Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal

28/10/2016

LAMPUNGPAGI.COM--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini tengah menggodok regulasi maupun pemetaan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.Langkah ini dilakukan menyusul wacana penempatan lulusan sekolah ikatan dinas di luar daerah asalnya."Kami akan melakukan ‎penempatan ASN lulusan sekolah ikatan dinas pada daerah di luar asal mereka. .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Profesor Finlandia: Perhatikan Kualitas Pengajaran, Bukan Lamanya Belajar

18/10/2016

Jakarta - Sistem pendidikan di Finlandia: sedikit pekerjaan rumah, sedikit waktu di dalam kelas, lebih banyak bermain, tak ada ujian nasional (UN) dan sebagainya. Namun, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana bisa?Pada akhir pekan lalu, detikcom berkesempatan melakukan wawancara dengan Profesor Erno August Lehtinen, guru besar pendidikan dari Universitas Turku, Finlandia. Dia pun .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian

31/08/2016

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pada pemetaan terakhir diketahui bahwa lebih separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengurus administrasi. “Ternyata lebih dari 60 persen ASN kita sekarang itu kemampuannya cuma administratif, yang punya keahlian gak sampai 40 persen,” kata di Gedung Sate, Bandung, Jumat .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

15/08/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yan .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

14/06/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada .. Selengkapnya »

undefined

(Kompasiana) Dear Sekjen DPR, Kemana Gaji ke-13 Kami?

08/06/2016

Tak banyak yang tahu, di dalam sebuah gedung yang melahirkan Produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di negara ini ternyata masih terjadi diskriminasi. Ya, ketidakadilan itu dirasakan oleh Staf Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI yang selama ini tak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Jika di instansi Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik itu Kementerian a .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

05/06/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Siap-siap! 300.000 PNS Bakal Dirasionalisasi Tahun Depan

03/06/2016

Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak berkinerja alias malas. Tahun depan ada sekitar 300.000 PNS siap dirasionalisasi.Pelaksanaan rasionalisasi PNS ini, kata Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai pa .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

30/05/2016

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2 .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

26/05/2016

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indones .. Selengkapnya »