Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
[detik] Tubagus Hasanuddin (PDIP): KIH Ditawari 5 Ketua dan 16 Wakil Ketua AKD
Anggota Fraksi PDIP Tubagus (Tb) Hasanuddin telah mendengar kesepakatan terakhir yang dihasilkan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Jika kesepakatan telah dicapai, Tb berharap KIH segera setor nama-nama anggota komisi.
"(Kesepakatan terakhir antara KIH dan KMP) Saya dengar kita dapat lima Ketua dari seluruh Komisi dan Badan (16 Alat Kelengkapan Dewan)," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Ketua DPP PDIP ini juga menyatakan telah ada kesepakatan KIH mendapat 16 kursi Wakil Ketua di Alat Kelengkapan Dewan. "Dan 16 Wakil Ketua dari Ketua Komisi dan Badan, saya dengar seperti itu," katanya.
Menurut Hasanuddin, kesepakatan itu sementara sudah cukup untuk mengakomodasi kepentingan KIH di parlemen pusat. Maka tak usah tunggu lebih lama lagi, secara pribadi Hasanuddin menyarankan para kompatriotnya di KIH untuk segera menyerahkan daftar nama Alat Kelengkapan Dewan.
"Kalau sudah sepakat, sebaiknya segera disahkan (lewat paripurna), supaya (DPR) segera bekerja," kata Hasanuddin.
Sudah saatnya ketegangan antara KIH dan KMP diakhiri. Jika menunggu terlalu lama, DPR bisa tidak kunjung mulai bekerja. Kondisi seperti ini justru mempermalukan DPR di mata rakyat.
"Setidaknya daripada bersitegang terus dan tidak kerja-kerja, kita juga malu sama rakyat. Menurut hemat saya, sudah lah (terima kesepakatan itu). Daripada ramai menunggu-nunggu. Solusinya kini ada di tingkat elite," tutur Hasanuddin.