Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM
Putu mengatakan Fraksi Demokrat setuju RUU KUHP untuk dibahas lebih lanjut.
Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) - Rapat Paripurna DPR-RI
Putu mengatakan virus corona yang semakin tidak terkendali harus ditangani pemerintah secara serius karena tidak hanya mengancam kesehatan tapi perekonomian, sektor pariwisata pun sangat terdampak. Putu menyampaikan bahwa F-Demokrat meminta pemerintah melindungi warga negara yang diluar negeri atau dalam negeri dan juga mengambil kebijakan yang aktif untuk menyelesaikan kasus ini.
Tanggapan
Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan Rencana Anggaran Tahun 2015 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Putu menjelaskan apa LPSK ingin melindungi pelapor dengan kasus yang ada create of justice-nya dan untuk para saksi, mereka ketakutan untuk jadi saksi, ini bagaimana jalan keluarnya.
Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI
Putu menjelaskan ia mengharapkan agar Kepala Lapas lebih dibina dan diawasi.
Penjelasan Kasus PT Mobile 8 — Panitia Kerja Kasus Mobile 8 Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Hukum Pidana Atas Nama Mudzakir
Putu mengatakan pemerintah menyebutkan bahwa kasus mobile 8 tidak ada unsur pidananya. Putu bertanya apakah tindakan pemberian restitusi oleh Ditjen Pajak (Pemerintah) termasuk pidana.
Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan RFI
Setelah diverifikasi, Putu menanyakan apakah data-data di-approve oleh Deutch Bank.
Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan
Putu menanyakan apa ada pemeriksaan tertentu dari kabareskim ke BPK terkait JICT.
Kasus PT. Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Putu menjelaskan atas nama rakyat Indonesia kita harus merebut kembali PT. Pelindo II dan mendesak BPK untuk mengeluarkan mandat agar audit tentang kerugian negara di PT. Pelindo II.
Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja dengan Badan Narkotika Nasional
Putu menanyakan apa pendapat BNN terkait UU No.35 thun 2009 dan apakah perlu direvisi. Putu mengatakan bahwa candu ini tidak kelihatan, tetapi masyarakat jadi terbebani untuk masa depan cucu-cucunya.
Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM
Putu meminta para pelaku UKM dipermudah untuk mendaftarkan merek mereka. Lokal domestik keberatan akan mendapatkan permasalahn, yaitu susah untuk mendaftarkan protokol Madrid. Putu juga meminta cara pemerintah bagaimana masyarakat ekonomi lemah dalam MEA tidak hanya menjadi penonton.
Evaluasi Kinerja dan Strategi Tahun 2016 — Komisi 3 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BNPT
Putu menjelaskan kami dapat keluhan dari transmigran yang tidak bisa berkebun jangan jadikan kasus Poso ini ajang kenaikan pangkat. Ia beberapa kali reses di Bali melihat keamanan Bali sudah bahaya karena sudah dikondisikan dengan baik.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Putu mengatakan banyak sekali kepala adat terkena kasus korupsi, sudi kiranya KPK datang ke Bali. Terkait kasus di Bali, ada dua ormas yang tidak bisa dibendung antara Laskar Bali dan Balidika.
Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19
Putu mengatakan bahwa bencana alam yang terjadi di NTT sangat berdampak bagi masyarakat di sana. Bantuan di sana cukup terhambat dan terkesan tidak mendapatkan fokus. Putu ingin mengingatkan agar segala proses bantuan, evakuasi, dan rekonstruksi dapat dilakukan lebih maksimal, karena Bali ikut terkena dampaknya. Putu tidak ingin masyarakat Bali diberikan janji palsu akan diberikan bantuan.
Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial
Putu menjelaskan berdasarkan laporan masyarakat berapa hakim yang sudah ditindak dan berapa laporan yang diabaikan, KY dan MA ini seperti kucing dan anjing, saudara sebagai monitor pengawas hakim ini supaya lebih optimal maka tindak hakim yang salah dan bina yang baik.
Fit and Proper Test (Part 1) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung
Putu menanyakan cara calon mengimplementasikan in line dari pusat ke daerah. Ia menyampaikan bahwa pertanahan di Bali banyak mengalami dilema.
Sosialisasi, Implementasi, Permasalahan, Perkembangan dan Pengawasan serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) — Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Rektor Perguruan Tinggi Negeri
Putu mengatakan bagaimana Universitas Udayana menjadi inkubator riset pariwisata dan kebudayaan, apa
satandarnya dibanding Sekolah Tinggi Pariwisata. Putu berharap UNS dapat menjadi benchmark universitas lain, ke depan program apa yang akan dijadikan fokus UNS.
Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2017, Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2018, Grand Design dan Pelaksanaan Sistem Box Office Terintegrasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Putu mengatakan bagaimana strategi/konsep Bekraf untuk menyentuh ekonomi kreatif di tingkat terendah karena hal tersebut yang ingin dibangun, kegiatan di daerah perlu dimaksimalkan. Putu mengatakan harapan bahwa Bekraf berperan mendampingi ekonomi kreatif di daerah yaitu pendampingan untuk rakyat kecil di desa-desa. Putu mengingatkan Bekraf dengan kepemilikan pemerintah atas Taman Mini Indonesia Indah.
aporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Devisa Pariwisata, Evaluasi Strategi Pemasaran Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan, Hasil Evaluasi Kebiajakan Bebas Visa terhadap 169 Negara — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata
Putu mengatakan Taman Mini sudah menunjukkan wajah keseluruhan Indonesia, jadi perlu ditingkatkan. Putu mengatakan apa manfaat yang akan didapatkan Bali dari IMF World Bank, Bali tidak hanya di selatan seperti Kuta dan night club, tetapi ada budaya dan seni di Gianyar dan Ubud yang perlu dieksplor. Sarana prasarana di Bali belum siap, seperti trotoar, pasar semrawut, dan rambu-rambu lalu lintas. Putu yakin Bali akan memberi kontribusi 50% dari target 20 juta wisman. Bali sudah menarik banyak wisatawan Indonesia, sehingga wisatawan tidak hanya weekend in Bali tapi one week in Bali. Putu bertanya apa langkah strategis Kemenpar menghadari IMF Annual Meeting dan peranan pariwisata pada Asian Games. Putu mengatakan bagaimana peran pariwisata dalam mencapai sukses ekonomi Indonesia, seperti membuat pameran di Dubai Internasional Airport. Putu menyampaikan bahwa Maroko terbuka untuk direct flight ke Indonesia, Putu berpendapat direct flight Indonesia ke Casablanca atau Rabat lebih potensial dibandingkan Uzbekistan. Putu berpendapat 100 Wonderful Event of Indonesia bisa ditingkatkan menjadi 1.000 event, sehingga masyarakat menjadi garda terdepan dalam pariwisata.
Kesiapan Pelaksanaan Program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
Putu mengatakan dinding GBK hanya cat kosong, Putu mengusulkan dinding GBK diisi dengan prestasi olahraga. Putu berpendapat Kemenpora bisa mengadakan kegiatan bersama anggota Komisi 10 di dapil masing-masing, seperti nonton pertandingan sepakbola sekaligus bagi-bagi bola.
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 -— Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Putu mengatakan jika di luar negeri, Presiden memiliki perpustakaan khusus sehingga dapat menjadi icon gemar membaca dan taman membaca dalam rangka mengembangkan gerakan gemar membaca. Putu juga mengatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI ingin gerakan membaca lebih dimasifkan sehingga benar-benar berdampak pada masyarakat untuk gemar membaca.
Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN ta. 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Putu mendorong adanya payung hukum yang berhubungan dengan cagar budaya serta perlu diadakan revisi aturan pelestarian budaya serta memasukan museum sebagai peninggalan terbaik dari peradaban.
Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
Putu mengatakan bahwa industri yang paling terpukul adalah pasti penerbangan dan pariwisata. Pada esensinya, Putu menyayangi Garuda. Artinya Putu ingin selalu mendukung Garuda agar bisa kembali hadir melayani masyarakat. Fokus DPR-RI pada SDM tadi disampaikan ada pensiun dini, Putu menanyakan apakah mereka sukarela atau ada paksaan. Lalu ketika nanti Garuda baik lagi, Putu menanyakan apakah mereka yang ikut pensiun dini diprioritaskan masuk kembali. Kemudian, Putu ingin mengetahui seberapa efisien Garuda memiliki pesawat dan jenis pesawat apa saja yang akan dipilih Garuda untuk kedepannya. Terkait dana talangan (8,5 Triliun), Menurut Putu, garuda harus bisa mempertanggungjawabkan ini dan apakah Garuda yakin akan mampu membayarnya. Jangan sampai nanti dana talangan ini menuju ke arah PMN. Jadi DPR-RI meminta diyakinkan soal itu. Selanjutnya soal travel bubble, Putu berharap hubungan dengan negara bisa terjalin baik sehingg Indonesia bisa masuk ke dalamnya. Jadi, Putu ingin mengetahui koordinasi dan upaya yang dilakukan oleh Garuda dengan Kementerian Luar Negeri terkait travel bubble.
Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
Putu mengatakan permasalahan yang sering terjadi dari konsumen pada saat ini orang justru dalam memberikan pelayanan tetapi service justru drop sekali, oleh karena ini tidak adil untuk konsumen kita yang dimana pelayanan itu penting dan untuk fasilitas itu harus dimaksimalkan. Kemudian, Putu juga mengingatkan terkait new strategis dan new konsep harus Dirut lakukan, agar KAI menjadi primadona masyarakat kita.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Putu mengatakan bahwa program pertanian dianggap komoditas dan sudah ada program teknologi tepat guna, namun bermasalah di packaging dan pemasaran. Menurut Putu, pertanian perlu didampingi oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Sasaran Strategis Pendidikan Tinggi, Capaian dan Permasalahan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, serta Kebijakan dan Target Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi (KAP-PT) dengan Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Putu mengatakan Perguruan Tinggi yang world class hanya 3 dari 4.000, putu berpendapat masalahnya mungkin branding, jika branding salah maka tidak mau masuk, banyak yang kuliah dan banyak yang menganggur. Putu bertanya bagaimana membangun sistem yang baik dan income dari distance learning sehingga mengurangi banyak pembiayaan. Putu menyampaikan bahwa Institut PGRI dan Sekolah Tinggi Agama Hindu ingin ditingkatkan statusnya.
Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional
Putu mengatakan bahwa paparan dari Perpusnas sangat positif, tapi terdapat beberapa hal yang akan disampaikan agar Perpusnas dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar. Ia menanyakan konsep besar dari Perpusnas ke depan dengan lahirnya UU tentang Simpan Serah Karya Cetak dan Karya Rekam. Ia juga menanyakan mengenai cara mendigitalisasikan peninggalan bangsa. Menurutnya, pandangan tentang tv perpusnas sangat bagus, tetapi mungkin bisa dikerucutkan menjadi tv online digital dengan short video dan bukan tv broadcast nasional melainkan tetapi tv streaming yang gampang diakses. Ia setuju jika anggarannya ditambah karena menurutnya kalau tidak ditambah maka tidak bisa menutupi perpustakaan di daerah-daerah.
Panja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Pembangunan Indonesia (UPI) Bandung
Putu mengatakan dengan dipecahnya dikti dan dikbud sepertinya menjadi masalah besar, LPTK memiliki koordinasi yang baik dengan keduannya, tetapi sekarang sudah berbeda. Putu mengatakan visi Indonesia dari Presiden Jokowi adalah mengangkat sistem vokasi, masalahnya adalah dalam hal mencetak guru. Masalah kualitas dan kuantitas masih menjadi tantangan saat ini, murid sudah lebih pintar daripada guru karena lebih handal menggunakan IT. Putu mengatakan pendidikan terdiri dari 85% akademik dan 15% vokasi, mindset tersebut harus diubah. Putu mengatakan dukungan terhadap sinergitas antara Kemenristek, Kemendikbud, Kemenpar dan Pemda.
RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Putu mengapresiasi kebijakan Kemendikbud untuk membentuk sistem zonasi, tetapi sepertinya tidak ada koordinasi antara Kemendikbud dan Presiden terkait penerapan sistem zonasi tersebut. Sinkronisasi antara semangat pengembangan SDM dengan alokasi anggaran yang diberikan juga tidak ada, karena alokasi anggaran Kemendikbud semakin tahun semakin turun. Putu meminta Komisi 10 dilibatkan dalam program yang dijalankan dan resisi Permendikbud yang akan dilakukan. Putu berharap anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk pengembangan museum, perlu juga revisi UU Cagar Budaya menjadi UU Permuseuman dan Cagar Budaya.
Evaluasi Daya Serap APBN Tahun 2018 serta Pembahasan RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)
Putu mempertanyakan alasan Bidikmisi berkurang karena menurutnya program Bidikmisi sangat baik diserap oleh masyarakat luas. Ia mengatakan agar konsep tersebut yang digunakan dan jangan dikurangi tapi diratakan di daerah 3T.
RKA K/L 2020 dan Usulan Program yang didanai DAK- Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
Putu mengatakan bahwa ada daerah 3T yang menjadi prioritas kita untuk membangun GOR tersebut, tetapi perlu diperhatikan tingkat rawan bencana daerahnya. Putu meminta untuk rule dari Kemenpora mengenai pengalokasian untuk sektor pemuda bisa untuk dipikirkan kembali. putu mengingatkan bahwa Frkasi Demokrat pada saat pelakasanaan Asian Gmes memberikan apresiasi kinerja dari pihak Kemenpora, Putu meminta untuk permasalahan yang ada pada pembinaan di rugby untuk bis diperhatikan. Putu mempertanyan rencana kita pada saat Sea Games di Philipina akan berada pada poisi keberpa. Dalam hal ini agar Menpora dapat memayungi mereka yang berprestasi dan memerikan biaya yang proposional, agar masyarakat mendukung penuh dan sarana prasarana ini dapat memenuhi sasaran.
Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
Putu mengatakan tantangan kondisi yang terjadi pada saat ini sangat sulit terutama pada sektor pariwisata. Ia juga mengatakan selama ini belum ada sosialisasi atau gerakan-gerakan ketahanan kesehatan, ketahan pangan dan ketahanan energi yang dimana ketahanan menjadi konsep besar untuk mengkonsumsi produk nasional, sehingga asosiasi bisa kuat dan bisa mempertahankan untuk beberapa hal. Ia menanyakan kesanggupan perusahaan farmasi untuk bertahan dan kondisi bahan baku farmasi yang 80-90% dari luar negeri. Ia juga menanyakan cara pendistribusian APD kepada masyarakat. Ia mendorong pelaku jamu untuk menjadi ikon jamu pada saat pandemi Covid-19, dan berharap kepada Pemerintah untuk memberikan stimulus dan untuk adanya kerjasama dengan pasar online. Menurutnya, jika produk ini tidak bisa mengatasi Covid, tetapi setidaknya mampu menangkal Covid-19.
Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan Target Penyelesaian Road Map Kementerian/Lembaga – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Menurut Putu Rudana, saat ini perkembangan SDGs atau pembangunan berkelanjutan marak dilakukan. Ia menanyakan apa yang dilakukan terkait penyesuaian dengan SDGs dalam melakukan standardisasi. Lalu, mengenai standardisasi museum-museum yang ada di Indonesia apakah dapat dilakukan oleh BSN atau tidak.
Penyesuaian RKA K/L - Raker Komisi 10 dengan dengan Menteri Pariwisata
Putu mengatakan, pariwisata semakin maju dan dirinya lebih senang bila Kementerian Pariwisata RI
membuat masyarakat tersenyum sebab kesejahteraan masyarakat serta manfaatnya untuk masyarakat merupakan penghargaan paling tinggi. Putu menuturkan, pencapaian kuantitas Kementerian Pariwisata RI melampaui dari 9,6 juta menjadi 10,6 juta. Terkait hal tersebut, Putu menanyakan dampaknya kepada masyarakat. Putu mengingkatkan kepada Kementerian Pariwisata RI untuk meningkatkan pariwisata ke
wisatawan lokal san jangan sampai membiarkan perusakan terjadi di daerah wisata. Putu mengatakan, agar Bali tidak hanya menjadi padat wisatawan namun tidak membawa dampak untuk masyarakat.
Kelembagaan dan Akreditas Prodi Perguruan Tinggi – Rapat Panja Komisi 10 dengan Pejabat Eselon 1 Kemenristekdikti RI
Menurut Putu dari 4000 perguruan tinggi yang sudah world class hanya 3 yang masuk. Mungkin masalahnya ada di branding. Kalau branding salah tidak mau masuk. Kita sekarang banyak yang kuliah dan banyak yang menganggur. Bagaimana kita bangun sistem yang baik dan income dari distance learning sehingga mengurangi banyak pembiayaan. Ada institute PGRI dan yang berkaitan dengan sekolah tinggi agama Hindu. Mereka ingin ditingkatkan statusnya.
Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
Putu mengatakan agar momentum harus terjaga dan mother of sport harus dibina. Putu menuturkan untuk mendorong agar juara umum di Sea Games. Tak lupa, Putu mengatakan untuk memberikan apresiasi kepada atlet yang berprestasi dan yang mengalami cidera karena mereka telah berjuang untuk
negara.
Latar Belakang
Putu Supadma Rudana terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapat peroleh suara sebanyak 38.624 mewakili Partai Demokrat untuk Dapil Bali
Pada 24 Agustus 2017, Putu Supadma Rudana dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW). Putu Supadma mewakili Partai Demokrat dari Dapil Bali menggantikan I Putu Sudiartana yang diberhentikan karena terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang tahun anggaran 2016 provinsi Sumatera Barat.
Putu Supadma adalah seorang pengusaha sukses dan pendiri dan Presiden Direktur dari GRP Corporation sejak tahun 2000 hingga sekarang. GRP Group bergerak di bidang perhotelan, bisnis museum dan juga trading. Putu Supadma adalah penggiat budaya dan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (2012 - sekarang).
Putu Supadma adalah salah satu politisi senior di Partai Demokrat. Putu Supadma adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat (2015 - 2020).
Pada masa kerja 2014-2019, Putu Supadma bertugas di Komisi 10 yang membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga, seni dan budaya.
Pendidikan
SLTA, SMA Negeri 1, Denpasar (1992)
S1, Bachelor of Science, University of St.Louis, Maryville, Amerika Serikat (1996)
S2, Master of Business Administration, Webster University, St.Louis, Amerika Serikat (1998)
Perjalanan Politik
Sejak lulus kuliah dan S2 di tahun 1999, Putu Supadma sudah menggeluti dan menggaungkan seni budaya Indonesia. Putu Supadma mendirikan Museum Rudana & Rudana Fine Gallery.
Pada Pileg 2009, Putu Supadma mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat namun gagal terpilih.
Putu Supadma semakin giat berorganisasi dan menjadi Ketua Program dari Yayasan Seni Rupa Indonesia (2011 - sekarang) dan menjadi Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (2012 - sekarang).
Pada Pileg 2014, Putu Supadma kembali mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dan tidak berhasil mendapatkan kursi.
Pada 24 Agustus 2017, Putu Supadma dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan I Putu Sudiartana yang diberhentikan karena terdakwa melakukan korupsi.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)
30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menkominfo, Menristek, dan Menkumham, Putu menuturkan bahwa pendapat mini fraksi Demokrat RI terhadap RUU tentang SSKCKR ialah menyetujui RUU tentang SSKCKR untuk segera disahkan. [sumber]
Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN TA 2019
26 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan eselon 1 Kemenpora, Putu mengatakan dalam arti sosial dan budaya, contohnya karang taruna yang pemuda-pemuda membantu masyarakat,Putu berpendapat, Kemenpora harusnya empati dengan pemuda-pemuda ini yang sudah memberikan support kepada masyarakat. Putu mempertanyakan bagaimana konsep dalam menggarap hal seperti ini dan diambil dari porsi anggaran mana saja untuk hal ini dan bagaimana diplomasi olahraga untuk kedepannya. Putu juga mempertanyakan bagaimana konsep Kemenpora mampu meng-trigger pemuda Indonesia. Putu berpendapat, jangan sampai orang menjadi phobia olahraga karena kejadian yang kemarin menimpa Haringga. Putu sendiri mengecam kejadian tersebut dan mengucapkan turut berbelasungkawa. Putu berharap Kemenpora dapat menjadi ujung tombak dalam konseptor kegiatan keolahragaan. [sumber]
Implikasi Gempa di Nusa Tenggara Barat terhadap Pendidikan Tinggi
30 Agustus 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Kemenristekdikti, Putu berpendapat, kejadian ini memang tidak bisa diantisipasi, maka memang butuh aksi cepat tanggap untuk menangani ini. Harapan Putu agar perhatian-perhatian dari Kemenristekdikti kepada perguruan-perguruan tinggi tidak diabaikan. Putu mengatakan bahwa kita sedang merayakan pesta Asian Games yang membutuhkan dana banyak, tetapi juga memang terkena bencana di Lombok dan sedikit daerah Bali juga yang membutuhkan penanganan cepat. Putu berpendapat, sarana dan prasarana sangat minim diberikan. Dalam momen ini, kita harus audit semua. Harus benar-benar diperhatikan kelayakannya. Putu menyampaikan gempa yang paling terasa pada Kabupaten Karangasem,selain gempa juga ada bencana erupsi Gunung Agung dan juga antisipasi tsunami. Indeks literasi dan kemampuan mereka masih rendah, maka Putu mengharapkan adanya cabang-cabang perguruan tinggi yang berada di sana. Terakhir, Putu mengatakan bahwa gedung-gedung sekarang ini banyak yang menggunakan baja ringan. Struktur baja ringan tidak tepat untuk membangun, untuk itu Putu berpendapat perlu mengadakan kajian terkait ini. [sumber]
Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah
29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Putu menyatakan keperihatinanya terkait 55 sekolah yang mengalami kerusakan di Karang Asem. Warga Karang Asem meminta agar pemerintah dapat mengirimkan bantuan pendidikan untuk di Karang Asem. Oleh sebab itu, Putu meminta agar Kemendikbud juga dapat memfokuskan perhatiannya ke Kabupaten Karang Asem.[sumber]
Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019
6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Putu bertanya bagaimana kedepannya Bekraf dalam rangka menaikkan devisa Indonesia. (sumber)
Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah
13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Putu menyatakan bahwa moratorium harus segera dicabut agar tidak dipengaruhi isu politis menjelang Pileg dan Pilpres, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu mengatasi kondisi darurat guru. [sumber]
Evaluasi Daya Serap APBN 2017 Persiapan APBN 2018 Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) RI
17 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Putu mengatakan bahwa biasanya ia melihat kegiatan seperti ini hanya terfokus dengan tempat wisata, bagaimana dilibatkan desa-desa. Ekslusif sekali desa-desa di Nusa Dua, supaya membuat blue print road map di Bali. Putu menyampaikan bahwa Bali akan menjadi tuan rumah pada beberapa acara yang diadakan Bekraf. Putu mempertanyakan sejauh mana Bekraf melibatkan masyarakat di desa-desa dan bagaimana strategi Bekraf dalam membuat acara ini sehingga akan meningkatkan industri seni kriya. Putu menginfokan bahwa tidak ada yang tahu kapan erupsi Gunung Agung akan selesai karena kondisinya setiap minggu masih erupsi. Ia kemudian mengabarkan bahwa ekonomi di Bali memang sangat terpukul akibat erupsi mengakibatkan beberapa dampak yakni pengungsi dan yang kedua adalah pengangguran. Putu menyarankan untuk melakukan pendataan potensi yang dimiliki di setiap kabupaten memiliki apa, misalnya kuliner, fashion, kriya, dlsb itulah yang nanti akan dipertunjukkan. Menurut Putu, PR-nya adalah bagaimana Bekraf bisa memetakan ini sehingga pendampingan setiap dapil berbeda. Dua program di tahun 2018 bekerja sama, sehingga Ia meminta tolong agar semua potensi yang ada di seluruh Indonesia di-mapping. Misalnya, Bekraf menyiapkan program IT di suatu desa, mungkin Bekraf bisa menyediakan fasilitas seperti Wifi. [sumber]
[