Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(CNN) Firdaus Ilyas-ICW: Jokowi jadikan kenaikan BBM Jalan Pintas untuk APBN
Indonesia Corruption Watch mengkritik keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Premium dan Solar sebesar Rp 2.000 karena dianggap sebagai 'jalan pintas' pemerintah Presiden Jokowi.
"Menurut kami naikknya BBM ini merupakan langkah Jokowi-JK untuk bisa membiayai program-program andalannya," ujar Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW di Jakarta, Rabu (19/11).
Dia mengungkapkan hal tersebut setelah melihat hitung-hitungan soal penghematan anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 mendatang.
Saat ini program-program andalan Jokowi-JK yang telah dijalankan adalah dibidang kesejahteraan sosial dengan menerbitkan tiga kartu 'sakti', yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
Menurut data ICW, anggaran untuk subsidi BBM berdasarkan APBN 2015 berjumlah sekitar Rp 276 triliun. Bila dihitung, ICW memperkirakan realisasi subsidi BBM untuk 2015 akan menyentuh angka hingga Rp 172 triliun.
"Ini artinya negara akan mampu menghemat anggaran subsidi hingga Rp 104 triliun," kata Firdaus.
Firdaus menganggap, penghematan tersebut sebenarnya bisa dialihkan untuk peningkatan di sektor-sektor lain.
"Intinya harus jelas biaya tersebut ke mana. Lebih baik diberikan untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar," katanya.
Sementara itu, ICW mengatakan kenaikan BBM oleh pemerintah Presiden Jokowi memang tidak mendapat penentangan luar biasa dari masyarakat jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY.
"Kami tidak bilang masa SBY berada di bawah, tapi terlihat tidak ada resistensi warga. Mereka terlihat rela dan pasrah di masa pemerintahan Jokowi ini," kata Firdaus.
Namun Firdaus menganggap situasi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana anggaran yang dihemat setelah kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
"Masyarakat juga harus mendapatkan transparansi dari pemerintah terkait mau dikemanakan dan digunakan untuk apa pengalihan subsidi tersebut," katanya.
Aksi penolakan kenaikan harga BBM memang terjadi sporadis, di Jakarta misalnya, hanya terpantau hanya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan IISIP yang terjadi unjuk rasa, Senin (17/11) malam dan juga di daerah Cikini, Jakarta Pusat.
Kenaikan harga BBM bersubsidi pada Selasa (18/11) dini hari sempat membuat warga mengikuti antrian panjang di beberapa stasiun pengisian bahan bakar terjadi di beberapa lokasi di Indonesia, seperti di NTB, NTT, Semarang, Solo, Kendari, termasuk juga Jakarta.