Golkar - Sulawesi Barat

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Ibnu mengatakan penegasan soal pemanfaatan air dari kawasan konservasi oleh badan usaha dapat dicantumkan di Peraturan Pemerintah (PP). Oleh sebab itu, lanjut Ibnu, setelah RUU Sumber Daya Air disahkan menjadi UU, Pemerintah harus segera membuat aturan turunannya.

Tanggapan

Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Ibnu meminta perizinan jangan dipersulit apabila sudah memenuhi syarat dan aturan. Ia menanyakan soal swasembada terkait lahan yang bertambah tetapi produktivitas tidak meningkat.

Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat, serta Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU), RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU Pertembakauan, RUU Wawasan Nusantara — Paripurna DPR RI ke-114

Ibnu mengatakan butuh waktu untuk mengatur perppu ormas. Namun, fraksi Golkar menerima untuk menetapkan perppu ormas menjadi UU.

RKA K/L Tahun 2018 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Ibnu mengatakan bahwa sektor PDB 11% sehingga berharap untuk bisa dinaikkan lagi. Dari sisi kebijakan langkah yang ditempuh oleh KPP sudah on the track, supaya bisa sesuai dengan apa yang
diharapkan. Terkait dengan kesejahteraan nelayan kebawah, banyak hal yang menjadi keluhan mereka sehingga perlu adanya sosialisasi tambahan. Ibnu mengatakan bahwa dari sisi penanganan tata kelola perikanan harus berhasil, dan dari pelayanan juga harus ikut maju sehingga ini menjadi perhatian. Mengenai bantuan, bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM jika permaslahan yang ada adalah klasik. Yang dimana koperasi untuk membantu nelayan dibawah. Penjualan ikan di laut, masih banyak kapal besar melakuakn transaksi ikan di laut sehingga kita harus lebih memperhatikan permasalahan yang di bawah.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Ibnu menyamapikan bela sungkawa atas kejadian di Danau Toba dan Selayar. Terjadi kecelakaan yang memakan korban dan masih ada korban yang belum diketemua, sehingga ini bisa menjadi proses pembelajaran berhaga dalam memberi izin melaut dan standardisasinya. Ibnu mengapresiasi Dirjen Perhubungan Udara bahwa untuk saat ini sudah diperbolehkan terbang ke Eropa.

Prediksi Gempa dan Antisipasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Ibnu mengatakan, mengenai bencana ini, menarik untuk didalami lebih jauh. Menurut Ibnu, semua pihak sempat terhenyak mengenai pernyataan BMKG tentang ancaman gempa. Ibnu mengatakan, menjadi catatan penting, yaitu deteksi dini dan akuratnya tergantung dari peralatan yang baik dan mengoperasionalkannya harus bersertifikasi. Ibnu menuturkan, penting untuk sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan media komunikasi seperti TVRI, TVR yang bekerjasama dengan media lain sehingga slot dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi penanggulangan bencana. Ibnu mengatakan, banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh BMKG demi mengantisipasi perkembangan dari bencana itu sendiri.

Pergantian Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI — Komisi 5 DPR RI Rapat Internal

Ibnu mengatakan amanah menjadi wakil ketua Komisi 5 adalah amanah dari Fraksi Golkar. Ibnu berharap anggota Komisi 5 bisa menerima dengan terbuka.

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Ibnu meminta untuk adanya perbaikan ruas-ruas jalan nasional agar menjadi perhatian, dan mengenai lampu jalan di daerah Sulawesi Utara bahwa ada kehendak masyarakat untuk diberikan perhatian karena adanya wisatawan di kawasan tersebut. Ibnu mengatakan bahwa dibutuhkannya terminal angkutan darat di wilayah Mamuju Tengah, dan terkait dengan jembatan di Topoyo bahwa struktur
bawah dari jembatan tersebut sudah mulai keropos.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Ibnu memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan terkait Terminal Simbuang karena pengelolaannya belum ada tenaga yang memiliki kompetensi untuk mengelola. Jadi, jika di daerah lain ada yang mampu, Ibnu memohon untuk diperhatikan.

Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ibnu mengatakan daerah Mandar memiliki persebaran islam yang tinggi, namun ironisnya terbatas akan tempat hunian, ini perlu jadi perhatian. Di Mamuju, rata-rata mahasiswa dari beberapa kabupaten sewa rumahnya cukup mahal, mungkin rusun bisa diadakan disana.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Ibnu meminta air bersih menjadi perhatian untuk pembangunan daerah terpencil. Selanjutnya, ia mengatakan tidak ada bantuan PDTU untuk daerah pemilihannya dan mohon bisa dijadikan bahan pertimbangan. Ia juga meminta penjelasan terkait program litbang yang hanya berjumlah empat di Sulawesi Barat sementara daerah lain hingga 11 kegiatan.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Ibnu meminta perhatian soal pembebasan lahan di Manokwari dan bandara provinsi. Selanjutnya ia menyampaikan usulan aspirasi di Pulau Kei Besar untuk pembangunan infrastruktur dan program interkoneksi lainnya. Terakhir, ia akan menyerahkan aspirasi dari dapilnya soal permohonan pembangunan jembatan gantung.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Evaluasi APBN 2018, dan Rekonstruksi Pasca Bencana — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Ibnu meminta data soal rehabilitasi pasca bencana serta penyelesaian sungai yang menyebabkan banjir di Sulawesi Selatan akibat sedimentasi tinggi. Untuk Kemendes PDTT, Ibnu melihat perencanaan dan pelaksanaan sering terjadi ketidaksinkronan.

Persiapan dan Kesiapan Arus Mudik 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Ibnu berharap edukasi tentang mudik Lebaran ini tetap berjalan kepada masyarakat.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Ibnu mengatakan angkutan kereta menjadi suatu bagian yang primadona tapi untuk menghindari dan meminimalisir kecelakaan salah satu problemnya adalah lintasan sebidang itu. Menurutnya harus ada langkah-langkah yang strategis.

Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

Ibnu memintan untuk adanya penjelasan lagi dari para Dirjen, masih adanya tumpang tindih denganK/L lainnya atau tidak.

Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Ibnu berterima kasih karena sudah jadi pimpinan di Komisi 5 yang kebetulan bertemu dengan kementerian yang diisi orang hebat. Ibnu mengatakan bisa sampai pada tujuan yang sama karena 1 ikatan orientasi kebersamaan. Ibnu mengatakan menyaksikan debat - debat langsung dan itu adalah saat - saat indah kalau dikenang, semua berakhir pada kesimpulan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan di masyarakat. Ibnu mengatakan banyak hal yang bisa dipelajari dan nantinya pasti akan disampaiakn pada anggota lain karena beberapa anggota harus bertugas di tempat lain. Ibnu mengatakan jika tidak meningkalkan masalah di masa lalu maka nanti akan menghancurkan masa depan. Ibnu mengatakan anggota Komisi 5 akan bergulat dengan tantangan baru. Ibnu menyampaikan maaf jika ada salah dan khilaf dalam proses memimpin Komisi 5.

RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Ibnu mengharapkan agar KemenPUPR dapat memperhatikan pembangunan di daerah Sulawesi Barat. Ibnu mengharapkan agar usulan dari Komisi 5 dapat ditampung dan benar-benar dijalankan.

Latar Belakang

Drs. H. Ibnu Munzir dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 pada tanggal 10 Januari 2016 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Ibnu dilantik menjadi Anggota DPR-RI menggantikan Enny Anggraeny Anwar yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sulawesi Barat di Pilkada 2017.

Ibnu Munzir adalah politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) dari Dapil Sulawesi Barat.  Ibnu sebelumnya sudah menjadi legislator di DPR-RI selama 4 periode (1997-1999, 1999-2014) dan terakhir menjabat sebagai Juru Bicara Fraksi Golkar di DPR. Ibnu dikenal sebagai tokoh Sulawesi Barat dan berperan besar dalam pemekaran dan pembentukan provinsi Sulawesi Barat ketika bertugas di DPR. 

Ibnu berlatar belakang sebagai pengajar. Ibnu adalah Tenaga Edukatif di IKIP Makassar (1986-1999) dan mempunyai perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) PT Duta Persada Utama (2011 - sekarang). 

Pada masa kerja 2014-2019 Ibnu bertugas di Komisi 9 yang membidangi kesehatan, ketenaga-kerjaan dan transmigrasi.

Pada bulan Juni 2016, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mencalonkan Ibnu Munzir sebagai Calon Gubernur Sulawesi Barat di Pilkada Serentak 2017.  [sumber]

Pendidikan

SLTA, SMA Muhammadiyah. Makassar (1975)

S1, Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP) Makassar. Makassar (1984) 

Perjalanan Politik

Ibnu memulai minatnya berpolitik dengan aktif berorganisasi ketika masa kuliah.  Ibnu adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk Kota Makassar (1981-1982).  Ibnu adalah putra dari seorang ulama besar di Makassar, Kyai Haji Bakrie Wahid (Kyai Daeng Naba).

Ibnu memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar) dan terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di 1992.  Setelah 1 masa jabatan, Ibnu mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif pada Pileg 1999 dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI.  

Ibnu kembali terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI pada Pileg 2004 dan Pileg 2009 dan pada masa kerjanya berperang mendorong pemekaran dan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) UU Desa yang menjadi dasar Anggaran Dana Desa sebesar Rp.1 Miliar per tahun per desa seperti saat ini.

Pada Pileg 2014 Ibnu kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif namun kali ini kalah.  Pada 10 Januari 2016 Ibnu kembali dilantik menjadi Anggota DPR-RI sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Enny Anggraeny Anwar.

Pada 3 April 2018, Munzir yang semula bertugas di Komisi 9 DPR-RI yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan resmi menjadi Wakil Ketua menggantikan posisi Muhidin Mohamad Said di Komisi yang membidangi peehubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika yakni Komisi 5 DPR-RI. Ia juga merupakan wakil ketua dan kapoksi di komisi tersebut.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pembahasan Tingkat 1

10 Juli 2018 - Pada Rapat Kerja (raker) Badan Legislasi DPR-RI dengan Asman Abnur, MenPAN-RB, Sebagaimana komitmen bersama bahwa revisi ini sifatnya terbatas, oleh karenanya Ibnu menyarankan agar DIM-nya tidak banyak-banyak agar sesuai target. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama BAsarnas dan BPWS,  Ibnu mengira kita bisa belajar dari negara asing untuk meminimalisir dampak dari bencana. Ibnu berpendapat, kita tidak bisa membatalkan bencana yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dari dampaknya. Ibnu berpikir mengenai jalur harus diatur seperti didaerah Ibnu yang macet jadi harus diarahkan kemana agar tidak terjadi kemacetan seperti itu. Ibnu juga mengatakan tidak melihat adanya di daerah Ibnu,padahal disana banyak nelayan namun program ini tidak ada di daerah Ibnu. Ibnu mengatakan banyak perahu diatas gunung karena terseret air 15 sampai 18 meter. [sumber]