Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

16/01/2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis malam (12/1/ .. Selengkapnya »

undefined

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

22/12/2016

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (D .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Ratifikasi Perjanjian Paris, RI Akan Pangkas 29 Persen Emisi Gas Rumah Kaca

01/11/2016

Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/4). Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020.Perjanjian Par .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

28/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterang .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Badan Penampung Dana Perbaikan Lingkungan

27/10/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan badan layanan yang berfungsi menampung dana bantuan atau hibah di sektor lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan upaya perbaikan lingkungan, termasuk merestorasi lahan gambut, telah menjadi perhatian pemerintah. "Pak Wakil Presiden kasih atensi yang kuat tentang itu," ucap Siti di Kantor Staf Presiden, Ja .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) DPR Sahkan RUU Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim jadi UU

22/10/2016

Jakarta - Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim menjadi Undang-undang. Pengesahan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (19/10/2016) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakart .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

19/08/2016

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Indonesia Protes UU Polusi Asap Singapura

12/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah sejak awal menyampaikan keberatan atas Undang-Undang Polusi Asap Lintas Perbatasan (Transboundary Haze Pollution Act /THPA) yang disahkan parlemen Singapura pada 2014. Peraturan itu mulai menampakkan “taringnya” setelah Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA) Singapura mengeluarkan surat perintah penangka .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

11/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting da .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan di Jambi Lamban

02/05/2016

TEMPO.CO, Jambi - Penyidikan kasus pembakaran lahan di kawasan Provinsi Jambi berjalan lamban. Dari empat kasus yang melibatkan korporasi yang disidik sejak Nopember 2015, baru dua yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Yang bakal diseret ke pengadilanpun hanya pejabat serta karyawan di perusahaan itu. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnad .. Selengkapnya »