PDI Perjuangan - Jawa Tengah I

Komisi XI - Keuangan dan Perbankan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Tuti menjelaskan bahwa sebetulnya apa yang terjadi kita mitra seharusnya terbuka saja, kalau ditutup-tutupi bagaimana kita bisa mengetahuinya, sampai saat ini KIP belum dibentuk di beberapa daerah ini kendalanya apa karena ini menyangkut nama Indonesia bukan hanya KIP saja.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Tuti mengatakan bahwa dengan peralihan pengurus lama ke pengurus baru di KPI, ternyata masih banyak teguran yang KPI berikan ia melihat dalam waktu satu bulan terakhir masih terdengar teguran KPI seperti kasus Zaskia Gotik dan program sahur yang melanggar aturan. Kita perlu mengetahui rapor karena kita harus mengetahui program siaran sebelum memberikan izin karena apa yang kita nilai itu berhubungan dengan perizinan. KPI selama ini mengeluarkan teguran tapi dengan surat keluar konten tersebut jadi viral, teguran penting untuk proses perpanjangan izin siaran.

Evaluasi Kinerja Tahun 2017, Realisasi Anggaran Tahun 2017, dan Rencana Program Kerja Tahun 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI)

Tuti melihat adanya kejanggalan mengenai kasus lahan yang ada di Cimanggis. Tuti menyarankan agar permasalahan ini perlu segera ditindaklanjuti.

Biaya Interkoneksi — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat Telematika Indonesia

Tuti menanyakan apakah penetapan tarif interkoneksi 200 sudah tepat.

Fit and Proper Test Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Firmanzah

Tuti menjelaskan bahwa untuk masalah kredit, masyarakat banyak mendapatkan kredit di BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) karena syaratnya mungkin lebih mudah. Melihat hal tersebut muncullah pertanyaan dari Tuti untuk Firmanzah yaitu kebijakan apa yang akan diterapkan untuk melindungi konsumen tetapi tetap netral dan independen.

Fit and Proper Test Komisi Informasi Pusat (KIP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisi Informasi Pusat (KIP) Atas Nama Aris P, Asep, Athoillah, Bambang. Cecep S, Dan Satriana, Gede Narayana, Hendra J

Tuti bertanya kepada saudara Hendra dalam menjabat sebagai redaktur khusus apa serta upaya apa yang anda lakukan untuk mencegah hoax.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Tuti menanyakan kewenangan yang diinginkan untuk bisa ditambahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK), dengan tujuan meningkatkan sumber penerimaan negara.

Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tuti mengatakan kalau didapilnya perlu adanya penambahan staf IT dan meminta Bawaslu pusat untuk melengkapi kebutuhan ini. Tuti juga mengatakan tentang pengalaman keponakannya yang tinggal di Melbourne tapi KTP dan alamatnya di Cilandak namun tidak terdaftar di Cilandak ketika keponakannya melakukan pengecekan nama di DPT online juga tidak ada. menurut Tuti itu terjadi bukan hanya dengan keponakannya, beberapa temannya diluar negeri juga mengalami hal yang sama.

Latar Belakang

Pada tahun 1991, Tuti merupakan seorang Sekretaris di PT. Unilever Indonesia. Ia juga menjadi aktivis anti tembakau dan penggiat kebudayaan. Tuti pernah menjabat sebagai Ketua Umum dari Yayasan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) dan sekaligus pendiri dari komunitas seni wayang orang, Mitra Barata. Tuti merupakan mantan profesional di perusahaan perminyakan Elnusa dan juga Caltex.

Tuti pernah dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 11 Januari 2016 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Tjahjo Kumolo yang ditunjuk oleh Presiden menjadi Menteri Dalam Negeri RI pada Kabinet Kerja. Pada periode 2014-2019, Tuti pernah bertugas di Komisi 1 dan Komisi 2.

Pada periode 2019-2024, Tuti kembali dilantik menjadi Anggota DPR-RI sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 27 Februari 2020, menggantikan Juliari P. Batubara yang ditunjuk oleh Presiden menjadi Menteri Sosial RI. Pada Pileg tahun 2019 lalu, Tuti memperoleh jumlah suara sah sebanyak 48.382 suara, menempati urutan ketiga dari PDI-P dapil Jawa Tengah 1.

Pendidikan

• SD Solo (1957-1963)
• SMP Negeri Salatiga (1963-1966)
• SMA Negeri Salatiga (1967-1969)
• Diploma, LPK Tarakanita Jakarta (1970)
• S1 Washington Business School, USA (1973)

Riwayat Organisasi

• Ketua Yayasan Mitra Wayang Orang Bharata (2009-2012)
• Ketua Umum Yayasan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (1992-2012)
• Anggota Yayasan Jantung Indonesia 
• Anggota International Network of Women Against Tobacco (INWAT)
• Persatuan Pelukis Wanita Indonesia
• Pewayang Perhimpunan Wayang Indonesia
• Wastaprema - Ratna Busana

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Perjanjian Garis Batas Laut RI-Singapura - Pembahasan Tingkat 1

30 November 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 1 dengan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum & HAM, dan Menteri Luar Negeri, Tuti mengatakan bahwa Fraksi PDIP berpendapat perjanjian ini perlu disahkan dalam bentuk UU. Fraksi PDIP setuju untuk membahas RUU Perjanjian RI-Singapura ke tingkat II dalam Paripurna.[sumber]

Tanggapan

Pengelolaan Kawasan GBK dan Kemayoran

23 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Kemensesneg, PPK-K dan PPK-GBK, Tuti mengatakan bagian dari Senayan diambil oleh Kadima, oleh karenanya Tuti mengatakan perlu merevisi perjanjian yang lama karena banyak fasilitas negara dikelola perusahaan besar dan memanfaatkan perjanjian penggunaan bangunan. Tuti berharap dapat terjadi hal-hal luar biasa. [sumber]

Isu Internasional - Pertukaran Pelajar Azerbaijan

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu, Menurut Tuti di Azerbaijan, terkait informasi komunikasi intelijennya bagus dan kita perlu pertekuran pelajar di Azerbaijan. [sumber]