Partai Amanat Nasional - Nusa Tenggara Barat I

Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Syafrudin mengatakan di Kabupaten Sumbawa khususnya di Pulau Sumbawa itu ada yang dimiliki yaitu wisata hiu paus. Jika berkenan kalau memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Pemerintah untuk Dermaga Apung mungkin sangat-sangat dibutuhkan.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024  — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Syafrudin mengatakan perlu ada koordinasi dari pemerintah pusat hingga daerah ini perlu ada untuk peningkatan kerja yang bagus mengingat distribusi barang ini selalu datang hingga tengah malam. DAK non fisik ini mohon menjadi perhatian bersama. Saya menyampaikan ini bisa menjadi perhatian walaupun anggaran ini turun, tolong untuk dialokasikan untuk penyuluh karena ini penting untuk penyuluh berada di lini terdepan untuk disejahterakan.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Syafruddin mengatakan bagaimana para calon komisioner KPI menghadapi tantangan fungsi dan tugas KPI kedepan, bagaimana terkait parpol yang memiliki TV melakukan kampanye tidak pada waktunya.

Penanggulangan Terorisme, Pemberian Amnesti, dan Kebijakan Bebas Visa — Komisi 1 DPR-RI dan Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jaksa Agung, dan Kapolri

Syafrudin berharap agar Pemerintah dapat melakukan pendekatan persuasif dan melakukan tindak preventif agar mencegah kejadian yang tidak diinginkan.

Rancangan Undang Undang (RUU) Bantuan Timbal Balik dalam Pidana antara RI dan Vietnam — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM

Syafrudin menjelaskan Fraksi PAN menyetujui UU Pengesahan Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana Vietnam-Indonesia.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Syafrudin menanyakan apakah para calon bisa memberikan teguran bagi penyiaran yang tidak seha dan bagaimana tindakan para calon bila terpilih untuk meminimalisir tayangan yang bisa merusak anak-anak. Syafrudin ingin melihat keseriusan dari KPI agar ada perbedaan dengan yang kemarin. Syafrudin juga menanyakan terkait kesiapan para calon untuk memonitor dari tayangan dan televisi.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2016-2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Ignatius Haryanto

Syafrudin menanyakan mengenai upaya yang akan dilakukan oleh KPI dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan program yang tidak layak tayang. Ia juga menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk berani memberhentikan program yang tidak mendidik.

Evaluasi Pencapaian Tahun 2016, Rencana Kegiatan Tahun 2017, dan Tindak Lanjut Laporan BPK Tahun 2016 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pers

Syafrudin bertanya bagaimana dengan keberadaan Dewan Pers terhadap media di daerah.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Syafrudin mengatakan pertama kali setelah melihat, Syafrudin membaca banyak program PUPR baik berupa jembatan, jalan tol, dll. Namun yang sangat ironis, Madura ada jalan nasional, tapi jalan lama ini belum bagus. Kalau tidak salah ada rencana dari pemerintah pusat untuk membuat jalan lingkar Madura tapi Syafrudin tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Dalam progresnya, ada kegiatan yang melebih renstra. Ironis lagi rencana jalan lintas selatan juga belum dibangun. Jadi Syafrudin meminta penjelasan terkait persoalan ini.

Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Syafrudin menceritakan bahwa di Bima untuk dibantu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia mengira bahwa akan ada nuansa baru disini

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.

Syafrudin mengatakan Terkait dengan bantuan petani non tunai jika bapak pada saat mau memberikan bantuan dimohon melakukan koordinasi dengan kami. Syafrudin mengusulkan untuk Direktur dan jajaran Bulog mengajak pada saat Kunker di Pulau Sumbawa.

Latar Belakang

Muhammad Syafrudin terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Nusa Tenggara Barat I (Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu) setelah memperoleh 66.902 suara. Pada periode 2014-2019 memperoleh 62,292 suara. Pada periode 2009-2014, Syafrudin bertugas di Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Teknologi dan Lingkungan Hidup. Pada masa kerja 2014-2019, Syafrudin bertugas di Komisi I yang membidangi Luar Negeri, Komunikasi dan Pertahanan. Namun, pada periode 2019-2024 ini Syafrudin bertugas di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Perikanan.

Syafrudin adalah Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sejak 2011 dan sekarang sebagai Ketua DPP yang membidangi UKM periode 2015-2020.

Riwayat Pekerjaan

1. Nabasa Life Insurance di Jakarta, Marketing, 1988-1989
2. PT. Dega Kerabat Nitama di Jakarta, Assistant Trading Manager, 1989-1991
3. PT. Intermatrix di Jakarta, Assistant Office Manager, 1995-2000
4. PT. Lasindo 2000 di Jakarta. Manager Operational, 2000-2002
5. Tiga R Plus di Jakarta.direktur, 2003-2010
6. Anggota DPR RI Fraksi PAN (2009 - 2014) Komisi VII, XI, I, dan III
7. Anggota DPR RI Fraksi PAN (2014 - sekarang) Komisi I

Pendidikan

1. Universitas Jayabaya (Magister Management), Jakarta, 2010-2012
2. Universitas Muhammadiyah Lampung (Fak. Tekhnik Elektro). Bandar Lampung, 1987
3. SMA Utama III Tanjung Karang, Bandar Lampung
4. SMP Negeri II Bima di Bima, NTB, 1981 -1984
5. SD Negeri X Bima di Bima, NTB, 1975-1981

Perjalanan Politik

Muhammad Syafrudin adalah kader PAN sejak 1998. Adapun jabatan beliau selama di PAN adalah:

1. Ketua DPP PAN Bidang UKM (2015-sekarang)
2. DPP PAN, Wakil Sekretaris Jenderal, 2011-2015
3. DPW PAN NTB, Wakil Ketua MPP, 2005 - 2010
4. BM PAN NTB, Ketua Dewan Penasehat, 2005 - 2010
5. DPP PAN, Kadep. Jaringan Kerja Seni & Budaya
6. DPP PAN, Anggota Dep. Logistik, 2000 - 2005
7. DPD PAN Jakarta Utara, Kadep. Humas, 1998 - 2003
8. Andalan Nasional Gerakan Pramuka Bidang Komunikasi dan Informatika, 2013 - 2018

Visi Misi

Mengabdi tanpa batas (sumber: www.mengabdiuntuksemua.com)

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Syafrudin mengatakan bahwa Fraksi PAN menyetujui pengesahan RUU antara pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini. Menurut Syafrudin, Papua Nugini punya kepentingan lain, tapi dia tidak mau berbicara. Ini adalah negara-negara diplomatis, belum tentu isu yang dibahas itu disepakati bersama. Geopolitik ini sudah berbeda, jadi kita perlu mendapat perhatian ekstra dan waspadai kepentingan Indonesia di sini. Syafrudin memberikan contoh perjanjian ekstradisi waktu Indonesia dengan Singapura saat itu, kita harus mengutamakan kepentingan kita dulu, level kita jauh di atas, jadi kepentingan kita juga jauh di atas. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

belum ada

Tanggapan

belum ada