Harian Kompas, 7 Oktober 2014: Kesepakatan SBY-Koalisi Merah Putih Diragukan

12/12/2018

Kesepakatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden RI, dengan Koalisi Merah Putih terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai bukan jaminan Perppu akan disetujui DPR. Kesepakatan itu bisa saja sekadar manuver KMP mendapatkan dukungan Partai Demokrat dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR.

”Perppu Pilkada ini masih jauh untuk disahkan DPR. Kesepakatan tertulis yang disebut SBY itu sebenarnya bukan jaminan Perppu akan langsung disepakati oleh DPR baru,” kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati, Senin (6/10), di Yogyakarta.

Menurut Mada, situasi politik Indonesia sangat dinamis sehingga kesepakatan itu bisa saja berubah. Apalagi, hingga saat ini belum ada tanda-tanda KMP mendukung Perppu. ”Apakah Perppu akan diakomodasi jadi undang-undang oleh DPR baru, itu masih tanda tanya,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono telah mengeluarkan Perppu Pilkada untuk mempertahankan sistem pilkada langsung. Perppu dikeluarkan untuk menggantikan UU Pilkada yang mengatur pilkada melalui DPRD. Presiden yang tidak sependapat dengan mayoritas anggota DPR periode 2009-2014, yang menghendaki pilkada lewat DPRD, akhirnya menerbitkan perppu.

Melalui akun Twitter-nya, Senin (6/10), Yudhoyono mengaku menandatangani kesepakatan tertulis dengan pemimpin partai politik anggota KMP. Menurut Yudhoyono, KMP sepakat mendukung Perppu asalkan Demokrat bersedia bekerja sama di DPR dan MPR. KMP tercatat pendukung pilkada di DPRD.

Tak mau dikhianati

Saat ditanya soal Twitter SBY yang dimunculkan agar kesepakatan yang ada tidak dikhianati KMP, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membenarkan. ”Memang, itu biasa dalam dinamika politik. Namun, seyogianya kesepakatan tertulis itu pun dihormati,” ujarnya.

Dari analisis ilmu ekonomi dengan teori permainan, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Rimawan Pradiptyo menyimpulkan, pilkada lewat DPRD justru menghabiskan biaya lebih banyak meski di DPRD-nya tidak membutuhkan biaya. Sebab, sistem tersebut menyuburkan politik uang.

Sementara di Bandung, aksi mendukung pilkada langsung terus digelar. Seniman Racmat Djabaril mengungkapkan ekspresinya dengan melukis kebohongan rezim SBY, mulai dari kemiskinan, korupsi, hingga perppu.

Adapun di Melbourne, Australia, dan Amsterdam, Belanda, aksi menolak pilkada lewat DPRD terus digelar warga negara Indonesia.

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Harian Kompas, 7 Oktober 2014: Kesepakatan SBY-Koalisi Merah Putih Diragukan