Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018

19/01/2018

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, pada pembukaan masa sidang ke-3 dalam rencana kegiatan DPR–RI berdasarkan Pidato Paripurna Tahun 2017-2018 terdapat rencana fokus yang akan dilaksanakan Pada fungsi legislasi, DPR-RI akan melakukan pembahasan, harmonisasi dan penyusunan 41 RUU. Selanjutnya adalah fokus diplomasi. DPR-RI akan mengirim delegasi untuk menghadiri: .. Selengkapnya »

undefined

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018

11/01/2018

Pada masa sidang ke-2  tahun 2017-2018 periode 15 November s.d.11 Desember 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan sebanyakrapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, selama masa sidang tersebut yang paling banyak melaksanakan rapat adalah Baleg sebanyak 54 rapat. Adapun Komisi yang palin .. Selengkapnya »

undefined

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018

11/01/2018

Pada masa sidang ke-3 tahun 2017-2018  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat paripurna  dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat.  Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, fraksi yang memiliki rata-rata kehadiran terbanyak adalah anggota Fraksi Golkar, yakni sebanyak 42 dari 91 atau 46,15% anggota hadir dalam rapat- .. Selengkapnya »

undefined

Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018

22/12/2017

Tahun 2016 DPR RI memperoleh anggaran untuk program: - Dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Sekjen DPR = 914,6 Miliar - Penguatan kelembagaan DPR = 2.398,5 Miliar - Pelaksanaan fungsi DPR = 361,8 Miliar - Dukungan keahlian fungsi dewan = 24,2 Miliar Total anggaran DPR RI pada tahun 2016 sebesar 3.699,1 M atau 3,7 Triliun   Tahun 2017 DPR RI memperoleh anggaran untuk .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

30/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di K .. Selengkapnya »

undefined

(Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

26/01/2017

OLEH: DJOKO EDHI S ABDURRAHMAN POLEMIK terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh penyidik.Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, ya .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan

20/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan pungutan di sekolah."Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas pera .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

20/01/2017

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (Ditj .. Selengkapnya »

undefined

(Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil

17/01/2017

WACANA peniadaan ambang batas pencalonan presiden sebagai konsekuensi bila pilpres dan pileg digelar serentak terus menggelinding. Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara terkait dengan masalah itu. Hingga saat ini tiga fraksi DPR (Gerindra, PAN, Hanura) setuju dengan persyaratan 0%, sedangkan lima fraksi lainnya (PDIP, Golkar, NasDem, PKS, dan PPP) berkukuh pada aturan lama, yakni harus ada ambang .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

17/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak."Sebagian fraksi di pansus ini menilai keputusan keserentakan itu otomatis meniad .. Selengkapnya »