Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas) Kongres Demokrat Siap Digelar
SURABAYA, KOMPAS — Kongres IV Partai Demokrat yang menelan biaya sekitar Rp 9,4 miliar, siap dibuka di Surabaya, Selasa (12/5) malam. Pendaftaran calon ketua umum partai itu untuk periode 2015-2020, telah dibuka sejak kemarin, akan ditutup pada Selasa hari ini pukul 12.00.
"Jika memungkinkan waktunya, setelah dari Papua Niugini, saya akan menghadiri undangan Partai Demokrat (PD)," kata Presiden Joko Widodo di Papua, Senin (11/5), tentang kemungkinan kehadirannya di pembukaan Kongres Partai Demokrat.
Hari ini, dari pagi hingga siang hari, Presiden dijadwalkan menghadiri sejumlah acara kenegaraan di Papua Niugini. Setelah makan siang dengan Perdana Menteri Papua Niugini, Presiden dijadwalkan meninggalkan negara itu.
Sementara itu, guna menyambut Kongres PD, ratusan spanduk partai itu telah dipasang di sejumlah ruas jalan utama di Surabaya. Turut pula dipasang spanduk bergambar Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga Sekretaris Jenderal PD.
Spanduk dengan foto Gede Pasek Suardika, kader PD yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, juga terlihat di sejumlah tempat.
SBY, Gede Pasek, dan Wakil Ketua Majelis Tinggi PD Marzuki Alie, disebut-sebut akan maju dalam pemilihan ketua umum PD periode 2015-2020.
"Sejauh ini panitia pengarah baru menerima dukungan dari sejumlah kader untuk mengusung Bapak SBY maju kembali sebagai ketua umum," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan.
Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin menuturkan, salah satu syarat untuk maju sebagai calon ketua umum adalah memperoleh dukungan minimal 30 persen dari seluruh pemilik suara di kongres yang jumlahnya sekitar 590 suara. Dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, syarat calon ketua umum mendapat 20 persen dukungan dari pemilik suara.
"Dari pengalaman, ketika syarat dukungan rendah, bakal calon yang bermunculan ternyata hanya memiliki dukungan yang sangat sedikit. Ini yang dihindari oleh panitia kongres," kata Amir. Dia menambahkan, calon ketua umum juga harus tidak pernah tersangkut masalah hukum dan telah aktif di kepengurusan PD minimal lima tahun.
Marzuki Alie mengingatkan, proses pencalonan ketua umum harus mengacu pada tata tertib. "Tata tertib belum disahkan, bagaimana bisa dibuka pendaftaran?" tanyanya.
Menurut Marzuki, kalau sudah menyatakan maju, ternyata pada saatnya tidak diusulkan oleh pemegang hak suara sesuai besaran persyaratan minimalnya, tentu akan malu. "Jadi, siapa pun kader lebih arif mempersiapkan diri saja," katanya.
Ibas mengatakan, biaya penyelenggaraan kongres diperoleh dari iuran partai di tingkat pusat, anggota DPR, simpatisan, dan unsur lainnya. (OSA/RYO/HAR)