Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

12/01/2017

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukk .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

19/12/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasann .. Selengkapnya »

undefined

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

07/12/2016

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus dimasukk .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

21/11/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan s .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

14/06/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada .. Selengkapnya »

undefined

(Rakyat Merdeka) MKD DPR Mulai Garap Kasus Ruhut Sitompul

01/06/2016

RMOL. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etika dengan teradu anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.Pihak pengadu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak siang ini dimintai keterangan oleh MKD.Dahnil sendiri mendesak Mahkamah Etik mengeluarkan sanksi tegas bagi politisi nyentrik asal Partai Demokrat itu. Sebab Ruhut telah melan .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

30/05/2016

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan- .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit

27/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengusulkan dibentuk dewan pengawas. Lembaga ini bertugas memonitor agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran setiap operasi teroris."Penggunaan dana untuk terorisme ini tanggap darurat, seperti dana untuk bencana, .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

11/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting da .. Selengkapnya »

undefined

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

03/05/2016

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan.   “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Pangl .. Selengkapnya »