Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(kompas) Jokowi: Jangan Punya Banyak Mitra Negara Sahabat yang Merugikan Indonesia
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini tetap bebas aktif. Namun, dia menegaskan, sebanyak-banyaknya sahabat yang dimiliki Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan nasional.
"Bebas aktif, berteman dengan semua negara, manfaat sebesar-besarnya harus dirasakan oleh rakyat. Jangan banyak teman tetapi dirugikan, ngapain? Banyak teman ya harus banyak untung," kata Jokowi di dalam pesawat kepresidenan, Minggu (16/11/2014).
Jokowi mengungkapkan pentingnya seorang kepala negara ikut dalam forum internasional. Selain bisa mendekatkan diri dengan kepala negara lain, Jokowi mengaku Indonesia juga harus paham arus ekonomi global yang terjadi. [Baca: Tiba di Jakarta, Jokowi Utus Menteri untuk Konkretkan Rencana Kerjasama]
"Supaya arah ekonomi global kita ikuti supaya kita tidak keliru. Meski pun pada akhirnya kepentingan nasional harus didahulukan, tetapi angin ke mana harus kita mengerti," kata dia.
Di dalam forum-forum internasional yang diikutinya, Jokowi mengaku telah menyampaikan agar setiap kebijakan yang disepakati jangan sampai mengancam negara-negara berkembang.
"Harus diberikan peluang fleksibilitas. Jangan harus dipaksa ikut konsensus tertentu. Bisa rugi kita. Karena itu, beberapa komodistas harus kita masukkan agar tak dirugikan. Ini yang harus diperjuangkan," ucap Jokowi.
Selama satu pekan ini, Presiden Jokowi menghadiri KTT APEC di Beijing, Tiongkok, KTT Asean di Myanmar dan KTT G-20 di Australia.
Presiden dalam sejumlah KTT tersebut bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan beberapa kepala negara dan pemerintahan termasuk Presiden AS Barack Obama, Presiden Perancis Francois Hollande, Kanselir Jerman Angela Markel dan sejumlah tokoh lainnya termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon.