Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

22/12/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota .. Selengkapnya »

undefined

(TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik

08/12/2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Agun Gunandjar diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Agun Gunandjar akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto. Sugiharto diketahui sebagai Direktur Pengelola .. Selengkapnya »

undefined

(RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi

05/12/2016

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, menyepakati revisi terhadap UU Partai Politik (Parpol) dan UU MPR, DPD, DPD dan DPRD (MD3).Pertimbangannya, RUU Pemilu ini nantinya merupakan gabungan tiga UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 te .. Selengkapnya »

undefined

(Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri

21/11/2016

DI saat tingkat kehadiran mengikuti rapat masih rendah, DPR malah rajin mengusulkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Evolusi modus kunjungan terus-menerus dilakukan demi mencari celah izin. "Ini memoles saja. Dulu namanya studi banding. Karena dikritik, jadi kunker (kunjungan kerja). Dikritik lagi, jadi kunjungan diplomatik. Ini modus saja untuk kelabui publik," ujar peneliti Forum Masyarak .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan

21/11/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai rencana kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan. Namun, ia mengingatkan rencana kunjungan harus sesuai aturan."Tidak apa-apa, kalau DPR berkunjung itu hak mereka. Yang penting mengikuti aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 19 November 2016.Komisi Keuangan DPR .. Selengkapnya »

undefined

(Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

21/11/2016

Beritasumut.com - Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah.   Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Sk .. Selengkapnya »

undefined

(JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..

18/11/2016

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atas dua tahun kinerja Jaksa Agung M. Prasetyo.  Salah satu yang terburuk menjadi sorotan ICW adalah kinerja pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dicap sering diwarnai intervensi. Dalam catatan ICW, sepanjang Prasetyo memimpin, kejagung hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. D .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

18/11/2016

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut ba .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam

18/11/2016

TEMPO.CO, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menghapus kewajiban guru mengajar 24 jam di sekolah.Muhadjir mengatakan, guru idealnya cukup mengajar maksimum 8 jam setiap minggu. “Saya meluruskan aturan yang lama. Itu tidak relevan lagi bagi guru kita saat ini,” kata Muhadjir di Makassar, Rabu .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

14/11/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, .. Selengkapnya »