Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

20/01/2017

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (Ditj .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

22/12/2016

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak Kh .. Selengkapnya »

undefined

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

22/12/2016

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (D .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan

21/11/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai rencana kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan. Namun, ia mengingatkan rencana kunjungan harus sesuai aturan."Tidak apa-apa, kalau DPR berkunjung itu hak mereka. Yang penting mengikuti aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 19 November 2016.Komisi Keuangan DPR .. Selengkapnya »

undefined

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

02/11/2016

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya

02/11/2016

Jakarta - Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)0 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas yang diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta, hari ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan keinginannya agar revisi UU Migas dapat memperkuat BUMN perminyakan, yaitu PT Pertamina (Persero).Caranya dengan mengalihkan cadangan migas nasional yang saat ini dikuasai ke .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar

31/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis."Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha

27/10/2016

Jakarta - Para pengusaha menolak atau masih mempertanyakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Para pengusaha menilai, BPJS Ketenagakerjaan dan TAPERA hampir sama fungsi dan pelaksanaannya.BPJS Ketenagakerjaan memiliki alokasi untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Sementara TAPERA juga bertujuan untuk memberikan .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Badan Penampung Dana Perbaikan Lingkungan

27/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan badan layanan yang berfungsi menampung dana bantuan atau hibah di sektor lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan upaya perbaikan lingkungan, termasuk merestorasi lahan gambut, telah menjadi perhatian pemerintah. "Pak Wakil Presiden kasih atensi yang kuat tentang itu," ucap Siti di Kantor Staf Presiden, Ja .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

27/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengak .. Selengkapnya »