Sikap Terhadap RUU

Paparan Tim Ahli terkait Hasil Kajian Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Adat — Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno dengan Tim Ahli

Khotibul mengatakan perlu ada Pasal tentang pengaturan pertanahan, karena UU PA yang ada tidak bisa menghadang masalah tanah milik pemodal. Khotibul mengatakan ujung dari RUU Masyarakat Adat adalah bagaimana hak-hak masyarakat adat atas tanahnya terlindungi.

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN t.a. 2017 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Ei menginginkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan KLA dan anggaran yang dikeluarkan. Ei Nurul juga menanyakan evaluasi dan monitoring terhadap kabupaten/kota yang mendapat anggaran KLA sebab banyak pihak yang mengeluhkan hal tersebut. Ei Nurul menanyakan keberadaan penanggung jawab atau call center terkait kasus anak karena terkadang kasus di lapangan sering terkendala oleh birokrasi namun membutuhkan penanganan cepat. Walaupun di setiap daerah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Ei Nurul mengatakan, mereka juga tidak cepat respon terhadap kasus yang terjadi. Ei Nurul menginginkan ada satu program dari kementerian terkait kasus pekerja anak sebab di Banten, banyak anak yang dipekerjakan oleh industri rumahan maupun non-rumahan. Terkait hal tersebut, Ei Nurul menanyakan koordinasi dan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Kementerian Tenaga Kerja.Ei Nurul mengatakan di masyarakat, yang terjadi bukan kekerasan melainkan pelecehan seksual. Terkait revisi UU Perkawinan, Ei Nurul meminta hal ini perlu ditangani dengan bijak sebab UU ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat yaitu anak di usia dini dan perkawinan sesama jenis. Ei Nurul mengatakan, DPR dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI harus menjadi problem solver bukan problem maker. Ei Nurul menanyakan realisasi sekolah perempuan, alur dan jumlah anggaran. Ei Nurul menanyakan penyebab anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengalami penurunan padahal menurutnya perempuan dan anak sangat penting di Indonesia.

Alokasi APBD dan APBN, Program Pengentasan Kemiskinan, dan Masalah Sosial Lainnya — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi

Ei mengatakan, kinerja dinas sosial sudah cukup bagus dan semoga sesuai dengan harapan.Ei mengatakan, untuk bantuan sosial bagi anak-anak, perlu dipisahkan agar kehidupan anak lebih baik. Menurut Ei, di kabupaten/kota, tingkat kesejahteraan masih rendah. Mengenai alokasi APBD, Ei mengatakan perlu diperhatikan karena telah terjadi tumpang tindih sebab tidak proporsional dengan daerah-daerah yang bebannya tidak seberat dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat dan masalah sosial terjadi di seluruh daerah dan harus adil dalam pengalokasian anggaran.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Nurul mengatakan mahasiswa bertambah banyak tapi dosen PNS sedikit, kebijakan rektot menambah dosen non PNS tapi gaji di bawah UMR, harus dipikirkan jalan keluarnya. Nurul menyampaikan aspirasi dari Jamaah Haji Prov Banten, orang Banten mau berangkat haji harus ke Pondok Gede padahal ada Bandara Internasional Soetta, sudah diajukan adanya embarkasi dan asrama haji sejak tahun lalu tetapi belum ada respon dari Kemenag.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Nurul mengatakan program-program yang digulirkan ke daerah adalah bagian dari advokasi DPR. Kementerian pusat dan daerah tidak ada koordinasi yang baik, kepala dinas di provinsi juga banyak yang tidak bersinergi dengan DPR, sehingga masyarakat ingin diadvokasi.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Nurul mengatakan dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) digunakan untuk meningkatkan sarana asrama haji, progresnya harus jelas dan direalisasikan, tidak hanya disebutkan dilaporan. Nurul meminta volume guru RA ditambah karena kerjanya luar biasa tetapi gajinya kecil. Nurul menyampaikan problem yang ada di guru diniyah adalah terkait honor dan infrastruktur seperti ruang kelas terutama di daerah perbatasan. Banyak madrasah swasta dan negeri yang tidak layak bangunannya, ada bangunan di Cilegon yang terkena banjir tahun lalu tetapi belum di renov, juga bantuan quran harus direalisasikan.

Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Ei menyampaikan mengenai belum adanya tunjangan fungsional untuk honorer. Sementara honor yang didapat hanya Rp100.000 per bulan. Ia juga menyampaikan belum lagi pendidikan anak orang, tapi anak sendiri tidak kepikiran.

Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Nurul merasa bahwa struktur anggaran pagu indikatif 2020 masih belum berpihak sepenuhnya kepada rakyat, karena menurutnya, pagu indikatif 2020 ini justru masih lebih banyak dipakai untuk belanja pegawai dibandingkan belanja operasional. Sehingga, Nurul menyarankan agar ada upaya untuk mengurangi belanja pegawai dan dialokasikan untuk mengabulkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Bagi Nurul, tugasnya sebagai anggota Komisi 8 DPR-RI adalah menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di parlemen, sehingga menurutnya apabila Kemenag ingin melakukannya atau tidak. Oleh karena itu, sudah bukan tanggung jawab dari anggota DPR yang bersangkutan lagi. Terakhir, Nurul menyarankan agar di tahun 2020, terdapat sedikit bagian dari anggaran yang diberikan kepada para guru Madrasah.

Pagu dan Persetujuan Anggaran Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Nurul menyampaikan, BNPB harus memiliki fokus program dan edukasi kepada masyarakat karena hal tersebut sangat penting. Nurul mengatakan, sinergisitas antara kementerian yang berkaitan dengan penanggulangan bencana harus menimbulkan efesiensi. Nurul mengatakan, di Banten pasca tsunami, nelayan di pesisir Banten Selatan masih mengalami trauma dan Nurul menyarankan supaya BNPB memberikan program pasca bencana.

Latar Belakang

Pada 20 Maret 2018, Hj. Ei Nurul Khotimah dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Zulkieflimansyah yang mengundurkan diri karena maju mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pilkada Serentak 2018.  Ei Nurul adalah kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Banten 2.

Ei Nurul adalah politisi senior di Banten.  Ei Nurul sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.

Pada masa kerja 2014-2019, Ei Nurul bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pendidikan

SLTA, Ujian persamaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Perjalanan Politik

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Praktik Pekerja Sosial

10 April 2018 - [aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan Ei Nurul menanyakan masalah minimnya pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota yang merupakan salah satu pekerjaan rumah besar bagi Kemensos, sehingga Ei Nurul sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) merekomendasikan Kemensos agar menyerap anggaran untuk kebutuhan pekerja sosial. Ei Nurul mengharapkan agar RUU Praktik Pekerja Sosial dapat menjadi representasi pekerja sosial dan korbannya. Terakhir Ei Nurul mengatakan bahwa di Banten masih banyak ekploitasi pekerja anak di bawah umur. [sumber]

Tanggapan