Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Harian Kompas) Survei Internal PDIP, oleh CSIS: Megawati Paling Berintegritas dimata Elit PDIP
Mayoritas elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah menilai Megawati Soekarnoputri masih merupakan figur yang paling berintegritas, andal dalam manajemen organisasi, dan mumpuni secara kepemimpinan di pusat. Namun, ketika ditanya siapa yang paling mampu membesarkan PDI-P dalam lima tahun mendatang, mayoritas responden yang sama menjawab Joko Widodo. Puan Maharani berada di urutan kedua diikuti Megawati Soekarnoputri, Ganjar Pranowo, dan Tjahjo Kumolo.
Hal ini terungkap dari sensus nasional yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menggunakan metode wawancara terstruktur tatap muka dengan ketua PDI-P di 28 provinsi dan 467 kabupaten/kota pada 16-19 Februari 2015 yang dipaparkan di Jakarta, Rabu (1/4).
Dari sensus tersebut, 68,5 persen elite PDI-P di daerah menilai Megawati Soekarnoputri masih pantas menjabat Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020. Joko Widodo berada di urutan kedua dengan didukung 76 dewan pimpinan cabang diikuti Puan Maharani (25 DPC).
Sebanyak 48,2 persen responden menilai Ketua Umum PDI-P tidak harus dari trah keluarga Soekarno atau Megawati. Namun, 51,2 persen responden lainnya masih menginginkan keluarga Soekarno atau Megawati memimpin partai politik berlambang banteng moncong putih.
Menurut peneliti CSIS, Philips Vermonte, dukungan bisa saja berubah jika PDI-P menerapkan kompetisi terbuka untuk bursa calon ketua umum. "Jika kompetisi dibuka dan manuver diperkenankan, angka dukungan itu sangat mungkin berubah meski peluang Megawati tetap paling besar. Namun, kedewasaan partai dalam berkompetisi bisa dilihat publik," kata Phillips.
"Kecenderungan aklamasi dalam pemilihan ketua umum partai tidak baik. Tidak membuka ruang kontestasi dan kompetisi. Selain itu, menjadi ironi karena dalam memilih pemimpin, baik itu presiden atau kepala daerah, masyarakat sudah memilih secara langsung dan demokratis," kata Philips yang memaparkan hasil sensus tersebut.
Peneliti senior CSIS, J Kristiadi, mengatakan, langkah Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P menunjuk Joko Widodo menjadi calon presiden saat Pemilihan Umum Presiden 9 Juli 2014 patut diapresiasi. Menurut Kristiadi, langkah tersebut merupakan upaya menghentikan pengultusan Megawati yang semangatnya harus diteruskan di internal PDI-P, terutama dalam penentuan ketua umum secara demokratis.
Hanya mengukuhkan
Dalam kesempatan yang sama, kader PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, wajar jika ada elite PDI-P di daerah yang menginginkan Jokowi sebagai ketua umum. Jokowi sebagai presiden ketujuh RI tentu dinilai memiliki kapasitas memimpin partai.
Namun, Rapat Kerja Nasional V PDI-P pada September 2014 telah memutuskan Megawati Soekarnoputri tetap menjadi ketua umum dan akan dikukuhkan secara aklamasi pada kongres IV di Bali. "Saat kongres, Megawati tinggal dikukuhkan sebagai ketua umum. Dengan begitu, kami bisa fokus membahas hal lainnya seperti program dan konsolidasi partai ke depan," katanya.
Politikus PDI-P lainnya, Maruarar Sirait, mengatakan, regenerasi pucuk pimpinan tertinggi PDI-P baru akan terjadi dalam Kongres V PDI-P tahun 2020. Waktu lima tahun sejak kongres tahun 2015 dinilainya sudah cukup untuk menciptakan kader-kader PDI-P yang mumpuni memimpin PDI-P.
Link asli (locked): http://print.kompas.com/baca/2015/04/02/Elite-PDI-P-Nilai-Megawati-Paling-Berintegritas