Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas Sore) Suspen e-KTP dan Realokasi Subsidi BBM Jadi Topik Rapat Kabinet
”Saya siapkan laporannya lengkap kalau sewaktu-waktu Presiden nanti menanyakan dalam sidang kabinet. Kalau tidak saya siapkan, lalu Presiden menanyakan berdasarkan informasi yang dimilikinya, tentu repot. Jadi, untuk berjaga-jaga, lebih baik saya siapkan saja,” ujar Tjahjo kepada Kompas, Senin.
Menurut mantan politisi PDI-P itu, masalah e-KTP ternyata tidak sesederhana yang diduga. ”Sangat complicated sehingga agar bisa dievaluasi secara menyeluruh sistemnya, kita hentikan saja. Kita harapkan dua bulan ke depan, atau Januari 2015, sudah bisa diselesaikan evaluasinya sehingga bisa berjalan dengan baik dan tanpa aspek-aspek yang membuat kita ragu dan khawatir, termasuk indikasi-indikasi korupsi yang tengah ditelusuri KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkap Tjahjo.
Sementara penerbitan e-KTP dihentikan, KTP biasa tetap diterbitkan. ”Mereka yang membuat KTP baru tetap berjalan dan diberikan KTP biasa sambil menunggu pelaksanaan e-KTP,” ujarnya.
Sejauh ini, pelayanan KTP setiap hari sebanyak sekitar 15.000 lembar. Warga tetap dilayani untuk pembuatan KTP biasa.
Tjahjo mengatakan, Kemendagri tidak gegabah menghentikan begitu saja pelaksanaan e-KTP yang selama ini sudah berjalan. ”Kami rapat dulu secara interen sebelum memutuskan penghentian e-KTP tersebut. Kami juga mendengar masukan dari para pakar, selain juga pihak-pihak terkait,” katanya.
Tjahjo menyebutkan, terdapat banyak data ganda dan e-KTP palsu. Masalah lain adalah soal keamanan data karena server berada di luar negeri. Hal itulah yang mendorong Kemendagri menghentikan sementara pelaksaan e-KTP.
”Bagaimana, ya, masak kita membuat KTP semua datanya ada di server di luar negeri. Bagaimana dengan data terkait perbankan, asuransi, dan keamanan negeri kita ini,” ujarnya.
BBM masih dibahas
Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diyakini untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga akan bermanfaat. ”Itu yang masih dibahas,” ujarnya saat ditanya soal rencana kenaikan harga BBM.
Tentang stok BBM menjelang akhir November ini, Sudirman memastikan ketersediaannya. ”Bahkan, sangat aman karena Pertamina sudah belanja menambah ekstra cadangannya,” kata Sudirman menyinggung stok BBM yang akhir November ini habis.
Terkait pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri, Sudirman mengatakan, pihaknya meminta dalam waktu enam bulan tim harus sudah melaporkan satu per satu hasil penelusurannya terhadap mafia migas.
Lima agenda
Saat mengawali pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, yang didahului dengan makan siang bersama, Presiden Joko Widodo menyatakan, rapat kali ini membahas lima agenda.
”Selain rencana pembangunan infrastruktur, yang nanti bisa dipaparkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri BUMN, kita juga akan membahas masalah subsidi BBM dan pembangunan nasional terkait one stop service atau layanan satu atap serta evaluasi program bantuan nontunai lewat Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan persiapan Asian Games tahun 2018,” papar Joko Widodo.
Rapat dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan semua menteri Kabinet Kerja. Berselang 15 menit setelah sidang Kabinet Kerja dibuka, tampak Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tergesa-gesa masuk ke Kantor Presiden.