Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

19/12/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasann .. Selengkapnya »

undefined

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

07/12/2016

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus dimasukk .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

21/11/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan s .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Demokrat Keberatan SBY Diperiksa Jaksa soal Kematian Munir

25/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai, Presiden Jokowi tak perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono guna mencari informasi perihal isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.Kabar pemeriksaan terhadap Presiden RI ke-6 itu muncul setelah dokumen ha .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP

23/08/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyorot lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lahan tempat berkembangnya paham radikal yang kemudian memicu terorisme. Wiranto menegaskan pentingnya pemantauan terhadap para narapidana."Perlu ada pembaruan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga napi tak hanya direhabilitasi, tapi juga (diawasi) jangan sa .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit

27/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengusulkan dibentuk dewan pengawas. Lembaga ini bertugas memonitor agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran setiap operasi teroris."Penggunaan dana untuk terorisme ini tanggap darurat, seperti dana untuk bencana, .. Selengkapnya »

undefined

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

03/05/2016

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan.   “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Pangl .. Selengkapnya »

undefined

(SindoNews.com) Menhan Dukung Bisnis Narkoba Libatkan Anggota TNI Dibongkar

27/02/2016

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung dibongkarnya dugaan bisnis narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI. Karena, masyarakat mencintai TNI yang bersih."Makin dibongkar makin baik, kita semuanya mencintai TNI. TNI yang profesional yang bersih," kata Ryamizard usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).Menuru .. Selengkapnya »

undefined

(Kompas.com) Transaksi Gelap 8.000 Liter Solar di Selat Bali Digagalkan

26/01/2016

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Satpolair Polres Banyuwangi menggagalkan transaksi gelap 8.000 liter solar di wilayah selat Bali. Kasat Polair Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku adalah memindahkan solar dari kapal tugboat Fortuna Andre ke KM Sarana Sukses yang mengangkut pupuk menuju Lombok. Pemindahan solar dilakukan di Selat Bali menggunakan selang .. Selengkapnya »

undefined

(Kompas.com) Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP

25/01/2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta jangan terburu-buru melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlu dilakukan pencermatan terjadap instrumen hukum yang sudah ada. Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi untuk mengintegrasikan UU antiterorisme dengan peraturan .. Selengkapnya »