Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl Camar V, No. 67. RT 04/10. Kelurahan Depok - Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Kota Depok. Jawa Barat.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU




























Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual — Panja Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Euis Sunarti, Prof. Chairul Huda, dan Prof. Topo Santoso

Abdul menanyakan apakah RUU P-KS perlu dikaji ulang atau tidak. Pertanyaan RUU P-KS terhadap perempuan sejatinya telah masuk dalam Prolegnas 2016 namun masih masuk dalam prioritas tahunan karena RUU P-KS masih sebatas kajian. Abdul menjelaskan di dapilnya perwujudan RUU P-KS sangat urgensi sehingga perlu dibangun kesadaran terlebih dahulu. Abdul juga menanyakan terkait cara memisahkan RUU P-KS dengan kasus LGBT, adakah perbedaan yang mendasar karena kami mengkhawatirkan jika mengamandemenkan RUU P-KS, maka dapat melegalkan pro-kontra LGBT yang akan menjadi semarak dan berjaya atas UU ini nantinya. Tujuan disahkannya RUU P-KS ini harus seimbang untuk menghindari pro-kontra terhadap kasus LGBT.


Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015, dll — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia

Abdul Halim menanyakan cara melakukan pengawasan karena perencanaan yang salah. Ia mengatakan jalan yang dibangun kepala daerah itu dibangun lagi oleh kepala daerah selanjutnya karena rusak. Ia menyampaikan masih banyak daerah-daerah yang pegawainya kurang, butuh distribusi pegawai.


Konsolidasi Kebijakan Kepegawaian Secara Nasional, Penyelesaian Tenaga Honorer, Revisi UU Aparatur Sipil Negara, dan Organisasi Perangkat Desa — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Abdul H dia mengatakan agar dana untuk pensiun dipertahankan karena penerima pensiun di Komisi ini merasa nyaman. Ia menanyakan cara menyelesaikan K1 dan K2 jika yang tidak lulus sebanyak 439.000 orang. Jika terkait anggaran, ia mengatakan Pak Arteria mampu memperjuangkan. Ia mengatakan Sekretaris Desa perlu diperjuangkan dan tidak boleh hilang. Ia menyampaikan di Banten masih ada honorer yang belum terangkat khususnya di Kabupaten Pandeglang. Ia juga mengatakan tenaga honorer yang ada di DPR RI banyak yang belum diangkat.


Fit and Proper Test Calon Anggota Bawaslu RI — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Herwyn Jeffler Hielsa Malonda, SH., M.Pd, Mochammad Afifuddin, S.Ag., M.Si, Rahmat Bagja, S.H., LL.M, Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H., Dr. Sri Wahyu Ananingsih, MH

Abdul Halim meminta penjelasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan model pengadilan pemilu. Ia juga menanyakan cara yang akan dikembangkan bawaslu sebagai embrio pengadilan pemilu serta bentuk pengawasannya agar tidak ada perang lembaga survei dalam mempengaruhi pemilih. Selain itu, ia menanyakan cara mengantisipasi agar presiden incumbent tidak mencuri start untuk kampanye.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPU atas nama Amus Atkana, Arief Budiman, Evi Novida Ginting, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Abdul menanyakan mengenai pandangan partai yang pernah ikut pemilu tidak perlu diverifikasi faktual kembali. Abdul juga menanyakan mengenai cara mengatasi validasi data pemilih yang bermasalah.


Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi

Abdul menanyakan kesiapan calon untuk mengurangi jabatannya apabila terpilih sebagai dewan pengawas BPKH. Abdul menanyakan kesiapan calon mengelola dana Rp93 Triliun dan cara agar optimalisasi bersifat permanen.


Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat, serta Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU), RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU Pertembakauan, RUU Wawasan Nusantara — Paripurna DPR RI ke-114

Abdul mengatakan perppu ormas bertujuan untuk pengelolaan organisasi.


Pendalaman Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH

Abdul meminta dilibatkan apabila BPKH melakukan sosialisasi di daerah.


Pengelolaan Program dan Anggaran 2017-2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi di Indonesia

Halim mengatakan pihak Kemenag harus mengawasi soal penyelenggara umrah yang nakal. Soal tanah wakaf, perlu rapat dengan BWI dan akan menyampaikan pada pemerintah pusat soal Banten tak ada asrama haji. Ia juga mengatakan bahwa telah berkoordinasi dengan Bupati Tangerang terkait pengadaan tanah untuk asrama haji. Halim juga mengatakan anggaran untuk tunjangan guru non-PNS terlalu kecil.


Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan BPIH 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI

Abdul menegaskan bahwa Komisi 8 DPR RI belum menerima hasil audit dari BPK, laporan yang ada saat ini adalah laporan yang sudah ada pada rapat tahun lalu. Abdul meminta penjelasan terkait tambahan Rp404,27 miliar dari komponen indirect cost yang digunakan untuk menambah jatah makan jamaah dan pajak PPN sudah disebutkan di dalam direct cost, Abdul menanyakan mengapa tambahan biaya tersebut ada di keduanya. Terkait gelang GPS, Abdul menyarankan untuk berhati-hati terhadap barang berteknologi tinggi tersebut karena berkaca pada e-KTP yang dicanangkan memiliki teknologi tinggi namun dalam realisasinya terdapat masalah. Abdul juga mengingatkan kepada Menteri Agama untuk melibatkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan haji.


Pengelolaan Anggaran dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Abdul menyatakan bahwa belum ada regulasi yang kuat mengenai BPBD di daerah, sementara masih banyak permasalahan-permasalahan penting yang harus dituntaskan. Abdul juga menyatakan dana-dana yang ada digunakan untuk apa saja, dan kemana arah sarana prasarana yang akan dibuat, serta bagaimana indikator yang dilakukan untuk penanggulangan bencana.


Evaluasi Pelaksanaan APBN t.a. 2017 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Abdul mengatakan bila Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah mencanangkan 3end yaitu mengakhiri kekerasan anak dan perempuan, mengakhiri perdagangan orang dan mengakhiri ketidakadilan perempuan, Halim menyatakan hal tersebut tidak dirasakan hingga dapilnya yaitu Pandeglang dan Lebak. Halim juga mengatakan, dirinya belum melihat isu aktual mengenai pencegahan kekerasan seksual.


Alokasi APBD dan APBN, Program Pengentasan Kemiskinan, dan Masalah Sosial Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi

Abdul mengatakan masih banyak orang yang tidak bersekolah di Banten yang menandakan belum adanya pemerataan di daerah tersebut. Selain itu, Abdul menyatakan pelayanan akses kesehatan berkualitas juga belum merata dan PKH masih banyak salah sasaran sehingga perlu validasi data. Abdul menyampaikan, bila dirinya menerima banyak keluhan terkait pembagian beras sejahtera yang masih salah sasaran dan banyaknya pihak desa yang memperjualbelikan beras sejahtera. Abdul menanyakan upaya dinas sosial untuk mengatasi hal tersebut dan meminta penjelasan lebih lanjut terkait program pengentasan kemiskinan kepada Dinas Sosial Banten. Abdul menanyakan keberadaan panti sosial di Banten yang tidak masuk dalam anggaran sebab menurutnya panti sosial harus ada di setiap provinsi, daerah dan kabupaten/kota.


Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Halim mengatakan Inalum semakin lama semakin tenggelam, ada tetapi tidak ada dan sebaliknya. Ia meminta penjelasan yang lebih dalam tentang perkembangan Freeport dan kabar divestasi saham Freeport.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI FPT dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Hadi Siswoyo

Abdul Halim mengatakan bahwa yang lain berbicara tentang batu bara dan EBT namun pak Hadi berbicara tentang HTE. Menurut Abdul hal Ini sangat menarik, ia juga bertanya kepada Hadi apakah pernah uji coba di hutan dan Abdul meminta tolong untuk dijelaskan karena menurutnya hal ini sangat menarik, Abdul juga bertanya apakah Hadi pernah mencoba terkait energi terbarukan ini di hutan mana, dan berapa persen bio energi yang memenuhi kebutuhan energi kita, lalu jenis-jenis tanaman yang sudah diketahui sangat berpotensi untuk energi ada di daerah mana. Abdul juga mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau ada hutan yang menghasilkan energi dan bertanya apakah hal tersebut sudah disampaikan ke DEN atau belum. Abdul bertanya terkait bagaimana nanti kalau Hadi terpilih menjadi anggota DEN namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu DEN beserta manfaatnya karena banyak orang yang mengetahui bahwa DEN itu dibilang ada tetapi tidak ada, bagamana jika Hadi terpilih sebagai anggota DEN agar gaungnya lebih dirasakan oleh masyarakat terkait keberadaan DEN, karena masyarakat belum banyak mengetahui tentang kinerja DEN dan apa saja yang akan Hadi lakukan untuk kemajuan DEN dengan temuan-temuan tadi.


Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halim mengatakan mendukung jika impor sampah dihentikan, karena malu jika Indonesia sebagai negara pengimpor sampah. Peraturan terkait impor sampah harus disortir karena pada kenyataannya tidak disortir lagi. Halim berpendapat pengawasan dari KLHK belum baik sehingga importir didapati tidak melakukan pelanggaran. Terkait reklamasi, Halim mengatakan belum ada koordinasi antara Dirjen Minerba dan Dirjen Gakkum, Menteri KLHK pun tidak melakukan pemaparan terkait reklamasi pasca tambang, lubang tambang sudah membentuk laut-laut mini. Halim bertanya mengapa Provinsi Banten banyak melakukan impor plastik dan segera diatasi.


Konsep Mitigasi dan Adaptasi Bencana Geologi serta Penyediaan Peta Daerah Rawan Bencana — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

Abdul menanyakan mengenai progress dari Badan Geologi yang pernah diajak berdiskusi seputar rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Selain pertanyaan tersebut, Abdul juga mengatakan bahwa menurutnya urusan mitigasi di Selat Sunda masih belum terlalu maksimal. Mengenai banyaknya badan yang meminta anggaran ketika masalah terjadi, di satu sisi semua badan tersebut tidak pernah memikirkan upaya pencegahan bencana. Maka dari itu, Abdul mencoba untuk menghubungkan kelakuan dari semua badan yang ada dengan masalah di Selat Sunda, terkait upaya koordinasi untuk melakukan pencegahan bencana. Lalu, Abdul menanyakan mengenai alasan pihak-pihak yang terkait tidak memberikan ide mitigasi serta peta tata ruang kepada Pemerintah Daerah untuk segera dieksekusi. Abdul menegaskan bahwa eksistensi dari BIG masih belum diketahui oleh masyarakat, sehingga ia menyarankan agar Badan Geologi dan BIG ini dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Abdul juga menceritakan di daerah pilihannya banyak terdapat pegunungan dan laut. Abdul menanyakan pandangan dari mitra kerja yang hadir mengenai banyaknya pemukiman warga yang mendiami wilayah berbahaya tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah setempat. Terakhir, Abdul menanyakan kepada IAGI mengenai tindakan pembangunan infrastruktur LRT dari HI sampai dengan Lebak Bulus dapat mengakibatkan dampak pada pengeroposan bumi atau tidak.


Perkembangan Investasi serta Kegiatan Eksplorasi Batubara dan Pertambangan 2019-2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dirjen Penegakan Hukum serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagai permulaan, Abdul menanyakan mengenai alasan dari perusakan hutan lindung yang diizinkan serta hutan konservasi yang dilarang. Terakhir, terkait penyelesaian masalah pertambangan tanpa izin, Abdul berpendapat bahwa kejaksaaan serta kepolisian tidak dilibatkan.


Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN 2020 - Komisi 7 DPR RI RDP dengan Eselon 1 Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas

Abdul Halim setuju bahwa subsidi untuk solar ini kita turunkan, dan anggaranya dialokasikan untuk meningkatkan subsidi gas LPG 3 Kg. Karena solar ini penggunanya adalah mobil mobil mewah, sementara gas LPG dibutuhkan oleh masyarakat. Abdul Halim menegaskan bahwasannya setiap kali kami melakukan kunjungan ke daerah, hal yang dikeluhkan masyarakat adalah masalah distribusi gas LPG yang tidak merata. Jadi ia berharap agar anggaran yang ada ini dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Nasri Sebayang

Abdul H menanggapi ia lihat Indonesia belum ada cadangan energi maka ia bertanya apa yang akan dilakukan untuk hal tersebut.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Andri Doni

Abdul Halim mengatakan bahwa batubara batas habisnya itu antara 20-30 tahun, tetapi Abdul melihat bahwa Sdr.Andri memiliki prinsip untuk menjadikan batubara sebagai energi cadangan yang strategis. Abdul juga menanyakan pandangan Sdr.Andri mengenai Undang-Undang Nomor 70 tentang Energi, perlu diadakan perubahan atau tidak. Jika nantinya Sdr.Andri terpilih sebagai Anggota DEN, Abdul meminta penjelasan upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi isu-isu energi seperti pengembangan EBT yang lamban. Terakhir, Abdul menanyakan manfaat keberadaan DEN bagi masyarakat, mengingat banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga yang bernama DEN.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Sudharto Prawata

A. Halim Dapil menanyakan bagaimana caranya agar DEN memilii gigi dan masyarakat bisa mengetahui keberadaan dan manfaat dari DEN, kemudian dengan kesibukan bapak yang seperti ini bagaimana bapak dapat mengatur waktunya. A Halim melihat EBT ditahun 2006 kontribusinya 5% dan pada tahun 2017 7,5%, kalau nanti terpiih sebagai anggota DEN, program dan solusi apa yang akan dimiliki agar nantinya DEN dapat mengejar target di tahun 2020.


Paten dan Kekayaan Intelektual Berbasis Sumber Daya Lokal -- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Abdul menyampaikan bahwa di Banten masih sangat miskin, maka jika ada beasiswa akan sangat membantu sekali. Abdul menyarankan jika bisa program ini jangan dihentikan. Dianggarkan juga, dan jika kurang nanti minta ke Komisi 7. Abdul juga menyampaikan bahwa dengan adanya beasiswa S1 gratis, sangat membantu, masyarakat sangat senang, terutama Banten, maka jangan dihentikan. Bukan seputar tentang bibit saja, tetapi tentang LAPAN, maka Abdul berharap ke depannya jika ia terpilih lagi, ketika lembaga datang ke daerah bisa menyampaikan.


Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Terkait rencana RKP 2020, dari 5 RKP 2020, Abdul menanyakan RKP mana yang diprioritaskan dan program yang mana yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat dan masing-masing butuh berapa waktu untuk merealisasikan hal tersebut. Abdul juga menanyakan terkait hubungan PLTU dengan garam karena yang ia tau garam itu dibutuhkan karena masih impor. Abdul juga meminta penjelasan terkait inovasi charging mobil listrik. Terakhir, Abdul mengatakan bahwa BUMN sudah banyak yang mempunyai pabrik obat. Ada amoksilin, insulin, vaksin, Paracetamol. Abdul menanyakan apakah para mitra berkoordinasi dengan pabrik obat.


Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Herman Dannel

Abdul menanyakan apa yang perlu Herman lakukan kedepannya dan apakah peran Dewan Energi Nasional sudah optimal.


Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPRRI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Edi Purnomohadi

Abdul menanyakan pandangan Eri terhadap UU 30/2007 dan apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan dalam UU tersebut. Abdul juga menanyakan bagaimana Eri menyampaikan Dewan Enegri Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden dan Ketua Harian. Abdul juga menanyakan bagaimana pandangan Eri terkait kondisi energi nasional saat ini.


Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Arnold Soetrisnanto

Abdul memberikan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apa yang akan dilakukan Arnold ketika menjadi Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengurangi impor LP dan apakah peran Dewan Energi Nasional (DEN) sudah optimal. Abdul juga menanyakan cara Arnold untuk mengurangi impor LPG jangka panjang. Pada saat ini Indonesia belum mempunyai perencanaan penyangga energi. Arnold menanyakan kepada Arnold terobosan apa yang akan dilakukan untuk menciptakan penyangga energi sebagai bentuk cadangan energi yang ada dan apakah harus menambah unsur pemerintah yang ada di tujuh kementerian. Arnold juga menanyakan bagaimana mengatasi isu-isu energi kritis dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi isu-isu krisis. Terakhir, Abdul menanyakan pandangan Arnold terkait kondisi energi nasional pada saat ini dan apakah Dewan Energi Nasional (DEN) sudah optimal.


Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Koespraptini Ria

Abdul menanyakan bagaimana agar listrik dapat masuk ke daerah-daerah perbatasan dan apakah Dewan Energi Nasional (DEN) perlu bekerjasama untuk menunjang kesuksesan Dewan Energi Nasional (DEN).



Latar Belakang

Abdul Halim adalah pengganti antar waktu (PAW) Irna Narulita. Abdul Halim lahir di Bogor, 6 September 1957. Ia menikah dengan Murniaty dan dikaruniakan 4 orang anak. 

Pada masa kerja 2014-2019 Abdul bertugas di Komisi 2 yang membidangi kepemiluan, dalam negeri dan otonomi daerah.

Pendidikan

  • S1 Hukum
  • SLA, SMP, SD Pondok Pesantren

Riwayat Pekerjaan

  • Wartawan SK Harian Terbit (Pos Kota Group)
  • Wartawan Majalah Sportif
  • DIrektur PT. Bengawan Agung Persada
  • Komisaris PT. Sass Kencana Enggenering
  • Ketua Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Umat (PD.Pesantren Madrasah Aliyah, MTS, MI, SMP, SMA)

Perjalanan Politik

Abdul Halim adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP di Kota Depok. Ia juga anggota dari Majelis Pakar DPW PPP Jabar.

Pada akhir Agustus 2018, Abdul Halim tidak lagi bertugas di Komisi 8 DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan mulai aktif duduk di Komisi 7 DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup menggantikan Andi Jamaro Dulung.

Visi & Misi

Belum ditemukan

Program Kerja

Belum ditemukan

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL)  menurut Abdul Halim pembicaraan mengenai RUU P-KS ini mencakup keamanan, ekonomi, pendidikan, budaya, dlsb. Menurut catatannya, sepanjang 2014 memang banyak terjadi kasus kekerasan seksual dan hingga kini tahun 2018 UU-nya belum tuntas dan belum dipatenkan sehingga membuat kita sulit mengambil langkah-langkah. Ia kemudian menanyakan eksistensi lembaga Komnas Perempuan terhadap lembaga pemerintahan dan apa perbedaan pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual. Selain itu Abdul ingin tahu koordinasi yang terjalin antara kemanan dengan Komnas HAM apakah sudah ada MoU yang berkaitan dengan Bab 9 bagian pendidikan dan pelatihan. Ia juga menanyakan sebab berkurangnya jenis kekerasan yang semula berjumlah 15 kini menjadi 9 jenis apakah dikarenakan berkurangnya volume kekerasan seksual dengan adanya FPL dan Komnas Perempuan dan bagaimana agar forum dapat mendorong KUHAP agar mengatur hak-hak korban. Selanjutnya mengenai pencegahan, Abdul menanyakan bagaimana agar mencegah kekerasan seksual karena dalam pandangannya belum ada penguatan di daerah sementara Komnas Perempuan dan FPL sementara masih bergerak di dalam kota padahal menurut Abdul daerah sangat penting karena terdapat RT, RW, lurah, camat, dan alim ulama. Ia kemudian menyebtukan contoh beberapa kasus yakni di Kota Depok tepatnya di Beji dan Tangerang di mana seseorang memperkosa 9-10 orang namun yang jumlahnya lebih besar lagi ada di daerah terpencil. Selain itu ada pemaksaan perkawinan, pemaksaan istri untuk berhubungan dengan orang lain dengan imbalan Rp300.000 dan hal tersebut perlu pengawasan dan pencegahan terutama harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya untuk memperkuat UU tersebut. Abdul berharap Komnas Perempuan dan FPL segera berkoordinasi dengan bupati di daerah-daerah agar pencegahan dapat dilakukan. [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Abdul mengatakan banyak terjadi di lapangan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), namun dari data yang diterima banyak salah sasaran pemotongan. Abdul mengatakan saat ia menanyakan Bupati dan Lurah katanya dari atas atau dari Kementerian, harusnya data kan dari bawah dulu baru ke atas. Abdul mengatakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikumpulkan oleh para pendamping, kemudian diambil, baru diserahkan ke yang bersangkutan, lalu dipotong kalau tidak diancam akan dicabut. Abdul mengatakan di dapilnya tidak ada panti, dan mohon untuk Menteri Sosial membuatkan panti, jadi apabila ada gelandangan dan pengemis diambil, diharapkan Menteri Sosial memberikan fasilitas panti di dapil ini. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual

23 Agustus 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)  Halim menanyakan seberapa bisa ditolerir ketidakhadiran ketua umum dan menurutnya harus ada antisipasi terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan ketua umum. [sumber]

Bantuan Pemerintah untuk MPR Sosialisasikan Empat Pilar

15 Januari 2017 - (AKTUAL.COM) - Anggota Komisi II DPR-RI H Abdul Halim mengatakan pembentukan karakter bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan sehingga memerlukan waktu lama.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayahnya sangat luas yang terdiri dari sekitar 16.000 pulau pulau besar dan kecil wilayah, sementara anggota MPR RI jumlahnya terbatas,” kata Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (15/1).

Menurut Abdul Halim, Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan MPR RI kepada berbagai elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia masih mengalami keterbatasan waktu, karena luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apalagi di wilayah perbatasan dan daerah terluar Indonesia, menurut dia, sangat memerlukan Sosialisasi Empat Pilar guna meningkatkan nasionalisme dan cinta Tanah Air.

“Kita harapkan Pemerintah dapat membantu MPR RI melakukan Sosialisasi Empat Pilar agar lebih intensif, guna meningkatkan nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat,” katanya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI meliputi, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tanggal Ika.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menceritakan, dirinya melakukan Sosialisasi Empat Pilar di daerah pemilihannya di Banten I yakni di Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, pada (19/11/2016) lalu.

Pada Sosialisasi yang dihadiri sekitar 150 warga Kecamatan Carita, Halim menjelaskan, agar seluruh warga negara Indonesia harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bangsa Indonesia harus kompak menjaga persatuan dan kesatuan,” katanya.

Namun, Halim menyatakan gembira karena masyarakat antusias bertanya seputar materi Sosialisasi Empat Pilar seperti penegakan hukum, maupun tugas-tugas Komisi II DPR RI.  [sumber]

Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Sekjen Kemdagri, Abdul meminta realisasi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. [sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, Menurutnya Panwas berperan dalam mem-backup KPU. [sumber]

Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

23 November 2016 - Abdul menyatakan kualitas KTP Indonesia yang kurang baik, karena dilaminating tidak bisa tapi jika kena air akan mudah rusak. Abdul memberi masukan kalau bisa  KTP-nya berbentuk kartu kredit atau bisa dilaminating agar tidak mudah rusak.  [sumber]

http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef889#ruu-p-ks-pelarangan-kekerasan-seksual

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bogor
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl Camar V, No. 67. RT 04/10. Kelurahan Depok - Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Kota Depok. Jawa Barat.
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi