Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) LSI: Kenaikan BBM Turunkan Pamor, Jokowi Butuh Gebrakan Program
Presiden Joko Widodo harus membuat gebrakan program yang luar biasa untuk mengembalikan popularitasnya yang turun pasca kenaikan harga BBM baru-baru ini. Padahal, dukungan publik saat ini sangat diperlukan di tengah-tengah minimnya dukungan parlemen.
”Begitu besarnya dukungan ke Jokowi setelah dilantik ditunjukkan saat pesta rakyat pasca pelantikan di MPR. Namun, berdasarkan survei kami, setelah Jokowi menaikkan harga BBM, dukungan publik drastis merosot,” ujar Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ade Mulyana, Jumat (21/11), di Jakarta.
Survei digelar pada 18-19 November 2014 melalui quick poll dengan menggunakan metode multistage random sampling. Ada 1.200 responden di seluruh provinsi yang disurvei dengan batas kesalahan lebih kurang 2,9 persen. LSI melengkapi survei dengan penelitian kualitatif bermetode analisis media, fokus grup diskusi, dan wawancara mendalam.
Berdasarkan hasil survei itu, hanya 44,94 persen publik yang masih puas dengan hasil kerja Jokowi setelah dilantik pada 20 Oktober lalu. Adapun 43,82 persen lainnya menyatakan tak puas. Sisanya, 11,24 persen, tidak menjawab atau menjawab tak tahu. Catatan Kompas, berdasarkan hasil survei LSI pada 24-27 Agustus lalu, kepercayaan publik terhadap Jokowi-Jusuf Kalla cukup tinggi, yaitu 71,73 persen. ”Keyakinan publik yang sangat tinggi ini juga berarti tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK,” kata Peneliti LSI Rully Akbar (Kompas, 29/8).
Menurut Ade, penurunan popularitas merupakan peringatan bagi Jokowi -JK. ”Belum 100 hari pemerintahannya, hanya di bawah 50 persen publik yang menyatakan puas,” ujarnya.
Dari hasil survei, ujar Ade, publik dengan segmen ekonomi kelas menengah-bawah paling banyak menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Jokowi, yaitu 48,52 persen. Adapun yang menyatakan puas hanya 39,60 persen. Begitu pula saat ditanyakan kepada publik berpendidikan rendah (lulusan SMP ke bawah), mereka banyak menyatakan ketidakpuasannya, yaitu 55,56 persen. Adapun yang puas 33,33 persen. ”Wong cilik paling banyak yang tak puas karena mereka sangat merasakan dampak harga BBM. Waktu pemilu lalu, mayoritas pemilih Jokowi justru wong cilik,” kata Ade.
Empat alasan
Lebih jauh, Ade menyatakan, berdasarkan hasil survei, merosotnya pamor Jokowi pasca kenaikan harga BBM karena empat alasan. Pertama, 58,45 persen publik mengatakan tidak bisa menerima alasan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia tengah turun. Kedua, 74,38 persen publik menilai kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi.
Alasan lainnya, 51,63 persen publik ragu dengan program kompensasi kenaikan harga BBM sampai ke bawah karena tingginya korupsi dan buruknya pelayanan publik birokrasi. Terakhir, 62,41 persen publik menilai belum ada program Jokowi yang dirasakan manfaatnya sejak dilantik.
”Hasil survei menunjukkan empat kesalahan dibuat Jokowi. Selain menaikkan harga BBM, tiga kesalahan lainnya, tidak terealisasinya janji Jokowi membuat kabinet ramping dan menteri-menterinya yang berasal dari kalangan profesional, juga penunjukan jaksa agung dari kalangan politisi,” tuturnya.
Untuk mengembalikan dukungan publik, menurut Ade, harus ada gebrakan program nyata untuk rakyat. Dukungan publik ini sangat dibutuhkan di tengah minimnya dukungan parlemen. ”Kalau terus membuat kebijakan negatif, citra dan pamor Jokowi memburuk,” kata Ade.
Adapun anggota DPR dari PDI-P, Hendrawan Supratikno, mengatakan, turunnya pamor Jokowi pasca kenaikan harga BBM sangat wajar. Namun, popularitas itu akan kembali naik setelah publik merasakan dampak dari pengalihan dana subsidi BBM untuk sektor produktif.
”Nanti pamor itu akan naik lagi setelah infrastruktur, seperti irigasi, jalan, dan pelabuhan, dibangun serta layanan publik diperbaiki. Pembangunan itu berdampak besar buat publik,” ujar Hendrawan.