Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Nawafie mengatakan kasus tanah selalu menjadi awal proyek, sebelum proyek dilaksanakan, persoalan tanah harusnya sudah clear dan clean. Nawafie bertanya bagaimana mekanisme pemberian SPBU mini karena monopoli terjadi oleh perorangan di daerah. SPBU mini hanya menjual pertamax, padahal banyak konsumen adalah pengendara motor dan membutuhkan premium. Nawafie bertanya mengapa kerjasama SPBU dan Petronas hilang.

Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Mahkamah Agung (SesMA), Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR), Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Sekjen DPD), Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK), Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Sekjen KY)

Nawafie S menanyakan langkah-langkah agar kinerjanya jauh ke depan.

Pengelolaan Danau — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Nawafie mengatakan hari ini pembicaraan dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Ia menyampaikan di Kabupaten Depok tercatat ada 113 danau, dan ternyata sudah ada 3 danau yang hilang menjadi perumahan pada tahun 1996. PSDA juga tidak membangun dan tidak menyelamatkan. Masyarakat sekarang menilai Pemerintah Jawa Barat belum bisa memanfaatkan PSDA dengan baik. Ia menyarankan harus ada departemen yang khusus menangani penyelamatan danau. Ia kasihan dengan Jakarta jika danau di Bogor habis maka banjirnya akan semakin besar. Ia menanyakan mengenai pendataan danau-danau kecil.

Usulan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Ristek

Nawafie mengatakan apakah revitalisasi dilakukan setiap tahun atau memiliki kurun waktu, bagaimana dampak PNBP dari BLU, apakah 4 kapal yang dimiliki masuk ke revitalisasi.

Program 35.000 Megawatt, Evaluasi Kebutuhan Batubara Pembangkit, Kriteria Penerima Subsidi Listrik, serta Besaran dan Perhitungan Subsidi Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, serta Plt. Dirut PT PLN (Persero)

Nawafie mengatakan bahwa perkembangan energi yang paling tinggi adalah batubara. Padahal potensi geothermal cukup besar, namun yang melaksanakan baru Chevron, lantas ia bertanya PLN masih membeli ke Chevron atau tidak. Nawafie menyampaikan bahwa geothermal terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Jawa dan Sumatera. Ia ingin mengetahui berapa royalti per tahun penjualan batubara. Terkait subsidi listrik, Nawafie menanyakan cara mengumpulkan data untuk subsidi listrik, karena di lapangan banyak orang memiliki rumah bagus tapi listriknya menggunakan 450 VA, termasuk yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM). Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat. Ia mengatakan dalam APBN-Perubahan, subsidi listrik Rp51 Triliun harus disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan. Ia berharap agar subsidi tepat sasaran, jangan hanya dalam bentuk "kata-kata yang indah". Terakhir, Nawafie berpesan agar data harus akurat. Jadi, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu yang tidak mendapatkan subsidi listrik.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nawafie mendukung aset kanwil dihibahkan. Nawafie meminta penjelasan terkait realisasi penyerapan anggaran per 17 Juli 2017 sebesar 32% dan dengan pengendalian perubahan iklim hanya mencapai 20%. Nawafie berpendapat belanja pegawai tidak bisa diotak-atik, Nawafie bertanya bagaimana pengendalian dan pengelolaan aset tanah.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Nawafie mengatakan terdapat 1 (satu) hal yang menarik tentang percepatan dari perizinan bahwa hal tersebut dinanti-nantikan oleh pemodal dan investor. Nawafie menanyakan cara investor masuk ke negara kita jika proses perizinannya masih berbelit-belit sehingga menyulitkan investor. Terkait dengan konsentrat yang diberikan oleh perusahaan yang mendapat kuota izin ekspor, Nawafie menilai adanya pilih-kasih. Nawafie juga mengatakan pemberian izinnya harus benar-benar objektif, jangan karena ada hubungan kedekatan akhirnya dipermudah. Terakhir, Nawafie berpesan agar yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina harus dapat dinikmati untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

Pabrik Garam Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Nawafie mengatakan bahwa realisasi 95% anggaran BPPT di 2017. Nawafie menanyakan mengapa pagu 2018 turun hampir sekian miliar dan mengapa dikurangi anggarannya. Menurut Nawafie lobster/udang galah harus menjadi perhatian bersama. Di Jawa Barat jarang yang ingin mengelola udang galah kecuali yang di pinggir pantai. Nawafie juga menanyakan perkembangan BPPT terkait pangan khususnya beras.

Pembangunan Pipa Kalija — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT. Pertagas dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)

Nawafie berharap harga jual gas ditetapkan 1 harga. Nawafie juga mendapat masukan dari para pengusaha LPG 3Kg. Di daerah Jakarta, Jawa Barat yang biasanya pangkalan mendapatkan Rp. 200.000/hari sekarang hanya menjadi Rp. 70.000/hari.

Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Nawafie mengatakan jadi harus ada tindakan tegas kepada perusahaan yang program smelternya tidak terpenuhi, ia juga menanyakan terkait kita mau tahu apa sudah ada itu yang terkena sanksi terkait program smelter yang tidak dipenuhi.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

Nawafie meminta penjelasan lengkap soal piutang serta pembangunan PLTA di Gunung Wayang untuk mengairi sawah rakyat. Selanjutnya, ia meminta adanya pertimbangan untuk potensi geothermal di Gunung Pangrango. Nawafie juga mengatakan perlu ada penyelesaian secara hukum soal tata kelola pertambangan yang kacau balau.

Realisasi Royalti, Dokumen Kontrak Karya, Investasi, dan Pengelolaan Limbah — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Dirut PT Merdeka Copper Gold Tbk

Nawafie mengatakan kesepakatan investasi PT Freeport Indonesia adalah 51% saham dimiliki nasional, hal ini sudah berlangsung beberapa bulan, lalu bagaimana perkembangan saat ini, apakah masyarakat cukup hanya mendengar kabar divestasi saja.

Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Nawafie mengatakan ingin tahu jadwal penyelidikan dan penyidikan dari kasus tersebut, Nawafie juga meminta kelalaian seperti kejadian ini jangan sampai terjadi lagi.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Nawafie mengharapkan semoga mendapat WTP terus menerus, bahkan ada yang 7 kali, ini membuktikan ruang lingkup Kemenristekdikti bagus dalam ruang lingkup negara. Kemudian, Nawafie mengatakan LIPI masuk TV bagus, cuma kalau positif kita dukung, tetapi kalau menimbulkan kegaduhan harus jadi catatan. Nawafie juga mengatakann bibit pete, durian montong, rambutan, mangga dan lain-lain itu ada alat kapasitas 350, ini harus dilakukan tiap dapil, apalagi kita daerah pertanian.

Selanjutnya, Nawafie menegaskan Kebun Raya ditingkatkan anggarannya mohon penjelasan dan apresiasi khusus untuk LAPAN, bahkan tamu Presiden menawarkan pesawat dari Bandung, itu ada anggaran yang kurang sudah disampaikan belum itu. Kemudian, Nawafie mengatakan kemarin kita ke Yogyakarta bersama BIG sudah sampaikan, hal-hal ini perlu digali, terkait status tanah tidak jelas bagaimana bangun dan PNBP itu harus betul-betul tanah kita, kita mohon 140 hektar milik Sultan bagaimana agar statusnya hibah. Terakhir, Nawafie mengatakan katanya BIG memberikan pengembangan di lapangan tidak ada bantuan dan gratis, jangan seperti itu apakah itu dana retribusi atau bersama Pemda kaitannya dengan pariwisata.

Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan I Tahun 2018, Pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenristekdikti dan LPNK Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan RKA dan RKP Kemenristekdikti dan LPNK dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristekdikti RI) dan Seluruh Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Nawafie mengatakan bahwa Indonesia ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tidak akan terwujud jika mahasiswa masih malas untuk pergi ke kampus. Nawafie berpandangan bahwa hampir secara keseluruhan anggaran di tahun 2018 semuanya turun kecuali LIPI. Nawafie berpendapat bahwa idealnya anggaran Kemenristekdikti dan LPNK naik. Nawafie berharap hal tersebut bisa didiskusikan kembali dengan Bappenas. Nawafie menilai ketika peluncuran roket dan kerjasama LAPAN dengan Komisi 7 DPR-RI sangat baik. Nawafie juga berterima kasih kepada LIPI karena sudah 2 (dua) kali kerjasama mengenai Cibinong. Nawafie mengajak seluruh mitra kerja dan Anggota Komisi 7 DPR-RI lainnya untuk melihat Kebun Raya bogor sebagai referensi untuk kebun raya lainnya.

Laporan BPK Terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nawafie menegaskan kami bangga Menteri LHK dan jajaran Kementerian LHK mendapat opini WTP, agar tiap tahun dapat dicapai meskipun dengan catatan besar. Kaitan dengan aset rusak berat belum reklamasi, ini kenapa terjadi begitu dan di dapil kami pabrik semen 2 di Bogor, reklamasinya juga lambat, kami mau tahu jaminan bagaimana uang jaminan alat mereka memperhatikan kaitan dengan penyelesaian reklamasi. Selanjutnya, Nawafie melihat di Bogor ada PTLI, itu bukan punya negara, tetapi Jepang. Itu dulu punya Cendana lalu dibeli Jepang, padahal bagus sekali limbah ditanam di tanah dan contoh daerah Bogor.

Selanjutnya, Nawafie menegaskan ini mungkin harus menjadi perhatian bersama yang terkontaminasi 1,27 juta hektar dengan beratnya 2 juta ton, ini ada penyelesaian dan jumlahnya besar, ini ada langkah konkret kedepan agar kontaminasi tidak makin besar. Lalu kebakaran hutan di Riau karena sebentar lagi Asian Games, jangan sampai asap ke negara tetangga, apakah sudah koordinasi dengan Kementerian lain, langkah apa yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Terakhir, Nawafie mengatakan kami ingin tahu program Citarum bersih, sekarang ini anak-anak tidak ingin berenang karena kotor dan Kementarian LHK titik sentral dan lainnya koordinasi, bagaimana langkah-langkah program Citarum harum langsung dari Presiden Indonesia.

Progres Pengambilan Lahan PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport dan PT. Inalum

Nawafie mengatakan hal-hal yang diungkapkan oleh Presiden harus didukung oleh hal-hal yang beraifat real, jangan bohongi kita, waktu itu kita pernah dibohongi terkait isu smelter.

Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina (Persero), Progres Penyaluran BBM PSO dan Non PSO, dan Progres LPG 3Kg Subsidi dan Non Subsidi Sampai Agustus 2018, Implementasi Program B20 dan Implementasi Sub Penyalur BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero)

Nawafie mengatakan BPH Migas menyebut Pertamini adalah illegal tetapi dibiarkan terus menjamur dan menjual BBM dari SPBU juga, apa langkah yang akan dilakukan terhadap Pertamini. Nawafie menyampaikan bahwa pembelian BBM dengan drum masih terjadi padahal sudah dilarang, apa langkah yang akan dilakukan terhadap hal tersebut.

Program Prioritas RKP 2019 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Nawafie menanyakan kenapa semua pagu anggaran itu semuanya turun. Ada permasalahan apa sebenarnya. Selanjutnya, Nawafie menegaskan terkait nuklir ini mohon sosialisasikan kepada masyarakat karena masih banyak yang kaget kalau denger nuklir padahal kita kalau rontgen dan USG menggunakan nuklir. Kemudian, Nawafie mengatakan kaitan dengan sumber daya air ini, dalam sejarahnya Belanda tidak pernah menanam sawit di Pulau Jawa, kenapa sekarang ini justru ditanam di Pulau Jawa. Semua ini jadi berdampak kepada air, disedot saja sudah tidak ada air sekarang.

Kesiapan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina

Nawafie meminta agar Komisi 7 DPR-RI diberikan penjelasan terkait kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di luar Pulau Jawa. Nawafie menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Balikpapan merupakan suatu musibah dan terdapat 5 orang yang meninggal dunia, maka Nawafie meminta klarifikasi terkait bagaimana kelanjutan kasus ini, dan jika ditemukan adanya pelanggaran maka sampai mana penegakan hukumnya. Nawafie menanyakan apakah Pertamina mini itu ilegal atau tidak.

Illegal Drilling, Regulasi LPG 3 Kg, dan lain-lain — Panja Migas Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Kepala SKK Migas, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan RI, dan Dirut PT. Pertamina

Nawafie menanyakan mengenai sumur illegal drilling yang berada di tanah warga dan bentuk dari tanah warga itu sendiri serta sertifikatnya. Ia juga menanyakan jika operasi dilakukan dan ada yang dikenakan pidana apakah akan berhenti karena menurutnya kemungkinan mereka menjadi tidak punya penghasilan. Ia menyampaikan masyarakat mengancam akan menutup aktivitas pertamina jika penegakan hukum dilakukan dan mereka mau demo. Ia menyarankan agar dilakukan langkah-langkah persuasif dan kerjasama dengan Pemda. Ia mengatakan penutupan lubang ilegal drilling dapat dilubangi kembali dan tanah masyarakat harus dihargai kalau bisa segera dibebaskan Pertamina. Ia menanyakan mengenai sudah ada yang dipenjara atau belum akibat dari illegal drilling.

Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 7 DPR RI dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) an. Dicky Edwin Hindarto

Nawafie mengaku ini pertama kalinya ada seorang calon DEN yang mengusulkan pertemuan dengan Presiden RI. Menurutnya jika mekanisme berjalan baik, maka kinerja DEN akan mengalami peningkatan. Sebab selama dirinya menjadi wartawan, tak pernah mendengar kabar dari DEN, padahal Presiden RI adalah ketua DEN. Nawafie meminta saran pada calon untuk revisi UU Energi sebab dikatakan belum sempurna. Ia juga menanyakan soal teknologi untuk pabrik Indocement dan Holcim yang corongnya mengeluarkan asap hingga menyebabkan pencemaran udara di Bogor.

Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Nawafie meminta jawaban disampaikan secara tertulis.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI FPT dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Hadi Siswoyo

Nawafie mengatakan bahwa kini sudah diatur oleh KLHK bahwa hutan itu ada hutan lindung dan hutan taman nasional, hutan taman nasional itu katanya harus diketahui dunia internasional. Nawafie juga bertanya terkait bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tentang Biomassa menjadi energi panas karena masyarakat masih banyak yang belum tahu.

Pagu Anggaran 2020 dan Satuan Tiga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Nawafie menyarankan untuk menunda rapat hari ini dikarenakan belum lengkapnya data dari Kementerian ESDM RI. Ia meminta Kementerian ESDM untuk melengkapi datanya di agenda selanjutnya. Nawafie mengatakan kondisi masyarakat saat ini sedang khawatir karena kemarau panjang, sehingga ia meminta Badan Geologi lakukan upaya antisipasi.

Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Nawafie setuju dengan adanya penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), karena ini sangat strategis, dan Nawafie mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Menteri ESDM. Nawafie menyampaikan bahwa sebelumnya Komisi 7 memulai uji kepatutan dan kelayakan, dan ada DEN yang petahana, dan ketika Komisi 7 menanyakan berapa kali dalam 5 tahun ini rapat dengan Menteri ESDM, mereka menjawab 1x, padahal seharusnya satu tahun ada 2x rapat dengan Menteri ESDM, maka Nawafie meminta agar hal ini harus dibenahi.

Impor Sampah dan B3 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nawafie mengatakan sampah sudah memiliki keuntungan bagi masyarakat seperti bank sampah, tetapi di Kabupaten Bogor disebut darurat sampah. Nawafie meminta update terkait program Citarum Harum di suangai Citarum.

Konsep Mitigasi dan Adaptasi Bencana Geologi serta Penyediaan Peta Daerah Rawan Bencana — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

Nawafie memulai dengan memberitahukan suatu informasi bahwa di luar negeri, informasi mengenai cuaca menjadi acuan penting bagi orang-orang yang ingin beraktivitas. Setelah itu, Nawafie menceritakan sedikit tentang pengalamannya, ketika dirinya secara langsung menjadi relawan Tsunami Aceh dan mengetahui bahwa kekuatan gempa bumi disana mencapai 9 Skala Richter (SR). Setelah satu jam setelah gempa terjadi, tsunami pun langsung datang dan mengakibatkan suatu bencana yang sangat besar di Aceh. Nawafie berharap agar Komisi 7 DPR-RI segera mendapatkan informasi mengenai kegiatan geologi dalam penanggulangan bencana, sehingga Komisi 7 DPR-RI dapat memberitahukannya kepada masyarakat.

Perkembangan Investasi serta Kegiatan Eksplorasi Batubara dan Pertambangan 2019-2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dirjen Penegakan Hukum serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nawafie menanyakan mengenai keberadaan izin bagi masyarakat untuk melakukan penambangan di daerah Pongkor, Bogor. Kemudian, Nawafie menceritakan bahwa di dapilnya pada tahun 2017, sudah ditetapkan menjadi kawasan nasional dan dari kajian IPB, air yang mengalir ke kali Cisadane dan Bekasi sudah tercemar. Nawafie juga menambahkan bahwa terdapat banyak warga yang sudah mendirikan rumah di desa Gunung Sari, tetapi tidak dapat membayar pajak. Nawafie memberitahukan mengenai Kabupaten Bogor yang berencana akan membangun puncak kedua, yaitu alternatif dari Puncak Cisarua. Terakhir, Nawafie mengatakan perlu adanya penegakan hukum dan memberikan solusi terkait masalah ini.

Pagu Indikatif RKA K/L 2020 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Non Kementerian (LPNK)

Nawafie mengatakan kita sekarang ini masih berbicara RPJMN, sekarang tahun terakhir, harusnya berdasarkan hal tersebut anggaran mengenai riset harus besar. Jangan-jangan di setiap Kementerian itu ada anggaran mengenai riset. Kenapa tidak dijadikan langsung ke satu atau fokus ke Kemenristekdikti saja.

Laporan Keuangan 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Nawafie mengatakan tahun 2018 semuanya sangat hebat karena WTP dan ini adalah suatu penilaian sangat baik oleh BPK terhadap lembaga-lemabaga non kementerian. Nawafie berharap ini bisa dipertahankan dan dilanjutkan dan terkait temuan itu ia rasa cukup. Ini adalah laporan yang baik tetapi temuan-temuan itu juga harus secepatnya ditindaklanjuti.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Nasri Sebayang

Nawafie S menanggapi dan menanyakan jangankan 1 jam, 10 menitpun publik menuntut kenapa listrik mati dan ketika bapak menjabat menjadi anggota DEN apa yang akan bapak lakukan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Sudharto Prawata

Nawafie S Dapil menanggapi apabila berbicara Nuklir, masyarakat masih takut dengan nuklir. Stigma nuklir adalah menakutkan, sama halnya dengan Bom Hiroshima Nagasaki. Nawafie S ingin mendapatkan penjelasan sinergi kita bagaimana dengan nuklir ini, apakah bagus atau tidak.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Dwi Harry Soeryadi

Mengenai status Dwi Harry sebagai petahana, Nawafie merasa bahwa Dwi Harry mengetahui penyebab Sidang Paripurna (SP) DEN sangat jarang dilakukan dan bahkan hanya 2 kali dalam 5 tahun terakhir. Nawafie menanyakan terkait koordinasi antara DEN dengan Komisi 7 DPR-RI sudah dilakukan atau belum. Nawafie menyinggung terkait anggaran DEN yang dulunya sebesar Rp350 Miliar lalu kemudian saat ini menjadi Rp35 Miliar. Nawafie mempertanyakan penyebab turunnya anggaran DEN tersebut. 

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Alihudin Sitompul

Nawafie Saleh berpendapat bahwa tema yang saudara sampaikan sangat mendasar, karena masalah kesejahteraan rakyat, mengingat energi untuk kesejahteraan di sektor Ketahanan Nasional itu adalah tema yang diangkat. Nawafie hampir tiga tahun di sini dan baru mendengar tentang Dewan Energi Nasional ini. Energi kegiatan pertanian yang menjadi awal pemikiran saudara yang mana pertanian ini bertahap. Terkait dengan UU No. 30/2007, selama ini belum mendengar banyak dalam pelaksanaan UU No. 30 bahwa ketua Dewan Energi Nasional adalah Presiden, wakil ketuanya adalah Wakil Presiden, dan ketua hariannya adalah Menteri ESDM. Apakah nanti kalau terpilih menjadi anggota Dewan Energi Nasional bagaimana saudara dengan Komisi 7. Sudah terpikirkan belum dari saudara untuk menambah pendapat negara dari energi ini dan apa yang saudara lakukan jika terjadi krisis dan darurat energi. Revisi Undang Undang itu harus karena sudah banyak Undang Undang energi sekarang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi energi saat ini.

Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nawafie mendorong bagaimana agar research ini naik, bukan malah turun. Ia juga meminta penjelasan terkait Rektor asing yang sudah dilantik di Korea dan akan ada Rektor yang ingin didatangkan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPRRI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Edi Purnomohadi

Nawafie mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan adalah masyarakat yang membuat bensin yang dijual dari SPBU dan dijual kembali dengan harga mahal. Hal tersebut adalah illegal, namun menggunakan lambang Pertamina. Nawafie juga meminta penjelasan terkait banyak yang harus dibenai di lapangan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Armasnyah Tambunan

Nawafie mengatakan bahwa di Bogor masih terjadi mati listri dan tidak hujan pun masih mati listrik. Nawafie menanyakan jika Armansyah menjadi anggota Dewan Enegeri Nasional (DEN) maka apa yang menjadi konsep terkait mati listrik.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Irnanda Laksanawan

Nawafie menanyakan bagaimana Irnanda menggambarkan kaitan usaha-usaha Dewan Energi Nasional dengan pelaksanaan rapat yang jarang dilakukan. Mengenai anggaran, Dewan Energi Nasional anggaran pertamanya berjumlah 135 M, namun semakin kesini anggaranya semakin dipangkas hingga menjadi 35 M. Nawafie meminta pendapat Irnanda terkait hal tersebut.

Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN 2020 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Nawafie mengatakan bahwa Cost Recovery itu adalah at-cost atas apa yang keluar, kita bicara kalau seolah-olah kita putuskan masuk 10 Triliun maka yang keluar harus 10 Triliun pula padahal kenyataanya kan tidak begitu. Nawafie menanggapi pula bahwa solar itu sangat penting, maka untuk solar jangan terlebih dahulu dinaikkan karena yang memakai solar itu adalah industri yang berdampak pada pergerakan ekonomi, sedangkan premium tidak sehingga kalau menurutnya jangan 1.000 tetapi tetap 1.500.

RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan LPNK

Nawafie mengatakan kalimat dalam RPJMN adalah ‘Indonesia yang maju dan mandiri’, Presiden membuat suatu yang agak aneh, dan berbeda, Nawafie bertanya bagaimana implementasinya. Nawafie membaca di lapan, sedang pembuatan industri lapangan terbang N219 dan sudah selesai setahun yang lalu jika tidak salah. Nawafie bertanya mengapa gemanya kalah dengan Habibie dulu saat meluncurkan pesawat. Nawafie mengatakan dulu adalah yang pertama bagi Indonesia, namanya pesawat B-105, jenisnya helikopter. Nawafie mengatakan yang sekarang sudah berjalan dengan baik tetapi terlalu lama, pesanan sudah banyak juga dan sudah menggunakan banyak SDM.

Divestasi Freeport - RDP Komisi 7 dengan Dirjen ESDM dan Dirut Inalum

Nawafie menanyakan terkait konsorsium itu bagaimana, berapa perusahaan dan apakah bisa interaktif. Nawafie menanyakan angka 3,8 Milyar USD, yang dilakukan oleh Inalum ini harga mati atau memang nanti ada hal-hal yang lain terkait dengan harga 3,8 Milyar USD ini. Nawafie menanyakan kenapa kita tidak menunggu berakhirnya kontrak karya tahun 2021.

Tindak Lanjut Temuan BPK Hasil Pemeriksaan Semester 1 2018 (IHPS 1 2018) dan lain-lain – Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Nawafie mempertanyakan kelanjutan Citarum Harum ditahun 2018. Menurut Nawafie, dapilnya di Bogor ada 11 setu termasuk juga dari setu-setu yang ada di kota Depok. Cuma ada 2 setu yang hilang karena banyaknya sampah, jadi sekarang ini banyak setu di dapil Nawafie yang semakin sempit. Nawafie mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas setu ini. Nawafie ingin mendapatkan penjelasan terkait setu-setu yang hilang. Nawafie juga membahas keterkaitannya dengan program pengelolaan sampah B3 yang nilainya cukup besar.

Tindak Lanjut Temuan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Nawafie menanyakan alasan tidak selesainya sertifikat aset tanah yang memiliki nilai besar. Nawafie mananyakan pula status tanah BIG yang belum jelas karena berada di daerah pemilihannya.

Proyeksi Produksi dan Ekspor Batubara – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Asosiasi Pertambangan BatuBara.

Nawafie mengatakan jalan tambang mesti diperhatikan agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Terkait dengan SOP pemenuhan kewajiban berharap lebih leluasa di daerah dan rekomendasi dari bupati kepada ketua IMA. Nawafie menanyakan terkait dengan 10 perusahaan yang menjadi anggotaIMA sebab mungkin masih banyaknya perusahaan tambang yang ada di lapangan.

Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK

Nawafie menanyakan Gunung Botak sudah ada belum penegakan hukum yang dilakukan.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Nawafie memulai respons dengan menanyakan apakah penurunan anggaran akan berpengaruh terhadap kinerja KemenESDM tahun 2019 atau tidak. Dalam responnya Nawafie juga menyoroti masalah subsidi, ia berpendapat bahwa pemberian subsidi harus benar-benar diberikan pada orang-orang yang tepat, yakni orang-orang tidak mampu .

Penanganan Pencemaran Sungai - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Nawafie mengatakan bendung Cicurug di wilayah Karawang, perbatasan dengan Purwakarta dirasakan manfaatnya cukup besar untuk kepentingan air sawah bahkan air ini mengalir sampai Bekasi dan Jakarta. Nawafie menuturkan bahwa pencemaran air yang paling parah berada di daerah Bandung sebab pembuangan limbah langsung ke bendungan dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Nawafie menuturkan terkait motor sampah, 1 desa yang mereka gunakan dan bersih dimana pengelolannya mendapat penghasilan 15 juta/bulan di Desa Cibatok, Kabupaten Bogor.

Latar Belakang

Pendidikan

Perjalanan Politik

Visi & Misi

Program Kerja

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

Tanggapan

Aktivitas Gunung Berapi di Indonesia

26 September 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Badan Geologi, Nawafie berpendapat, salah satu pondok pesantren di Dapil Nawafie ada yang sulit air tapi sebenernya ada tempat kurang lebih dari hanya setengah kilo itu ada sumber air, dan Nawafie menanyakan apakah masuk di program Badan Geologi. Terkait dengan jaringan piper pipanya, Nawafie berpendapat mungkin itu bisa diakali. Bagaimana dilihat dari segi ilmuwan yang terjadi terkait dengan kejadian tsunami karena kita butuh informasi yang lebih konkret lagi. [sumber] 

Rapat Koordinasi Kunker Komisi 7 ke Sumut, Babel dan Riau

11 April 2018 – Nawafie membahas mengenai sponsor yang didapatkan dari Pertamina. [sumber]

Keberadaan Lahan Tambang Ex Koba Tin dan Bursa Timah ICDX

24 Januari 2018 – Saat audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, Nawafie memberi apresiasi atas kekompakan teman-teman di Komisi 7 untuk menangani konflik di masyarakat. Nawafie menanyakan tanah Ex Koba Tin yang dimiliki perusahaan ini sertifikat atau tanah Negara.

Nawafie juga mengomentari perihal UU otonomi daerah.Menurut Nawafie, UU tersebut untuk memanfaatkan dan mengelola hasil tambang , tetapi UU dari Bapak Menteri jadi masalah tersendiri. Berdasarkan UU Otonomi Daerah setiap usaha daerah ada bagi hasil timah. Nawafie menanyakan kenapa fee tidak bisa sampai terjadi,dan ada pembelian tanpa legalitas yang jelas. Nawafie meminta agar jangan melegalkan sesuatu (ICDX) yang tidak benar.[sumber]

Penanganan Merkuri

7 September 2017 - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Yayasan Medicus, Bali Fokus dan Mayjen TNI Doni Monardo Nawafie menanyakan upaya apa yang paling penting agar mengurangi merkuri. Nawafie mendukung untuk mengatakan Indonesia darurat merkuri. [sumber]