Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(CNN) Hendrawan Supratikno-PDIP: Kami Terus Berusaha Dapat Pembagian Proporsional
Tawaran kursi pimpinan komisi sudah diberikan. Tapi kubu PDI Perjuangan di DPR tampaknya lebih menginginkan porsi pimpinan yang proporsional. Meski begitu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Pratikno mengatakan lobi-lobi terus dilakukan.
“Tidak ada menang-menangan, tidak boleh tamak,” kata Hendrawan kepada CNN Indonesia, di Jakarta, Rabu (5/11).
Hendrawan, yang kini duduk di Komisi Bidang Ekonomi Fraksi PDIP, mengatakan selama semua pihak menjunjung kebersamaan, maka bukan tidak mungkin hari ini bisa terjadi islah dan DPR bulat bersatu diisi 560 orang. “Spirit kita sama, kebersamaan dan menjunjung kearifan politik. Tidak lagi ada istilah KMP-KIH, karena di DPR tidak boleh membawa kepentingan golongan,” ujarnya.
Hendrawan memastikan pihak KIH tengah melakukan lobi untuk mendapatkan proporsi yang proporsional di alat kelengkapan dewan sesuai dengan suara hasil pemilihan legislatif.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan belum ada pertemuan antara ketua umum-ketua umum Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih dalam rangka menyelesaikan dualisme DPR saat ini.
"Belum (terjadi). Kalau kami dari KMP tiap hari kan kumpul," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11) seraya tersenyum.
Namun, ia menyetujui pandangan berbagai kalangan agar para ketua umum semua partai turun gunung untuk membantu menjahit perpecahan di DPR. "Saya rasa pada tingkatan kita sudah lebih dari cukup. Sudah mainan ketua partai ini," ujarnya. "Kader disebut kader kalau taat azas dan peraturan. Maka kami akan tunduk kepada ketua umum."
Pengamat politik Universitas Parahyangan Leo Agustino mengungkapkan, sebagai sebuah lembaga perwakilan seharusnya DPR RI mampu menampung aspirasi rakyat melalui kekuatan konstitusional. Sikap memaksakan kehendak dan menyapu bersih alat kelengkapan dewan, dianggap telah menyalahi definisi DPR RI sebagai rumah aspirasi rakyat.
"Saya perlu ingatkan bahwa parlemen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang wajib menampung semua aspirasi rakyat. Menyapu bersih alat kelengkapan, sudah menyalahi definisi perwakilan rakyat yang menampung aspirasi publik itu sendiri.
Penambahan tiga komisi baru menjadi 14 komisi, diragukan Leo bisa menjadi bentuk islah antara dua kubu yang ada di parlemen. "Saya tetap harap tidak ada pemekaran komisi, tapi komunikasi politik yang konstruktif membawa pada islah," katanya.