Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

20/01/2017

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (Ditj .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

22/12/2016

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak Kh .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014

18/11/2016

Jakarta - Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan Rp 1-1,2 triliun untuk aspek Teknologi Informasi (TI) pada Asian Games 2018 agar menyamai event Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.Jumlah itu sudah mencakup semua per item dimulai dari jaringan, software, hingga hardware yang dibutuhkan untuk sebuah penyelenggaraan multievent Asia.Demikian disampaikan Deputi III Games Supporting INAS .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) AJI Dorong Pembentukan Dewan Rating Industri Penyiaran

14/11/2016

TEMPO.CO, Depok - Aliansi Jurnalistik Independen mendorong dibentuknya dewan rating untuk mengawasi dan mengaudit perusahaan rating industri penyiaran. Saat ini baru ada satu perusahaan penyelenggara rating, yakni Nielsen, yang menjadi penyedia data rating siaran media elektronik.Anggota AJI Jakarta, Erianto, mengatakan rating bukan sekad .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

01/11/2016

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metro J .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Dewan Pers Dorong Wartawan Uji Kompetensi, Ini Alasannya

31/10/2016

TEMPO.CO, Cirebon– Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo mengatakan mulai Februari 2017, pihaknya akan memverifikasi media massa di Indonesia tanpa pungutan biaya. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas media. Namun konsekuensinya, hanya media-media yang telah terverifikasi saja yang bisa meliput secara resmi. “Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi,&rdquo .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

27/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengak .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP

10/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. “Kami pantau hingga kecamatan,” ucapnya di kantornya, Senin, 10 Oktober 2016. Ahmad mengatakan sa .. Selengkapnya »

undefined

(Selular.id) Biar “Happy Ending”, Komisi I DPR Janji Terus Kawal Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000

06/10/2016

Jakarta, Selular.ID – Jika boleh berhitung, sejak Januari hingga Oktober 2016, polemik seputar industri telekomunikasi di Tanah Air terkait rencana revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000, sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya. Hingga kini, kisruh yang melibatkan, hampir seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi tersebut, belum terlihat kapan akan berakhir. Berbicara revisi PP 52 dan .. Selengkapnya »

undefined

(Timlo.Net) DPR Tolak Draft Perpanjangan Ijin 10 Stasiun TV, Ini Alasannya

04/10/2016

Timlo.net — Komisi I DPR menolak draf rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Mereka sebut usulan itu tidak valid. Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz menjelaskan, penilaian terhadap 10 stasiun televisi tersebut selalu berubah tiap tahunnya. Per .. Selengkapnya »