipercaya oleh Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa, untuk menjadi Wakil Sekretaris Jendral DPP PAN periode 2010-2015.

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Terhadap RUU

    RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

    24 Mei 2017 - Yandri mengatakan bahwa penambahan pasal harus ditegaskan dalam RUU Pemilu ini. terkait dengan pembahasan dana partai politik (parpol), menurutnya dana tersebut seharusnya dikelola penuh oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), sehingga Bawaslu bertanggungjawab atas saksi dari parpol, karena dana tersebut tidak akan masuk ke parpol, sehingga ia setuju bahwa pendanaan untuk saksi dibiayai oleh negara.   [sumber]

    RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

    21 Desember 2016 - Menurut Yandi, Badan Legislasi (Baleg) harus mengkaji ulang redaksinya dengan baik karena akan dipublikasikan ke masyarakat. Yandri berpendapat untuk menunjukkan inventarisir mana UU yang memang jadi prioritas untuk kepentingan publik merupakan hal yang penting.   [sumber]

    RUU Pertembakauan

    15 Desember 2016 - (TEMPO.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan menjadi rancangan inisiatif Dewan yang masuk ke Program Legislasi Nasional 2017. Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menyarankan agar pembahasan dilakukan melalui panitia kerja khusus.

    Menurut Aria, pembahasan rancangan undang-undang akan kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. "Kami mengusulkan agar RUU ini tidak dibahas satu komisi, melainkan lintas komisi karena persoalan begitu kompleks," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2016.

    Aria menjelaskan berbagai sektor bakal terlibat dalam pembahasan, seperti sektor industri, ketenagakerjaan, aspek penerimaan negara, dan tembakau yang menjadi bagian kebudayaan Indonesia. "RUU ini melibatkan banyak dimensi," kata dia.

    Fraksi Partai Amanat Nasional menjadi satu-satunya partai yang menolak pembahasan RUU dilanjutkan. Menurut politikus asal PAN Haerudin, rancangan belum bisa diterima lantaran masih membutuhkan pendalaman, baik dari aspek petani maupun dampak dari tembakau ini. "PAN masih sukar menerima ini menjadi RUU," kata dia.

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui rancangan undang-undang menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan rancangan ini membentengi masyarakat dan produk tembakau lokal. "Kami mengusulkan pansus yang terbentuk benar-benar membahas," katanya. 

    Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan partainya bakal mengawal pembahasan apabila mayoritas fraksi meminta untuk melanjutkan pembahasan. "PAN menaruh perhatian RUU ini penting. Ini belum layak untuk diteruskan," ucapnya.  [sumber]

    RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

    1 Februari 2016 - Yandri usul forum ini perlu ada sinergi dengan Pemerintah agar tidak saling menyalahkan dan menyandera. Yandri juga menyarankan agar pihak Badan Legislasi (Baleg) yang mengusulkan revisi UU KPK untuk dibahas di Panitia Khusus (Pansus), bukan di Panitia Kerja (Panja). Menurutnya, ada kekhawatiran RUU ini akan menjadi kontroversial sehingga perlu ada juru bicaranya agar clear. Yandri menegaskan bahwa ini untuk bangsa dan negara. Yandri setuju dengan usul Pak Hendrawan Supratikno agar RUU KPK dibuatkan matriks.  [sumber]

    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

    Pada 9 April 2015 - Yandri Susanto menyampaikan bahwa setelah mendengar penjelesan Mendagri, Yandri optimis dana kampanye tidak ada ada masalah. Namun Yandri meminta penjelasan alasan 8 daerah tersebut tidak siap dengan dana kampanye untuk Pilkada 2015 dan 264 daerah yang menyebut siap dana Pilkada 2015 benar-benar cukup dananya dan siap sehingga benar-benar tidak ada masalah. Bila tahapan Pilkada 2015 terganggu maka akan melanggar UU. Yandri meminta penjelasan anggarannya kepada Mendagri dikarenakan belum begitu yakin dari sisi dana mengingat harga BBM naik dan harga-harga lainnya sedang naik. Yandri juga memberi masukan agar perlunya diadakan MoU bersama dengan KPK, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, DPR, dan semua pihak terkait untuk menjadi payung hukum. Pada kesempatan ini ada KPU dan Mendagri, kiranya diklarifikasi tentang anggaran KPU-RI 2015.  [sumber]

    Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Yandri prihatin atas berita dimana 65 kepala daerah belum menganggarkan dana pilkada serentak di APBD mereka. Yandri menilai ini prioritas DPR untuk koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencarikan solusi secepatnya.  Yandri kurang setuju untuk KPU tergesa-gesa membuat pengaturan khusus di PKPU yang mengatur masalah seputar perselisihan internal kepengurusan partai politik.  [sumber]

    Perppu Pilkada 

    Pada tanggal 19 Januari 2015 - Semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.  [sumber]

    Saat rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri pada 15 Januari 2015 - Yandri mewakilkan Fraksi PAN untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Yandri menyatakan bahwa Fraksi PAN setuju PerppuPilkada dibahas lanjut di DPR. Namun Fraksi PAN belum menentukan sikap setuju ataupun tidak setuju untuk PerppuPilkada ini dijadikan UU. (sumber)

    RUU Pilkada (2014)

    1. Alasan PAN mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah rasa keprihatinan terhadap banyaknya konflik sosial yang terjadi setelah pilkada digelar.

    2. Selain itu, banyaknya praktik balas jasa ketika pilkada digelar secara langsung. Di daerah banyak terjadi kasus perusakan bahkan pertikaian antardua pihak yang berbeda kubu saat pilkada. Sedangkan untuk praktik balas jasa, ia menganggap banyak kepala daerah terpilih yang memberikan posisi tertentu pada pihak yang tak menguasai bidangnya.  [sumber]

    Tanggapan

    Menyikapi Pemecatan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR

    30 November 2016 - (TEMPO.CO) - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyayangkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang memecat Ade Komaruddin dari kursi Ketua DPR. Menurut Yandri, MKD memang bertugas untuk menjaga marwah anggota DPR, namun langkah yang diambil mesti tepat dan memiliki dasar kuat. Bila tidak, "Citra MKD akan tergerus," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

    Menurut Yandri, MKD terburu-buru memberikan sanksi pemecatan Ade dari posisi Ketua DPR. Pasalnya, MKD belum mendapat keterangan dari yang bersangkutan terkait kasus yang dituduhkan. "Apakah yang dituduhkan benar atau tidak. Ini timbulkan pertanyaan di kalangan dewan," ujarnya.

    Menurut Yandri, seharusnya sanksi itu tidak perlu diberikan. Sebab, proses pergantian Ketua DPR dari Ade ke Setya Novanto saat ini tengah berjalan. Sore ini DPR akan menggelar sidang paripurna terkaitt hal itu. "Kami akan tanyakan, saya akan interupsi," ujarnya.

    Adapun terkait pergantian Ade dengan Novanto, Yandri menegaskan PAN tidak pada posisi menolak atau menyetujui. "Itu wewenang Golkar," tuturnya.

    Hari ini MKD menyatakan menjatuhkan sanksi ke Ade berupa pencopotan dari Ketua DPR. Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan Akom dianggap melanggar etika karena memindahkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) dari mitra kerja Komisi BUMN ke Komisi Keuangan. Ade juga melakukan pelanggaran etika karena memperlambat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.  [sumber]

    Fit & Proper Calon Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI)

    23 Juni 2016 - Yandri menanyakan langkah taktis dan strategis Calon Kepala Polisi (Cakapolri) terkait minuman keras (miras). Yandri meminta Cakapolri memprioritaskan kasus narkoba, miras, dan pelecehan seksual. Dalam penanganan terorisme, Yandri menanyakan apakah Cakapolri akan memprioritaskan pada pencegahan atau penindakan. Yandri berharap agar kasus Siyono menjadi kasus yang terakhir.  [sumber]

    Kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri Menghapus Peraturan Daerah Bermasalah

    20 Juni 2016 - (MetroTvNews.com) - Pemerintah diminta terbuka terkait penghapusan 3.134 peraturan daerah (Perda) bermasalah. Sebab, berita penghapusan ribuan perda ini memicu polemik di tengah-tengah masyarakat.

    "Kami minta Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) berhati-hati, dan tidak serampangan menghapus Perda," kata anggota Komisi II DPR Yandri Susanto dalam interupsinya saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/6/2016).

    Anggota legislatif dari Banten itu mengakui banyak perda isinya cukup mengagetkan. Namun, penghapusan perda terkait syariah Islam perlu dipertimbangkan matang-matang.

    "Kami mohon ini dievaluasi sebelum perda dihapus dan agar dikonsultasikan dengan pemerinta daerah setempat," tutur Sekretaris Fraksi PAN itu.

    Sementara itu, Ketua DPR Ade Komarudin menyarankan pemerintah membicarakan perda bermasalah dengan Komisi II DPR. Agar tidak terjadi simpang siur.

    "Nanti kan ada rapat kerja dengan DPR, komunikasikan saja dengan Komisi II DPR tentang rencana itu (penghapusan perda bermasalah)," tutur Ade.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

    9 Juni 2016 - Yandri mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memotong anggaran mencapai Rp.1,3 Triliun. Menurutnya, dalam sirkulasi anggaran, Komisi 2 tidak pernah memotong anggaran sebesar itu. Pemotongan anggaran sebesar itu diyakini Yandri pasti sangat mengganggu, terlebih lagi Kemendagri punya program besar, yakni e-KTP.

    Yandri menuturkan bahwa undang-undang jelas mengamanahkan agar semua masyarakat bisa memiliki e-KTP karena merupakan komitmen bersama yang kepentingannya bukan saja untuk mendata masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk mendukung Pemilu maupun Pemilukada. Yandri menganjurkan Kemendagri untuk mengecualikan pemotongan anggaran terhadap e-KTP karena mempunyai peranan besar dalam mensukseskan Pemilu. Menurut Yandri, sebagai koordinator pemotongan dan penghematan anggaran, seharusnya Kemenkeu bisa mengevaluasi permasalahan e-KTP karena Pemilu merupakan hajat demokrasi bersama. Yandri menyayangkan anggaran Kemendagri yang semestinya ditambah, malah dipotong.

    Selain itu, Yandri juga menyayangkan adanya pemotongan anggaran di tubuh KPU dan Bawaslu. Di tengah mimpi penyelenggaraan demokrasi yang lebih baik, anggaran untuk kedua lembaga ini malah dipotong. Yandri tidak menyangkal bahwa pada akhirnya pemotongan anggaran ini akan menjadi faktor penghambat terciptanya mimpi penyelenggaran pesta demokrasi yang lebih baik tersebut. Yandri menilai, negara harus hadir dalam mengevaluasi anggaran mana saja yang bisa dan tidak dipotong.  [sumber]

    Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) dan Pencairan Dana Desa

    Pada Rapat Paripurna ke-63 tanggal 17 Mei 2016 - Yandri menyampaikan hasil temuan Fraksi PAN saat reses ke lapangan,  di antaranya permasalahan tenaga honorer K2, mahalnya harga sembako di dearah perbatasan, serta para pendamping desa yang tidak profesional. Selain itu, Yandri mengusulkan agar proses pencairan dana yang awalnya 3 tahap menjadi 2 tahap agar Kepala Daerah lebih mudah mencairkan dana desa.  [sumber]

    Menyikapi 10 Warga Negara Indonesia yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

    Pada Rapat Paripurna ke-62 tanggal 29 April 2016 - Mengenai masalah kemanusiaan, Yandri meminta Pemerintah ikut andil dalam pelepasan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.  [sumber]

    Komentar Presiden bahwa DPR Terlalu Banyak Membuat Undang-Undang

    Pada Rapat Paripurna ke-60, tanggal 6 April 2016 - Yandri menyampaikan, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa DPR-RI jangan terlalu banyak membuat undang-undang, padahal di Badan Legislasi (Baleg), ada undang-undang juga dibuat bersama Pemerintah. Terkait hal itu, Yandri ingin meminta konfirmasi kepada Pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Bila tidak ada niat baik dari Pemerintah dan DPR-RI, Yandri tidak yakin pembahasan RUU akan berjalan dengan baik. Yandri mengusulkan bahwa sebaiknya saham undang-undang DPR-RI dan Pemerintah sama-sama berjumlah 50 persen. Yandri menilai,  40 RUU yang ada di Prolegnas harus dikomunikasikan dengan Pemerintah karena dalam masa sidang ini banyak RUU penting yang akan dibahas.  [sumber]

    Persiapan Pilkada Serentak 2015

    2 Desember 2015 - Menurut Yandri, selain sengketa pasangan calon, masalah logistik juga perlu diselesaikan. Yandri menilai bahwa yang membuat gaduh pilkada ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri. Yandri meminta KPU untuk mempertimbangkan lagi Kasus Pilkada di Manado terkait keadilan agar gejolak di Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak muncul. Selain butuh pertimbangan, perhatikan juga sisi keadilan dan kesiapannya. Yandri merasa perlu ada pendalaman lebih serius sehingga dari sisi keadilan, kesiapan, dan kelancaran dapat dikawal. Yandri berharap tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak tidak ada kendala.  [sumber]

    Menyikapi Luhut Panjaitan dan Muhammad Riza Chalid di Skandal Freeport Gate

    12 Desember 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Skandal Freeport Gate yang menyeret Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bikin publik terperangah. Luhut semestinya memarahi Riza Chalid karena namanya terseret dalam skandal tersebut. 

    Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan pengusaha minyak itulah yang paling banyak menyebut nama Luhut dalam rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

    Penjelasan di atas diungkap Yandri dalam diskusi bertema "Antara Freeport, Politik dan Kekuasaan", di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12/2015).

    Bahkan, kata Yandri, Luhut juga bisa melaporkan Riza ke polisi, jika tudingan pengusaha itu tidak terbukti terhadap mantan Duta Besar RI untuk Singapura tersebut.

    "Kalau tidak bisa, Pak Luhut bisa tuntut Riza yang juga teman dekatnya, ke polisi. Karena itu sudah masuk dalam pencemaran nama baik," kata dia.

    Luhut sedianya akan dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin (14/12/2015) untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik Setnov. (sumber)

    Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

    16 Juni 2015 - Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) mendukung Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP).

    "Fraksi PAN mendukung P2DP karena kita kan disumpah untuk memperjuangkan aspirasi dapil, ada Alquran, ada injil kan waktu disumpah. Sumpah itu harus dijalankan," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

    Program P2DP, katanya, tidak perlu dirisaukan atau ditakutkan karena anggota DPR RI hanya mengusulkan program, tidak pegang uang cash, tidak minta feedan hanya pengawas. 

    "Jadi menurut saya, ini harus dimaknai secara positif, jangan dicurigai, tidak perlu takut," kata Yandri.

    Terkait adanya fraksi yang menolak seperti Fraksi Partai Nasdem, Yandri menyebutkan, penolakan dana aspirasi tersebut dimungkinkan karena ketidaktahuan saja.

    "Ini kan masih debatebel, fraksi yang tidak setuju, mungkin tidak memahami secara utuh. Ada yang memahami bahwa anggota DPR RI dikasih uang tunai untuk dibawa ke daerah dan ada anggapan lainnya. Program ini murni untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan," ujarnya.

    Dia menambahkan, P2DP ini juga untuk membantu meringankan kerja dari pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan. Program-program pemerintah yang selama ini tidak berjalan dan tidak sampai ke daerah-daerah terpencil, dengan adanya program ini, maka akan tercipta pemerataan pembangunan.

    "Kan begini, pemerintah kuatir akan terjadi tumpang tindih,  kan belum ada satu pandangan. Kan melibatkan semua pihak, Banggar, Menkeu, Pemda, akan ada pembahasan anggaran. Saya rasa pemerintah akan setuju," ujar anggota Komisi II DPR RI itu. (sumber)

    Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

    25 Mei 2015 - Yandri merasa agenda Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) untuk masa sidang ke-4 sudah cukup realistis. Namun ia menanyakan apakah sudah dipastikan bawah rapat Baleg tidak akan berbenturan dengan rapat komisi (karena semua anggota DPR di Alat Kelengkapan Dewan seperti Baleg juga bagian dari suatu komisi). Ia merasa mungkin harus diperbanyak konsinyering atau rapat sampai malah hari di DPR agar tak ada benturan jadwal. Yandri merasa tidak maksimal bila setengah di komisi dan setengah di Baleg, namun tidak maksimal. 

    Yandri juga merasa diperlukan solusi jangka panjang untuk jadwal pengerjaan Prolegnas. Ia mengaku tak optimis DPR-RI periode 2014-2019 bisa menyelesaikan 37 prolegnas prioritas 2015. Ia mengkhawatirkan Baleg lah yang akan disalahkan oleh publik tentang kelalaian ini. Yandri merasa masa reses anggota DPR-RI harus diatur ulang, karena pekerjaan legislasi ia anggap belum optimal. Yandri menyarankan bahwa reses tidak harus satu bulan, namun cukup dua minggu saja.  [sumber]

    Pemilihan Kapolri

    Pada Fit & Proper Badrodin Haiti tanggal 16 April 2015 - Yandri hadir dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara PAN. Yandri menyampaikan bahwa Fraksi PAN tidak akan bertanya. PAN resmi setuju dengan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri.  [sumber]

    Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

    8 April 2015 - Yandri menilai kebijakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) jauh dari harapan. Menurut Yandri Menpan-RB tidak serius menuntaskan masalah THK2. Yandri saran agar THK2 dipisahkan dari formasi pegawai-pegawai lain. Yandri menilai kebijakan Menpan-RB bahwa tenaga honorer harus diberhentikan bila tidak lulus seleksi tidak manusiawi. Menurut Yandri negara tidak akan bangkrut dengan mengangkat THK2 menjadi PNS.  [sumber]

    Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

    6 April 2015 - Menurut Yandri, tamu DPR harus merasa aman ketika disini. Apalagi kalau tamu dari luar negeri dan ini terkait dengan protokoler negara. Yandri beri kritikan ke Sekretariat DPR ketika kalau ada tamu parlemen dari luar negeri, tidak jelas di area mana tamu bisa menunggu. Yandri menilai pengamanan DPR tidak hanya keamanan anggota, tetapi juga harus mencakup pengamanan barang dan dokumen. Dan semua ini menurut Yandri harus diatur secara rinci.

    Justru ini yang menjadi pertanyaan bagi Yandri: siapa yang berhak melakukan evaluasi tentang pengamanan DPR? Apabila ini hak dari anggota, seberapa besar dewan bertanggung jawab atas pengamanannya? Yandri menilai sulit untuk Pamdal (Petugas Pengamanan Dalam) DPR melakukan pengamanan bila tidak mengenal siapa saja anggota-anggota DPR. Yandri tekankan ke Sekretariat DPR di peraturan yang baru perlu disebutkan juga siapa saja yang berhak menggunakan lift di Gedung DPR.  [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian Pertanian

    2 April 2015 - Menurut Yandri Komisi 4 butuh rapat internal terlebih dahulu untuk memikirkan solusi untuk permasalahan beberapa partai politik.  [sumber]

    Aspirasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia

    30 Maret 2015 - Yandri janji bahwa Komisi 2 dan Komisi 8 akan mencari solusi dan menyelesaikan masalah untuk PGSI.  [sumber]

    Harga 9 Bahan Pokok

    Pada Sidang Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 - menurut Yandri masyarakat bawah menjerit karena mahalnya harga 9 bahan pokok (sembako) dan harus disuarakan. Yandri menyayangkan bahwa Pimpinan DPR, Setya Novanto, tidak membahas tentang tingginya harga sembako pada Paripurna ke-22.  [sumber]

    Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

    Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015 - DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama,  Yandri Susanto berpendapat bahwa yang harus dikejar dari Prolegnas 2015 adalah kualitas, bukan kuantitas. Maka RUU tentang Papua disetujui oleh semua di Baleg, namun tidak boleh dikerjakan secara buru-buru. (sumber)




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.