Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Alokasi Anggaran untuk Masing-Masing Fungsi dan Program Kerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI, Menteri Agama RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Alfia menyampaikan perlu adanya kerjasama dengan BTN dan lain-lain. Alfia mengapresiasi Mensos RI yang sudah bekerjasama dengan Bulog, sehingga harga dapat lebih murah. Alfia sangat mendukung terkait pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH), karena ada yang sudah seharusnya tidak layak mendapatkan, tetapi masih tetap mendapatkan.
Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Alfia menanyakan terkait jumlah kendaraan yang diberikan kepada daerah dalam Program Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
RUU Corporate Social Responsibility — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Pertamina dan PT. HM Sampoerna
Alfia mengatakan ia mendengar Pertamina dan Sampoerna di daerah Jawa Tengah sudah cukup baik. Namun ia menanyakan mengenai kemampuan Pertamina dan Sampoerna dalam memberikan pelatihan-pelatihan tanggap bencana.
Evaluasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018 - RDP Komisi 8 dengan BNPB
Alifia mengatakan bahwa melihat apa yang dipaparkan menarik. Allifia menanyakan pula apa yang akan dilakukan oleh BNPB untuk mencegah bencana yang ditimbulkan oleh kesalahan manusia.
Latar Belakang
Alfia Reziani dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada 17 Maret 2016 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Alfia dilantik menggantikan Puan Maharani yang menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja. Alfia adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili Dapil Jawa Tengah V (Sukoharjo, Solo, Klaten dan Boyolali).
Pada masa kerja 2014-2019 Alfia bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
Pendidikan
S1, Universitas Indonesia
Perjalanan Politik
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Bank Penyetor Dana Haji
4 Desember 2017 - Alfia menyatakan dirinya juga akan turut menyuarakan aspirasi yang disampaikan mitra kepada pemerintah. Ia menambahkan, akan mendukung segala aspirasi yang disampaikan rakyat karena ia mau mendukung perwujudan keinginan rakyat. Ia mengatakan jika regulasi bisa berubah dan sangat bergantung pada peristiwa politiknya. [sumber]
Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah
12 Januari 2017 - Alfia minta penjelasan ke Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) daerah-daerah mana saja yang menjadi korban biro travel murah. Alfia saran ke Dirjen PHU untuk lakukan publikasi biro travel mana saja yang nakal dan mendapatkan sanksi. [sumber]
RKA-K/L 2017 Kementerian Agama
27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Samsu memberi saran terkait pembinaan kepegawaian, Kemenag Sulawesi Selatan perlu dibina moralnya. Selain itu menurutnya perlu dievaluasi pembinaan kepegawaian di Sulawesi Selatan. Pasalnya, setiap Samsu kunker ke Sulawesi Selatan, tidak diperlakukan dengan baik. Dan juga, mengangkat Mendag di provinsi, harus selaras apa yang ada di pusat dengan yang ada di daerah. Samsu memberikan apresiasi kepada program-program Bimas Islam dan dikawalkan oleh Komisi 8. Hal yang diharapkan adalah kemitraan. Ia juga menyarankan untuk menambah anggaran Dirjen Bimas Islam agar programnya tersentuh ke masyarakat. [sumber]