Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Mukhtar Tompo

Hanura - Sulawesi Selatan I

Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Pada 28 April 2016, Mukhtar Tompo dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Dewie Yasin Limpo. Mukhtar adalah tokoh aktivis di Makassar dan mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Dapil Sulawesi Selatan I. 

    Mukhtar mengawali karir politiknya di organisasi kepemudaan Islam Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Mukhtar pernah menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan juga Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah.

    Pada masa kerja 2014-2019, Mukhtar bertugas di Komisi VII yang membidangi sumber daya mineral, lingkungan hidup dan riset dan teknologi.

    Pendidikan

    SLTA, Madrasah Alawiyah Muhammadiyah Sibatua, Pangkep (1999)

    S1, Universitas Indonesia Timur, Makassar (2007)

    Perjalanan Politik

    Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Kabupaten Jenoponto - Ketua (1994-1995)

    Ikatan Remaja Muhammadiyah, Kabupaten Pangkep - Ketua (1998-2000)

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Makassar - Wakil Ketua (2002-2004)

    Universitas Indonesia Timur, Makassar - Presiden Mahasiswa (2003-2005)

    Organisasi Jaringan Aksi Lintas Aktivis (JALA), Sulawesi Selatan - Ketua (2003-2006)

    Pemuda Muhammadiyah, Provinsi Sulawesi Selatan - Wakil Ketua (2010-2014)

    Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Provinsi Sulawesi Selatan - Majelis Wilayah (2010-2015)

    Paguyuban Lontara Sakti, Provinsi Sulawesi Selatan - Pendiri

    Tim Khusus Panitia Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan Bone Selatan (2012)

    DPRD Provinsi Sulawesi Selatan - Wakil Ketua Badan Anggaran (2012-2014)

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    belum ada

    Tanggapan

    Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim

    24 Februari 2017 - Meskipun Chappy Hakim sudah mengundurkan diri dari Freeport, bagi Mukhtar, masalah Chappy dengannya belum selesai. Mukhtar menyebut Freeport telah mengeksploitasi sumber daya Papua dan mendapatkan keuntungan mencapai Rp70 triliun per tahunnya, namun hanya berkontribusi Rp8 triliun per tahun ke pemerintah. Angka ini lebih kecil dari kontribusi cukai rokok yang mencapai Rp139 triliun. Menurut Mukhtar, masyarakat Papua selama ini hanya dijadikan objek, bukan subjek, dan hal ini dapat dilihat dari tingkat kemiskinan Papua yang tinggi. Mukhtar menyarankan pemerintah meninjau kembali kontrak karya dengan Freeport. Mukhtar merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa sumber daya bangsa dikuasai negara untuk kepentingan rakyat Indonesia, yang dilanggar oleh penguasaan perusahaan asing terhadap sumber daya bangsa. Selain itu, Mukhtar juga mengingatkan bahwa Freeport seharusnya sudah membangun smelter dan tidak lagi mengekspor konsentrat, namun tuntutan ini belum dipenuhi. Mukhtar menuntut Pemerintah tidak memperpanjang kontrak dengan Freeport. Kemudian, Mukhtar berpendapat sudah waktunya PT Antam, perusahaan milik negara, mengelola tambang tersebut. [sumber]

    Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

    21 Februari 2017 - Mukhtar menginginkan agar memberi penjelasan dari kejadian 9 Febuari yang akhirnya jadi sejarah hari ini. Pak Chappy tidak bisa sederhanakan masalah tersebut, dan Mukhtar ragu dari pernyataan bapak-bapak Saat Mukhtar memberi opini, Ia menganggap Freeport sama degan Pemerintah. Banyak pertanyaan dari anggota lain yang bukan kapasitas PT Freeport, kita adakan rapat dengan Kementrian ESDM, itu lebih baik. Mukhtar menjelaskan bahwa pada saat kejadian, Ia meminta PT Freeport untuk konsisten membangun smelter dan jangan bias. Ia menyatakan hal tersebut tidak secara personal ke Chappy. Bagi Mukhtar, jika ada  yang membuat masalah dengannya, Ia anggap orang itu kecil di matanya dan itu merupakan prinsip orang Bugis, Makassar. Ini jadi polemik antara pemerintah dan PT Freeport. Keduanya melakukan manuver. Ia meminta keterangan dan copy surat secara tertulis untuk kepentingan rapat intern komisi 7. Selain itu, Ia juga meminta Dirjen Minerba menyerahkan surat 26 Januari 2017 dan surat 16 Febuari ke sekretariat Komisi 7. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah melakukan kesalahan dengan mengambil kebijakan strategis, tapi tidak melibatkan DPR-RI berdasarkan UU Minerba yang masih berlaku. [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.