Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Persatuan Pembangunan - Jawa Tengah VI
Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
26/05/1956
Alamat Rumah
Desa Duwok, RT.010/RW.003, Kebon Agung. Tegal Rejo. Magelang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU




























Tanggapan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Irjen, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Muslich mengatakan bagaimana santri yang kurang mampu dapat bantuan seperti BOS. Muslich meminta guru wiyata untuk diperhatikan oleh Kemenag


Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Muclish bertanya langkah konkrit apa yang sudah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi kenakalan remaja, kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tua, ataupun antara anak karena video porno.


Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Muslich mengatakan sertifikasi guru banyak yang belum terbayar, hal ini harus diselesaikan.


Panja Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura

Muslich menanyakan suka duka selama melayani jamaah haji.


Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimas Katolik dan Dirjen Bimas Buddha

Muslich mengatakan ada oknum agama tertentu yang memberikan bantuan agar orang-orang ikut memeluk agama tersebut. Muslich meminta hal ini ditindak. Muslich bertanya apa yang dilakukan Ditjen Bimas Katolik dan Buddha dalam meningkatkan toleransi dan adakah toleransi diajarkan di sekolah-sekolah binaan Ditjen Bimas Katolik dan Buddha.


Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI

Muslich menanyakan aturan yang efektif untuk mendukung kemajuan madrasah dan juga lembaga islam lainnya. Selain itu, ia juga mempertanyakan adanya pondok salafi di dapilnya yang mendapatkan bantuan, padahal belum mendapatkan izin pendirian dari Kemenkumham.


Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Muslich menanyakan apa reaksi menteri apabila ada anak-anak meminta-minta di jalan raya dan Akhir-akhir ini banyak sekali pembunuhan, apa yang akan saudara lakukan supaya ini tidak terjadi ke depannya.


Evaluasi APBN 2015 dan Isu-isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BNPB

Muslich bertanya bagaimana cara agar BNPB dapat melakukan pemetaan bencana. Muslich berharap agar BNPB berkoordinasi dengan daerah-daerah yang punya kerawanan tinggi dengan membuat mapping bencana.


Evaluasi Kinerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Muslich menanyakan persentase tanah wakaf yang digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, pendidikan, dan lain-lain yang tercatat di Indonesia dan cara memperoleh kembali sertifikat tanah wakaf yang hilang. Ia juga menanyakan langkah partisipatif dari Komisi 8 DPR-RI dalam penyaluran zakat. 


Permasalahan Pengelolaan Anggaran Guru dan Tenaga Kependidikan serta Kurikulum Tahun 2013 (Kurtilas) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI dan Sekjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Muslich mempertanyakan mekanisme pencairan dana inpassing serta mengusulkan agar tenaga kependidikan seperti Tata Usaha diberikan insentif dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga menanyakan kejelasan SK Inpassing untuk PNS Golongan VI A yang belum turun untuk dapilnya.


Perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia — Komisi 8 DPR RI Audiensi dengan Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Muslich mengatakan UIN perlu menekankan IMTAQ kepada mahasiswa agar mengenal betul agama karena banyak lulusan UIN yang belum baik dalam berwudhu dan sholat. Jika bisa, Indonesia menjadi kiblat
internasional karena 85% penduduk Indonesia adalah islam, maka dosen di PTKIN harus mengerti agama.


Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Muhammad Akhyar Adnan

Muslich mengharapkan keuntungan dari dana haji diharapkan bisa dialokasikan pada infrastruktur Kementerian Agama RI untuk perbaikan moral bangsa.


Evaluasi APBN 2016 dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Muslich menyampaikan pertanyaan yaitu apa upaya terhadap korban dan tersangka kekerasan seksual dari anak dan perempuan.


Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi

Muslich menanyakan komitmen calon dan indikator keberhasilan kinerjanya. Ia menanyakan kesediaan calon untuk mundur apabila kinerja buruk.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Sesuai Hasil Pembahasan Dari Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Muslich mengatakan Komisi 8 selalu dikejar oleh umat dan mengajukan bantuan mesjid. Jadi anggaran untuk mesjib per satu periode harus diperhatikan oleh Kementerian Agama.


Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

Muslich mengatakan realisasi anggaran sampai bulan Juni masih jauh dari rata-rata padahal akan diproses. Ia menyampaikan kemungkinan banyak anggaran yang akan dipotong nantinya dari Kemensos.


Pendalaman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Muslich menanyakan hasil kajian soal kebijakan dana haji.


Rencana Kerja Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ta. 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Muslich menanyakan tentang keberadaan kegiatan sosialisasi atau pelatihan tanggap bencana sebab di daerah pemilihannya yang merupakan daerah rawan bencana, belum ada kegiatan seperti itu.


Pengelolaan Program dan Anggaran 2017-2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi di Indonesia

Muslich mengatakan masalah KBIH terjadi di seluruh provinsi dan apabila ada yang melenceng segera dicabut izinnya.


Renstra 2018-2022, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018, dan Nilai Manfaat Keuangan Haji 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kepala BPKH

Muslich menyarankan strategis dan indikator kinerja utama BPKH pada pengembangan keuangan adalah dengan memberikan maslahah kepada umat melalui kegiatan sosial keagamaan atau pemberdayaan ekonomi. Ia menyebutkan mengenai anggaran yang akan dipakai untuk bidang manajemen risiko yang ada di lembaran renstra ada yang bernilainya hanya Rp1,4 Miliar. Setelah itu muncul lagi 2 program dengan anggaran yang jika ditotal sudah Rp2 Miliar lebih. Ia meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Ia menanyakan keborosan yang digunakan untuk mendesain pengeluaran sebesar itu. Ia menyaran agar hati-hati karena berkaitan dengan orang beribadah haji. Ia meminta agar penggunaan dan sasarannya sesuai aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist agar diridhoi.


Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Muslich mengusulkan pada TA 2018, Kemenag akan merencanakan kantor KUA di beberapa kota yang belum tersedia. Namun disisi lain ada KUA lama yang bangunanya sangat memprihatinkan rusak. Muslich mempertanyakan hal tersebut dan bertanya ada kendala apa yang dialami sehingga anggaran tidak terserap dan bagaimana langkah perbaikannya.


Evaluasi Pelaksanaan APBN t.a. 2017 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Muslich mengamati rentannya adanya sekolah perempuan yang disesuaikan dengan potensi desa sudah cukup baik, namun dengan adanya sekolah ini, tidak hanya keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan namun harus lebih dari itu dan kegiatan itu harus melatih keterampilan kaum perempuan. Muslich mengatakan, misalnya dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bisa banyak kader perempuan yang menciptakan pekerjaan selama ini pabrik itu dari kaum laki-laki. Dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI ini, Muslich berharap, benar-benar bisa menghasilkan kaum wanita yang menciptakan pekerjaan. Muslich menanyakan tata cara pengrekrutan peserta mengingat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah menyelenggarakan sekolah wanita untuk calon gubernur.


Pembahasan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN/LKKP TA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPPA dan kepala BNPB

Muslich mengatakan bahwa KBIH ini kadang-kadang membawa badal haji, satu orang membawa 100 orang. Ini jelas penipu. Pas musim haji, apalagi pas di Arafah, untuk mencari 10 orang untuk melaksanakan haji saja sulit, apalagi untuk 150 orang. Kemudian BNPB, karena tiap ada kejadian pernah di Banjarnegara. Kepala BNPB dengan sigap datang dan memberi bantuan di daerah bencana. Kemudian dari Kemensos, Muslich bertanya bahwa ketika kita selidiki 70% baik untuk usaha, tetapi setelah ganti menteri mengapa tidak turun.


Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Muslich mengatakan sejak tadi tidak ada yang mengucapkan syukur kepada Allah. Ia menyampaikan kepada Kemenag, bahwa dalam mencari petugas harus benar-benar dicari orang yang berkompeten dan harus mengetahui rukun haji dan wajib haji. Jangan sampai pendamping tidak bisa diandalkan oleh jamaah. Menurutnya, Kemenag harus menyeleksi petugas pendamping jamaah agar kejadian-kejadian seperti salah arahan dan anjuran dari petugas tidak terjadi lagi. Ia juga menyampaikan bawa kualitas dan kuantitas toilet di Mina harus ditingkatkan agar jamaah bisa mengakses toilet dengan mudah. Ia mengatakan bahwa ada pembimbing yang mengatakan kepada jamaah agar tawaf wajib cukup bayar dam saja sedangkan hal tersebut bisa membatalkan. Menurutnya, Kemenag bisa memerintahkan Kemenag daerah agar mengurusi jamaah karena ada jamaah yang belum tahu cara menggunakan hotel.


Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji

Muslich menanyakan kuota haji bagi lansia tiap tahunnya dan ada batasannya atau tidak, karena
berdasarkan Panja Haji, bagi lansia usia 75 tahun dengan porsinya 3 tahun itu dapat dimajukan. Muslich menanyakan lagi cara tepat untuk masyarakat mengajukannya, karena sudah banyak masyarakat yang mengajukan. Terkait Mina yang selalu dipenuhi dengan orang apakah ada persiapan lain dari Ditjen haji,
tolong untuk disiapkan tempat MCK lebih banyak lagi. Muslich meminta untuk dilakukan pengawasan dan penekanan fungsi bagi KBIH, karena tanpa manasik masyarakat banyak yang akan tidak tahu prosedur haji. Bagi KBIH yang nakal, tolong dicabut saja. Muslich menyampaikan titipan dari Banten, karena embarkasi masyarakat Banten di Jakarta, mereka meminta tolong untuk mempunyai embarkasi sendiri.


Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama

Muslich mengatakan bahwa peningkatan reformasi dan birokrasi Kemenag masih rendah karena melihat banyaknya jabatan yang kosong. Muslich juga berpendapat komitmen dari Pemerintah pusat masih kurang. Adakah langkah strategis terkait hal ini? Komisi 8 DPR RI sudah berkali-kali mengingatkan pegawai di Kemenag itu banyak, karena jabatan yang kosong itu untuk di isi saja, banyak juga pegawai yang jujur dan pasti ada prestasi-prestasi lainnya dalam bekerja langsung saja diangkat


Laporan Keuangan 2017-2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Muslich berkata mitra kerja Komisi VIII adalah untuk diawasi dan kerja bersama khususnya pemanfaatan dana haji, tolong untuk ditingkatkan dan bisa diambil manfaat oleh Anggota Komisi VIII.


Latar Belakang

KH Muslich ZA terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili Dapil Jawa Tengah VI.

Muslich adalah pedakwah dan guru agama. Muslich adalah legislator senior PPP di Magelang, Jawa Tengah. Muslich pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Magelang selama 3 periode (1982-1987, 1987-1992 dan 1997-1999). Muslich juga adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Magelang.

Pada masa kerja 2019-2024 Muslich bertugas di Komisi VIII yang membidangi sosial, agama dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

S1, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kombangan, Tegal Rejo, Magelang (1977)

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Tanggapan

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Muslich mempertanyakan mengapa kantor wilayah Kemenag RI di daerah tidak bisa mencairkan dananya. Selain itu Ia juga menanyakan bagaimana para guru yang sudah dapat Surat Keterangan (SK) bisa diberikan gaji yang layak jika urusannya ke kantor pusat lalu. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Magelang
Tanggal Lahir
26/05/1956
Alamat Rumah
Desa Duwok, RT.010/RW.003, Kebon Agung. Tegal Rejo. Magelang. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Partai Persatuan Pembangunan
Dapil
Jawa Tengah VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan