Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Evaluasi Dibutuhkan
MANADO, KOMPAS — Ketua DPR Setya Novanto berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menggan-ti sebagian anggota kabinet untuk meningkatkan dan menyelaraskan kinerja pemerintahan. Sejumlah menteri dinilai tidak optimal dan tidak memahami pekerjaannya.
"Saya kira hal penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi kerja menteri. Wacana reshuffle (pergantian) sudah mengemuka," kata Setya Novanto di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (30/4). Dia menambahkan, penilaian ini diberikan terkait fungsi DPR melakukan pengawasan pemerintahan.
Menurut Setya, enam bulan pertama kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla berjalan timpang karena tidak optimalnya kerja sejumlah menteri. Dari 34 menteri anggota kabinet Jokowi-Kalla, lima-enam menteri di antaranya perlu diganti.
Namun, Setya tidak menyebut nama sejumlah menteri yang kinerjanya kurang baik. "Pak Presiden sudah tahu itu," ujarnya. Ia mengusulkan apabila terjadireshuffle sebaiknya menteri baru berasal dari teknokrat.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, evaluasi kinerja kabinet dilakukan terus-menerus. Presiden punya cara sendiri mengukur kinerja kementerian sesuai dengan target kerja masing-masing.
"Misalnya, setelah rapat terbatas, Presiden selalu memberikan arahan dan tindak lanjut. Dari sana Presiden bisa mengevaluasi dan memberikan penekanan-penekanan khusus yang harus dilakukan," ucap Andi.
Sementara itu, saat ditanya tentang perombakan kabinet, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, "Kami kerja saja, yang menilai Pak Presiden."
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini, perombakan kabinet tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Saat ini para menteri sedang berkonsentrasi bekerja sesuai programnya masing-masing. Persoalan yang sedang menjadi perhatian pemerintah antara lain gejolak harga beras dan nilai tukar dollar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Tidak tergantung survei
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, perombakan kabinet bergantung pada kebutuhan dan tidak tergantung dari hasil survei sejumlah lembaga penelitian. Kabinet tetap akan bekerja sesuai dengan program yang dicanangkan.
"Kalau semua hal bergantung pada hasil survei, nanti negeri ini jadi negeri survei," kata Kalla.
Menurut Kalla, tidak semua kebijakan pemerintah dapat menyenangkan semua pihak. Dia mengibaratkan seperti orang sakit yang diminta meminum obat. Tidak semua orang suka meminum obat karena obat umumnya terasa pahit, tetapi harus dikonsumsi.
"Pemerintah tak bekerja hanya untuk enam bulan saja, tetapi untuk lima tahun ke depan. Yang paling penting, proses jalannya pemerintahan sampai akhir masa jabatan lebih baik dari sekarang," tutur Kalla. (ZAL/NDY)