Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

19/12/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasann .. Selengkapnya »

undefined

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

07/12/2016

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus dimasukk .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas

05/12/2016

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Tjahjo mengatakan saat ini jumlah ormas di Indonesia luar biasa banyaknya."Ormas-ormas sampai saat ini di Indonesia yang kami catat sudah mencapai 254.633 ormas," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/12/2016).&n .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

21/11/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan s .. Selengkapnya »

undefined

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

02/11/2016

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

01/11/2016

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro J .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

28/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterang .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Demokrat Keberatan SBY Diperiksa Jaksa soal Kematian Munir

25/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai, Presiden Jokowi tak perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono guna mencari informasi perihal isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.Kabar pemeriksaan terhadap Presiden RI ke-6 itu muncul setelah dokumen ha .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak

18/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 85 polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polri karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli). Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan mereka terancam hukuman internal, juga pidana."Kalau di Polri ada dua yang secara internal berlaku yaitu peraturan disiplin dan peraturan .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda

16/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. Komisioner Ombusdman RI Alamsyah Saragih mengatakan berdasarkan data dari laporan yang diterima Ombudsman sektor penegakan hukum kepolisian paling tinggi .. Selengkapnya »