Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya
undefined

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

30/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di K .. Selengkapnya »

undefined

(Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

26/01/2017

OLEH: DJOKO EDHI S ABDURRAHMAN POLEMIK terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh penyidik.Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, ya .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan

20/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan pungutan di sekolah."Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas pera .. Selengkapnya »

undefined

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

20/01/2017

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (Ditj .. Selengkapnya »

undefined

(Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil

17/01/2017

WACANA peniadaan ambang batas pencalonan presiden sebagai konsekuensi bila pilpres dan pileg digelar serentak terus menggelinding. Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara terkait dengan masalah itu. Hingga saat ini tiga fraksi DPR (Gerindra, PAN, Hanura) setuju dengan persyaratan 0%, sedangkan lima fraksi lainnya (PDIP, Golkar, NasDem, PKS, dan PPP) berkukuh pada aturan lama, yakni harus ada ambang .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

17/01/2017

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak."Sebagian fraksi di pansus ini menilai keputusan keserentakan itu otomatis meniad .. Selengkapnya »

undefined

(Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

17/01/2017

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut termasuk dalam tiga proyek infrastruktur. "Kami sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk rencana Pelabuhan Patimban," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Abe di Istana Bogor, Minggu, 15 Januari 2017. Proyek lainnya, a .. Selengkapnya »

undefined

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

16/01/2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis malam (12/1/ .. Selengkapnya »

undefined

(RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

12/01/2017

Rimanews - DPR telah menyetujui RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang. Dalam RUU tersebut akan ada penambahan pimpinan legislatif sebanyak dua orang. "Dulu hanya 1 orang penambahan, namun ada usulan dilakukan menata ulang tugas dan fungsi Baleg. Kelihatan nanti akan dibicarakan. Sejauh ini masih  1 pimpinan DPR dan 1 MPR yang akan di .. Selengkapnya »

undefined

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

12/01/2017

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukk .. Selengkapnya »