Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

30/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di K .. Selengkapnya »

undefined

[Kalteng Pos]: Akhirnya, Pemerintah Resmi Naikan Harga Rokok

03/10/2016

PROKAL.CO, JAKARTA -  Pemerintah akhirnya betul-betul merealisasikan kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai dan juga harga jual eceran rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147 /PMK.010/2016. Jumat (30/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2017.  “Kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13, .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

14/06/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

07/06/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran Coffee .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Pemerintah Mengimpor Gula Mentah Lewat BUMN

23/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengimpor 381 ribu ton gula mentah (raw sugar) melalui PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X). Menurut Wahyu, gula mentah itu nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) di pabrik gula milik badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan.Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) RNI Impor 50 Ribu Sapi Bakalan dari Australia

23/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta -PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengimpor sapi bakalan dengan jumlah 50 ribu ekor dari Australia. Direktur Utama RNI, Didik Prasetyo, mengatakan impor kali ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mendatangkan 250 ribu sapi demi memenuhi pasokan daging. Menurut Didik, sapi-sapi bakalan tersebut telah tiba di Majalengka Jawa Barat, 18 Mei lalu. Sebelum disemb .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Ini Fokus Kementan Lewat Pengembangan 1.000 Toko Tani

17/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengembangkan 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani," ujar Amran di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.Dia menambahkan, keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendekatkan hubungan antara produsen (petani) dan .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Tekan Harga Daging, BUMN Masuk ke Industri Hulu Perunggasan

15/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara memasuki industri hulu perunggasan. Hal itu perlu dilakukan akibat sulitnya peternak mandiri ayam ras pedaging (broiler) bersaing dengan perusahaan integrasi. Akibatnya, harga ayam broiler relatif lebih tinggi."Kita juga harus mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, p .. Selengkapnya »

undefined

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

28/04/2016

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kami .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) GAPKI: Penerapan Moratorium Sawit Perlu Dipertimbangkan

28/04/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak."Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melam .. Selengkapnya »