Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

12/01/2017

Rimanews - DPR telah menyetujui RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang. Dalam RUU tersebut akan ada penambahan pimpinan legislatif sebanyak dua orang. "Dulu hanya 1 orang penambahan, namun ada usulan dilakukan menata ulang tugas dan fungsi Baleg. Kelihatan nanti akan dibicarakan. Sejauh ini masih  1 pimpinan DPR dan 1 MPR yang akan di .. Selengkapnya »

(MetroTvNews) Lembaga Pengkajian MPR Kembali Gelar FGD Terkait Kewenangan DPD

03/10/2016

Metrotvnews.com, Kendari: Lembaga Pengkajian MPR kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penataan Kewenangan DPD. Kali ini FGD MPR bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.Pelaksanaan FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Syamsul Bahri ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang keberadaan, fungsi, dan peran kelembagaan DPD d .. Selengkapnya »

undefined

(RimaNews) Mahfud MD Sebut Anggota DPR Bisa Dicopot oleh Partai, Bagaimana Fahri?

11/05/2016

Rimanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Mahfud MD membenarkan bahwa secara konstitusional anggota DPR bisa diberhentikan oleh partai politik. “Betul, anggota DPR tetap bisa dicopot oleh parpol berdasar hukum,” kata Mahfud melalui akun Twitter yang dipantau Rabu (11/05/2016). Supaya bisa selamat dari campur tangan partai, politisi harus ikut jalur pemilihan lewat D .. Selengkapnya »

undefined

(JawaPos) Ini Penjelasan Pimpinan Soal Tata Tertib DPD

14/04/2016

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengatakan tidak ada penugasan dari Paripurna DPD kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPD untuk membuat draf baru mengenai masa jabatan pimpinan dan alat kelengkapan kerja DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. “Pansus Tatib DPD yang dibentuk pada akhir 2014 melalui sidang par .. Selengkapnya »

undefined

(Warta Ekonomi) Dibilang Tak Punya Fungsi, DPD Peringatkan DPR

10/02/2016

WE Online, Jakarta - Wacana pembubaran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai banyak polemik. Tidak sedikit yang menyatakan ketidaksetujuannya, ttetapi dari pihak DPR banyak pula yang menilai lembaga DPD perlu ditinjau fungsi dan manfaatnya. Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal DIY Hafidh Asrom mengatakan seharusnya DPR RI menunjukkan sikap tegas menolak wacana pembubaran DPD sebab DPR m .. Selengkapnya »

undefined

(Kompas.com) Ma'ruf Cahyono Resmi Dilantik Jadi Sekjen MPR

08/02/2016

Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah janji Sekjen MPR yang berlangsung di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Rabu (3/2/2016) ini dihadiri langsung oleh Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, kelompok DPD MPR, dan Sekjen lembaga negara. Ma'ruf merupakan Sekjen MPR keempat selama masa reformasi, setelah sebelumnya .. Selengkapnya »

undefined

(Tribun News) DPR Cuma Hasilkan 3 UU, Pimpinan MPR: Pemerintah Juga Ikut Bertanggung Jawab

04/01/2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015. Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah. "Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu pe .. Selengkapnya »

undefined

Prolegnas 2016 - Baleg Rapat Kerja dengan Menkumham dan DPD-RI

02/01/2016

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 10 Desember 2015 dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Raker dipimpin oleh Sarehwiyono M dapil Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 21 dari 74 anggota dari 10 fraksi, 12 orang izin. Rapat dibuka pukul 20:05 WIB dan selanjutnya di .. Selengkapnya »

undefined

(Liputan6.com) Ketua MPR Minta Sidang Setya Novanto di MKD Terbuka

23/11/2015

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakilnya oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan."Karena itu saya kira MKD sebaiknya bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setnov (Setya Novanto). Kita tunggu .. Selengkapnya »

undefined

(Kompas.com) Hadiri Kampanye Donald Trump, Pimpinan DPR Bisa Dikenakan Pelanggaran Kode Etik

07/09/2015

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye calon presiden Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump, berpotensi melanggar kode etik. Sebab, pertemuan itu dilangsungkan di tengah-tengah kunjungan kerja DPR ke AS. "Sangat mungkin ada pelan .. Selengkapnya »