Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan

20/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan pungutan di sekolah."Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas pera .. Selengkapnya »

undefined

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

12/01/2017

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukk .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

19/12/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasann .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak

19/12/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan ujian nasional tetap ada. Keputusan ini telah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada polemik lagi soal UN."Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya," kata Kalla di Markas Komando Paspampres, .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA

13/12/2016

Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi melayani permintaan sambungan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Sekarang PLN hanya mau memberikan sambungan 1300 VA untuk pelanggan rumah tangga yang baru.Jika ada pelanggan baru yang meminta sambungan listrik 450 VA atau 900 VA, ada syaratnya, yaitu harus punya 'kartu miskin' seperti Kartu Indonesia Sehat .. Selengkapnya »

undefined

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

07/12/2016

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus dimasukk .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas

05/12/2016

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Tjahjo mengatakan saat ini jumlah ormas di Indonesia luar biasa banyaknya."Ormas-ormas sampai saat ini di Indonesia yang kami catat sudah mencapai 254.633 ormas," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/12/2016).&n .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

21/11/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan s .. Selengkapnya »

undefined

(Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

21/11/2016

Beritasumut.com - Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah.   Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Sk .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam

18/11/2016

TEMPO.CO, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menghapus kewajiban guru mengajar 24 jam di sekolah.Muhadjir mengatakan, guru idealnya cukup mengajar maksimum 8 jam setiap minggu. “Saya meluruskan aturan yang lama. Itu tidak relevan lagi bagi guru kita saat ini,” kata Muhadjir di Makassar, Rabu .. Selengkapnya »