Demokrat - Yogyakarta

Sikap Terhadap RUU

RUU Serah Simpan Karya Rekam Karya Cetak (SSKCKR) — Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI dengan Pengusul RUU SSKCKR

Roy mengatakan penyimpanan karya elektronik dibedakan karena dapat dicopy hingga beberapa kali.

Tanggapan

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Roy Suryo menanyakan mengenai UU APBN yang sekarang anggaran Kemenristekdikti masih menggunakan pagu awal atau yang sudah dipotong. Ia juga menanyakan mekanisme yang tidak ada banyak aturannya karena kalau membahas APBN memerlukan konsultasi dengan Kemenkeu. Ia membahas mengenai paparan tentang pemblokiran anggaran.

Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik

Roy mengatakan Komisi 1 DPR RI sedang menyusun RUU tentang Pengamanan Data Pribadi, sementara Mark Zuckerberg hanya minta maaf dan menolak adanya UU Privasi baru di Amerika. Roy bertanya apakah FB Indonesia berani untuk menolak jika CEO FB tidak mau.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Roy mengatakan bahwa roadmap pengembangan Batam cukup detil dan menarik. Pemberitaan di media, masyarakat Batam sedang resah atas perubahan mekanisme IPH (Izin Peralihan Hak). Oleh karena itu Roy meminta penjelasannya.

Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Roy mempercayai dengan kerapihan anggaran Kemenperin, dan sangata menyayangkan anggota dapil dari Jogja tidak akti. Karena di Kulon Progo dapat dibina di lapangan sebelum diambil oleh perusahaan luar negeri. Roy mengatakan bahwa memiliki kampong IT di Purwokerto dan Jogja dan berharap agar dapat bekerjsama untuk hal kreatif.

Evaluasi Kinerja dan Digitalisasi Berita — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara

Roy mengatakan bahwa TV Antara hanya berfungsi sebagai humas program pemerintah. Oleh karenanya, ia menyarankan agar Antara dikembalikan sebagai LKBN. Roy juga menuturkan LKBN Antara jarang memberitakan kinerja Komisi 6 DPR RI padahal merupakan mitra dari Kementerian BUMN.

Evaluasi Program Kerja Tahun 2017, Realisasi Anggaran Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, dan Kajian Terhadap Isu-Isu Aktual terkait dengan Persiapan Pilkada Tahun 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

Roy menanyakan bahan paparan dari Lemhannas, khususnya pada poin 1 hingga 6, poin-poin tersebut termasuk ke dalam strategi atau kajian. Roy menyarankan agar di dalam situs resmi dari Wantannas dan Lemhannas menampilkan hasil publikasi kajian yang dilakukan agar masyarakat dapat mengaksesnya. 

Kebocoran Data 1 Juta Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific

Roy menginginkan untuk menarik ini ke sesuatu yang lebih besar. Seminggu lalu ketika Mark Zuckerberg memberikan jawaban kepada senator di Amerika, Roy mengatakan, ada satu hal yang paling mengusik yaitu menolak UU Privasi baru di Amerika dan ini mengganggu sementara dirinya dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sedang menyusun RUU pengamanan data pribadi (PDP). Roy menanyakan, apakah Facebook Indonesia dapat menolak hal tersebut bila CEO-nya menolak UU Privasi. Roy mengatakan, Facebook Indonesia harus tunduk pada RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Roy Suryo menanyakan pembuatan platform Facebook dan apakah pihak Facebook sudah menerima masukan dari komisi 1 atau belum. Roy mengatakan, jika ada pengguna yang stop menggunakan plattform, data pengguna harus dihapus. Roy merasa, perlu menentukan satu sikap setelah rapat ini, apa yang harus dilakukan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Persetujuan Ekstradisi Republik Indonesia-Republik Rakyat China (RI-RRC) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

Roy Suryo mengatakan istilah tindak pidana politik perlu dicerna paling tidak dikasih penjelasan terjemahannya. Ia menyampaikan kemungkinan dapat ditambahkan keterangan-keterangan agar tidak menimbulkan kerancuan.

Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Roy mengatakan ada 2 grup televisi yang jelas menyuarakan kepentingan politik dengan memutar mars dan satu lagi running textnya tidak habis-habis. Ia meminta KPI bertindak tegas. KPI, KPU, dan Bawaslu ia lihat bisa melempar tugas. Ia ingin mendorong percepatan digital di Indonesia yang menurutnya jalan di tempat bahkan di Jakarta pun tidak bertambah. Ia mengatakan sudah dikasih kanal tapi tidak dimanfaatkan padahal satu kanal bisa terdiri dari beberapa siaran. Ia meminta penjelasan mengenai perkembangan analog switch off. Ia mengatakan KPI sangat diuntungkan jika semua stasiun sudah digital. Ia ingin menegaskan, Indonesia masih dijajah oleh negara perbatasan seperti Singapura dan Malaysia. Selalu alasan mereka siaran lebih dulu dan TVRI mengalah. Menurutnya, hal tersebut ironis.

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN)

Roy mengatakan KNASN harus memiliki data tersendiri yang nantinya akan dibandingkan dengan milik BKN.

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dirut Telkomsel, Dirut Indosat Ooredoo, dan Dirut XL Axiata

Roy Suryo mengatakan pelanggan prabayar yang sudah daftar direpotkan dengan cek status lagi. Ia menyampaikan ada kasus dimana seseorang bisa mendaftar 50 nomor dan ia menanyakan mengenai kemungkinan sampai bisa terjadi hal tersebut. Ia meminta agar memahami perasaan masyarakat. Ia mengatakan jika data yang tidak cocok 45 juta, maka secara sistem kemungkinan ada hit/double hit dan hal tersebut bisa dinyatakan sistemnya kurang rapi dan cerdas. Ia meminta Menkominfo membuat aturan agar operator wajib melakukan recheck nomor pelanggan. Ia tidak menyalahkan Menteri atau operator jika ada kebocoran NIK karena di google ada orang yang menscan data NIK KK dan data tersebut digunakan oleh orang lain. Ia mengatakan sudah membaca surat ombudsman terkait kasus tersebut dan ia mendukung UU Perlindungan Data Pribadi. Ia menyampaikan bahwa UU tersebut belum masuk daftar top priority padahal urgent dan ditunggu sekali. Ia meminta agar masyarakat tidak lagi diberikan beban untuk mengecek dan operator diberikan report ke pelanggan. Ia juga meminta ada suatu kesepakatan selain perbaikan teknis, yaitu crosscheck. Selain itu, ia menyampaikan pesan yang sudah menerima ombudsman untuk diselesaikan agar tidak gaduh di Pemerintahan. Ia menanyakan kemungkinan dari operator untuk mengejar target pelanggan. Ia mengatakan bahwa disparitas angka sangat besar dan publik menunggu hasil RDPU, menurutnya perlu lagi ada tindak lanjut. Ia mengatakan sebelum ada registrasi, pelanggan yang bisa sinkron dengan data Dukcapil tidak terlalu konsen. Setelah disinkronkan dengan Dukcapil, menjadi masalah. Menurutnya, ada sesuatu yang salah dan mindsetnya belum ketemu.

Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan RDP Panja dengan dengan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) serta Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Roy mengatakan, yang menarik dari ELSAM adalah banyak temuan bahwa ada perbedaan negara yang mengambil data dan yang menolak, padahal sebenarnya ini dilakukan secara tidak sadar sistem berlangsung 10-15 tahun lalu. Roy menuturkan, orang dibuat tidak sadar dan paham sehingga langsung saja mengiyakan dan ini sangat berbahaya. Roy menanyakan posisi UU dan membandingkan antara UU Informasi Publik dan UU Intelijen. Roy mengatakan, dirinya tidak terlalu banyak berkomentar sebab yang hadir saat ini bukanlah pihak yang kita bantah. Roy mengatakan, terdapat perbedaan data yang sudah registrasi antara operator dan Dukcapil dan selisihnya 40 juta lebih dan penyebabnya adalah 1 NIK dapat mendaftar hingga 2 juta nomor.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis

Roy Suryo Notodiprojo menjelaskan bahwa saat ini ada dua incumbent, ada dua yang akan mendaftar. Apa yang bisa dijanjikan bagi calon baru, kemampuan apa yang dimiliki para calon untuk membuat KPI yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 1 DPR RI dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) an. Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryono Laksono, Mimah Susanti, dan Mirna Apriyanti

Roy menanyakan hal yang dilakukan oleh masing-masing calon untuk KPI dengan latar belakang yang dimiliki. Untuk Mayong Suryono Laksono, ia menanyakan hal yang telah dilakukan sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya ia menanyakan pandangan soal UU Penyiaran.

Fit and Proper Test — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Nadhiroh, Nuning Rodiyah, Prilani, Rando Nadeak, Riyanto Gozali

Roy menanyakan mengenai hal yang ingin para calon persembahkan untuk KPI berdasarkan background masing-masing. Ia juga menanyakan mengenai integritas para calon.

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 4000 Base Transceiver Station (BTS), dan Financial Technology — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Roy Suryo mengatakan agar Kominfo lebih fokus memperdaya masyarakat agar lebih melek dengan informasi. Ia mengkritik mengenai aksi Pemerintah terhadap pembatasan aplikasi whatsapp karena banyak masyarakat merasa dirugikan. Menurutnya, sudah banyak teknologi yang bisa memberikan data mengenai orang-orang berbahaya yang memberikan informasi jahat.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan mengenai Program 4.000 BTS, Satelit Satria, Umroh Digital, Program dari Dana USO, ST Multimedia Yogyakarta – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Roy menanyakan mengenai rencana dari PSN yang berlangsung selama 15-20 tahun. Menurutnya, perencanaan satelit harus hati-hati karena Indonesia pernah mengalami masalah case slot satelit orbit. Ia mengatakan bahwa seharusnya orbit satelit di atas Kalimantan karena berkaitan dengan pemindahan ibukota baru. Ia juga menyarankan agar merebut kembali orbit satelit Palapa yang saat ini dipakai asing.

Program dan Pagu Indikatif 2020 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi Radio Republik Indonesia

Roy mengatakan bahwa sekarang era digital, tidak tersadari video-video tidak hanya dari wartawan, tetapi juga ada kiriman dari masyarakat. Para presenter sudah harus sadar terhadap penampilan, juga harus ada dukungan terhadap studio visual yang bagus. Roy juga berterima kasih kepada Editorial yang sudah dua kali mengangkat berita berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono. Roy juga meminta audio dari RRI agar lebih ditingkatkan lagi.

Pendahuluan RKA K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI

Roy mengatakan, Komisi 1 ingin TVRI bisa maju dan mengalami peningkatan baik di level atas maupun level bawah. Roy menyarankan harus adil, jika ada peningkatan fasilitas di kalangan direksi maka seharusnya ada juga penambahan fasilitas untuk karyawan kecil. Roy mengatakan, berharap TVRI tidak hanya fokus pada permasalahan saat ini tetapi fokus pada program jangka panjang. Roy berterima kasih dan mengapresiasi penayangan prosesi pemakaman Ani Yudhoyono yang sangat baik, sehingga TVRI bisa menjadi rujukan di saat masyarakat mencari informasi mengenai berita dalam negeri.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Roy berpendapat agar BUMN dilakukan pengawasan terkait sponsorship agar tidak ada perubahan.

Laporan Capaian 2018 dan Rencana Kerja 2019 – RDP dengan Komisi 1 dengan LPP RRI

Roy mengatakan NKRI tidak akan utuh tanpa kehadiran RRI setelah 17 Agustus 1945 dan menyarankan agar serius membela RRI karena aset RRI ini berhubungan erat dengan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Roy menuturkan perlu mendesak agar pembangunan bisa dihentikan sementara meskipun isi ini sangat krusial dan sensitif. Roy menyampaikan bila memang diperlukan, maka Komisi 1 DPR RI akan berkunjung ke Cimanggis untuk meninjau perkembangan kasus perusakan aset RRI. Roy memberikan ucapan selamat atas RRI Play karena ini salah satu yang disukai oleh generasi milenial namun dirinya menuturkan bahwa logo RRI Play tidak mencerminkan RRI dan perlu diperbaiki sebab kontennya sudah bagus dan ada beberapa pihak yang diuntungkan juga. Roy mengatakan RRI Net menjadi sebuah gaya baru dalam penyiaran dan menampilkan dengan visual imaginatif. Roy menyampaikan RRI harus mampu menjaga konsistensi keberadaan lembaganya dengan memberi gambar visual yang imaginatif dan menampilkan data yang lengkap. Roy mengatakan apabila RRI mengganti domain menjadi go.id maka hal tersebut menunjukkan bahwa RRI menjadi instansi pemerintah padahal RRI merupakan instansi yang berada di bawah pengelolaan publik.

Latar Belakang

Pada 6 April 2017, Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) Roy Suryo Notodiprojo dilantik kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Ambar Tjahjono yang notabene diberhentikan oleh Partai Demokrat.  [sumber].

Roy adalah mantan Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dan mewakili Dapil Yogyakarta.  Pada 2013, Roy dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Andi Mallarangeng yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keterlibatannya dalam kasus korupsi Hambalang.

Roy dikenal sebagai narasumber di banyak media massa di Indonesia terutama di bidang teknologi informasi, fotograpi dan multimedia.  Roy juga pernah menjadi pembawa acara e-Lifestyle di Metro TV selama 5 tahun dan oleh media massa Indonesia dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia dan telematika.  Roy juga adalah seorang pengajar di beberapa perguruan tinggi seperti ISI dan Universitas Gajah Mada.

Pada masa kerja 2014-2019, Roy bertugas di Komisi 1 yang membidangi intelijen, luar negeri dan pertahanan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 3, Yogyakarta

S1, Ilmu Komunikasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

S2, Minat Utama Perilaku & Promosi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Pengawasan Orang Asing

31 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Luar Negeri Roy menanyakan apakah pernah dengar gagasan atau ide dari Jokowi seperti Pak Harto dulu, waktu itu banyak pengungsi Vietnam lalu ditempatkan di Pulau Galang (Ujung Batam) kehadiran mereka memberi ide Pak Harto untuk win win solution, dan akhirnya kita jadi punya jembatan, dan sekarang di Pulau Galang itu sudah menjadi situs peninggalan bahwa Indonesia pernah menjadi penempatan pengungsi Vietnam. Roy berpendapat, meski hal ini juga menuai pro dan kontra, mereka sulit dipulangkan karena ingin menetap. Roy menanyakan apakah memungkinkn jika kita berikan fasilitas ke Rohingya sehingga kita punya nilai tersendiri. Roy meminta penjelasan dan klarifikasi terkait 4 perhelatan penting di 2018 dan utang IMF yang katanya dulu lunas namun sekarang ada lagi dengan biaya besar yaitu Rp1,2T sehingga Roy menanyakan hal ini. [sumber]

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Roy menginginkan untuk menarik ini ke sesuatu yang lebih besar. Seminggu lalu ketika Mark Zuckerberg memberikan jawaban kepada senator di Amerika, Roy mengemukakan, ada satu hal yang paling mengusik yaitu menolak UU Privasi baru di Amerika dan ini mengganggu sementara dirinya dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi sedang menyusun RUU Pengamanan Data Pribadi (PDP). Roy menanyakan apakah Facebook Indonesia dapat menolak hal tersebut bila CEO-nya menolak UU Privasi. Roy menegaskan Facebook Indonesia harus tunduk pada RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Roy Suryo menanyakan pembuatan platform Facebook dan apakah pihak Facebook sudah menerima masukan dari Komisi 1 atau belum. Roy meminta jika ada pengguna yang stop menggunakan platform, maka data pengguna harus dihapus. Roy merasa perlu menentukan satu sikap setelah ini, apa yang harus dilakukan. [sumber]

Evaluasi Kinerja KIP Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018

23 Januari 2018 – Dalam rapat dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Roy mengungkapkan bahwa sulit bagi KIP untuk meminta kenaikan anggaran karena keterbatasan anggaran, tetapi KIP harus menjaga agar jangan sampai terpotong kembali. Kemudian Roy mengungkapkan bahwa kita akan memasuki tahun politik, oleh karena itu tugas KIP sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang anggota dewan lakukan saat turun ke dapil, sehingga KIP dan anggota DPR dapat turun bersama-sama  untuk membawa program KIP, terutama di dapil masing-masing.[sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Panglima TNI a.n Hadi Tjahjanto

6 Desember 2017 - Roy memberi apresiasi kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia juga menyatakan bahwa pilihan Presiden Jokowi sekarang sangat tepat. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan setujunya seluruh fraksi, bahkan ada satu fraksi yang langsung memberi setuju tanpa pertanyaan. Tidak ada resistensi karena menurutnya, jawaban yang diberikan lugas, jujur, dan sesekali canda. Seluruh pertanyaan dijawab detail satu persatu. Roy menjelaskan bahwa hal yang banyak ditanyakan yakni tentang kesejahteraan prajurit, terorisme, ancaman Tiongkok, dan isu alutsista. Tapi, ada satu hal yang menarik menurut Roy, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto mencanangkan akan mengambil kembali wilayah udara yang saat ini dipegang Singapura. [Sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Roy mengusulkan agar penggunaan istilah “PK” di Garuda Indonesia diganti. Roy pun menanyakan agar pembelian pesawat di Garuda ini diatur langsung oleh pemerintah. Mengenai status Garuda ingin seperti apa, Roy berpendapat agar Garuda kiranya jelas mengidentifikasi penerbangannya seperti apa. [sumber]